cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Published by Institut Agama Islam Negeri Manado
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 606 Documents
 55   56   57   58   59 
PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH Ridwan Ridwan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v9i1.14

Abstract

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda yaitu transidental dan horizontal dalam pengertian bahwa yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah SWT maupun peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia, serta dapat membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Bila pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dititik beratkan pada peningkatan profesionalisme kerja, yang mengacu pada prinsip pengendalian intrn dimana rencana suatu organisasi dan semua metode dan tindakan yang dikoordinasi.Zakat merupakan sumber investasi jangka panjang dan sumber keuangan yang tidak pernah berhenti dan jumlahnya akan terus bertambah besar yang dapat meningkatkan ekonomi mustahiq. Oleh karena itu untuk menata pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah maka harus dikendalikan dengan system Akuntansi yang telah dirumuskan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 45 tentang system akuntansi untuk organisasi non profit/nirlaba, yang secara umum pada prinsip akuntansi LAZ Baitul Maal yang memenuhi standar akuntansi, yakni Accountability, Auditable, Simplicity. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh lembaga amil zakat meliputi: Neraca, Laporan sumber dan penggunaan dana, Laporan arus kas (cashflow), Laporan perubahan dana termanfaatkan, Catatan atas laporan keuangan.
MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKIIM ISLAM Salma Salma
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v10i2.261

Abstract

Kata maslahah berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata mursalah berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas Metode maslahah mursalah muncul sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syari at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Para ulama ushul fikih membagi maslahah ke dalam tiga kategori yaitu: I maslahah berdasarkan segi perubahan maslahax, terdiri dari al-maslahah as-sabitah dan al-mastahah al-muiagayyirah 2. Maslahah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara', terdiri dari : al-maslahah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulgah, dan al-maslahah al-mursalah. 3. Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepent'ngan kemaslahatan, terdiri dari: al-maslahah al-dharuriyyah, al-maslahah al-hajiyyah dan al-maslahah  al-tahsiniyah.
Implications of the Law of Religious Moderation on Interfaith Marriages Edi Gunawan; Reza Adeputra Tohis; Budi Rahmat Hakim
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i2.2649

Abstract

This research examines the implications of religious moderation on interfaith marriages in the city of Manado. The method used is qualitative with a case study approach; data collection is through observation, interviews, and documentation, which is then processed using the triangulation method. The findings show that religious moderation indirectly influences the sustainability of interfaith marriages in Manado. The implications are realized in the form of religious moderation, which aims to eliminate or minimize violence in the name of religion and uphold diversity through upholding the values of tolerance, thereby increasing guarantees for the continuity of interfaith marriages. These implications become more complex than the laws governing interfaith marriages, especially the Marriage Law (UU Number 16 of 2019) and the Compilation of Islamic Law (KHI). The implications of religious moderation in interfaith marriages underscore the need for legal transformation that recognizes religious diversity as a social asset, encourages interreligious dialogue, and ensures that legal regulations do not hinder individual religious freedom. Encouraging policy reforms that respect differences in beliefs is crucial in creating inclusive spaces and respecting human rights in interfaith marriages.
JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN EKSISTENSI YURIDISNYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN Hasyim Sofyan Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v7i2.46

Abstract

Dalam dunia kedokteran terdapat dua penerapan aturan hukum yang mempunyai kekuatan yang sama dalam bentuk perundang-undangan  untuk menyelesaikan sengketa antara pasien dan dokter, jika terjadi wanprestasi antara salah satu pihak. Yaitu uu no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini dimungkinkan karena timbulnya berbagai penafsiran tentang hubungan antara pasien dan dokter itu sendiri apakah termasuk dalam hubungan bersifat untung rugi atau bersifat sosial.
KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AT-TAS’IR AL-JABARI Evra Willya
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 2 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v11i2.169

Abstract

At-tas’ir al-jabari adalah intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditi barang yang beredar di pasar. Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri diatas landasan  gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Menutup lubang-lubang yang akan menyebabkan kekayaan bertumpuk pada tangan beberapa individu saja. Semua itu harus berdasarkan syari’at Islam. Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan ihtikar. Bahkan Pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditi, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak. Sistem pasar dalam ekonomi  Islam adalah system pasar  bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai system  persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudaratan dan kezhaliman. Ketika didapati kemudaratan dan kezhaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di kalangan Fukaha’,  mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama  Syafi’iyah dan Hanabalah melarang pematokan  harga secara mutlak, sedangkan ulama  Hanafiyah  dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu
Implementation of the National Islamic Council Fatwa Number 47/DSN-MUI/II/2005 in Banks Syariah Mandiri Branch Manado Faradila Hasan; Mar'atul Jannah S. Habu
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 17, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v17i1.870

Abstract

This study aims to determine the policies of Bank Syariah Mandiri Branch Manado in resolving murabahah receivables disputes for customers who are unable to pay and the realization of DSN No. fatwa. 47 / DSN-MUI / II / 2005 at Bank Syariah Mandiri, Branch Manado. The method used a qualitative research method using a normative approach. The informants interviewed were as many as five informants who were employees of the Bank Syariah Mandiri Branch of Manado. The concept of the settlement of murabahah receivables for customers who are unable to pay has two stages. First for customers who are categorized as having a reduced ability to pay but can still pay off the remaining debt by restructuring. The second stage is for customers who are classified as no longer able to pay their remaining debts even though the bank has provided several policies. Sharia Financial Institutions (LKS) may settle for customers who cannot complete or pay off their financing by agreed amounts and times; the system has been by the provisions of sharia in terms of the properties of the DSNI-MUI. 
DIKOTOMI GENDER (Sebuah Tinjauan Sosiologis) Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i2.205

Abstract

Perempuan di arena publik maupun domestik, secara umum mengalami subordinasi, marginalisasi, dan  kliminasi dalam berbagai variasi. Hal ini an tara lain inflasi bahkan nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dibandingkan laki­laki. Dikotomi gender mengakibatkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rekonstruksi peran gender perempuan dan laki-laki merupakan hal penting yang perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, laki-Iaki dan perempuan. Persoalan subordinasi       marginalisasi    dan perempuan adalah persoalan masyarakat, persoalan bersama laki-Iaki dan perempuan. Mendiamkan ketidakadilan struktural dan penindasan perempuan berarti melanggengkan dehumanisasi laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan ketidakadilan dan penindasan perempuan, sementara perempuan mengalami dehumanisasi  karena terus-rnenerus tertindas.
Juridical and Sociological Considerations of Judges in Granting Marriage Dispensation after Enactment Law No. 16 Of 2019 Maimunah Maimunah; Abdul Helim; Noor Aina; Rabiatul Adawiyah
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i2.1460

Abstract

This research is motivated by many applications for dispensation for Marriage after implementing the latest law related to the age limit for Marriage. This study examines judges' considerations from both normative and social aspects so that this dispensation application can be accepted. This research focuses on 1) how does the Judge review the application for a marriage dispensation after enacting Law Number 16 of 2019 at the Palangkaraya Religious Court? Religion of Palangkaraya?. This empirical research uses a statute approach and Islamic law. The research subjects are 5 (five) judges and 2 (two) informants who are substitute clerks at the Palangkaraya Religious Court. Data were collected through observation, interviews, documentation and analyzed through Islamic Laws and normative. The results of this study indicate that judges in deciding cases of marital dispensation do not only look at the Completeness of the legal administration. But also from a sociological perspective, granting a dispensation application sees aspects of the benefits that must be obtained to avoid more significant damage. The implication is that changes of the law related to marriage dispensation are increasing because it becomes a procedure to complete the marriage administration for underage couples in the provisions of the law.
HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy) Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v13i1.4

Abstract

Hadits bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran. Namun, hadits selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadits yang dilakukan ratusan tahun setelah nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan sebuah hadits. sehingga hal tersebut memunculkan sebagian kelompok meragukan dan mengingkari akan kebenaran hadits sebagai sumber hukum. Tulisan ini akan fokus membahas tentang telaah terhadap penetapan kesahihan hadits sebagai sumber hukum menurut Imam Syafii. Tulisan ini menggunakan metode library research dengan studi analisa teks, karena itu penulis merujuk langsung kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi`I dan melakukan perbandingan dengan kitab yang ditulis oleh para muhadits. Temuan dalam riset ini bahwa tentang perdebatan soal keshahihan hadits sebagai sumber hukum dalam Islam, al-Syäfi'iy nampak beıpegang pada pendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam hadis berada dalam hukum-hukum Alquran; Dengan katalam, hadis Nabı dapat saja menambah hukum yang ada dalam Alquran. Ia mengatakan bahwa wujud perintah yang ada, baik dan alquran maupun hadis, adalah berpangkal dari sumber yang sama, meskipun melalui jalur yang berbeda.
REAKTUALISASI PERAN WAKAF DALAM MEMBANGKITKAN EKONOMI RAKYAT Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 6, No 1 (2008)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v6i1.245

Abstract

Wakaf sebagai suatu instrumen lembaga ekonomi dan sosial, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi islam yang integral dan merupakan inovasi tunggal milik konsep islam. Kehidupan masyarakat yang cendrung memiliki gaya hidup yang sekuler yang  melahirkan para borjuis, sudah barang tentu kita tidak akan menemukan sebuah konsep ekonomi yang murni sosial dalam tatanam ideologi manapun selain islam. Namun realita wakaf di indonesia kurang mendapat perhatian dan pengelolaan yang serius, akibat konsep pemahaman yang terbelenggu oleh hanya satu mazhab. Hal ini, mengakibatkan wakaf  kurang memberikan konstribusi kesejahteraan ekonomi.

Page 57 of 61 | Total Record : 606

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2003 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2026) Vol 23, No 2 (2025) Vol 23, No 1 (2025) Vol 22, No 2 (2024) Vol 22, No 1 (2024) Vol 21, No 2 (2023) Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue