Garuda - Garba Rujukan Digital

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST VIOLATORS OF PONTIANAK CITY LOCAL REGULATION NUMBER 10 OF 2010 REGARDING NON SMOKING AREAS NIM. A1011161020, SIGIT PURWADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Health is the right of every human being and is one of the elements of welfare that must be realized by the government. Smoking is an activity that we often encounter around us, starting from teenagers, parents and even children who smoke and has become a necessity for those who are addicted to smoking. Seeing the massive threat of smoking, the Pontianak City Government then issued Pontianak City Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Non Smoking Areas. This research aims to know and understand criminal law enforcement against violators of Pontianak City Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Non Smoking Areas.The research method in this study using empirical juridical and with an analytical descriptive approach. The data in this study consisted of primary data obtained by direct interviews and secondary data obtained from literature studies.The results of the study found that the enforcement of criminal sanctions against violations of the No Smoking Area in Pontianak has not been realized perfectly, this is proven by the fact that there are only 3 (three) court decisions regarding violations of the Non Smoking Areas and the lack of action of fines obtained from the recapitulation of violations of the Non Smoking Areas by the Pontianak City Pamong Praja Police Unit. In addition, the lack of public knowledge of the Non Smoking Areas policy as stipulated in Pontianak City Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Non Smoking Areas is an obstacle to the imposition of sanctions on violators.Keywords: Non Smoking Areas, Law Enforcement, Health. ABSTRAK Kesehatan merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Merokok merupakan suatu kegiatan yang sering kita temui disekitar kita mulai dari kalangan remaja, orang tua bahkan anak-anak ada yang merokok dan telah menjadi kebutuhan bagi mereka yang kecanduan merokok. Melihat ancaman rokok yang masif Pemerintah Kota Pontianak kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok.Metode pada penelitian ini adalah yuridis empiris dan dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapati dengan wawancara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil penelitian didapatkan bahwa Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Pontianak belum direalisasikan dengan sempurna, hal ini dibuktikan dengan hanya terdapat 3 (tiga) putusan pengadilan mengenai pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dan minimnya tindakan sanksi denda yang didapat dari rekapitulasi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat akan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 menjadi hambatan tersendiri bagi pemberian sanksi kepada pelanggar.Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Penegakan Hukum, Kesehatan.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMAL DI DESA HILIR TENGAH, KECAMATAN NGABANG, KABUPATEN LANDAK REYNOLD AGUSTINUS NIM. A1011171174
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Since the enactment of the UUPA, Perpu No. 56 of 1960 until now there is still ownership and control of agricultural land that exceeds the maximum limit in Landak Regency. With a population of 401,103 people with a population density of 41 people/km2 in an area of 9,909 km2, Landak Regency is one of the targets for implementing regulations for determining the maximum limit for ownership and control of agricultural land. Given that the majority of the population of Landak Regency are farmers, the issue of agricultural land is the main reason for the author to formulate a problem whether the factors that cause unlawful acts of agricultural land ownership that exceed the maximum limit based on Perpu No.56 of 1960 at the Land Office Landak District.In this research, the writer uses empirical research method with descriptive analysis approach. Factors affecting the ownership and control of agricultural land that exceeds the maximum limit in Landak Regency are due to the lack of socialization from the Landak Regency land office and the lack of legal order in accordance with the provisions of Perpu No.56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas. The consequences of ownership and control of agricultural land that exceed the maximum limit in Landak Regency are the ownership and control of agricultural land that accumulates in certain people and groups and the small possibility for residents of Landak Regency who work as farmers to get agricultural land that is suitable for farming. enough for agriculture. Efforts made by the National Land Agency of Landak Regency are to conduct socialization about land law, be firm and thorough in checking the land registration application files submitted by the community so as not to violate applicable legal provisions.Keywords: Unlawful Acts, UUPA, BPN, Perpu No.56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas Abstrak Sejak berlakunya UUPA, Perpu No.56 Tahun 1960 sampai sekarang masih terdapat pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang melebihi batas maksimal di Kabupaten Landak. Dengan jumlah penduduk 401.103 jiwa dengan kepadatan penduduk 41 jiwa/km2 dalam luas wilayah 9.909 km2 menjadikan Kabupaten Landak sebagai salah satu target pelaksanaan peraturan penetapan batas maksimal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Mengingat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Landak yang bermata pencaharian sebagai petani, permasalahan tentang tanah pertanian menjadi alasan utama bagi penulis untuk merumuskan suatu masalah apakah faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum kepemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimal berdasarkan Perpu No.56 Tahun 1960 di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Faktor yang mempengaruhi adanya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang melebihi batas maksimal di Kabupaten Landak dikarenakan kurangnya sosialisasi dari kantor pertanahan Kabupaten Landak serta belum terlaksananya tertib hukum sesuai dengan ketentuan Perpu No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Akibat yang ditimbulkan adanya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang melebihi batas maksimal di Kabupaten Landak ialah adanya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang bertumpuk pada orang – orang maupun golongan – golongan tertentu serta kecilnya kemungkinan bagi penduduk Kabupaten Landak yang berprofesi sebagai petani untuk mendapatkan tanah pertanian yang cukup untuk usaha pertanian. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang hukum pertanahan, bersikap tegas dan teliti dalam pengecekan berkas pemohonan pendaftaran tanah yang diajukan masyarakat agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, UUPA, BPN, Perpu No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

KEABSAHAN AKAD NIKAH ONLINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM NIM. A1012191054, LORENTA VIRTA CHAIRANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Online marriage contract using live streaming is an alternative way where the recitation of the marriage vows does not take place in the same location. The prospective groom may be in a different place while the representative from the prospective bride's side is also in a different location, but it can be conducted live through applications such as Instagram, WhatsApp, and other similar applications. This way, the viewers can watch it live. During the Covid-19 pandemic, this method was one of the alternative solutions for young couples who were planning to solemnize their marriage.The problem statement of this research is "What is the validity of online marriage contract from the perspective of Islamic law?" and the research objectives are: 1) To reveal and analyze the legal consequences of online marriage, and 2) To reveal and analyze the validity of ijab qabul (marriage proposal and acceptance) in online marriage according to Islamic law. This research uses a normative legal research method, which involves examining secondary data from literature sources. Therefore, this research is focused on library research.The approach used is the Statute Approach, which is a type of normative legal research also known as doctrinal research, library research, or document study, as it focuses solely on written regulations or other legal materials.Based on the research results, it is found that the marriage contract (ijab qabul) conducted online in the perspective of Islamic law must fulfill the pillars and conditions of marriage. The position of ijab qabul in online marriage is in accordance with the provisions of Islamic law, as generally marriages conducted online are separated by distance, with the first party in one city and the second party in another city. The Hanafi school of thought does not require immediacy in ijab qabul, as it allows for distance, meaning that the separation is not about the location but rather something that deviates from the intention of marriage. This is supported by the provisions of Article 27 to Article 29 of the Compilation of Islamic Law, which state that there should be no time gap, the wali (guardian) should perform it on their own, and the acceptance (qabul) should be directly uttered by the groom online. Thus, the pillars and conditions for a valid marriage have been fulfilled legally, both according to the Compilation of Islamic Law or Islamic law.Keywords: Consent, Qabul, Online Marriage Abstrak Akad nikah online dengan menggunakan Live streaming merupakan cara alternatif dimana pengucapan ijab qabul tidak dalam satu tempat. Pengantin calon suami ada di tempat lain sedangkan walinya dari calon pihak istri juga ada ditempat berbeda, akan tetapi bisa di laksanakan secara langsung oleh aplikasi-aplikasi seperti instagram, whatsapp dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga penonton yang melihat bisa melihat secara langsung. Pada masa pandemi Covid19 saat itu, cara ini merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang akan melangsungkan akad pernikahan.Adapun rumusan masalah “bagaimana keabsahan akad online dalam preskpektif hukum islam?” dan tujuan penelitian 1). Untuk mengungkapkan dan menganalisis akibat hukum dalam pernikahan online ? dan 2). Untuk mengungkapkan dan menganalisis keabsahan ijab qabul dalam pernikahan online menurut hukum Islam ?.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian pustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitianhukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa Ijab qabul melalui online dalam tinjauan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab qabul dalam pernikahan via online ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, pada umumnya pernikahan yang dilangsungkan secara online ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan pihak keduanya berada di kota lain. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan di dalam ijab qabul, dia membolehkan adanya jarak, yaitu menurut pendapat ini pemisahan jarak itu bukan pada masalah tempat melainkan sesuatu yang berpaling dari maksud pernikahan tersebut, serta dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali yang bersangkutan, dan diucapkan qabulnya langsung oleh mempelai laki-laki, melalui online. Sehingga rukun dan syarat sahnya pernikahan tersebut telah terpenuhi secara hukum baik menurut KHI atau hukum Islam.Kata kunci : ijab, qabul, pernikahan online

PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI BERKEDOK POIN TRAVEL ONLINE DENGAN MENGATASNAMAKAN TRAVELOKA DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI MUHAMMAD ABIDZAR NIM. A1011171141
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In this era of globalization, the development and use of digital technology in Indonesia which is very large, of course, has an impact on several sectors, one of which is the business sector or business industry which later gave birth to online trading or e-commerce. Or what is commonly called electronic transactions. One of them is an online loan, this online loan is a money loan facility by a financial service provider that operates online which only requires personal data as collateral in making these online loans. These online loan providers are commonly known as fintech. These lenders are financial service providers that operate online with the help of information technology. In today's technological developments. especially in Pontianak City, these electronic transactions can be used as an opportunity to commit crimes that can be exploited by someone who understands the deficiencies in the development of online loan service providers, namely Traveloka, in the form of online travel points, which are then misused for personal gain. Namely, the crime of misusing other people's personal data to get online loans on behalf of other people's personal data without the knowledge of the original owner of the personal data. Based on the description in this study using sociological empirical methods. The formulation of the problem in this writing is What Factors Cause Misuse of Personal Data Under the guise of Online Travel Points Using the Name of Traveloka From a Criminological Point of View in Pontianak City. Based on the results of the research, that the perpetrators commit crimes because they take advantage of loopholes in current technological developments, namely personal data that can be misused.Keywords : E-Commerce , Personal Data , Abuse , Criminology Abstrak Pada era globalisasi ini perkembangan serta pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau e-commerce. Atau yang biasa disebut transaksi elektronik. Salah satunya yaitu pinjaman online, pinjaman online ini adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online yang hanya memerlukan data pribadi sebagai jaminan dalam melakukan pinjaman online tersebut. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Dalam perkembangan teknologi saat ini. khususnya Di Kota Pontianak, transaksi elektronik ini dapat dijadikan peluang untuk melakukan kejahatan yang dapat dimanfaatkan bagi seseorang yang mengerti akan adanya kekurangan dalam penyesuain perkembangan penyedia jasa pinjaman online yaitu Traveloka berupa poin travel online, yang kemudian disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Yakni kejahatan melakukan penyalahgunaan data pribadi milik orang lain untuk mendapatkan pinjaman online dengan mengatasnamakan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan pemilik asli data pribadi tersebut.Berdasarkan dari uraian tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi Berkedok Poin Travel Online Dengan Mengatasnamakan Traveloka Ditinjau Dari Sudut Kriminologi di Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaku melakukan kejahatan dikarenakan memanfaatkan celah dari perkembangan teknologi saat ini yaitu tentang data pribadi yang dapat disalahgunakan.Kata Kunci : Transaksi elekronik, data pribadi , penyalahgunaan , Kriminologi

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SELURUH HARTA MELALUI HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM N A D I L A NIM. A1011161160
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract A grant is a voluntary and unremunerated gift of an object from one person to another living person for possession. The definition of grants and the terms of grants have been regulated in Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. In fact, there is a family that does not have children so they raise a child and want to give all their property to the adopted child. This is prohibited and has been stated in Article 209 paragraph 1 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law that as many parents give property to their adopted children is 1/3 of all property owned. Then how is the implementation of Article 171 letter g and the provision of grants based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law and the opinion of Ulema when viewed from the perspective of Islamic Law. The formulation of the problem in this study is "How to Give All Property Through Grants to Adopted Children According to Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law?" The purpose of this study is to analyze and implement Article 171 letter g based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. In this study, the method used is normative research with a descriptive type of analysis approach to the statutory approach and a fact approach. The results obtained from this study are that, the implementation of this article on the case of Mr. and Mrs. Kondur, namely, based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law contained in article 209 paragraph 1 with the provision that the grant made by Mr. and Mrs. Kondur must not exceed one-third of his inheritance and the opinion of scholars in responding to this case namely, In the case of Mr. and Mrs. Kondur cannot make grants to their adopted children exceeding 1/3 (one-third) of all their property even though they are still alive as stated in HR. Al-Bukhari.Keywords: Grants, All Property, Adopted Children ABSTRAK Hibah adalah Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Definisi hibah dan ketentuan hibah sudah diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada kenyataannya, ada sebuah keluarga yang tidak memiliki anak sehingga mereka mengangkat seorang anak dan ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkat tersebut. Hal itu dilarang dan sudah tertuang di Pasal 209 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa sebanyak-banyaknya orangtua memberikan harta kepada anak angkatnya ialah 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki. Lalu bagaimana impelementasi Pasal 171 huruf g dan pemberian hibah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta pendapat Ulama jika dilihat dari kacamata Hukum Islam.Rumusan masalah di dalam penelitian ini ialah “Bagaimana Pemberian Seluruh Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ?” Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan implentasi Pasal 171 huruf g berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan jenis pendekatan deskriptif analisis terhadap pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa, Implementasi dari pasal ini terhadap kasus Bapak dan Ibu Kondur yaitu, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam pasal 209 ayat 1 dengan ketentuan bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kondur tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisannya dan Pendapat ulama dalam menyikapi kasus ini yakni, kasus Bapak dan Ibu Kondur tidak dapat melakukan hibah kepada anak angkatnya melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh hartanya walaupun mereka masih hidup seperti yang termaktub dalam HR. Al-Bukhari.Kata Kunci : Hibah, Seluruh Harta, Anak Angkat

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENETAPAN NOMOR 456/PDT.P/2020/PN JKT.PST TENTANG PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN NIM. A1011191310, PIERRE ABRAM RUMAPEA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Marriage is the beginning of living together between a man and a woman as stipulated in laws and regulations with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in One Almighty God. In a marriage, there are legal and illegitimate marriages. In an illegitimate marriage, it is known as a child out of wedlock. This research discusses one of the cases that was filed on December 14, 2020 at the Central Jakarta District Court, namely the case for the application for the recognition of an illegitimate child in Designation Number 456/PDT.P/2020/PN JKT.PST. This study discusses the legal juridical reasons in the Judge's Determination in accepting requests for recognition of children out of wedlock. The purpose of this research is to analyze the legal considerations in the Determination of Judges No. 456/PDT.P/2020/PN JKT.PST who accept requests for recognition of children out of wedlock and to analyze the legal consequences for children out of wedlock after the Determination of Judges No.456/PDT.P/ 2020/PN JKT. PST. The research method used in this study is Normative Legal Research with a case approach (The Case Approach) and statutory approach (Statute Approach). The data used in this study is secondary data with qualitative data analysis techniques. The results of the research show that the legal basis for the judge's consideration in the determination of number 456/PDT.P/2020/PN JKT.PST. namely based on the provisions of Article 49 paragraphs (1) and (3) of Law Number 23 of 2006. As for the legal consequences for children out of wedlock after the Judge's Determination, namely the emergence of a civil relationship between the child and his father which makes the child obtain legal protection and his rights as a legitimate child, as well as provide legal certainty for the child.Keywords: Marriage, Child Out of Wedlock Abstrak Perkawinan merupakan awal hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam suatu perkawinan terdapat perkawinan yang sah dan tidak sah. Di dalam perkawinan tidak sah dikenal dengan istilah anak luar kawin. Dalam penelitian ini membahas tentang salah satu perkara yang masuk pada tanggal 14 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara permohonan pengakuan anak luar kawin pada Penetapan Nomor 456/PDT.P/2020/PN JKT.PST. Penelitian ini membahas alasan yuridis hukum dalam Penetapan Hakim dalam menerima permohonan pengakuan anak luar kawin. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pertimbangan hukum dalam Penetapan Hakim Nomor 456/PDT.P/2020/PN JKT.PST yang menerima permohonan pengakuan anak luar kawin dan menganalisis akibat hukum bagi anak luar kawin setelah adanya Penetapan Hakim Nomor 456/PDT.P/2020/PN JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif dengan jenis pendekatan kasus (The Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan Teknik Analisis Data Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 456/PDT.P/2020/PN JKT.PST. yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun akibat hukum bagi anak luar kawin setelah adanya Penetapan Hakim tersebut yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dan ayahnya yang membuat anak tersebut memperoleh perlindungan hukum dan hak-haknya seperti anak sah, serta memberikan kepastian hukum bagi sang anak.Kata Kunci: Perkawinan, Anak Luar Kawin

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PT. PELITA KETAPANG MAKMUR DENGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012181093, GREGORIUS KEVIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Judicial Analysis of Rental Agreements Between PT. Pelita Ketapang Makmur with Third Parties in Ketapang Regency "aims to find out the implementation of the agreement between PT. Pelita Ketapang Makmur with Third Parties in Ketapang Regency. To find out the factors causing the non-implementation of the agreement between PT. Pelita Ketapang Makmur with Third Parties in Ketapang Regency is as expected. To reveal the legal remedies that can be taken by the aggrieved party in implementing the agreement between PT. Pelita Ketapang Makmur with Third Parties in Ketapang Regency.This research uses an empirical legal research method, namely a legal research method that functions to see the law in real terms by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the agreement between PT. Pelita Ketapang Makmur with third parties in Ketapang Regency has not been fully implemented in accordance with the agreement made by each party because there are still parties who have not fulfilled the agreement, including renters who do not return the tronton car on time and pay the rental money not on time. That the causal factor for the non-implementation of the agreement between PT. Pelita Ketapang Makmur with Third Parties in Ketapang Regency as expected is due to a lack of legal awareness on the part of both vehicle owners and renters where the renter does not return the vehicle on time on the grounds that the tranton car is still on its way to transport goods and sometimes the car The tronton was returned in damaged condition due to hitting another vehicle and the causal factor on the part of the vehicle owner was a lack of legal awareness to make an agreement in written form because there were no human resources available to help make a written agreement or contract. That legal action can be taken by the aggrieved party in the implementation of the rental agreement between PT. Pelita Ketapang Makmur with third parties in Ketapang Regency is to make efforts to reprimand the renting party so that they can carry out the agreement properly and ask the renter to carry out the obligation to return and pay the rent as agreed by means of deliberation and consensus between the two parties.Keywords: Agreement, Rental, Third Party ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Pelita Ketapang Makmur Dengan Pihak Ketiga Di Kabupaten Ketapang ”bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara PT. Pelita Ketapang Makmur dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Ketapang. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian antara PT. Pelita Ketapang Makmur dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Ketapang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Pelita Ketapang Makmur dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Ketapang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian antara PT. Pelita Ketapang Makmur dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sebagaimana yang dibuat oleh masing-masing pihak karena masih terdapat pihak yang belum memenuhi perjanjian antara lain penyewa yang tidak mengembalikan mobil tronton pada waktunya serta membayar uang sewa tidak tepat pada waktunya. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian antara PT. Pelita Ketapang Makmur dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Ketapang sesuai dengan yang diharapkan adalah disebabkan kurangnya kesadaran hukum dari para pihak baik pihak pemilik kendaraan maupun penyewa dimana pihak penyewa yang tidak mengembalikan kendaraan tepat pada waktunya dengan alasan mobil tranton masih dalam perjalanan melakukan angkutan barang serta terkadang mobil tronton dikembalikan dalam kondisi rusak dikarenakan menyenggol kendaraan lain serta faktor penyebab dari pihak pemilik kendaraan adalah kurangnya kesadaran hukum untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertulis dikarenakan tidak tersedia sumber daya manusia yang membantu membuat perjanjian atau kontrak secara tertulis. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara PT. Pelita Ketapang Makmur dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Ketapang adalah dengan melakukan upaya menegur pihak menyewa agar dapat melaksanakan perjanjian dengan baik dan meminta penyewa untuk melaksanakan kewajiban pengembalian serta pembayaran sewa sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan jalan musyawarah mufakat diantara kedua belah pihak. Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Pihak Ketiga

HUBUNGAN ANTARA FIFA SAFETY AND SECURITY REGULATIONS DAN HUKUM NASIONAL MENGENAI REGULASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA NIM. A1011191147, HAFIZ BUANA PAKCI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Lex Sportiva is a part of Transnational Law that emerges from international sports federations, aiming to regulate all aspects related to sports. In its position as Transnational Law, harmonization between Transnational Law and National Law is required to avoid overlaps in its implementation.Safety and security in football matches are crucial aspects. Therefore, FIFA has introduced the FIFA Safety and Security Regulations that specifically govern safety and security in football. However, national law also plays a role in ensuring the safety and security of the populace, as part of realizing public welfare through sports. This study analyses the relationship between FIFA's Safety and Security Regulations and national law regarding football in Indonesia.Through regulation analysis, this research evaluates the compatibility and implementation of both sets of regulations. The results are expected to provide insights into regulatory harmonization to enhance the safety and security of football matches in Indonesia.Keywords: Lex Sportiva; FIFA; FIFA Safety and Security Regulations; Football Safety & Security. Abstrak Lex Sportiva merupakan bagian dari Hukum Transnasional yang lahir dari federasi olahraga internasional, yang bertujuan untuk meregulasi seluruh aspek terkait olahraga. Dalam posisinya sebagai hukum Transnasional, diperlukan harmonisasi antara Hukum Transnasional dan Hukum Nasional untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam implementasinya.Keselamatan dan Keamanan dalam pertandingan sepak bola menjadi aspek yang sangat penting, karena itu FIFA mengeluarkan FIFA Safety and Security Regulations yang mengatur secara khusus terkait keselamatan dan keamanan dalam sepak bola, namun hukum nasional juga memiliki peran dalam memastikan keselamatan dan keamanan rakyat, sebagai bagian dari mewujudkan kesejahteraan umum melalui olahraga. Penelitian ini menganalisis hubungan antara regulasi Keamanan dan Keselamatan FIFA dengan hukum nasional terkait sepak bola di Indonesia.Melalui analisis peraturan, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian dan implementasi kedua jenis regulasi tersebut. Hasilnya diharapkan memberi pandangan mengenai harmonisasi regulasi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pertandingan sepak bola di Indonesia.Kata Kunci: Lex Sportiva; FIFA; FIFA Safety and Security Regulations; Keselamatan dan keamanan Sepakbola.

KEWAJIBAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 (STUDI DI PDAM TIRTA GALAHERANG KABUPATEN MEMPAWAH) NIM. A1011191210, DZAKI DWI ATMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract PDAM Tirta Galaherang is currently still a regional company that has not yet turned into a regional public company because there is no approval of the regional regulation draft that has been prepared by the local government and PDAM Tirta Galaherang. Since the promulgation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Owned Enterprises (BUMD) only have a clear definition, namely based on Article 402 paragraph (2) of the 2014 Law concerning Regional Government which reads "BUMD which existed before the Law -This Law applies, must comply with the provisions of this Law within a maximum period of 3 (three) years since this Law was promulgated.The research method used is of the type of research, namely empirical legal research, which is oriented towards primary data (research results in the field) and secondary data (studying and analyzing existing legal materials related to research problems).The results of this study are that the change in legal entity status from a regional company to a regional public company in PDAM Tirta Galaherang, Mempawah Regency has not been fully implemented because PDAM Tirta Galaherang, Mempawah Regency still has the status of a legal entity in the form of a regional company. The urgency of PDAM Tirta Galaherang Mempawah Regency to become a Regional Public Company is to carry out the mandate of the applicable law and to realize the need for better clean water services to residents in stages and as a basis for investing capital. Keywords: PERUMDA, PDAM, Obligation Abstrak PDAM Tirta Galaherang saat ini masih Perusahaan Daerah belum berubah Menjadi Perusahaan Umum Daerah yang dikarenakan belumnya disetujui Rancangan Peraturan Daerah yang sudah di rancang oleh Pemerintah Daerah dan PDAM Tirta Galaherang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu berdasarkan Pasal 402 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Metode penelitian yang digunakan dari jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris, yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan) serta data sekunder (mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada berkaitan dengan masalah penelitian). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perubahan status bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah pada PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah masih belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah masih memiliki status badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah. Urgensi PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah menjadi Perusahaan Umum Daerah yaitu untuk melaksanakan amanat Undang-Undang yang berlaku dan untuk mewujudkan kebutuhan layanan air bersih yang lebih baik kepada warga secara bertahap serta sebagai dasar dalam melakukan penyertaan modal. Kata Kunci: PERUMDA, PDAM, Kewajiban

WANPRESTASI PEMESAN DALAM PEMBAYARAN PEMBUATAN BANNER PADA PENGUSAHA CV. BAKULAPURA PRODUCTION DI KECAMATAN SUNGAI RAYA NIM. A1011181134, RINDU SAFITRI SUYITNO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac CV. Bakulapura Production is a printing company that provides services for making banners, printing yasin books, invitations, stickers, making placards and so on. However, in this printing service business, obstacles often occur. Where the obstacle was caused by the large number of banner customers who did not pay on time according to what was agreed. Agreement between CV Entrepreneurs. Bakulapura Production by ordering banners as service users which in civil law are included in the type of agreement to perform certain services. Agreement between CV. Bakulpura Production to the banner orderer is carried out verbally (not in writing) even though it is carried out verbally but the binding force is the same as an agreement made in writing and the agreement creates rights and obligations for the parties, because the agreement has fulfilled the legal requirements of the agreement stipulated in Article 1320 The Civil Code, which prohibits those who bind themselves, the ability to make or enter into an agreement, a certain matter and a lawful cause. This thesis contains a problem formulation, namely: "What Factors Cause Orders to Default in Payment for Making Banners for CV Entrepreneurs. Bakulapura Production in Sungai Raya District?”. The aim of this research is to obtain data and information about default on banner making agreements at CV. Bakulapura Production, to reveal the factors causing the ordering party to default on the banner making agreement to CV. who wants to achieve. In this research method the author uses an empirical legal research method with a Descriptive approach, namely providing a clear and detailed description of an event that occurred regarding the resolution of defaults in the banner making agreement. Collecting legal materials through interviews and literature studyFrom the research results, it can be seen that the agreement between the banner ordering party and the CV. Bakulapura Production entrepreneur was carried out verbally (not in writing). The factors that cause customers to not carry out their obligations in accordance with what was agreed or default are due to insufficient financial conditions at the time of repayment. The legal consequences that arise for the ordering party who is in default are, they are given a warning and given a warning letter (written) in repayment of banner payments to the CV. Bakulapura Production Entrepreneur. The efforts made by the CV. Bakulapura Production Company towards Ordering Parties who are late in making payments or are in default are resolved amicably and never resolved through court.Keywords: Service Agreements,Wanprestasi Abstrak CV.Bakulapura Production merupakan Percetakan yang memberi pelayanan pembuatan banner, pencetakan buku yasin, undangan, stiker, pembuatan plakat dan lain sebagainya. Namun dalam usaha pelayanan percetakan ini sering terjadi hambatan. Dimana hambatan itu diakibatkan banyaknya pemesan banner yang tidak membayar tepat waktu sesuai apa yang diperjanjikan. Perjanjian antara Pengusaha CV. Bakulapura Production dengan pemesan pembuatan banner sebagai pengguna jasa yang mana dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu. Perjanjian antara CV. Bakulpura Production kepada pemesan banner dilakukan secara lisan ( tidak tertulis ) walaupun dilakukan secara lisan tetapi kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengadakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.Skripsi ini memuat rumusan masalah yaitu: “Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemesan Wanprestasi Dalam Pembayaran Pembuatan Banner Pada Pengusaha CV. Bakulapura Production Di Kecamatan Sungai Raya?”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang wanprestasi perjanjian pembuatan banner di CV. Bakulapura Production, untuk mengungkapkan faktor penyebab pihak pemesan wanprestasi dalam perjanjian pembuatan banner kepada CV.Bakulapura Production, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pemesan yang melakukan wanprestasi perjanjian pembuatan banner kepada CV.Bakulapura Production, untuk mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh CV.Bakulapura Production terhadap pemesan yang wanprestasi. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembuatan banner. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dan studi kepustakaan.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara pihak pemesan banner dengan pengusaha CV.Bakulapura Production dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Adapun faktor yang menyebabkan adanya pemesan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau wanprestasi adalah dikarenakan kondisi keuangan yang belum mencukupi saat pelunasan. Akibat hukum yang timbul kepada pihak pemesan yang wanprestasi yaitu, diberi teguran dan diberi surat peringatan (tertulis) dalam pelunasan pembayaran banner kepada Pengusaha CV.Bakulapura Production. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Pengusaha CV.Bakulapura Production terhadap Pihak Pemesan yang terlambat melakukan pembayaran atau wanprestasi adalah diselesaikan secara kekeluargaan tidak pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan.Kata Kunci : Perjanjian Jasa, Wanprestasi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA