cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 526 Documents
 48   49   50   51   52 
DEMONOPOLISASI PT. KAI (PERSERO) DAN PT. PELINDO (PERSERO) PENGUATAN SISTEM EKONOMI DEMOKRASI Putu Samawati Saleh
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.732 KB) | DOI: 10.22146/jmh.43140

Abstract

AbstractDemonopolization of PT KAI (Persero) and PT Pelindo (Persero), intend to make State Owned Enterprise (SOEs) as an independent corporation by balancing between  profit motives and running a business for public benefit. The opening up of opportunities for private companies to become competitors of SOEs which is a company that has been running a monopoly business, aiming to make SOEs as large corporations that are survive and compete, also remain an agent of development. Strengthening SOEs was done through normative by using documentary research. SOEs is expected to be the main business entity that plays a role in national development, by combining corporate/business and public service principles, which are able to be independent and compete globally but still rely on the concept of economic democracy as a distinctive feature of the Indonesian nation. IntisariDemonopolisasi BUMN Persero yang dilakukan terhadap PT KAI (Persero) dan PT Pelindo (Persero), menghendaki BUMN Persero sebagai korporasi yang mandiri yang mampu menyeimbangkan antara tujuan kegiatan usaha untuk profit motif sekaligus menjalankan usaha untuk kemanfaatan umum. Dibukanya peluang perusahaan swasta menjadi kompetitor BUMN Persero yang selama ini menjalani usaha secara monopoli, bertujuan untuk menjadikan BUMN Persero sebagai korporasi besar yang kuat bertahan dan bersaing, serta tetap menjadi agent of development. Penguatan terhadap BUMN Persero dilakukan melalui penelitian normatif dengan mengguakan documentary research. BUMN Persero diharapkan dapat menjadi badan usaha utama yang berperan dalam pembangunan nasional, dengan memadukan prinsip-prinsip korporat/bisnis dan pelayanan publik, yang mampu mandiri dan bersaing secara global tetapi tetap berpijak pada konsep ekonomi demokrasi sebagai ciri khas bangsa Indonesia.
AKSESIBILITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KARAWANG Pamungkas Satya Putra
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.831 KB) | DOI: 10.22146/jmh.44200

Abstract

AbstractAccessibility legal protection for every citizen to get a job is a fundamentalism as fundamental right in Indonesia. Karawang district has number persons with disabilities in 2016 to 6,237. The purpose research to analyze the legal protection of workers for persons with disabilities. The normative juridical research method carried out with a statutory approach the aim of the study providing more descriptive. The research result confirms lack of fulfillment the rights of persons with disabilities in employment with consequent yet to regulated the constitutional rights of citizens in Karawang Regulation can be applied to ensure the protection of the law.  IntisariAksesibilitas perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan merupakan landasan fundamental (fundamental grondslag) sebagai hak dasar (basic rights) di Republik Indonesia. Kabupaten Karawang memiliki jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2016 berjumlah 6.237. Tujuan penelitian yaitu menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan analisis perundang-undangan dengan tujuan dan target penelitian memberikan argumentasi lebih terdeskripsi. Hasil penelitian menegaskan lemahnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dengan belum diaturnya secara konsekuen untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang dapat diaplikasikan untuk menjamin perlindungan hukum.
TANTANGAN METODE PENELITIAN INTERDISIPLINER DALAM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA Herlambang Perdana Wiratraman; Widodo Dwi Putro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.649 KB) | DOI: 10.22146/jmh.44305

Abstract

AbstractBased on field research at numerous campuses, this article unravels teaching practices and legal research at Indonesia’s law schools. This article is not aimed to explain the debates on normative and empirical in legal research, but it explains why such debates had been vehemently becoming unresolved and as challenge in improving interdisciplinary approach. This article shows finding that vehement debates happen since both tradition legal research apply them seem like religious doctrine.   IntisariBerbasis riset lapangan di sejumlah kampus, melihat praktik pengajaran dan penelitian hukum di pendidikan tinggi hukum Indonesia. Artikel ditujukan bukan untuk menjelaskan pertentangan antara normatif dan empiris dalam penelitian hukum, melainkan menjelaskan mengapa pertentangan tersebut mengeras dan menjadi tantangan dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner. Artikel menunjukkan temuan bahwa pertentangan mengeras karena keduanya menjadikan seperti doktrin layaknya beragama.
PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL DALAM PERKARA PERWALIAN ANAK Firman Wahyudi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.44398

Abstract

AbstractNormatively, biological parents' power includes power as guardian for their child, but de facto, when the trusteeship powers intersect with banking practices and the transfer of land rights, the bank and PPAT / Notary still require written documents in the form of court decisions. It aims to provide aspects of legal certainty and is part of the principle of prudence on civil law to avoid all juridical consequences and potential disputes in the future IntisariSecara normatif, kekuasaan orang tua kandung meliputi kekuasaan sebagai wali bagi anaknya, namun secara de facto, ketika kekuasaan perwalian ini bersinggungan dengan praktik perbankan dan peralihan hak atas tanah, maka pihak bank dan PPAT/Notaris tetap mensyaratkan adanya dokumen tertulis berupa penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan aspek kepastian hukum dan merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (prudential) dalam lapangan hukum perdata untuk menghindari segala konsekuensi yuridis dan potensi sengketa di kemudian hari.
URGENSI PERLINDUNGAN BENDA BERSEJARAH DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Taufik Rachmat Nugraha. S.H.
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.695 KB) | DOI: 10.22146/jmh.46446

Abstract

AbstractIndonesia has various historical cultural properties from Megalithic to Colonial Era. However, their existence are in danger due to the armed conflict which may break out in unspecified and unpredictable time and place. Therefore, this issue has to be the main concern in regard to the existence of Indonesian historical Cultural Properties. Meanwhile, Indonesia as a member of The Hague Convention 1954 and UNESCO Convention 1977 still does not have a particular regulation regarding the protection of historical properties during armed conflict. This Article will examine the Indonesia's urgency in creating particular regulation through National Legislation and also inserting enhanced protection to the cultural properties which are considered great importance for all peoples. Hence, these cultural properties will have international protection during armed conflict.IntisariIndonesia memiliki keanekaragaman benda budaya yang bersejarah dari peninggalan era megalitikum hingga kolonial. Namun, eksistensi benda budaya tersebut terancam oleh konflik bersenjata dan konflik bersenjata dapat saja terjadi kapanpun dan dimanapun dan juga tidak seorangpun dapat memprediksinya, persoalan ini yang harus menjadi pertimbangan utama karena benda budaya akan sangat rentan ketika terjadi bila konflik bersenjata terjadi di Indonesia. Sementara itu, Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Den-Haag 1954 dan Konvensi UNESCO 1977, hanya saja hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata. Artikel ini akan menguji urgensi Indonesia untuk membuat peraturan khusus dan memasukan pengaturan enhanced protection pada benda budaya yang dinilai memiliki nilai keluhuran bagi umat manusia agar mendapat perlindungan secara internasional jika terjadi konflik bersenjata di masa depan.
Interpreting ‘Most Serious Crimes’ under Article 6(2) of ICCPR Devita Kartika Putri
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.174 KB) | DOI: 10.22146/jmh.48979

Abstract

AbstractArticle 6 of the International Covenant for Civil and Political Rights protects the right to life. Meanwhile, Article 6(2) stipulates an exception where death penalty may only be imposed for the ‘most serious crimes.’ The Human Rights Committee had previously provided that ‘most serious crimes’ exclude other crimes which do not result in loss of life regardless of how severe the crime may be, including—crimes that threaten national security. In this regard, this Article will attempt to explore the scope of ‘most serious crimes’ by means of interpretation and margin of appreciation. IntisariPasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melindungi hak untuk hidup. Sementara itu, Pasal 6 (2) menetapkan pengecualian di mana hukuman mati hanya dapat dikenakan untuk 'kejahatan paling serius.' Komite Hak Asasi Manusia sebelumnya menetapkan bahwa 'kejahatan paling serius' mengecualikan kejahatan lain yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa terlepas dari seberapa parah kejahatan itu, termasuk — kejahatan yang mengancam keamanan nasional. Dalam hal ini, Pasal ini akan mencoba untuk mengeksplorasi ruang lingkup 'kejahatan paling serius' dengan cara interpretasi dan margin of appreciation.
Shari’ah in the English Courts: Towards a New theory of Convergence of Laws in England Sodiq Olalekan Omoola; Maruf A. Nasir
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.28906

Abstract

In the birth place of Common law, there is an emerging paradigm shift in the attitude of English courts towards Islamic law principles fromcheer hostility in the colonial era towards to modern convergence. This situation might be as a result of the heterogeneous nature of contemporary British societies, with its growing immigrant and religious communities, and their quest for an effective dispute resolution mechanism suitable for their religion and satisfy their cultural sensitivities. This paper seeks to examine the general attitude of English courts towards religious courts and tribunals, particularly the current state of convergence between Common Law and Shari’ah in England and Wales.The role of the UK Arbitration Act 1996 and English case law in regulating religious arbitration and the natural convergence established in recent years in England is also analyzed.The paper finds that developments in recent years including the proliferation of Muslim Tribunals in England has herald a new theory of convergence of Shari’ah Law and Common Law in the aspect of  Family Law and Marriage in contemporary English courts. This has contributed to reshape the evolution and relationship between these two major world Legal systems.
REORGANIZING THE MECHANISM OF SETTLING LABOR RELATIONS DISPUTES Agusmidah Agusmidah; Mohammad Eka Putra; Affila Affila
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.29076

Abstract

AbstractLaw No. 2 of 2004 was enacted to organize the mechanism of the settlement by involving the government (executive) through mediation and litigation. However, a number of complaints may have indicated some weakness in that mechanism. The objective was to identify the substance of Law No. 2 of 2004, which needs to be improved by formulating the ideal model. The data is consisted of primary and secondary data, which are gathered by using questionnaires to the industrial community in Medan and Deli Serdang Regency. The result showed that quick, accurate, fair, and inexpensive principles have not been implemented yet. Therefore, it is necessary to reorganize the mechanism of settling labor relations disputes.    IntisariUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial ditetapkan untuk mengatur mekanisme penyelesaian yang melibatkan pemerintah (exekutif) melalui mediasi dan litigasi. Namun, sejumlah keluhan dapat menunjukkan kelemahan dalam mekanisme tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial, yang butuh untuk dikembangkan dengan merancang model ideal. Data terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan menggunakan kuisioner untuk komunitas industri di Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Hasil menunjukkan bahwa prinsip cepat, akurat, adil, dan murah belum diimplementasikan. Maka, sangat diperlukan untuk mengatur ulang mekanisme penyelesaian sengketa hubungan kerja.
ADAPTABILITAS PENORMAAN FIKIH WAKAF KE DALAM LEGISLASI NASIONAL Yulkarnain Harahab
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.29576

Abstract

AbstractThis research conducted with the aim to find out and analyze the adaptation of the formulation of fiqh waqf in national legislation, knowing, and analyzing the principles that can be drawn from the formalization of fiqh waqf into national legislation. This research is a normative juridical research that is descriptive in nature. Data collection carry out by studying documents of primary and secondary legal materials. The collected data is then analyzed qualitatively. Based on the research conducted, the following conclusions are obtained: first, the adaptability of the waqf regulation in the national legislation was shown by several things, first: the elements of waqf (waqif, nazhir, endowment property, endowment pledge, endowment allotment, and time period) waqf), management and development of waqf property, registration and reporting of waqf property, also changes in the designation and status of waqf property; second, the principles that can be drawn from the regulation of fiqh waqf into national legislation: the principle of benefit, the principle of legal certainty, the principle of professionalism, and the principle of accountability.IntisariPenelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis adaptabilitas penormaan fikih wakaf ke dalam legislasi nasional; kedua, mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip yang dapat ditarik dari penormaan fikih wakaf ke dalam legislasi nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, adaptabilitas pengaturan fikih wakaf ke dalam legislasi nasional ditunjukkan dalam beberapa hal, yaitu: unsur-unsur wakaf (wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan wakaf, dan jangka waktu wakaf), pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pendaftaran dan pelaporan harta benda wakaf, serta perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; kedua, prinsip-prinsip yang dapat ditarik dari pengaturan fikih wakaf ke dalam legislasi nasional, yakni: prinsip kemaslahatan, prinsip kepastian hukum, prinsip profesionalitas, dan prinsip akuntabilitas.
PENGUATAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM “KEJAHATAN TERKAIT DENGAN PERIKANAN” MELALUI REGIONAL COOPERATION AGREEMENT AGAINST CRIMES RELATED TO FISHERIES Ayu Mawar Rini
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.38280

Abstract

AbstractThe research aims to analyse the urgency of the establishment of the Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries. Considering the broad and emerging nature of Crimes Related to Fisheries, however, could not be solved accordingly by finding the recognition of IUUF as the form of Transnational Organized Crime. The initiative on establishing such agreement with the regional and market approach is trusted as the first practical solution taken by Indonesia to reduce the existence of Crimes Related to Fisheries, which at the same time strengthening the law enforcement for such crimes within the region. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi pembentukan “Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan”. Sifat “Kejahatan Terkait dengan Perikanan” yang luas serta terus berkembang tidak dapat serta merta diatasi dengan pengategorian IUUF sebagai bentuk dari Transnational Organized Crime. Inisiatif pembentukan perjnajian kerjasama dengan basis pendekatan kawasan dan pendekatan kawasan dipercaya mampu menjadi langkah awal bagi Indonesia serta menguatkan penegakan hukum untuk mengurangi kejahatan terkait di kawasan regional.

Page 50 of 53 | Total Record : 526

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2007 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue