Articles
324 Documents
<![CDATA[Perpindahan Ibukota Studi Tentang Kajian Lingkungan Hidup Terhadap Teori Sustainable ]]>
<![CDATA[Herdiyan Nurahma Purnamawati]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art6
<![CDATA[The pace of world development requires Indonesia to participate in advancing itself so that it can continue to exist following current progress. A better standard of living is certainly the goal of every country for its citizens, with that the country will advance in its progression. Sustainable development poses a challenge for the government to adopt policies that are precisely on target. The policy of moving the Indonesian capital to Kalimantan has become a separate focus for environmentalists. This research was examined by using a conceptual approach. By examining government programs, especially whether the said program has adhered to the principles of sustainable development. Awareness and assessment of environmental issues must be addressed immediately by increasing eco-development that uses and manages natural resources wisely so as to improve environmental quality.Key Words : Environment; sustainable development; balance AbstrakLaju perkembangan dunia menuntut Indonesia untuk turut serta mengembangkan negaranya agar dapat tetap dapat eksis mengikuti perkembangan yang ada. Taraf hidup yang lebih baik tentunya menjadi goal setiap negara untuk warganya dengan itu negara akan mengembangkan pembangunannya. Pembangunan yang berprinsip sustainable tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepar sasaran. Kebijakan pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan menjadi focus tersendiri bagi pemerhati lingkungan hidup. Penelitian ini diteliti menggunakan pendekatan konseeptual. Dengan mengkaji program pemerintah apakah program tersebut sudah menganut prinsip pembangunan berkelanjutan. Kesadaran dan penilaian masalah lingkungan harus segera diatasi dengan meningkatkan pembangunan bewawasan lingkungan (eco development) yang menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana sehingga dapat meningkatkan mutu lingkungan hidup.Kata-kata Kunci : Lingkungan hidup; pembangunan berkelanjutan; keseimbangan]]>
<![CDATA[Signifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Wilayah Provinsi Maluku Utara ]]>
<![CDATA[Maryadi]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art15
<![CDATA[The establishment of the State Administrative Court as the last court formed in accordance with the constitutional mandate contained in Article 24 of the 1945 State Constitution, was manifested into Law Number 5 of 1986 on the State Administrative Court. This study examines the significance of the State Administrative Court in North Maluku Province. This research is juridical-normative in nature and is presented in a descriptive-qualitative manner. The results of the study concluded that the existence of the State Administrative Court in the North Maluku region to response to legal disputes brought before the State Administrative Court area is increasing. The presence of the State Administrative Court is a Constitutional order.Key Words: Establishment; state administrative court; legal disputes Abstrak Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang terakhir dibentuk sesuai amanah konstitusi tertuang dalam Pasal 24 Undang – Undang Dasar Negara 1945, di wujudkan menjadi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini mengkaji, bagaimana signifikasi Peradilan Tata Usaha Negara di Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini bersifat yuridis – normatif dan disajikan secara dekriptif – kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara untuk menjawab problem sengketa hukum di wilayah Peradilan Tata Usaha Negara semakin meningkat. Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perintah Konstitusi.Kata- kata Kunci: Pembentukan; peradilan tata usaha negara; sengketa hukum]]>
<![CDATA[Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Ibnu Fadli]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art8
<![CDATA[Rape is not only a form of sexual violence that violates human rights but it is also an act that demeans the dignity of the women. The formulation of this research is: how to review criminal law and Islamic law regarding the legality of abortion for rape victims. This is a normative legal research that uses statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that the legality of abortion in Indonesian criminal law as stipulated in the Health Law and Government Regulations on Reproduction Health is in line with Islamic law. Maintaining the physical and psychological health of pregnant women is a rational consideration. However, justifying something that is unlawful due to certain circumstances and causes does not cause something to change its law to become halal. The permissibility of an action that is prohibited by legal norms with certain terms and conditions does not mean that the prohibited norm is principally and fundamentally not valid. Therefore, the basic substance related to the limits on the permissibility of abortion for certain reasons must be actively educated to the public so that it is known that the permissibility of abortion remains within the applicable legal provisions, both criminal law and Islamic law.Key Words: Abortion; Islamic law; rape; sexual violence; rape crime AbstrakPerkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang melanggar HAM dan perbuatan yang sangat merendahkan martabat perempuan. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum Islam terkait legalitas aborsi bagi korban perkosaan. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas aborsi dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi sejalan dengan hukum Islam. Menjaga kesehatan fisik dan psikis perempuan yang hamil menjadi pertimbangan yang rasional. Namun, menghalalkan sesuatu yang haram karena keadaan dan sebab tertentu, tidak menyebabkan sesuatu berubah hukumnya menjadi halal. Diperbolehkannya sesuatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu, tidak berarti norma larangan itu secara prinsip dan mendasar tidak berlaku. Oleh karena itu, substansi dasar terkait batasan diperbolehkannya aborsi dengan lasan tertentu harus diedukasikan secara aktif kepada masyarakat agar diketahui bahwa diperbolehkannya aborsi tetap dalam ketentuan hukum, yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum Islam.Kata-kata Kunci: Aborsi; hukum Islam; kekerasan seksual; tindak pidana perkosaan]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Partisipatif Dalam Pembangunan Pariwisata Halal Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Peran Masyarakat Adat Bayan) ]]>
<![CDATA[Sulava Sururi Ramadhani]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art10
<![CDATA[The problem of the economic development in Indonesia lies in the local wisdom-based tourism sector that has not been implemented optimally. The lack of empowerment of the indigenous peoples in their regional economic development is exacerbated by the lack of regulations in the regions. This research focuses on studying the role of law in economic development based on local wisdom of indigenous peoples in Bayan District, North Lombok Regency. This is an empirical legal research (socio legal research) which analyzes facts obtained from observations in the field to find out how the law is actually implemented in the field. This study concludes that the Bayan indigenous people in Bayan District, North Lombok Regency have an active role in economic development in their area, so that regional regulations are needed that are synchronous and do not overlap with other policies and empower local communities so that development goes hand in hand with preserving natural resources. This is in order to specifically regulate the Indonesian economy based on local wisdom as a form of the economic development of the people based on Pancasila.Key Words: Local wisdom; culture; economic development AbstrakPersoalan pembangunan ekonomi Indonesia pada sektor pariwisata berbasis kearifan lokal masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kurangnya pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi daerahnya diperparah dengan minimnya regulasi di daerah. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana peran hukum dalam pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal masyarakat adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (socio legal research) yang menganalisis fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan untuk mengetahui bagaimana senyatanya hukum dijalankan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat adat Bayan di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara memiliki peran aktif dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya, sehingga perlu regulasi di daerah yang sinkron dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lainnya serta memberdayakan masyarakat lokal agar pembangunan berjalan seiring dengan pemeliharaan sumber daya alam. Hal ini dalam rangka mengatur secara spesifik perekonomian Indonesia berbasis kearifan lokal sebagai wujud pembangunan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila.Kata-kata Kunci: Kearifan lokal; masyarakat adat; pembangunan ekonomi]]>
<![CDATA[Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Nanda Nugraha Ziar]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art2
<![CDATA[Proportionality in a criminal defamation policy on social media is crucial to ensure that individual conflicts in the society do not occur and fair policies are created. This study aims to identify whether the formulative policy for criminal acts of defamation on social media is in accordance with the principle of proportionality. This is a normative juridical research that uses statutory and conceptual approaches to analyze the formulation of the problem of the present study. The results of this study conclude that there is a contradiction between the criminal defamation law policy on social media and the regulation on freedom of opinion and expression as stipulated in Article 28 E and F of the 1945 Constitution. In addition, the policy for criminal defamation on social media is too high based on a comparison that refers to defamation sanctions in the Criminal Code and several court decisions on defamation cases on social media.Key Words: Formulative policy; social media; defamation; the principle of proportionality AbstrakProprosionalitas dalam sebuah kebijakan pidana pencemaran nama baik di media sosial sangat penting agar tidak terjadinya konflik individu dari masyarakat dan terciptanya kebijakan yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan formulatif tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis rumusan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kontradiksi antara kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik dimedia sosial dengan peraturan kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti yang diatur didalam Pasal 28 E dan F UUD 1945. Selain itu, kebijakan sanksi pidana pencemaran nama baik di media sosial terlalu tinggi berdasarkan perbandingan yang merujuk kepada sanksi penceraman nama baik didalam KUHP dan beberapa putusan- putusan pengadilan terhadap kasus- kasus pencemaran nama baik di media sosial.Kata-kata Kunci: Kebijakan formulatif; media sosial; pencemaran nama baik; prinsip proporsionalitas]]>
<![CDATA[Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi ]]>
<![CDATA[Mesy Azmiza Azhar]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art14
<![CDATA[This study analyzes the shifts in decentralization in Indonesia from time to time. The decentralization system itself has a crucial role in developing regional needs. However, it had triggered abuse by the Chiefs of the Region. This was responed by amendment to Law No. 22 of 1999 on Regional Government with Law No. 32 of 2004 on Regional Government. However, the present law has brought about a shift in decentralization which ssentially accommodates the broad authority of the regional government in the typology of regional autonomy to fade. This was strengthened when the enactment of Law No. 23 of 2014 which divides concurrent powers that should belong to the regional government to the central government. This study uses normative research methods, as well as statutory approach. The results of the study concluded that: (1) there is a decrease in the meaning of decentralization because concurrent affairs are centralized in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. (2) Weakening the role of the DPD thereby reducing decentralization. Therefore, this study recommends: (1) returning the concurrent affairs absolutely to the regions; (2) strengthening the role of the DPD to in return strengthening the decentralization and accommodating the regional needs.Key Words: Decentralization; concurrent affairs; central government; local government AbstrakPenelitian ini menganalisis pergeseran desentralisasi di Indonesia dari masa ke masa. Sistem desentralisasi sendiri memiliki peran penting dalam pengembangan kebutuhan daerah. Namun, sempat memicu penyalahgunaan oleh kepala daerah. Hal itu ditangkis melalui perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hanya saja, melalui Undang-Undang tersebut justru terjadi pergeseran desentralisasi yang pada dasarnya mengakomodasi kewenangan pemerintah daerah secara luas dalam tipologi otonomi daerah, menjadi semakin pudar. Hal ini menguat ketika lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang membagi kekuasan konkuren yang seharusnya menjadi wewenang daerah kepada pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) ada penurunan makna desentralisasi karena urusan konkuren yang sentralistis pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2) Pelemahan peran DPD sehingga turut mereduksi desentralisasi. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan: (1) mengembalikan urusan konkuren secara mutlak kepada daerah; (2) memperkuat peran DPD untuk memperkuat desentralisasi dan mengakomodasi kebutuhan daerah.Kata-kata Kunci: Desentralisasi; urusan konkuren, pemerintah pusat; pemerintah daerah]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku) ]]>
<![CDATA[Ira Annisa]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art4
<![CDATA[The advance in financial technology has altered the payment system, which originally can only be done face-to-face, now can be done by remote transactions and in a short amount of time, one of which is through the Peer-to-Peer Lending (P2PL). This study aims to determine legal protection for lenders against standard clauses in peer-to-peer lending service agreements and risk mitigation for providers of peer-to-peer lending services. This research is a normative legal research that uses a statutory approach. The results of this study conclude that first, the inclusion of standard clauses in the P2PL service agreement has not provided legal protection for lenders because it is not in accordance with the provisions in the Consumer Protection Act and Financial Services Authority Regulations. Prohibitions and requirements regarding the use of standard clauses are intended to place consumers in an equal position with business actors based on the principle of freedom of contract and prevent the possibility of actions that are detrimental to consumers due to ignorance, unequal position, and so on that may be exploited by business actors to gain profits. Second, peer-to-peer lending service providers make efforts to mitigate risk in P2PL services in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation which require identification, measurement, and monitoring and control of credit risk and operational risk arising from all P2PL services which aim to preventing and mitigating credit risk and operational risk.Key Words: Standard clause; risk mitigation; peer to peer lending; legal protection AbstrakKemajuan teknologi keuangan ini telah mengubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, salah satunya yaitu Peer-to-Peer Lending (P2PL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan peer-to-peer lending dan mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan peer-to-peer lending. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pencantuman klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL belum memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Kedua, penyelenggara layanan peer-to-peer lending melakukan upaya dalam rangka mitigasi risiko pada layanan P2PL sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mensyaratkan identifikasi, pengukuran, serta monitor dan kontrol risiko kredit dan risiko operasional yang muncul dari semua layanan P2PL yang bertujuan untuk mencegah dan memitigasi risiko kredit dan risiko operasionalKata-kata Kunci: Klausula baku; mitigasi risiko; peer to peer lending; perlindungan hukum]]>
<![CDATA[Peranan APBN Dalam Program Jaring Pengaman Sosial Sebagai Instrumen Penanganan Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Nor Fadillah]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art5
<![CDATA[The Covid-19 pandemic in Indonesia has broadly impacted the lives of the people. Based on the Central Statistics Agency which stated that the rate of economic growth in the 1st Quarter from January to March 2020 only grew by 2.97%. This figure slowed down from 4.79% in the fourth quarter of 2019. The government increased the budget for the Social Safety Net Program as a response to handling Covid by using the state budget as an instrument for recovery due to the Covid-19 pandemic. This study discusses the role of the State Budget and Expenditure Revenue in the form of distribution for the Social Safety Net Program in the perspective of state financial law using normative research methods. The results of the study concluded that the Covid-19 pandemic as a state of emergency has altered the state budget. In the perspective of state financial law, the government's action to increase the state management budget in the Social Safety Net Program is permitted in accordance with the constitution, namely based on Law Number 17 of 2003 and Law Number 2 of 2020, in which the government has the authority to make expenditures for which the budget is not yet available and obtain approval from the DPR at the end of the current budget year. The role of the State Budget in the Social Safety Net program is very important as an instrument for handling the Covid-19 pandemic.Key Words: Covid-19 pandemic; state budget; social safety net AbstrakPandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dalam Kuartal 1 Januari sampai Maret tahun 2020 hanya tumbuh 2,97%. Angka ini melambat yaitu dari 4,79% pada Kuartal IV di tahun 2019. Pemerintah menaikkan anggaran untuk Program Jaring Pengaman Sosial sebagai respon penanganan Covid dengan menggunakan APBN sebagai instrumen pemulihan akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini membahas tentang peranan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dalam bentuk penyaluran untuk Program Jaring Pengaman Sosial dalam perspektif hukum keuangan negara dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai kondisi darurat menyebabkan adanya perubahan APBN. Dalam perspektif hukum keuangan negara, tindakan pemerintah menaikkan anggaran pengelolaan negara dalam Program Jaring Pengaman Sosial diperbolehkan sesuai dengan konstitusi yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yakni pemerintah berwenang untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan memperoleh persetujuan dari DPR pada akhir tahun anggaran berjalan. Peran APBN dalam program Jaring Pengaman Sosial sangat penting sebagai instrumen penanganan pandemi Covid-19. Kata-kata Kunci : Pandemi Covid-19; APBN; jaring pengaman sosial]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal ]]>
<![CDATA[Dimas Cahya Kusuma]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art3
<![CDATA[This study aims to find out the concept of individual corporate responsibility after the enactment of the Job Creation Law. This is a normative legal research that uses a conceptual and statutory approaches. This research concludes that there is an addition to the concept of a legal entity other than a Limited Liability Company, namely an individual company which can be established only with a single shareholder provided that it fulfills the criteria attached to Small Medium Enterprises (UMK). The response to the paradigm shift from the concept of capital partnership whereby a legal entity can be established by a single shareholder is apparently not something new after seeing article 7 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law which explains that a Company can be established only with one shareholder entity, such as State Owned Enterprises (BUMN). Meanwhile, the liability for Individual Companies is limited to the shares or assets they own as long as there are no things that are excluded as stated in Article 153 J paragraph (2) of the Law on Job Creation in the ease of doing business cluster due to amendments to the Law on Limited Liability Companies.Key Words: Job creation; individual company; accountability AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban Perseroan Perorangan setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat penambahan dalam konsep badan hukum selain Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Perorangan yang dapat didirikan hanya dengan seorang pemilik saham tunggal dengan syarat memenuhi kriteria yang melekat pada Usaha Menengah Kecil (UMK). Tanggapan atas terjadinya pergeseran paradigma dari konsep persekutuan modal dengan dapat didirikanya suatu badan hukum oleh pemilik saham tunggal ternyata bukan suatu hal yang baru setelah melihat pasal 7 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa Perseroan dapat didirikan hanya dengan satu entitas pemegang saham seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan pertanggungjawaban bagi Perseroan Perorangan hanya sebatas saham atau harta kekayaan yang dimilikinya sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2) Undang-undang tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha atas perubahan Undang-undang Perseroan Terbatas. Kata-kata Kunci: Cipta kerja; perseroan perorangan; pertanggung jawaban]]>
<![CDATA[Penerapan KBLI 86103 Single Purpose Terhadap Perizinan Rumah Sakit Berbadan Hukum Yayasan (Studi Pada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI) ]]>
<![CDATA[Rizki Abu Amar]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art13
<![CDATA[Hospital licensing is processed through the OSS-RBA system, in the OSS-RBA system private hospitals are included in KBLI 86103 where single purpose provisions apply. The application of single purpose to KBLI 86103 means that foundation legal entities as owners of private hospitals cannot have other business activities or can only have a single business activity. The problem raised in this study is how is the application of KBLI 86103 Single Purpose in the OSS-RBA system for hospital licensing with foundation legal entities (a study at the Yogyakarta PDHI Islamic Hospital)? The research method used is a normative juridical method with a statutory approach. The results of this study conclude that the application of single purpose provisions to KBLI 86103 in the OSS-RBA system is contrary to the provisions of the applicable laws and regulations.Key Words: Foundation legal entity; KBLI 86103 single purpose; hospital license AbstrakPerizinan rumah sakit diproses melalui sistem OSS-RBA, pada sistem OSS-RBA rumah sakit swasta masuk dalam KBLI 86103 yang berlaku ketentuan single purpose. Penerapan single purpose pada KBLI 86103 membuat badan hukum yayasan sebagai pemilik rumah sakit swasta tidak dapat memiliki kegiatan usaha lain atau hanya dapat memiliki kegiatan usaha tunggal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan KBLI 86103 Single Purpose pada sistem OSS-RBA terhadap perizinan rumah sakit berbadan hukum yayasan (studi pada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan single purpose terhadap KBLI 86103 pada sistem OSS-RBA bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata-kata Kunci: Badan hukum yayasan; KBLI 86103 single purpose; perizinan rumah sakit]]>
