Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-'Adl

al-adl
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari

ISSN : 19794916 EISSN : 26155540 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 301 Documents

9 10 11 12 13

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI Sriwaty Sakkirang
Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

AbstrakTulisan ini mengkaji bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakimanyang mempunyai peranan penting` dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsipNegara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalamUndang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum Acara PengujianUndang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang wajib memeriksa, mengadili, dan memutusdengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lamasembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima olehMahkamah KonstitusiKata kunci: Hukum Acara, Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

PEREMPUAN DALAM KANCAH POLITIK Mashur Malaka
Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

AbstrakBerbagai bentuk gerakan perempuan yang terintegrasi dalam isu-isu publik seperti merebutkemerdekaan, menumbangkan sebuah rezim, terlibat dalam demonstrasi berskala besar,merupakan kisah yang sering kita baca, dengar dan bahkan disaksikan langsung dalamgelanggang politik, perempuan disingkirkan dan kembali dipinggirkan. Perempuan sering kalidirugikan oleh konstruksi mengenai lelaki-perempuan dengan segenap relasinya yang dibentukoleh berbagai latar belakang sosial budaya, termasuk agama ataupun interpretasi keagamaan.Republik Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasiterhadap perempuan melalui undang-undang No. 7 tahun 1984, dimana hak-hak politikperempuan termasuk salah satu dari isu penting yang di bahas dalam konvensi tersebut.Kata kunci: perempuan, politik.

Bercermin pada Penanggalan Masehi Rusdin Muhalling
Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

So far the system of determining the beginning of the month of Qamariyah for Muslims, has not been able to satisfy because there are still differences of perception in determining the beginning and the end of Ramadan and Dhul-Hijjah. Because of this problem, "concerning obligatory 'ain" for every Muslim, that is the obligation to run fast and hajj.Unlike the timing of prayers and the direction of the Qiblah that everyone seems to agree on, the early determination of this month is a disputed issue of the "way" used. One side is using with "Ru'yat", while on the other side with "Haisab". So the problem of determining the beginning and the end of the month, especially the months associated with fasting and hajj, has always been a sensitive issue and very worried by the government, because there is often a dispute among people, while the community is only due to different days in starting and ending the fasting Ramadan .

Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia Budiarti Rahman
Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi perlindungan konstitusioal hak kebebasan beragama perspektif negara hukum dan hak asasi manusia (HAM). Kebebasan beragama sebagai bentuk HAM yang menjadi hak konstitusional tiap warga negara mendapat jaminan dari negara sebagaimana termaktub dalam UUDNRI 1945. Jaminan tersebut merupakan prinsip dasar dan karakteristik negara hukum Indonesia yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa agama dan negara dalam konteks negara hukum Indonesia mempunyai relasi yang kuat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. karenanya, memperhatikan nilai-nilai agama dalam perumusan suatu produk perundang-undangan adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian prioritas sebagai pijakan dasar menentukan arah pembangunan bangsa, dan negara. Perlindungan konstitusional hak kebebasan beragama di negara hukum Indonesia, merupakan perlindungan yang bersifat positif dengan menegasikan pelaksanaan kebebasan beragama secara liberal dalam mengekspresikan kebebasan beragama yang bersifat exterium. Pembatasan itu tidaklah bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia dan prinsip-prinsip HAM. Secara tegas termaktub dalam konstitusi, bahwa HAM setiap warga negara, termasuk hak kebebasan beragama dibatasi oleh kewajiban konstitusional untuk menghormati HAM orang lain melalui suatu produk perundang-undangan. Oleh Karena itu, demi terwujudnya implementasi perlindungan konstitusional kebebasan beragama, maka hendaknya pemerintah dalam arti luas sebagai representasi negara mengimplementasikan jaminan UUDNRI 1945 tersebut ke dalam suatu produk perundang-undangan tertentu tentang kebebasan beragama, demi terwujudnya kehidupan harmonis dalam mengekspresikan kebebasan beragama.

Refleksi Sistem Pangngaderreng dalam Sosial Budaya Bugis-Makassar: Analisis Putusan Pengadilan Agama Fikri Fikri
Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Islamic law as the law of life that is living law in a society refleksitas social behavior of individuals. Islamic law also believed to be the soul or spirit of the community in managing an individual's life when the interaction between one and the other as a social being. Islamic law in the life of society is no longer seen as the rules but also the behavior. Through behavioral, cultural interpretation by humans discovered the laws that apply to him. In turn Islamic law are considered potent provide a solution when there is a social problems that arise in the life of society. Pangngaderreng or pangngadakkang systems that organize and regulate the legal matters of inheritance and marriage laws in force in the social and cultural Bugis-Makassar no small raises diversity issues in family law. Moreover, the existence of the Religious Court as a state institution has a role to complete each particular case of the Islamic community in the form of a ruling. The court ruling Religion, has permanent legal force that can be executed with forceful measures, so that the public must submit and obey the decision of the judge in court.

Fiqhi Lintas Agama dalam Paradigma Sosiologi Kontemporer Husain Insawan
Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Attendance of paradigm thinks fiqhi which have coronets “Fiqhi Cross Religion” have time to make sensationally [of] world “Perfiqhian” national because the attendance of assumed less inveterate in context of Indonesian Indonesia society and is known as the society of fiqhi. Paradigm appearance of fiqhi like this not quite of [of] situation think Indonesia society, especially some of conservative Moslem intelligentsias which comprehend and operate on the problem of contemporary people by using scalpel of fiqhi classic. This fact is real of him are a form of justice emasculating and to a potency of fiqhi able to grow and expand along a change of epoch which cannot avoid, at the same time [reply/answer] him without reducing values of tension Islam teaching stemming and al-Qur’an of al-Hadis. The paradigm of fiqhi cross religions at least wishes “playing at” at this region tried re-tracing kaleidoscope of fiqhi classic and also al-Qur’an nash-nash and of al-Hadis, later; then seat problem of people which emerge by proportional and give a solution of a problem of people. But this idea which loaded and publicized in the book which has them to of fiqhi cross Religion: Developing Society of Inklusif Pluralis written by Nurcholish Madjid have got a hard reaction and hot criticism of circle of traditional-conservative, though by dozens supporting the idea. This article tries to see a number of the reactions and him of in perpective of sociologist by using conflict theory and structural-functional.

PEREMPUAN DAN DISKRIMINASI (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan) Layyin Mahfiana
Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Adanya kesamaan (equality) hak dalam berbagai aspek sosial, tanpadiskriminasi/membedakan jenis kelamin (gender) merupakan konsep yang ada didalam negara hukum. Di Indonesia, sebagai negara hukum memilikihakkonstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negarayang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Penelitian ini mencoba menguraisejauhmana konsekuensi pelaksanaan aturan perundang-undangan di tingkatpemerintah daerah yang meminimalisir adanya diskriminasi terhadap perempuandan melibatkan perempuan di dalam berbagai sektor pembangunan. Terdapatbeberapa program di tingkat pemerintah daerah yang telah dilaksanakan, hanya sajadi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. Untuk mewujudkanpenghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kerjasama antara berbagai dinas didalam pemerintahan daerah sangat diperlukan, begitu juga kerjasama antarapemerintah daerah bersama legislatif dan beberapa lembaga non pemerintah(NGO).Kata Kunci: Diskriminasi, Kebijakan, Perempuan

PENDEKATAN ‘ILLAT HUKUM DALAM PENALARAN FIKIH St Halimang
Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Abstrakal- Illat yaitu keadaan yang dijadikan dasar dari ketentuan hukum ashal. Berdasarkanwujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenaihukumnya. Pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih dilakukan dengan pemahamantentang langkah-langkah penerapannya, yaitu: memastikan kebenaran illat suatu hukumsesuai dengan jalannya, memahami kaidah-kaidah Usul Fiqh yang berkaitan dengan illathukum dan memastikan keberadaan illat pada permasalahan terapan. Pendekatan illathukum dalam penalaran fikih adalah merupakan substansi ijtihad. bahkan merupakankeharusan atas ulama Islam untuk melakukan analogi atau qiyas ketika mendapatkan suatuhukum digantungkan kepada illat yang jelas.Kata kunci: Pendekatan, ‘illat, penalaran fikih dan hukum

Al-Qur'an Berwajah Puisi Ala H.B. Jassin (Suatu Kajian Sejarah Tafsir di Indonesia) Muh Daming K
Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

A masterpiece of H. B. Jassin at Al-Qur'an have Faced to Poem, differing from what is done/ conducted at in the middle of the 1970-an. In the form of translation poetic of Al-Qur’an called by is August Reading al-Qur’an, which done before all is to Form Translation of al-Qur’an in Indonesia become couplets as applying in poem methods by dot weigh against goal feel his language. Criticism to H. B. Jassin concerning matter read of al-Qur’an that is, reader placing x’self “outside al-Qur’an”, an reader which born from al-Qur’an. Feeling other read, reader grappling together, the reader which dialoguing, reader which follow moved in that circle; coil discourse. From here see there is people read to scream of al-Qur’an. Masterpiece of Jassin do not be accepted with either by most moslem scholars in Indonesia, opposing to the writing of him, goals of him to isn’t it the beauty of Jassinala al-Qur’an.

Penerapan Lafazh Ditinjau dari Segi Dalalahnya Kartini Kartini
Al-'Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

This study is motivated by the problem of a jurist (faqih), to know how to extract the law from the texts. For that purpose, the science of Ushul al-Fiqh has established its methodology. This research, using the method of library research (library research), namely research with quotations on the books usul al-fiqh as primary sources and books that exist with this research as a source sekunder. Dalam processing data obtained from the library, the authors use qualitative methods, with inductive and deductive forms of analysis. The pronunciation in full of nash comprehension is an indication of the criticism of the texts themselves. Being mafhum is understanding or understanding or not placed in place of speech, from the understanding of the speech. The mafhum is divided into two parts: mafhum muwafaqah and mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah is the guidance of the pronunciation of nash or the determination of a law for the case that exist between the two there is a suitability because there is an illat equation. While mukhummukhalafah is a law for those who are not criticized by the nash opposed by the precious. Or in other words, something that nash does not criticize with that in its legal determination. Mafhum muwafaqah consists of two, namely lahn al-khitab and fahwa al-khitab. While mukhum mukhalafah consists of mafhum al-shifah, mafhum al-ghayah, mafhum al-syarth, mafhum al-'adad, and mafhum al-laqab. Mantuq is the language of "something spoken", whereas in the sense of the literal sense indicated by the spoken lafadz itself. Manthuq itself is divided into nash, zahir and mu'awwal. While Mafhum is a language understood from a text, while in the term is "the implied meaning of a pronunciation (mahfum muwafaqah) or the reverse sense of the pronunciation

Page 11 of 31 | Total Record : 301

9 10 11 12 13

Filter by Year

2008 2026

Filter By Issues

All Issue Vol. 19 No. 02 (2026): Al-'Adl Vol. 19 No. 1 (2026): Al-'Adl Vol. 18 No. 2 (2025): Al-'Adl Vol 18, No 1 (2025): Al-'Adl Vol. 18 No. 1 (2025): Al-'Adl Vol 17, No 2 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 2 (2024): Al-'Adl Vol 17, No 1 (2024): Al-'Adl Vol. 17 No. 1 (2024): Al-'Adl Vol 16, No 2 (2023): Al-'Adl Vol 16, No 1 (2023): Al-'Adl Vol 15, No 2 (2022): Al-'Adl Vol 15, No 1 (2022): Al-'Adl Vol 14, No 2 (2021): Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl Vol 13, No 2 (2020): Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl Vol 12, No 1 (2019): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-'Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl Vol 6, No 2 (2013): Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl Vol 4, No 1 (2011): Al-'Adl Vol 3, No 1 (2010): Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl Vol 1, No 1 (2008): Al-'Adl More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota kendari,

Sulawesi tenggara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota kendari, Sulawesi tenggara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota kendari,

Sulawesi tenggara

INDONESIA