Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Comparison of Maqasid al-Shari’ah asy-Syathibi and ibn ‘Ashur perspective of Usul al-Fiqh four mazhab Alfa Syahriar; Zahrotun Nafisah
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v3i2.7630

Abstract

Islamic law is established to ensure that human interests related to basic rights inherent in their lives include: the right to life, descent, wealth, thought and respect, can be realized. According to the reality, the problems that arise related to these rights are very complex and sustainable. This consideration necessitates efforts to realize Islamic humanist law in the interests of human life. In Usul Fiqh there is the concept of maslahat, as a standard of how basic human rights can be ensured of their fullness and sustainability. And the theory of Maqashid al-Sharia is seen as quite effective in realizing benefit, which means it is a necessity to study the thoughts of al-Shathibi and Ibn Ashur, because both are seen as very influential figures in the development of Maqashid al-Sharia. Therefore, this study is intended to study in a qualitative-comparative way of thinking of the two figures using the Maqashid al-Sharia framework according to the Ulama of Ushul Fiqh of the Four Mazhab. The results of this study can be stated that the orientation of the theory of Maqashid al-Sharia according to al-Shathibi to realize the benefit of the world and the hereafter, while Ibn Ashur limits only the world. Furthermore, the theory of Maqashid al-Sharia al-Shathibi and Ibn Ashur in the review of Usul Fiqh of Four Mazhab can be stated still in the context permitted by Islamic Sharia.
Fiqh Kejawen; Menelisik Validitas Ijtihad Sunan Kalijaga dalam Perspektif Ushul Fiqh alfa syahriar
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v2i2.523

Abstract

Fiqh Kejawen merupakan sebuah peristilahan yang menunjuk pada salah satu tipe fiqh yang digagas dalam penelitan ini. Secara spesifik, Fiqh Kejawen merupakan sebuah rumusan untuk hasil-hasil ijtihad yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan menerapkan pola perpaduan antara budaya Jawa dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tulisan ini disusun untuk mengungkap sisi validitas pola ijtihad yang digunakan Sunan Kalijaga dalam merumuskan hukum-hukum yang terangkum dalam Fiqh Kejawen. Pertimbangan yang penulis pakai adalah: 1) Dalam disiplin hukum Islam, ketika sebuah amalan dijalankan tanpa adanya dasar hukum baik al-Qur'an, Sunnah maupun Ijmak dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, maka amalan tersebut berstatus bid'ah, sehingga tidak bernilai dalam pandangan Islam. 2) Fakta lapangan menyatakan bahwa ijtihad Sunan Kalijaga tersebut menjadi salah satu amaliyah masyarakat Jawa yang membumi. 3) Memunculkan tipologi alternatif terhadap varian fiqh yang dapat menjelaskan hasil ijtihad yang memadukan sumber baku hukum Islam dengan kearifan lokal masyarakat Jawa. Kajian dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa pola ijtihad Sunan Kalijaga yang dilakukan dengan memadukan ajaran Islam dengan nilai budaya Jawa dapat ditemukan pembenarannya dalam teori hukum Islam, yakni konsep al-'Urf yang sekaligus menjadi teori ijtihadnya.
Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mantingan Kec. Tahunan Kab. Jepara) Alfa Syahriar; Arina Manasika
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v5i2.1318

Abstract

Kajian ini dimaksudkan untuk menelisik lebih dalam tentang praktik pembagian warisan bagi ahli waris dalam kondisi cacat mental di desa Mantingan, dan juga untuk mendedahkannya dalam pandangan hukum waris Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa proses pembagian warisan untuk ahli waris cacat mental di desa Mantingan yaitu dengan musyawarah keluarga dan adanya seorang pengampu untuk menjaga dan mengelola harta warisan ahli waris cacat mental.  Kedua ditinjau berdasarkan hukum waris Islam praktik tersebut mempunyai kesesuaian dengan ketentuan dalam kaidah hukum waris Islam yaitu dari sebab mendapatkan warisan yakni didahului meninggalnya seseorang. Selain itu mengenai sebab-sebab mewarisi. Dalam pembagian warisan ahli waris cacat mental di Desa Mantingan yaitu dengan adanya pengampu yang mengelola harta warisanya. Jumlah bagian warisan tidak sesuai dengan hukum waris Islam tidak dibagi menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan hukum Islam.
Menggagas Fiqh Muyassar; Studi Analisis Komparatif Konsep Tatabbu‘ Rukhas dalam Perspektif Ushul Fiqh Lima Madzhab alfa syahriar
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v4i1.774

Abstract

Adalah syariat Islam sebagai ajaran yang diturunkan oleh Allah Swt untuk umat manusia sarat dengan kemudahan dalam menjalankannya. Pada kenyataannya kemudahan tersebut berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku dalam beragama, paling tidak ada dua kecenderungan yakni, pertama, tasahul, yaitu  kecenderungan menggampangkan syari’at. Kedua, tasyaddud, kecenderungan bersikap keras, kaku dalam menjalankan syari’at. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun metode penerapan konsep kemudahan dalam menjalankan syariat Islam, dengan fokus pembahasan pada analisis konsep tatabbu‘ rukhas dalam perspektif  lima madzhab yakni, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali dan Dzahiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research, untuk memecahkan persoalan-persoalan antara lain: pertama, hakikat tatabbu‘ rukhas. Kedua, status validitasnya dalam perspektif Ushul Fiqh lima mazhab. Ketiga, metode penerapan tatabbu‘ rukhas dalam ranah ibadah dan muamalah. Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa konsep tatabbu‘ rukhas sebagai sebuah sistem dalam menerapkan hukum Islam berdasar pada pendapat dari lima madzhab yang dipandang paling mudah, dapat ditemukan pembenarannya dalam disiplin Ushul Fiqh.
Studi Tentang Tradisi Amongan Dalam Perspektif Al-‘Urf alfa syahriar; Soni Syamsul Hadi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v6i1.1370

Abstract

Kajian ini dimaksud untuk menelisik lebih dalam praktik tradisi Amongan dalam upacara pernikahan di Dusun Watusong Desa Sedayu Kecamatan Grobogan  Kabupaten Grobogan, yang memiliki karakteristik yang unik sebagai kearifan lokal penduduk setempat, berikut tinjauannya dari sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan instrument al-‘Urf. Kajian ini termasuk dalam kajian kualitatif dengan pendekatan gabungan antara kajian pustaka dan lapangan. Analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari kajian bahwa praktik tradisi amongan merupakan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tergolong ke dalam al-‘Urf al-Fasid dengan pertimbangan adanya kepercayaan dan ritual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Anak Jalanan Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Maqasid al-Syariah Ahmad Maulana Syaroni; Alfa Syahriar
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i2.3982

Abstract

The status of street children as zakat mustahik needs to be studied in depth, because in reality street children also need help to meet their basic needs in life, besides zakat will be able to function optimally when it can be distributed as widely as possible to those in need. In order to maximize this review, it is necessary to use the maqasid al-shariah method, with the consideration that in interpreting the texts ahkam it does not go out of the way of the syar'iyah. This study uses qualitative methods with a normative-sociological approach. Data analysis techniques use deductive methods. The results of this study can be stated that First, the exclusion of street children as mustahik zakat in letter At-Taubah 60 does not mean that it prevents them from getting zakat because when viewed from the circumstances, conditions and facts on the ground street children are also entitled to receive a share of zakat. Second, when viewed from the perspective of maqasid al-shariah, giving zakat to street children has many benefits, including protecting religion, soul, mind and property Status anak jalanan sebagai mustahik zakat perlu dilakukan kajian mendalam, karena realitasnya anak jalanan juga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya, disamping zakat akan dapat berfungsi secara maksimal ketika dapat didistribusikan seluas-luasnya kepada pihak yang membutuhkan. Untuk memaksimalkan tinjauan ini, perlu digunakan metode maqasid al-syariah, dengan pertimbangan agar dalam menginterpretasikan nash ahkam tidak keluar dari koridor syar’inya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa Pertama, tidak termasuknya anak jalanan sebagai mustahik zakat dalam surat At-Taubah 60 bukan berarti menghalangi mereka mendapatkan zakat karena jika dilihat dari keadaan, kondisi dan fakta di lapangan anak jalanan juga berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kedua, jika ditinjau dari perspektif maqasid al-syariah pemberian zakat terhadap anak jalanan memiliki banyak manfaat di antaranya menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.
Childfree Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga Alfa Syahriar; Zahrotun Nafisah; Dhania Murni Safitri; Muhammad Ichsan Nur Hanif
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v10i1.4937

Abstract

This research is intended to examine the effectiveness of childfree from an Islamic and social perspective, then examine its implications for family resilience, when childfree becomes the choice of husband and wife in building a household. The study of childfree in Islam needs to be carried out with the consideration that the majority of Indonesia's population is Muslim, so that childfree conflicts with Islamic teachings in the form of marriage, which in essence is to produce offspring. Likewise, in the social realm, there has been a paradigm of society since ancient times, more children, more good fortune, so that it becomes a general understanding that the measure of a family's welfare is heredity, in fact the more offspring the more prosperous it will be. Therefore, this research was conducted using a qualitative approach with the literature study method. In the context of Islamic law, researchers use the maqasid al-shariah theory, while in the social context, they use the theory of structural functionalism. Data analysis in this study used the Miles and Hubberman analysis technique. The results of this study: 1) the basic law of childfree is mubah (permissible), it's just that it doesn't meet the ideal values for a family. 2) Socially, the consequence of childfree is the shallowing of family functions, which has an impact on social functions in society. 3) In the dimensions of the legality of family integrity and social psychology, it can be seen that childfree can affect family resilience.
Peningkatan Daya Saing Pengrajin Aluminium Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pembentukan Paguyuban Jumaiyah; Hazmi, Faiqul; Syahriar, Alfa; Wahidullah
Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/dinamis.v2i1.5835

Abstract

Because the covid pandemic of the 19 financial sector, especially small industries, was threatened with bankruptcy, people’s purchasing power fell due to mass layoffs. To build the resilience of small industries it is important to do. The aim of the community partnership program is to help the aluminum industry in Jepara Regency be sustainable. The service implementation method will be carried out in 2 (two) methods, namely the tutorial or lecture method and the implementation assistance where the dedication partner participates in a smaller program that is receiving, practicing knowledge. While in the second method, service partners will be asked to be active in carrying out the various activities provided. The results of this community partnership program The community gathering group was formed for the first time to raise awareness as a member of the group, Make joint agreements on products, materials and standard prices applied and the organizational structure and community activities. The second partner is able to create a delivery plan flow, prioritize work assignments, make a filing, the third partner is able to manage finances and simple bookkeeping training for micro businesses The four partners are able to do marketing through social media (OSS) on the https://www.oss.go.id/
PENGUATAN BANK SAMPAH SEKOLAH DI SDUT BUMI KARTINI DAN SD SEMAI, JEPARA: IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP Wibowo, Purwo Adi; Budiati, Risna Endah; Syahriar, Alfa
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v6i3.5461

Abstract

Permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra pengabdian, yaitu SDUT Bumi Kartini dan SD Semai di Kabupaten Jepara, meliputi: (1) belum adanya unit pengelola bank sampah sekolah, (2) rendahnya pemahaman dan keterampilan dalam manajemen serta pemilahan sampah, dan (3) belum dimanfaatkannya sampah menjadi produk bernilai jual. Kegiatan ini bertujuan mendirikan dan mengoperasikan bank sampah sekolah sebagai sarana pendidikan lingkungan sekaligus meningkatkan kapasitas warga sekolah dalam mengelola sampah agar bernilai ekonomi. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan manajemen bank sampah, pelatihan kerajinan berbasis sampah, pendampingan penggunaan alat pencacah sampah, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru tentang konsep bank sampah meningkat dari 28% menjadi 85%, serta terbentuk kelembagaan bank sampah di kedua sekolah. Sejak beroperasi, bank sampah mampu mengumpulkan rata-rata 35–40 kg sampah kering per minggu dengan pemasukan Rp350.000 per bulan, menghasilkan lebih dari 150 produk kerajinan daur ulang dengan total penjualan Rp1.250.000, serta memproduksi rata-rata 20 kg kompos per minggu. Monitoring memperlihatkan bahwa 78% siswa rutin menjadi nasabah bank sampah dan 90% guru aktif terlibat, menandakan keberlanjutan program. Kesimpulannya, penguatan kelembagaan bank sampah terbukti efektif meningkatkan kesadaran lingkungan warga sekolah, menciptakan nilai ekonomi, serta mendukung pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra pengabdian, yaitu SDUT Bumi Kartini dan SD Semai di Kabupaten Jepara, meliputi: (1) belum adanya unit pengelola bank sampah sekolah, (2) kurangnya pengetahuan dan keterampilan calon pengurus dalam manajemen bank sampah serta pemilahan sampah berdasarkan nilai ekonomis, dan (3) belum dimanfaatkannya sampah untuk menghasilkan produk bernilai jual. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendirikan dan mengoperasikan bank sampah sekolah sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan kapasitas warga sekolah dalam mengelola sampah agar bernilai ekonomi. Mitra kegiatan melibatkan 74 siswa dan 14 tenaga pendidik di SDUT Bumi Kartini serta 20 siswa dan 12 tenaga pendidik di SD Semai. Metode pelaksanaan mencakup analisis kebutuhan mitra, sosialisasi, penyusunan SOP bank sampah, pelatihan manajemen bank sampah, pelatihan pembuatan kerajinan dari sampah, pendampingan penggunaan alat pencacah sampah, serta monitoring dan evaluasi program. Hasil kegiatan meliputi pendirian dua bank sampah sekolah, produksi kerajinan bernilai jual dari sampah anorganik, dan pemanfaatan sampah organik untuk pembuatan kompos. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di sekolah mampu meningkatkan kesadaran lingkungan warga sekolah, menciptakan nilai ekonomi, serta mendukung pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study Musfiroh, Mayadina Rohmi; Saqr, Fatma Mohamed Mansour; Syahriar, Alfa
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Vol. 8, No 1, October 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v8i1.37242

Abstract

The concept of public interest (maslahah), as developed by traditional Islamic jurists, is regarded by as gender-neutral. It is essential to incorporate a gender perspective that ensures equitable consideration of maslahah for both men and women in the formulation of fatwas and legislative products. Without this perspective, legal decisions may be biased and unjust. This research aims to analyze the concept of maslahah as articulated by Imam Al-Ghazali, Ash-Syatibi, and the Indonesian Women Ulema Congress (KUPI), and to identify the most pertinent interpretation of maslahah for the formulation of fatwas and legislation in Indonesia. The study employs a qualitative data collection model through literature review and descriptive-comparative data analysis. The primary findings indicate that the concept of maslahah has evolved over time, transitioning from its foundational idea focused on public welfare considerations during the 5th century Hijri to a practical concept that has often overlooked women's experiences as active subjects. In the contemporary context, KUPI expands upon the parameters of benefit established by earlier scholars by incorporating affirmative benefits for women. However, the integration of women's experiences in the formulation of maslahah tends to be contextual rather than universal, influenced by varying situations, conditions, cultures, and diverse contexts. This article contributes to ongoing discussions regarding law-making in Indonesia by highlighting the importance of incorporating aspects of affirmative maslahah for women and vulnerable groups, as well as the necessity to revise existing regulations to enhance affirmative maslahah for women and their families.