cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2018)" : 7 Documents clear
Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab Zahrotun Nafisah; Uswatun Khasanah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1320

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep kafa’ah menurut M. Quraish Shihab, untuk kemudian dikomparasikan dengan konsep kafa’ah menurut pemikiran Ulama Empat Mazhab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik mendokumentasikan data-data yang tersedia pada sumber data baik primer berupa kitab karya M. Quraish Shihab dan kitab-kitab karya Ulama Empat Mazhab, maupun sumber data sekunder berupa karya-karya ilmiah lain yang terkait. Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa konsep kafa’ah merupakan aspek penting yang dianjurkan dalam pernikahan. Sementara itu, konsep kafa’ah menurut M. Quraish Shihab sebagai penunjang dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, sedangkan menurut pendapat Ulama Empat Mazhab, konsep kafa’ah dimaksudkan sebagai antisipasi atas hal-hal yang dimungkinkan akan mendatangkan kerugian bagi pihak istri.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF ASAS LEGALITAS RUU-HUKUM PIDANA DAN ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA ISLAM Mohamad - Khasan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1315

Abstract

KUHP tengah mengalami proses revisi yang sangat penting. Salah satu isu pentingnya adalah formulasi asas legalitas hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan secara yuridis-normatif formulasi asas legalitas dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-HP). Sebagai pembanding, juga dideskripsikan asas legalitas hukum pidana Islam. Temuan penelitian ini adalah: Pertama, Asas legalitas dalam RUU-HP merupakan hasil rekonstruksi terhadap asas legalitas yang ada dalam KUHP. Konstruksi baru asas legalitas didasarkan pada beberapa nilai dan prinsip filosofis, yaitu dekolonialisasi KUHP sesuai dengan budaya dan falsafah hidup bangsa Indonesia, harmonisasi, modernisasi, dan demokratisasi hukum. Kedua, Hukum pidana Islam bersumber dari nas-nas keagamaan, oleh karenanya nilai-nilai dan norma-norma agama mendominasi formulasi asas legalitasnya. Namun demikian pengaruh norma agama tidak selalu berimplikasi negatif terhadap asas legalitas, bahkan sebaliknya, menunjukkan formulasi asas legalitas yang lebih dinamis, fleksibel, dan progresif
Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat Di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara Ardi Iksan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1317

Abstract

Di Indonesia, proses peminangan menjadi bagian dari rangkaian proses pernikahan seseorang. Praktik peminangan semestinya sudah diatur dalam hukum Islam yakni dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan hukum adat di desa Surodadi Jepara. Kajian ini dimaksudkan untuk mendedahkan perihal praktik peminangan yang berlaku di desa Surodadi Jepara yang mendasarakan pada ketentuan hukum adat setempat, dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Metode yang digunakan dalam kajian menggabungkan dua jenis, pertama, studi lapangan. Kedua, studi pustaka.  Hasil kajian ini menegaskan bahwa dalam KHI pasal 11 dan 12 peminang dapat langsung dilakukan oleh orang yang berhak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dpat dipercaya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya, serta untuk melangsungkan perkawinan calon suami sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan calon istri sekurang-kuragnya berusia 19 tahun. Adapun hukum adat setempat memprasyaratkan adanya faktor kemapanan dari kedua belah pihak sebelum melangsungkan peminangan dan pernikahan.
PEMANFAATAN HARTA WAKAF (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 dengan KHI Pasal 215 dalam Perspektif Hukum Islam) Muhammad Husni Arafat; Irvan Nur Fauzan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1316

Abstract

Pembahasan ini dimaksud untuk menelisik titik singgung ketentuan jangka waktu pemanfaatan harta wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan dua opsi yakni jangka waktu tertentu dan selamanya, sementara dalam KHI pasal 215 yang menentukan selamanya, berikut tinjauannya dalam disiplin Fiqh dalam empat mazhab. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan (library research) yang merujuk pada data-data yang tersedia dalam kepustakaan, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara komparatif. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 memberikan dua opsi sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan pendapat dalam mazhab Maliki dan Hanafi, yakni wakaf dalam jangka tertentu, sementara KHI pasal 215 menetapkan wakaf untuk selamanya, sesuai dengan pendapat dalam mazhab Syafi‘i dan Hanbali yang menetapkan bahwa wakaf bersifat muabbad (selamanya).
Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara) Alfa Syahriar; Arina Manasika
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1318

Abstract

Kajian ini dimaksudkan untuk menelisik lebih dalam tentang praktik pembagian warisan bagi ahli waris dalam kondisi cacat mental di desa Mantingan, dan juga untuk mendedahkannya dalam pandangan hukum waris Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa proses pembagian warisan untuk ahli waris cacat mental di desa Mantingan yaitu dengan musyawarah keluarga dan adanya seorang pengampu untuk menjaga dan mengelola harta warisan ahli waris cacat mental.  Kedua ditinjau berdasarkan hukum waris Islam praktik tersebut mempunyai kesesuaian dengan ketentuan dalam kaidah hukum waris Islam yaitu dari sebab mendapatkan warisan yakni didahului meninggalnya seseorang. Selain itu mengenai sebab-sebab mewarisi. Dalam pembagian warisan ahli waris cacat mental di Desa Mantingan yaitu dengan adanya pengampu yang mengelola harta warisanya. Jumlah bagian warisan tidak sesuai dengan hukum waris Islam tidak dibagi menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan hukum Islam.
ZAKAT HASIL TANGKAPAN LAUT BAGI PEMILIK KAPAL MINI PURSE SEINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara) hudi hudi; Rohmatul Muyassaroh
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1319

Abstract

Di Kelurahan Jobokuto kecamatan Jepara ada sebagian pemilik kapal mini purse seine yang mengeluarkan zakat hasil tangkapan laut, dan zakat hasil tangkapan laut ini belum pernah dibahas dalam kajian-kajian fiqih . Lalu bagaimana pendapat ulama mengenai zakat hasil tangkapan laut dan bagaimana pelaksanaan zakat hasil tangkapan laut di Kelurahan Jobokuto .Hasil penelitian yang diperoleh ialah Praktek zakat hasil tangkapan laut yang dilakukan oleh pemilik kapal Mini Purse seine, mereka mengeluarkan zakat ketika menjelang hari raya idul fitri dan diberikan kepada fakir, miskin dan anak yatim,  dan ketika pada musim paceklik diberikan kepada anak buah kapal (ABK) secara sukarela tidak menggunakan kadar yang harus dikeluarkan karena belum ada pedoman tentang zakat hasil tangkapan laut di kelurahan Jobokuto tersebut.
Tinjauan Hukum Islam Atas Zakat Kerajinan Tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Septiany - Vidiawati
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1314

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang praktik zakat atas kerajinan tenun, berikut tinjauannya dalam hukum Islam. Pertimbangannya adalah kerajinan tenun tersebut dapat digolongkan dalam objek zakat, karena dari kerajinan tenun tersebut ada potensi harta yang berkembang melalui profesi terkait kerajinan tangan. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Jenis kajian ini meliputi dua bidang kajian yaitu kajian pustaka dan kajian lapangan. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat kerajinan tenun tersebut kurang tepat, dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan nisab zakat sehingga berakibat jumlah zakat yang dikeluarkan pun tidak sesuai dengan hukum Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 10, No 2 (2023): ISLAMIC LAW Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue