Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Articles
606 Documents
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Djamila Usup]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v13i1.2
<![CDATA[Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan masyarakat, banyak yang salah tafsir atau bahkan masih terus memperdebatkan teks-teks terkait dengan bagaimana kedudukan perempuan di dalam Islam. Salah satu hambatan berat untuk mewujudkan keadilan hak-hak perempuan dan laki-laki adalah mapannya streotip-streotip yang kurang bersahabat dengan perempuan. Beragam prasangka itu selama puluhan tahun sudah membeku ke dalam teks-teks keagamaan akibat penafsiran yang bias gender dan berideologi patrhiarki. Padahal Islam memposisikan perempuan secara proporsional sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana kedudukan perempuan di dalam Islam dengan pendekatan normatif-teologis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan literatur yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pustaka yang berhubungan dengan wilayah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan kesimpulan bahwa Islam begitu sangat melindungi perempuan. Islam mensejajarkan kedudukan antara perempuan dan Islam, perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan, berhak bekerja di luar rumah dan berhak aktif dalam memangku jabatan politik.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM DAN PRODUKTIFITAS TANAH-TANAH WAKAF DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Hasyim Sofyan Lahilote]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 6, No 1 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v6i1.243
<![CDATA[ Dengan disahkannya UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, telah menggairahkan penerapan Wakaf di tanah air terutama Wakaf yang sifatnya produktif. Karena dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan pelaksanaan Wakaf akan lebih terorganisir dan mempunyai visi yang jelas tentang pemanfaatannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aspek hukum terhadap tanah-tanah dan wakaf dan penerapan wakaf produktif di Kota Manado.]]>
<![CDATA[Local Wisdom Equality in Marriage of Gold Entrepreneurs in Kasui Pasar Village ]]>
<![CDATA[Jayusman Jayusman]]>;
<![CDATA[Efrinaldi Efrinaldi]]>;
<![CDATA[Shafra Shafra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/jis.v21i1.2341
<![CDATA[This article aims to elaborate on equivalence in marriage. Equivalence is one of the essential aspects of creating a harmonious family. The people of Kasui Pasar Village, who are from Banten ethnic background, have a tradition of marital equivalence regarding profession and ethnicity. The problem in this study is how to review Islamic law on the tradition of marriage equivalence in realizing a harmonious family in Kasui Pasar Village. This type of research is field research descriptive-analytical. The primary data of this research are the results of interviews and observations with a married couple of Banten ethnic gold traders. Secondary data are books, journals, and related research. Data collection techniques in this study are interviews, observation, and documentation. Then the data obtained is processed and analyzed inductively using urf theory. The results of this study indicate that the community believes that marriage equivalence in the profession of gold business people and ethnic Banten is the main factor in the realization of a harmonious family. This local wisdom as urf sahih has brought benefits and goodness in their lives and is inherent and accepted by the general public, especially in Kasui Pasar Village. This tradition does not conflict with Islamic law. The results of this study indicate that the community believes that marriage equivalence in the profession of gold traders and ethnic Banten is the main factor in the realization of a harmonious family. This local wisdom as urf sahih has brought benefits and goodness in their lives and is inherent and accepted by the general public, especially in Kasui Pasar Village. This tradition does not conflict with Islamic law.]]>
<![CDATA[ISTIHSAN (Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi) ]]>
<![CDATA[Yusno Abdullah Otta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v7i2.35
<![CDATA[Abu Hanifah dikenal dikalangan ulama sebagai Imam kaum rasionalis, karena lebih banyak menggunakan ijtihad berdasarkan rasio dalam menetapkan suatu hukum. Kenyataan ini adalah karena faktor ekstern dan intern yang dialami dan dijalaninya. Beliau adalah Imam al-A’zham dan Imam kaum rasionalis dengan ide-ide dan fatwa-fatwa yang mengedapankan rasio dalam ijtihad untuk mengistinbath hukum dari nash, hadis dan qaul shahabah. Dan dikenal sangat berhati-hati dan menyeleksi dengan ketat dalam menerima hadis yang belum terkenal, walaupun hadis tersebut masuk dalam katagori shahih. Ini karena letak geografi antara Hijaz, tempat turunnya wahyu dan tumbuhnya hadis, serta tinggalnya para muhaddisin, sangat jauh dari Kufah, kota kelahiran Abu Hanifah.]]>
<![CDATA[PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAMAN POHON KELAPA DI DESA SEPAK KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH ]]>
<![CDATA[Risna Kanurna Sopalatu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 12, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v12i2.334
<![CDATA[Sewa menyewa (al-ijarah) jasa atau imbalan adalah akad yang di lakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti sesuatu di sewakan untuk di ambil manfaat dengan jalan penggantian atau suatu kegiatan untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang tanpa mengurangi zat atas suatu barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi islam tentang pelaksanaan sewa menyewa tanaman pohon kelapa yang di lakukan oleh masyarakat Desa Sepa kecamatan amahai Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian kegunaan penelitian ini yaitu bermanfaat untuk memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi islam dan sebagai bahan rijukan serta pertimbangan kelak, jika menemukan hal yang ada kaitannya berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah kwalitatif deskriptif, maka penelitian ini di maksudkan untuk menggambarkan, mendepenelitiankan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sepa sebanyak 15 Orang yang paling mengetahui tentang pelaksanaan sewa menyewa tanaman pohon kelapa yang dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan sewa menyewa tanaman pohon kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena menyewakan buah dari tanaman untuk diambil manfaatnya dibolehkan dalam Islam sebagaimana suatu materi yang bervolusi secara bertahap hukumnya sama dengan manfaat seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Rosdalina Bukido]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v10i1.157
<![CDATA[Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada dua hal yaitu sistempemerintahan sebelum amandemen dan sistem pemerintahan setelahamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Praktik sistem pemerintahanIndonesia mengalami beberapa variasi. Pada bulan Oktober 1945 sampaisebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah berlaku Sistem PemerintahanParlementer. Dimana dapat difahami bahwa dalam konstitusi Negara kita tidakdikenal Sistem tersebut namun secara praktiknya menyimpang dari amanatkonstitusi.Dalam tulisan ini penulis mengangkat permasalahan yaitu apakah sistempemerintahan Indonesia dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan UUD 1945.Dalam menjawab permasalahan di atas penulis melakukan kajian pustaka/teoritis dalam beberapa literatur, baik dalam bentuk kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, literatur yang terkait danjuga pada beberapa jurnal ilmiah. Kemudian dari kajian tersebut dianalisissecara yuridis normatif.Inkonsistensi penerapan Sistem Pemerintahan ini merupakan bentukpenyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945. Keinkonsistensian penerapanSistem Pemerintahan tersebut didasari atas konvensi ketatanegaraan dan hukumkebiasaan yang telah diterapkan sebelumnya. Disamping itu juga dapatdikatakan karena UUD 1945 sendiri memang dimaksudkan hanya sebagairevolutie –grondwet atau undang-undang dasar kilat (ucapan Bung Karnodalam sidang BPUPKI) yaitu undang-undang dasar yang hanya dimaksudkansebagai naskah konstitusi untuk sementara waktu dalam rangka persiapanIndonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat.Setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yaitu dari tahun 1999,2000, 2001 dan 2002 praktik Sistem Pemerintahan kita berlaku SistemPemerintahan Presidensial. Sistem ini menganut prinsip Separation of power(pemisahan kekuasaan) terhadap masing-masing lembaga Negara. Praktiksistem pemerintahan setelah amandemen ini belum sepenuhnya menganutsistem pemerintahan Presidensial murni dimana antara Presiden dan DPR masihmemiliki hubungan yang sangat erat disamping sebagai fungsi pengawasan.Kata kunci : Sistem, Pemerintahan, Amandemen]]>
<![CDATA[MUDHARABAH BANK SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Karlina Aprilianingrum Bawenti]]>;
<![CDATA[Faradila Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/jis.v16i1.646
<![CDATA[The problem of banks with customers lies in the number of bids to charge bank interest, but customers want to get financing / net savings (bank interest) and in accordance with Islamic Shari'a. Islamic banks provide collateral with mudharabah financing. Mudharabah financing is part of the syariah banking system with the trust given by the bank to the customer with the profit-sharing transaction. Concerning the mudaraba system is contained in Law No.21 of 2008 on Sharia Banking which regulates the mudaraba system in Indonesia. In article 1 of Law No.21 of 2008 stated that savings is a deposit in akad wadi'ah and akad mudharabah which akadnya not contrary to Islamic Shari'a.Persoalan bank dengan nasabah terletak pada banyaknya tawaran mengenakan bunga bank, namun nasabah ingin mendapatkan pembiayaan/tabungan yang bersih (bunga bank) dan sesuai dengan syariat Islam.Bank syariah memberikan jaminan dengan pembiayaan mudharabah.Pembiayaan mudharabah adalah bagian dari sistem perbankan syariah dengan kepercayaan yang diberikan bank pada nasabahdengan transaksi bagi hasil.Mengenai sistem mudharabah tercantum pada UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur sistem mudharabah di Indonesia.Pada pasal 1 UU No.21 tahun 2008 disebutkan bahwa tabungan adalah simpanan dalam akad wadi’ah dan akad mudharabahyang akadnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.]]>
<![CDATA[HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN (TELAAH PERSPEKTIF MENJU INDONESIA BARU) ]]>
<![CDATA[Khalilullah Ahmas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 2 (2003) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v1i2.193
<![CDATA[Sejak awal masuknya Islam di Nusantara, sejak itu pula tumbuh dan berkembang Hukum Islam ke dalam kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Secara politik, pertumbuhan dan perkembangan itu lebih signifikan lagi dengan munculnya kerajaa-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, Cerebon dan lain-lain menyusul runtuhnya kerajaan Majapahittahun 1958, yang dalam hal ini para Raja mengIslamkan rakyatnya. Namun dengan datanganya Bangsa penjajah Belanda, pemerintah Kolonial yang beragama Kristen Protestan ini melalui penasehat ahlinnya dibidang Islam, Dr. Snouck Hurgronce melakukan reduksi terhadap pemberlakuan hukum Islam bagi rakyat yang beragama Islam. Tindakanya ini yang kemudian dikenal dengan hukum adat teori reception in complexu. Akan tetapi setelah memasuki masa kemerdekaan, mulai masa pemerintahan orde lama, orde baru dan sampai orde reformasi sekarang, hukum Islam makin mendapatkan kedudukan dan peran dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam masa ketiga orde ini, peraturan perundang-undangan yang bermuatan Islam dan lembaga-lembaga Islam kian lahur dengan subur dan strategis. Tulisan ini akan menguraikan bahwa hukum Islam mempunyai posisi yang vital dalam mengawal ketatanegaraan Indonesia, menuju Indonesia baru. Mengingat karakternya yang bersifat wahyuistik dan rasionalik dan yang memmadukan antara idealisme dean realisme hukum Islam mampu menggaransi tuntutan dinamika ketatanegaraan Indonesia.]]>
<![CDATA[POVERTY AND RELIGIOSITY: THE ‘MISSING LINK’ FROM ISLAMIC PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Ahmad Azrin Adnan]]>;
<![CDATA[Rosdalina Bukido]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 18, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/jis.v18i2.1149
<![CDATA[Poverty is highly associated with many negative measurable aspects of life. Therefore, it is often regarded as a sign of failure. One of the arguments that prove this premise is that poverty is closer to disbelief. By rejecting doubt to preserve religion, a group that adheres to its logical religion will avoid poverty. Poverty in Kelantan shows the opposite. In a state of extreme religious adherence in terms of understanding, beliefs, and practices, more than half of the poor in Kelantan are hardcore poor. At the same time, the hardcore poor and the poor in Kelantan have the highest number in Peninsular Malaysia. This paper aims to study the relationship between poverty and religiosity in Kelantan. About 3,000 poor in ten provinces in Kelantan selected as respondents through stratified sampling. This study has demonstrated the true definition of poverty which includes the element of soul. It is clearly different from current definitions that focus more on property ownership.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PERIKATAN JAUL BELI PERUMAHAN DAN IMLIKASI YURIDISNYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Hasyim Sofyan Lahilote]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 5, No 1 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/as.v5i1.228
<![CDATA[Ketentuan perikatan dalam KUHP perdata telah menggariskan berbagai hal yang berhubungan denga hak dan kewajiban para para pihak dalam suatu perjanjian, terutama dalam hal kebebasan dalam mengajukan isi kontrak. Akan tetapi realita dalam rimba pelaksanaan kontrak jual beli perumahan cenderung pada penerapan kontrak baku yang telah dibuat dan diajukan oleh developer kepada para konsumen hal ini membuat konsumen menduduki tempat yang marjinal dalam kesempatan tersebut. Dalam makalah ini dideskripsikan kedudukan hokum para pihak dalam suatu kontrak menurut perspektif hokum perlindungan konsumen.]]>
