cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Published by Institut Agama Islam Negeri Manado
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 606 Documents
 56   57   58   59   60 
Harmonization of Islamic Law and Local Culture: A Study of Indonesian Sundanese Ethnic Culture Muhammad Shuhufi; Arip Purkon
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i1.1870

Abstract

This study analyzed the application of Islamic law in the Sundanese ethnic community and explored the relationship between Sundanese social life and Islamic law. This research is qualitative research with a case study approach. The collection of data was obtained through observation and documentation. Data is described systematically and objectively, then analyzed using the content analysis method. This study concluded that acculturation and assimilation between the structure of Sundanese society and Islamic law had formed a unique characteristic of Sundanese society. It can occur because the reality of Sundanese people who have accepted Islam is due to harmony with Sundanese values. This research can be used as a model for building a harmonious relationship between Islamic law and the social structure of society. Islamic law can be applied without damaging the social structure of society. Culture, social structure, and Islamic law can be applied harmoniously. This study provided an empirical example of a harmonious relationship between the social structure of society and the application of Islamic law. Both can run simultaneously without eliminating each other.
MEDIASI SEBAGAI WADAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v8i1.37

Abstract

Medasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Dari kandungan ayat al-Qur’an surah an-nisaa ayat 35, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi
NUSYUS ISTERI TERHADAP SUAMINYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN 1974 Lutfi Lutfi
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 3, No 2 (2005)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v3i2.338

Abstract

Jurnal ini adalah suatu pembahasan tentang nuzyuznya istri terhadap suami dalam kehidupan berumah tangga dan bersuami istri. Dalam semua kajian analisisnya, dilakukan menurut pandangan hukum islam maupun unndang-undang perkawinan UU No. 1 Thn 1974. Bahwa dalam kajian inidicoba mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam suatu kehidupan berumah tannga. Bahwa dalam setiap terjadi perkawinan, setelah akad dilaksanan, pada masing-masing pihak suami istri itu telah secara otomatis terikat oleh hak-hak dan kewajiban bersuami istri. Seorang suami sebagai seorang kepala rumah tangga berkewajiban membina dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga baik materil maupun moril. Dan kepada istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengurus dan menjaga kebutuhan rumah tangga, dimana setelah suami memenuhi  kewajiban-kewajiban yang menjadi hak istri, secara otomatis timbul kewajiban istri untuk taat dan patuh kepada suami sebagai bagian dari hak suami setelah terpenuhinya kewajiban. Jadi hak dan kewajiban suami istri adalah terjadi secara timbal balik. Kemudian apabila dalam hal ini istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban bersuami istri seperti tidak taat kepada suami, menerima laki-laki saat suami tidakberada dirumah, keluar rumah tanpa izin suami, lalai dalam mengurus rumah tangga. Oleh hukum ini disebut satu kedurhakaan, dan dalam kenyataan hidup hal yang dianggap sepeleh ini oleh kebanyakan wanita/isteri merupakan malapetaka awal kehancuran satu rumah  tangga. Dalam hubungan bersuami isteri, ada isteri yang soleh da nada yang tidak. Untuk isteri yang soleh seorang suami tidak berkewajiban memberikan pengajaran terhadapnya. Hukum islam memberikan bimbingan kepada suami bila menghadapi kedurhakaan isteri dengan memberikan cara yang baik, lembut dan dengan urutan yang tertib sesuai dengan tuntunan fitrah yaitu melalui nasehat, yang apabila cara ini tidak mempan isteri tetap melakukan kedurhakaan, suami boleh memukulnya sebagai peringatan terakhir, dalam penyelesaian nusyus isteri. Sementara dalam undang-undang perkawinan menetapkan bahwa setiap persoalan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga, dapat diselesaikan dengan gugatan ke pengadilan.
TEORI PERUBAHAN UUD DAN PRAKTEK BERDASARKAN UUD 1945 Nenden Herawaty
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v10i1.159

Abstract

Berdasarkan pandangan Wade (et.a.l.) dapat disimpulkan bahwa konvensiketatanegaraan berdasarkan dari tiga sumber, yaitu :1) Kebiasaan ketatanegaraan;2) Kepatutan (expediency)3) Express agreement.Perubahan konstitusi itu dilakukan dengan tujuan : 1) untuk memperbaiki sistemkekuasaan agar mampu mengikuti perkembangan tuntutan zaman sari sistem yangotoriter kepada sistem yang demokratis; 2) untuk menciptakan sistem kekuasaanyang sifat check and balance dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perubahankonstitusi di negara-negara tersebut diatas pada umumnya dilakukan oleh satukomisi konstitusi yang bersifat independen
PROBLEMTIKA HUKUM CADAR DALAMISLAM: SEBUAH TINJAUAN NORMATIF-HISTORIS Lisa Aisiyah Rasyid; Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v16i1.648

Abstract

Cadar (veil) as part of the Islamic Shari'a, has always been a controversial issue among Muslims. In the study of Islamic interpretation itself the arguments governing the obligation or the absence of the cadarare still disputed. So that, this paper aims to examine the various views of Muslim scholars and commentators on the law of wearing cadar for Muslim women without regard to the normative and historical side of that usage. Most of them argue that the use of cadar normatively may become mandatory in a region, if it has become a collective agreement and become a socially acceptable norm. While in certain environments, not using a cadar may be better if it is intended to reject mudharat. This may occur because historically the command of "necessity" of using cadar in the Prophet’stime, is intended as an identity for Muslim women and independent so it can not be disturbed, not because their faces should not be opened and treated as part of satr, that is the part to must be hidden.Cadar sebagai bagian dari syariat Islam, selalu menjadi isu yang kontroversial di kalangan umat Islam.Dalam studi tafsir Islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Untuk itu, tulisan ini bertujuan mengakaji berbagai pandangan para ulama tafsir dan para cendekiawan muslim terhadap hukum penggunaan cadar bagi perempuan muslim tanpa mengindahkan sisi normatif dan historis dari penggunaan cadar tersebut. Sebagian besar di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa saja menjadi wajib di suatu wilayah, jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudharat. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah “keharusan” penggunaan cadar pada masa Nabi, dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian dari satr, yakni bagian yang harus disembunyikan.
HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL (Sebuah Kajian Makna Teks Nash) Naskur Naskur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 2 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v1i2.195

Abstract

Risalah Islam ternukil untuk mengkonsepsionalisasi kehidupan sosial manusia. Ini sebuah keyakinan dari umat Islam (baca: mukmin) dan dengan keyakinan ini Umat Islam selalu confidence untuk menata kehidupan sosial bersama yang dijalaninya secara sunnatullah dan berperadaban. Risalah Islam dengan dua sumbernya, Al-Quran dan Al-Hadis telah meletakan kerangka konstruksi dan  konfigurasi sejumlah penata sosial sesuai hajat manusia dalam kehidupannya secara kolektif. Tulisan ini akan membedah hukum Islam dengan beberapa dimensi normatifnya dan dengan berbagai pranata sosial yang dikonsepnya.
THE SUPERVISION IN THE PROCESS OF INVESTIGATION AND INVESTIGATION OF CORRUPTION (POLICE AND PROSECUTION) Fence Wantu; Lusiana Margareth Tijow; Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 18, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v18i2.1257

Abstract

The investigation process is an integral part of the investigation. Put merely, and the research is an essential part of the study. The emphasis of investigations is on finding and gathering evidence so that the criminal act found becomes apparent and can find the culprit. In principle, the analysis of a criminal case is a continuation of the research carried out previously. For an event that has been declared a criminal act by the investigator, the next step is to investigate who the perpetrator of the crime is. This research was conducted by examining field data. This writing is to provide an ideal concept of supervision in the process of suspected criminal acts and then goes to the supervision of the investigation process. The investigation is carried out by officials appointed by Law as referred to in applicable laws and regulations. Still, management needs to be carried out by all parties, including the community. This management is a fundamental affirmation that all stakeholders play a significant role in eradicating corruption that threatens society's stability and security and weakens the institutions and values of democracy and justice, endangers sustainable development and law enforcement.
JUDI SEBAGAI GEJALA SOSIAL (Perspektif Hukum Islam) Dahlia Halia Ma'u
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 5, No 2 (2007)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v5i2.230

Abstract

Judi merupakan uatu kebiasaan buruk yang berpengaruh pada tatanan kehidupan social masyarakat kita. Fenomena ini sering dijumpai pada masyarakat dewasa ini, banyaknya permainan judi yang tumbuh dan berkembang  pada era informasi dan globalisasi ekarang ini. Melihat fenomena ini, penulis akan memaparkan perspektif Hokum Islam terhadap persoalan tersebut, dan tetnunya melihat gejala Sosiologis yang terjadi di kalangan masyarakt.
Analysis of Qicblat Direction at Jami Al Iman Mosque Sunan Geseng Loano Purworejo Muhajir Muhajir; Imam Yahya; Frangky Suleman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i2.2013

Abstract

This research is motivated by the questions from the community around the mosque about the Qibla direction's accuracy and the early history of purchasing the Qibla direction. This study examines the historical and astronomical aspects so that the community can accept the calculation of the Qibla direction. Does this research focus on how before shopping towards the Qibla of the Jami' Al-Iman Sunan Geseng Loano Mosque? How accurate? This empirical research uses historical and astronomical or astronomical approaches. The research subjects were mosque takmir and community leaders in Loano Purworejo. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed through astronomy and normative. The results of this study indicate that the Jami' Al-Iman Sunan Geseng Loano Mosque was founded by Sunan Geseng in 1443 AD, using the supernatural through the media of the priest's hole to determine the Qibla direction.
STUDI KRITIS KHI TENTANG PERNIKAHAN Djamila Usup
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 2 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v9i2.28

Abstract

Studi kritis KHI mangaku kepada sumber hukum utamanya yakni al-Qur’an, Sunnah dan Ijma”. Dalam konsep tentang pernikahan itu banyak dilandasi oleh beberapa pendapat para ulama fiqh, dan para pemikir-pemikir yang mengikuti perkembangan pemikiran ahlul fiqh. KHI menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam (bagi orang Islam) di bidangn perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Thn 1974 psl 2 ayat 1. KHI juga mengakomodasi berbagai pandangan Fuqaha, bersumber pada ajaran Islam, sehingga kedua hal tsb. Dijadikan sebgai landasan yuridi dan Fungsional dalam setiap dasar penyususnan konsep KHI.

Page 58 of 61 | Total Record : 606

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

2003 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2026) Vol 23, No 2 (2025) Vol 23, No 1 (2025) Vol 22, No 2 (2024) Vol 22, No 1 (2024) Vol 21, No 2 (2023) Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue