cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Published by Institut Agama Islam Negeri Manado
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 606 Documents
 52   53   54   55   56 
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL Ramli Semmawi
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 2 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v11i2.173

Abstract

Kebenaran dan keadilan menjadi hal penting dan selalu diperjuangkan oleh setiap orang atau lembaga/institusi demi ditegakkannya haak dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanah air di Indonesia. Sesuai amanat dari UUD 1945, maka lembaga penegak hukum di Indonesia telah ditambah dengan satu lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini ingin melihat peran penting Mahkamah Konstitusi dalam tata hukum di Indonesia dan dalam plotik hukum nasional Indonesia. Dan dari penulusuran penulis ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga  yang dianggap penting ada dalam rangka memperbaiki tatanan hukum di negeri ini. Hal tersebut dimungkinkan karena peran dan fungsinya sebagai salah satu lembaga penegak hukum  yang berada pada posisi puncak dalam hal-hal tertentu yang terkait antara penegakan hukum yang berkaitan dengan  fungsi UU dan pengaruh UU terhadap suatu permasalahan hukum yang muncul di masyarakat. Lembaga MK ini kemudian menjadi jalan bagi setiap orang atau lembaga yang ingin mendapatkan keadilan  yang dianggap akan UU yang melahirkan  satu ketidakadilan di mata mereka. Maka dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi  yang diamanatkan oleh UUD 1945 ini menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.
The Effectiveness of PNPM-SPP Program on Society Welfare: Islamic Economic Perspective Tesa Mellina; Mohammad Ghozali
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 17, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v17i1.641

Abstract

Economic activities in rural areas are still dominated by micro business sectors. The majority of business agents are women who are always constrained by capital in economic activities. Though capital is one of the most important elements in moving the economy in a rural area. Limited capital can prevent creativity in business development. Looking at the facts, people should be able to get capital easily. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat is a national integrated poverty reduction program and is a community empowerment program launched by the government. PNPM in one of its programs facilitates the community in Obtaining additional capital by providing a capital loan for women who have a business, namely Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program. This study aims to determine the effectiveness of Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program and the Islamic economic perspective of the SPP program in an effort to prosper the Cantuk Banyuwangi community. The variables used to measure the effectiveness of the SPP program are the variables of achieving goals, integration, real change, and satisfaction. Program effectiveness is the dependent variable. The study was conducted on 80 SPP lenders. The selection of respondents was by Sampling Cluster method. As for the data processing, the data was done by quantitative statistical analysis method and used a qualitative descriptive method for analyzing qualitative analysis data. Based on the research, the results showed that the effectiveness of the SPP program in Cantuk Banyuwangi Village was very effective with a percentage of 93.3%.
ASPEK HUKUM USAHA WARALABA DI INDONESIA Mudassir Mathar
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i1.211

Abstract

Hakikatnya kegiatan usaha bisnis dapat dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk dan cara sepanjang kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara khusus bisnis waralaba di Indonesia telah diatur dengan perundang-undangan yang khusus mengatur bisnis waralaba baik dari segi perjanjiannya maupun etika bisnis yang lazim di dalam bisnis ini. Peraturan yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata) dan peraturan lain yang mengaturnya ada didalam undang ketenagakerjaan. Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan Undang-Undang pajak penghasilan serta Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan. Selain itu perjanjian (Perikatan) waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang­Undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan, karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak. Rumusan yang mengatakan perjanjian franchising adalah suatu perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya. Pada tulisan ini kata franshisee diartikan waralaba, dengan demikian rumusan franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya kegiatan usaha waralaba belakangan ini yang menjadi kecendrungan para pengusaha untuk memilih alternative usaha yang am an dari resiko kegagalan usaha dikarenakan kebingungan untuk memulai suatu usaha dan menghadapi persaingan usaha itu sendiri. Lebih jauh tulisan ini ingin mengetatahui peraturan-peraturan apa saja yang mengatur tentang perjanjian waralaba selain yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata). 
Zakat as a Local Revenue in Aceh: A Dynamics of Policy Implementation in the Local Realm Dahlawi Dahlawi; Saddam Rassanjani; Herizal Herizal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i2.1659

Abstract

The legitimacy given by the central government to Aceh through Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government has resulted in a policy of managing Zakat as a source of regional income in Aceh by Baitul Mal Aceh (BMA). Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal is the basis for realizing these ideals. This research tries to look at the dynamics of policy implementation in the local realm using George C. Edwards III's theory. The authors apply qualitative research to get the desired conclusion by observing and interviewing several respondents, especially those implementing the policy. In implementing Qanun Number 10 of 2018, Baitul Mal has experienced many obstacles; zakat management as local revenue cannot be implemented according to sharia regulations but must follow regional financial management guidelines. Therefore, it is necessary to make further adjustments to qanuns or derivative legal rules to make their management more optimal and follow Syar'i provisions.
RIBA DALAM PERSPEKTIF HADĪS NABI SAW Muhammad Sabir
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 2 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v8i2.8

Abstract

Ada dua jenis riba, yakni riba’ nasi’ah dan fadhl. Riba’ nasi’ah berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan merupakan pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang lantaran penangguhan. Sedangkan riba’ fadhl adalah riba dalam bentuk penukaran uang dengan uang atau barang komsumsi dengan barang komsumsi dengan tambahan. Jadi riba’ fadhl adalah jenis riba yang penukaran suatu benda (komuditas) yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda. Maka pada akhirnya ulama memandang bahwa hukum asal riba adalah haram, tidak haram melainkan mubah dan karena itu implikasi kajian ini ialah menyatakan bahwa sangat penting bagi umat Islam untuk mengikuti keyakinan dalam hatinya mana haram dan mengikuti keyakinan dalam hatinya mana tidak haram.
POLIGAMI DAN PERMASALAHANNYA Kandungan Hukum QS. An-Nisa’ (4): 3 & 29 Sjamsuddin AK Antuli
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 6, No 2 (2008)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v6i2.250

Abstract

Dalam pengertiannya, Poligami adalah dimana seorang suami beristri lebih dari seorang. Islam membolehkan poligami, karena dalam Al-Qur’an yang merupakan kitab suci bagi umat Islam sekaligus menjadi pedoman dan rujukan, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai poligami seperti yang tersirat di dalam QS. An-Nisa’ (4): 3 dan 129. Dalam beberapa pernafsiran, persoalan ini sangatlah menarik untuk dikaji dan dimengerti, karena banyak factor yang terkait di dalamnya baik dalam hal kebolehan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanannya. Sehingga itu, timbulah beragam perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya poligami dilaksanakan. Di sisi lain, persoalan ini hendaklah mendapatkan suatu kepastian hokum agar masyarakat khususnya umat Islam paling tidak dapat memahami dan mengerti tentang kedudukan hukumnya dan persyaratan-persyaratan bagi mereka yang ingin berpoligami. Dalam Islam itu sendiri, poligami tidaklah merupakan suatu larangan dan bukan pula merupakan suatu anjuran. Namun demikian bagi mereka yang ingin berpoligami, tentunya harus menempuh beberapa persyaratan untuk merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah Zuhraini Zuhraini; Abdul Qodir Zaelani; Fathul Mu’in
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i2.2443

Abstract

This research aims to determine the impeachment or dismissal of regional heads in Lampung Province from the perspective of Law and Islamic jurisprudence. This problem is interesting to research. Since this province was founded, at least five regional heads have been dishonorably dismissed for committing Corruption, namely the Regent of South Lampung, the Regent of North Lampung, the Regent of Tanggamus, the Regent of Mesuji and the Regent of Central Lampung. This research uses a library study method, is descriptive-analytical, and uses primary and secondary legal data sources, which are then analyzed using the comparative method. This research concluded that the impeachment of regional heads in Lampung Province was carried out because they violated their oath of office, namely committing Corruption as regulated in Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government, which is the second amendment to Law Number 23 of 2014 concerning regional government. Corruption in Indonesia is an extraordinary crime because it has a significant and widespread impact. Instead, the budget for regional development and people's welfare is taken for their interests. In Fiqh Siyasah, this issue is included in siyasah qadhaiyah. Every community must obey the laws and regulations. So, if a regional head violates the Law, he can be dishonorably dismissed for acting wickedly and unjustly. The corrupt behavior of regional heads includes sinful acts and forms of cruelty by leaders toward their people.
PERADILAN ISLAM PADA MASA KHULAFA AL-RASYIDIN Jamila Usup
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v8i1.41

Abstract

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam maka diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut dengan al-Qadha, yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat karena sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Peradilan (al-Qadha) telah dikenal sejak masa silam karena didorong oleh kebutuhan hidup dan kejadian manusia itu sendiri. Tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini apapun bentuknya yang akan berdiri tanpa menegakkan keadilan karena tidak mungkinnya suatu masyarakat dapat menghindari persengketaan.
EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Abdurrahman Konoras
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 14, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v14i2.370

Abstract

Islamic Law and Customary Law is part of the national legal system in addition to some other legal systems that also give meaning and role. But as a system and legal system, Islamic Law and Customary Law show a clear separation.Thus, both are standing alone and independent. The continuing development of both shows which of them can continue to exist and which of them is increasingly left behind or even reduced in terms of role.
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DAN PELAYANAN PERBANKAN SYARIAH Ridwan Tabe
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 1 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v11i1.164

Abstract

Tulisan ini membahas tentang sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kepercayaan dan pelayanan perbankan syariah, meskipun banyak mengkaji karakteristik sistem informasi akuntansi, namun dapat dilihat makna yang sejalan pada ciri-ciri kualitas tingkat kepercayaan dan pelayanan yani: (1) produk yang bervariasi dan memberi kemudahan bagi nasabah hal ini sejalan dengan karakteristik sistem informasi akuntansi yakni relevan. (2) sistem keuangan yang sehat dan efisien dapat dibangun dengan terciptanya iklim saling percaya antara penyedia dan pengguna dana, karakteristik informasi akuntansi Reliable. Disamping itu salah satu tujuan SIA Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi & pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (realibity) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan, yang tentunya untuk meningkatkan kepercayaan dan pelayanan.

Page 54 of 61 | Total Record : 606

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2003 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2026) Vol 23, No 2 (2025) Vol 23, No 1 (2025) Vol 22, No 2 (2024) Vol 22, No 1 (2024) Vol 21, No 2 (2023) Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue