cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tiara Sugih Hartati
Contact Email
tiara.hartati@kpk.go.id
Phone
+6288223612523
Journal Mail Official
jurnal.integritas@kpk.go.id
Editorial Address
Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Integritas: Jurnal Antikorupsi
Published by Komisi Pemberantasan Korupsi
ISSN : 2477118X     EISSN : 26157977     DOI : https://doi.org/10.32697/integritas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit sejak 2015, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS (p-ISSN: 2477-118X; e-ISSN: 2615-7977) merupakan jurnal yang menyebarluaskan hasil penelitian atau kajian konseptual tentang korupsi dan subyek yang berelasi dengan korupsi. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS terbit dua nomor dalam setahun ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, peneliti, praktisi, penyelenggara negara, pegiat antikorupsi, dan masyarakat pada umumnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 233 Documents
 5   6   7   8   9 
Eksistensi Pemberantasan Korupsi dalam Perjanjian investasi Internasional di Indonesia Widyaningrum, Hesti
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 4 No. 2 (2018): INTEGRITAS Volume 04 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.648 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v4i2.275

Abstract

Perjanjian Investasi Internasional justru dapat melemahkan eksistensi penegakan hukum di Indonesia atas pemberantasan korupsi. Baiknya, Perjanjian Investasi Internasional di Indonesia, perlu mencantumkan pelarangan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pra, pasca maupun perpanjangan perjanjian investasi internasional sebagaimana yang dilakukan India dalam model Bilateral Investment Treaties (BIT) mereka. Selain itu, Investor dapat mengugat negara atas penegakan hukum korupsi terhadapnya, melalui celah hukum dalam konten fair and Equitable Treatment (FET) dengan alasan “denial of justice.” Apalagi konten Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism semakin mengguatkan posisi Investor di Arbitrase Internasional, karena hanya Investor dapat menggugat negara dengan ganti rugi hingga milliaran dollar. Akibatnya, Kerugian negara menjadi 2 (dua) kali lipat, kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi yang dilakukan pelakunya dan biaya perkara di Arbitrase Internasional. Demikian, sebaiknya Indonesia juga segera mengadopsi konsep FET dalam Indonesia-New Model BIT dimana konten ini membatasi Investor untuk menggugat negara sekalipun penegakan hukum pidana.
Formularium Nasional (FORNAS) dan e-Catalogue Obat Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Formularium Nasional (FORNAS) dan E-Catalogue Obat Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Winda, Syahdu Winda
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 4 No. 2 (2018): INTEGRITAS Volume 04 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.932 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v4i2.328

Abstract

Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, tata kelola obat harus menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. Pemerintah telah menetapkan Formularium Nasional (FORNAS) sebagai kendali mutu dan e-catalogue obat sebagai kendali harga. Dalam upaya pencegahan korupsi, FORNAS dan e-catalogue diharapkan dapat merombak praktik korupsi dalam peresepan dan pengadaan obat. Melalui FORNAS, telah dipilih obat-obatan yang bermutu dan cost effective. Penggunaan obat pun diatur untuk setiap tingkat fasilitas kesehatan untuk menghindari penggunaan obat yang tidak rasional. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dengan menghilangkan praktik suap/gratifikasi dalam peresepan obat oleh perusahaan farmasi. Di sisi lain, pengadaan obat yang selama ini menjadi objek korupsi, ditutup melalui sistem e-catalogue. Sejumlah obat yang dibutuhkan telah dilelang dan dinegosiasikan dengan harga terbaik oleh LKPP untuk kemudian tayang pada e-catalogue. Fasilitas kesehatan dapat melaksanakan belanja obat secara langsung dengan mudah dan transparan tanpa perlu lagi melakukan proses lelang yang sangat berpotensi korupsi. Tetapi dalam proses penerapan FORNAS dan e-catalogue sebagai kendali mutu, kendali biaya dan alat pencegahan korupsi dalam tata kelola obat, masih ditemukan permasalahan yang mengakibatkannya belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Ketidaksesuaian obat di FORNAS dengan obat yang tayang di e-catalogue, perbedaan daftar obat di FORNAS dengan Panduan Praktik Klinik (PPK), belum adanya aturan yang mengatur minimal kesesuaian FORNAS pada formularium Rumah Sakit, keterlambatan proses tayang obat di e-catalogue serta kelemahan pada aplikasi e-catalogue adalah serangkaian permasalahan yang masih menghambat FORNAS dan e-catalogue menjadi solusi pencegahan korupsi di tata kelola obat JKN. Instansi terkait (Kementerian Kesehatan dan LKPP) perlu melakukan perbaikan berupa penyusunan aturan yang mendorong kepatuhan implementasi FORNAS di setiap tingkat fasilitas kesehatan, pemenuhan item obat FORNAS dalam e-catalogue, penanyangan obat FORNAS tepat waktu di e-catalogue serta perbaikan fitur aplikasi e-catalogue.
A Dilemma between Firm Survivability and Business Ethic in Indonesia Kuncoro, Ari
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 4 No. 2 (2018): INTEGRITAS Volume 04 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.338 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v4i2.292

Abstract

in the 1998 economic crisis, the public perception on corruption in Indonesia was changed almost overnight in 1998. After almost 30 years of recognizing corruption as economically benign or even beneficial to the economic development, the public opinion was now shifting toward a concern that corruption hampered economic development (MacIntyre [2001]). What has been happening with small corruption at the firm level is however relatively unknown. For a private firm the primary concern of stakeholders from management, employees and shareholders is sustainability. Business environment however is not always friendly. Uncertainty could come from changes in government regulations. Facing the possibility of business stoppage, business ethics and illegality may have little meaning, many firms would have no choice but to pay grease money to speed up the process provided that the amount is “small.”
Menjerakan Pelaku "Uang Mahar" Pemilu Amsari, Feri; Febrinandez, Hemi Lavour
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.204 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i1.412

Abstract

“Uang Mahar” (Dowry for Candidacy) as a condition to be nominated by the party has damaged the purpose of the election. The resulting government tends to be corrupt. So, the prevention of dowry money practices in elections is very important. Efforts to stop it cannot rely on voters by suggesting they do not choose corrupt politicians or who use money politics. Voters tend to be permissive. Corruption perpetrators are often forgiven in elections by choosing them once again, especially politicians who practice dowry politics. The entrapment of the dowry perpetrators is to eliminate their political rights, whether the right to vote or the right to be nominated, and apply more severe penalties to the perpetrators. This method is considered capable of changing the practice of dowry politics in Indonesian democracy. Keywords: Corruption, Dowry for Candidacy, Election
Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia Kurniawan, Robi Cahyadi; Hermawan, Dedy
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.781 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i1.338

Abstract

Money politics in elections and local elections is a phenomenon that is prevalent in procedural democracies in Indonesia, especially since the direct elections in 2004. Voters are very familiar with the term money politics and also do not hesitate to accept gifts in the form of money and goods. This paper tries to offer an effort to prevent the practice of money politics seen from the sociological and psychological aspects of voters, by providing an understanding of cognitive and affective aspects to instill in the minds of voters that money politics is a crime and a fundamental violation of ethics and morals. Voters in electoral practice can be influenced by their choices if they are given goods assistance or giving money. Relations or relationships between candidates and voters occur in terms of voting, providing services and personal activities, providing goods, providing projects, electoral fraud, identity appearance and raising funds for candidates for regional head candidates. The voter's social capital and local wisdom are expected to reduce the practice of money politics. Keywords: Social Capital, Local Wisdom, Money Politics
Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak Riewanto, Agus
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1162.266 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i1.363

Abstract

This article examines the strategy of constitutional law from a progressive perspective in preventing money politics in simultaneous elections. The practice of money politics in every election always occurs in Indonesia, but all conventional constitutional law efforts have not been able to nullify it. So a progressive constitutional governance strategy is needed, which is to find new ways (role breaking) and innovative breakthroughs if the normative and normative legal methods are not able to immediately realize the goal of elections with integrity. This progressive prevention is carried out from upstream to downstream. A number of progressive strategic ideas from constitutional law aspects that can be done to prevent money politics include: First, the progressive arrangement changes the model of the electoral system from liberal to competitive; Secondly, progressive regulation of restrictions on candidate campaign resources and political parties; Third, the progressive arrangement of campaign money electronic transactions; Fourth, the progressive regulation on the prohibition of corruptor candidates; Fifth, the progressive arrangement of political parties' coalitions and the selection of democratic candidates; Sixth, the progressive arrangement for the cancellation of election-winning political parties that conduct money politics by the Constitutional Court; Seventh, the progressive regulation of the obligations of political parties to educate anti-money politic to their constituents; Eighth, progressive regulation of election organizers with integrity. Keywords: Progressive of Contitutional Law, Strategy Preventing and Money Politic
Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik Putri Sjafrina, Almas Ghaliya
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.425 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i1.389

Abstract

Money politics has posed a major challenge in Indonesian general election, which has not only dangerously polluted the election’s integrity but also triggered the emergence of political corruption. There have been at least 13 corruption cases handled by KPK with correlation with the costs to win the election, including the practice of nomination buying and vote buying. This article examines the correlation between money politics and political corruption, and suggests the importance of political parties’ reform as a necessary solution, particularly regarding the recruitment of election candidates, political party financing, and voter education. This agenda is important because the roots of nomination and vote buying mainly come from political parties’ problems. Keywords: Money Politics, Nomination Buying, Vote Buying, Political Corruption, Political Party, Voter Education
Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor Marbun, Andreas Nathaniel; Laracaka, Revi
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1205.108 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i1.384

Abstract

This article will give some rational and reasonable reasons to answer a question on why it is not necessary to attribute a criminal liability upon a political party, considering the meaningless amount of fine as the main punishment that can be imposed to a corporation which convicted of a crime (corruption). This analysis will be based on economic analysis of law and this article will give some relevant equations and precise calculations to support its stance. However, it doesn’t mean that the authors disagree with punishing a political party whose member has committed a corruption. Instead, an insignificant amount of punishment that the anti-corruption law currently regulates and a large sum of money/ assets that a political party may have, are the main factors that cause inefficient enforcement. Therefore, increasing the amount of punishment in the anti-corruption law is the only solution to create a deterrence effect for a corporation, to deter and disincentivise a corporation that wants to commit a corruption. Keywords: Corruption, Economic Analysis of Law, Criminal Liability, Corporate Criminal Liability, Sentencing Guideline
Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal Ramadhan, Muhammad Nur; Oley, Jimmy Daniel Berlianto
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1179.813 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i1.379

Abstract

Clientelism or clientelist practices is still a part of Indonesia’s democracy, especially regarding electoral and local practices. Seeing clientelism as a corruptive behavior goes deep into its meaning, which is a two-way transaction, therefore in need of two-sided elucidation: supply and demand part. In this context, the demand that is continuously found in democratic practices is a logical consequence of the capacity lack of voters or citizen to control their representative and political figures. Especially to ensure that their welfare is a part of the political agenda. Specifically, there are two factors identified that make clientelism a logical consequence, which is unfulfilled rights as a citizen and the malfunctioning of political representation. Therefore, to respond to these corruptive and distortive phenomena, there are at least four strategies to implement. First, tighten and have more rigorous post-election programs implementation. Second, provide a local and socially-rooted mechanism and platform to control political figures. Third, reforming regulations on the patron-client relationship, especially in political/electoral momentum. Lastly, tighten the supervision of recess activities. Keywords: Clientelism, Democracy, Well-Being, Corruptive Behavior, Recess
POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Satria, Hariman
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.417 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i1.342

Abstract

Criminal acts of money politics are regulated in Article 523 paragraph (1) to paragraph (3) Law No. 7 of 2017 concerning Elections which is divided into three categories, namely during the campaign, the period of calm and the period of voting. When noted, there are relatively similarities the elements of actus reus in paragraph (1) to paragraph (3) in the article. As for the rea method, it was formulated deliberately. Prevention of criminal acts of money politics can be done through the criminology perspective crime prevention doctrine which focuses on five theories, namely abolitionistic theory, emphasizing the driving factors of crime; a moralistic theory that emphasizes community enlightenment through moral messages; and the theory of primary, secondary and tertiary prevention. Political parties should participate in criminal liability when involved in acts of money politics by referring to the identification theory. Keywords: Legal Politics, Criminal Act, Money Politics, General Election

Page 7 of 24 | Total Record : 233

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2025): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 2 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 1 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 9 No. 2 (2023): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 9 No. 1 (2023): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 2 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 8 No. 1 (2022): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 1 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 6 No. 2 (2020): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 6 No. 1 (2020): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 2-2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2-2 Tahun 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 4 No. 2 (2018): INTEGRITAS Volume 04 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 4 No. 1 (2018): INTEGRITAS Volume 04 nomor 1 Tahun 2018 Vol. 3 No. 2 (2017): INTEGRITAS Volume 03 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 3 No. 1 (2017): INTEGRITAS Volume 03 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 2 No. 1 (2016): INTEGRITAS Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 1 No. 1 (2015): INTEGRITAS Volume 01 Nomor 1 Tahun 2015 More Issue