Articles
526 Documents
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SEBAGAI PENCEGAHAN INVESTASI POLITIK YANG KORUPTIF ]]>
<![CDATA[Ibnu Sina Chandranegara]]>;
<![CDATA[Syaiful Bakhri]]>;
<![CDATA[Nanda Sahputra Umara]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.47512
<![CDATA[AbstractRegulation concerning limiting on campaign funds have not proven to limit campaign funds from donors with binding interests. Therefore, the needs to identify various weaknesses in the regulation concerning a limitation on campaign funds to optimize clean campaign by preventing conflicts of interest, ensure transparency and ensure independence in making post election policies. Normative legal research methods used in this study starts from primary legal materials including all laws and regulations concerning campaign funds in regional head election and literature review which related to regional head election, secondary materials and tertiary material. This research concludes that it is necessary to affirm the limitation of campaign funds, regulating composition of contributors with the reasonableness ratio, reformulation of sanctions which excess the limit of campaign funds, and application of investigative audit.IntisariSaat ini regulasi pembatasan dana kampanye terkait pemasukan terbukti belum mampu membatasinya dari penyumbang dengan kepentingan yang mengikat. Oleh karena itu, identifikasi kelemahan dari regulasi pembatasan dana kampanye untuk mengoptimalisasi pembatasan dana kampanye diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan, menjamin transparansi asal sumbangan dan menjamin kemandirian dalam mengambil kebijakan tanpa terikat dengan donatur kampanye. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan meneliti bahan pustaka. Bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana kampanye dalam pemilu, khususnya pemilu kepala daerah, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlu penegasan pembatasan dana kampanye yang bersumber dari perorangan, penegasan komposisi penyumbang dengan rasio kewajaran, reformulasi sanksi kelebihan dana kampanye, dan penerapan audit investigasi.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENGGUNAAN DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE) ]]>
<![CDATA[Adam Setiawan]]>;
<![CDATA[Nehru Asyikin]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.48017
<![CDATA[AbstractDiscretion is part of the authority to act freely by government officials to ensure the implementation of public services. The instrument of discretion is attached to the functionary and used to overcome problems where there is no law. But sometimes the use of discretion causes harm to the community, so it is important to know the form of official responsibility whether it is functionary responsibility or personal responsibility. Government officials who use discretion, as long as the action is carried out within the formal environment of their authority or carried out in the context of exercising office authority, all consequences that arise will be the responsibility of the functionary. While personal responsibility is related to maladministration in the use of authority and public service.IntisariDiskresi merupakan bagian dari kewenangan bertindak bebas oleh pejabat pemerintah untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik. Instrumen diskresi melekat pada jabatan dan dipergunakan untuk mengatasi persoalan yang tidak ada hukumnya. Namun terkadang penggunaan diskresi menyebabkan kerugian bagi masyarakat sehingga penting mengetahui bentuk tanggung jawab pejabat apakah itu tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi. Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, selama tindakan itu dilakukan dalam lingkungan formil wewenangnya atau dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, semua konsekuensi yang timbul akan jadi tanggung jawab jabatan. Sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN MELALUI NOTIFIKASI KONSULER BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI (KASUS EKSEKUSI MATI TANPA PEMBERITAHUAN) ]]>
<![CDATA[Dewi Nurvianti]]>;
<![CDATA[Fathurrahman Fathurrahman]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.48575
<![CDATA[AbstractThe central investigation according to the title is “what steps can be taken by Indonesian government to solve this case?”. This article used normative legal method with statutes and case approaches. The conclusions are according to international law, the government of Saudi Arabian is can not be blamed, due to the provision of Article 36 of Vienna Convention of 1963 should be framed with Mandatory Consular Notification agreement between Indonesia and Saudi Arabian. So as the protection based on respecting of human dignity will not violate the sovereignty of a state. IntisariInvestigasi utama dari judul yang diangkat adalah “langkah apa yang dapat ditemput oleh pemerintah Indonesia untuk menyudahi kasus tersebut?”, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan terhadap aturan dan pendekatan kasus. Kesimpulan yang dihasilkan adalah pemerintah Arab Saudi tidak dapat dipersalahkan dikarenakan ketentuan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 harus dilanjutkan dengan adanya perjanjian Mandatory Consular Notification antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga perlindungan pekerja migran yang berbasis pada perlindungan harkat dan martabat manusia tidak menciderai prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara.]]>
<![CDATA[SUSTAINABILITY OF INDONESIA TRADEMARK LAW AS UMBRELLA LAW IN RESOLVING DOMAIN NAMES DISPUTE IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ayup Suran Ningsih]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.49243
<![CDATA[AbstractProtection regarding intellectual property in domain names becomes an important thing that must be considered by the domain name’s holder or user. Domain names are by character quite similar to trademarks since they serve as source indicators. This article is written to analyse the Suitability of Indonesia Trademarks Law as Umbrella Law in Resolving Domain Names Dispute in Indonesia. The methodology used in writing this article is normative legal research. Through the comprehensive discussion, it can be concluded that Indonesia trademark law is not suitable to resolve domain name dispute in Indonesia. A domain name is different from a mark based on Indonesia Trademark Law. IntisariPerlindungan terkait kekayaan intelektual dalam nama domain menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan oleh pemegang atau pengguna nama domain. Nama domain secara karakter sangat mirip dengan merek dagang karena mereka berfungsi sebagai indikator sumber. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Kesesuaian Hukum Merek Dagang Indonesia sebagai Hukum Payung dalam Menyelesaikan Sengketa Nama Domain di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Melalui pembahasan yang komprehensif dapat disimpulkan bahwa hukum merek dagang Indonesia tidak cocok untuk menyelesaikan perselisihan nama domain di Indonesia. Nama domain berbeda dengan tanda yang diatur pada UU Merek Dagang Indonesia.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DALAM PERBUATAN HUKUM ATAS HARTA BERSAMA PADA PEMBELIAN DAN PENJAMINAN HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Jane Elizabeth Priscillia Chendra]]>;
<![CDATA[Nurfaidah Said]]>;
<![CDATA[Kahar Lahae]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.50865
<![CDATA[AbstractThis research aims to analyze whether a husband/wife has the right to act by themselves in the case of land right purchase or mortgage, also the means that can be done to induce legal certainty in this matter. The purchase of land rights using money from the marital property should be done together by the husband and wife, or with a statement of approval from the husband/wife. The mortgage of a land right which is a part of a marital property or inheritance property must be done together by all the joint-owners; if an authority is required, it must be given in the form of Power of Attorney to Impose Mortgage. The means that can be done to induce legal certainty in this matter is by making some changes in the laws and regulations concerning marriage, land, and mortgage. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah seorang suami/istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam membeli dan/atau menjaminkan harta bersama berupa hak atas tanah serta upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal tersebut. Pembelian hak atas tanah menggunakan uang dari harta bersama seharusnya dilakukan bersama-sama oleh suami-istri atau diberikan pernyataan persetujuan dari istri/suaminya. Penjaminan hak atas tanah yang merupakan harta bersama maupun harta warisan seharusnya dilakukan bersama-sama oleh para mede-eigenaar; jika menggunakan kuasa, harus dalam bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal ini adalah mengubah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, pertanahan dan Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[MEMPERJUANGKAN KEADILAN LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/G/LH/2017/PTUN.MKS) ]]>
<![CDATA[Francisca Romana Harjiyatni]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.50997
<![CDATA[AbstractThere is a tendency that the PTUN verdicts on environmental disputes are less accommodating the community rights for a good and healthy environment. This study aims to determine the verdict of PTUN Makassar in providing environmental justice and juridical obstacles in realizing environmental justice through the State Administrative Court. The results of the study showed that: 1) PTUN Makassar Verdict Number: 30/G/LH/2017/PTUN.Mks. had not accommodated environmental justice because the considerations used in the verdict are formalistic in nature; 2) Juridical constraints: the differences in the meaning of the plaintiff's interests according to the PTUN Law and UUPPLH.IntisariPutusan PTUN dalam sengketa lingkungan ada kecenderungan kurang mengakomodir hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk dalam hal ini Putusan PTUN Makassar Nomor: 30/G/LH/2017/PTUN.Mks. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui putusan PTUN Makassar dalam memberikan keadilan lingkungan dan kendala yuridis dalam mewujudkan keadilan lingkungan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hasil studi menunjukkan: 1) Putusan PTUN Makassar Nomor: 30/G/LH/2017/PTUN.Mks belum mengakomodir keadilan lingkungan, karena pertimbangan dalam putusan tersebut bersifat formalistik yang mendasarkan pada hukum acara tata usaha negara pada umumnya; 2) Kendala yuridis: perbedaan makna kepentingan penggugat menurut UU PTUN dan UUPPLH.]]>
<![CDATA[KAJIAN RELEVANSI DELIK ADUAN PADA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Fitri Pratiwi Rasyid]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.51060
<![CDATA[AbstractLaw enforcement efforts against copyright infringement in Indonesia are regulated as a complaint offense under Article 120 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Complaint offense implementation had connected with one consideration suggested that the officials having difficulty to distinguish between an original work and a copy. Referring to normative study that has been conducted, the complaint offense is irrelevant since it restricts law enforcement capacity of providing copyright protection. Appropriately, to protect creators and/or copyright holders whose rights have been violated, the officials should take an action without waiting for a complaint about the presence of copyright infringement.IntisariUpaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur sebagai delik aduan berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Delik aduan berlaku dengan salah satu pertimbangan bahwa aparat penegak hukum kerap sulit membedakan ciptaan yang asli dengan tiruannya. Bersumber pada pengkajian normatif yang telah dilakukan, delik aduan tidak relevan diterapkan karena membatasi ruang gerak penegakan hukum dalam memberikan pelindungan hukum untuk berkarya. Sepatutnya, untuk melindungi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dilanggar haknya, aparat penegak hukum dapat bertindak tanpa harus menunggu aduan pada pelanggaran hak cipta yang terjadi.]]>
<![CDATA[KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Hwian Christianto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.51110
<![CDATA[AbstractRevenge porn victims experience prolonged and severe mental suffering due to defamation and negative stigma. Article 26.1 of Information and Electronic Transaction Act arranged a mechanism that victims shall request to the internet service provider to block or eliminate an information or content through a court decision. Juridical-normative research method was used through laws and regulations understandings related to victims’ rights complemented with understanding the form of victims as predisposed victims and participating victims. As a result, the right to be forgotten is a part of human rights as recognition of oneself as a victim, so that the elimination of violating electronic information that is detrimental to the victim becomes the fulfillment mechanism. IntisariKorban revenge porn mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan dan berat akibat pencemaran nama baik dan stigma negatif. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mekanisme korban harus memohon kepada penyedia jasa internet untuk memblokir atau menghapus informasi melalui penetapan pengadilan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan melalui pemahaman peraturan perundang-undangan terkait hak korban dilengkapi pemahaman bentuk korban sebagai predisposed victims dan participating victims. Hasilnya, hak untuk dilupakan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai pengakuan diri sebagai korban sehingga penghapusan informasi elektronik yang melanggar yang merugikan korban menjadi mekanisme pemenuhanya.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR ]]>
<![CDATA[Fajar Winarni]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.51365
<![CDATA[AbstractWildlife crimes committed by corporations cannot be charged with Act No. 5 of 1990 concerning The Conservation of Biodiversity and Its Ecosystem, because this Act does not regulate it. This research is a normative study by examining crimes that are formulated in laws whose mode is reasonably suspected of involving corporations. Crimes committed by corporations will have a major impact on the balance of the ecosystem, so it is very important to accommodate corporate criminal liability in a special law on conservation. The regulation of corporate criminal liability includes who is called a corporation, who can be sentenced to crime, what types of sanctions are appropriate for the corporation so that it will have a deterrent effectIntisariKejahatan satwa liar yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (UUKH), karena UUKH tidak mengaturnya. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan mengkaji kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang yang modusnya patut diduga melibatkan korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi akan menimbulkan dampak yang besar terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga sangatlah penting untuk mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sebuah undang-undang khusus mengenai konservasi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi siapa yang disebut sebagai korporasi, siapa saja yang dapat dijatuhi pidana, jenis sanksi apa yang tepat untuk korporasi sehingga akan menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[MILITERISASI RUANG ANGKASA, QUO VADIS INDONESIA? ]]>
<![CDATA[Taufik Rachmat Nugraha]]>;
<![CDATA[Prita Amalia]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.52601
<![CDATA[AbstractIn 2019 The US President was signing space policy directive IV which raised controversies across the globe. This decision is astonishing in recall that the 1968 Outer Space Treaty (the OST) in Art IV was prohibited from using the military by aggressive means. Furthermore, the space force will threaten the third-tier country like Indonesia and others to secure its own space assets, and since long ago Indonesia has actively promoted use of outer space peacefully. Finally, this paper will examine what the position of space force under the OST 1968 and how Indonesia should deal with it through socio-legal approach. IntisariPada tahun 2019 Presiden Amerika Serikat menandatangani Space Policy Directive IV yang menimbulkan beragam kontroversi dari berbagai negara. Keputusan ini cukup mengherankan dikarenakan dalam Pasal IV 1968 Outer Space Treaty (the OST) dengan jelas melarang penggunaan kekuatan militer dalam makna kekuatan yang bersifat agresif. Selanjutnya, keberadaan Space Force dapat mengancam negara tier ke-tiga seperti Indonesia untuk menjaga dan mengamankan asetnya di ruangangkasa, selain itu sejak dahulu Indonesia sangat aktif dalam mempromosikan penggunaan damai di ruangangkasa. Sebagai informasi, artikel ini akan menguji posisi Space Force dengan menggunakan the OST 1968 dan bagaimana posisi yangharus disikapi oleh Indonesia tentang hal tersebut dengan menggunakan pendekatan Socio-Legal.]]>
