cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 315   316   317   318   319 
PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN KEPADA PENUMPANG MASKAPAI SUPER AIR JET NIM. A1011221263, LUDGARDIS LAURA REGIS SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Flight delays constitute a significant issue in the administration of air transportation in Indonesia and have a direct impact on the fulfillment of passengers’ rights. The high frequency of delays experienced by Super Air Jet, as reflected in its relatively low On Time Performance (OTP), has resulted in both material and immaterial losses for passengers. In the air carriage contract, airlines are obligated to provide compensation, while passengers are entitled to receive such compensation in accordance with the category of delay. Therefore, this study aims to examine the legal framework governing flight delays and the implementation of compensation provided by Super Air Jet. This research employs an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. Primary data were obtained through interviews with airline representatives, Airport Authority officials, and passengers who experienced flight delays during the period of June to November 2025. Secondary data were collected through a literature review of relevant laws, regulations, and academic publications. Data analysis was conducted qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing in order to describe the implementation of compensation for delayed passengers. The findings indicate that the legal regulation of flight delays is based on the legal relationship between the carrier and passengers under the air carriage contract, as stipulated in Law Number 1 of 2009 on Aviation and Minister of Transportation Regulation Number 89 of 2015. These regulations provide legal protection for passengers’ rights to information, basic services, and compensation according to the category of delay. However, the existing legal framework cannot yet be considered an effective compensation mechanism, as the compensation provided is standardized and does not fully reflect the actual losses suffered by passengers. In the case of Super Air Jet, the implementation of compensation varies significantly and largely depends on the airline’s operational readiness and discipline. Furthermore, supervision by the Airport Authority remains limited and predominantly administrative in nature, causing the fulfillment of passengers’ rights to rely heavily on airline compliance, particularly in cases of sudden delays. Internal factors such as operational constraints and human resource limitations, as well as external factors including weather conditions and inadequate airport facilities, also contribute to inconsistencies in the implementation of compensation. These findings demonstrate that although a regulatory framework is in place, the practical implementation of passenger compensation has not been evenly or optimally enforced. Keywords: Flight Delays, Super Air Jet, Compensation Abstrak Keterlambatan penerbangan merupakan permasalahan signifikan dalam penyelenggaraan angkutan udara di Indonesia yang berdampak langsung pada pemenuhan hak penumpang. Tingginya frekuensi keterlambatan penerbangan Maskapai Super Air Jet, yang tercermin dari capaian On Time Performance (OTP) yang relatif rendah, menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi penumpang. Dalam perjanjian pengangkutan udara, maskapai memiliki kewajiban memberikan kompensasi, sementara penumpang berhak menerima ganti rugi sesuai kategori keterlambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum keterlambatan penerbangan serta pelaksanaan pemberian kompensasi oleh Maskapai Super Air Jet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak maskapai, Otoritas Bandar Udara, serta penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan pada periode Juni hingga November 2025. Data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai keterlambatan penerbangan berlandaskan hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang dalam perjanjian pengangkutan udara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Regulasi tersebut memberikan perlindungan terhadap hak penumpang berupa informasi, pelayanan dasar, dan kompensasi sesuai kategori keterlambatan. Namun, pengaturan ini belum sepenuhnya efektif karena kompensasi yang diberikan bersifat standar dan belum mencerminkan kerugian riil yang dialami penumpang. Pada praktiknya, pelaksanaan kompensasi oleh Super Air Jet sangat bergantung pada kesiapan operasional dan kedisiplinan maskapai. Selain itu, pengawasan oleh Otoritas Bandar Udara masih terbatas dan cenderung administratif, sehingga pemenuhan hak penumpang lebih bergantung pada kepatuhan maskapai. Faktor internal seperti kendala operasional dan sumber daya manusia, serta faktor eksternal berupa kondisi cuaca dan keterbatasan fasilitas bandar udara, turut memengaruhi ketidaksesuaian pelaksanaan kompensasi. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi kompensasi belum berjalan optimal dan merata. Kata Kunci: Keterlambatan Penerbangan, Super Air Jet, Kompensasi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN SEPATU THRIFT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN NIM. A01112039, OLGA MOROLINA SIMANUNGKALIT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This thesis is entitled: "Street Justice Actions by the Pontianak City Community Against Theft Perpetrators, Reviewed from a Criminological Perspective." Article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia clearly states that "Indonesia is a State of Law and not based on power. A State of Law means that all forms of decisions, actions of state apparatus, all attitudes, behaviors, and deeds, including those carried out by citizens, must have a legal basis; in other words, all must have legal legitimacy. Therefore, Indonesia recognizes that every citizen has equal standing before the law. The research method used in this study is descriptive empirical legal research, which is intended to provide an overview of a social phenomenon for which there is already existing information. However, this is not sufficient or adequate. Therefore, this research method aims to obtain a factual, accurate, and reliable picture. Pontianak City is an area with a high rate of theft, which continues to increase annually. Keywords: Crime, Theft Abstrak Adapun skripsi ini berjudul : “Perbuatan street justice masyarakat kota pontianak terhadap pelaku tindak pidana pencurian di tinjau dari perspektif kriminologi” Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum dan bukan berdasarkan pada kekuasaan. Sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum. Maka dari itu Indonesia mengakui bahwa setiap warga Negara mempunyai suatu kedudukan yang sama dimuka hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yang bersifar deskriptif dimana dalam penelitian yang dimaksudkan guna memberikan gambaran terhadap suatu gejala sosial yang sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala sosial tersebut.Akan tetapi belum mencukupi ataupun memadai.Maka daripada itu dalam metode peneltian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual dan akirat serta dapat dipercaya. Bahwa Kota Pontinak merupakan suatu wilayah dimana dalam tindak pidana pencurian yang tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya Selanjutnya. Keyword :, Tindak Pidana, Pencurian
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEREMPUAN DALAM PEREDARAN OBAT PELANGSING TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO) BERUPA SIBUTRAMINE HIDROKLORIDA NIM. A1012221039, AGUSTIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The circulation of traditional slimming drugs containing sibutramine hydrochloride in Indonesia creates serious threats to female consumers vulnerable to beauty standard exploitation. This research aims to analyze legal protection for female consumers against the circulation of hazardous products and examine BPOM's supervisory role. The research method employs a normative juridical approach with data collection techniques through literature study of legislation and in-depth interviews with BPOM Pontianak, analyzed descriptively and qualitatively. Research findings indicate that although Indonesia possesses a comprehensive legal framework through Consumer Protection Law and Health Law, implementation remains weak due to massive digital circulation, low consumer literacy, sanctions lacking deterrent effects, and suboptimal inter-agency coordination. Social construction of beauty positioning slim bodies as ideal standards creates structural vulnerability for women as consumers. BPOM has conducted pre-market and post-market surveillance and blocked thousands of illegal links, yet the persistence of hazardous substance-containing products continues. The research concludes that strengthening digital surveillance capacity, enhancing gender-based consumer literacy, imposing maximum sanctions, and deconstructing discriminatory beauty standards are necessary to realize effective and gender-just consumer protection. Keywords: consumer protection, women, sibutramine hydrochloride, traditional slimming drugs, chemical drug substances Abstrak Peredaran obat pelangsing tradisional mengandung sibutramine hidroklorida di Indonesia menciptakan ancaman serius bagi konsumen perempuan yang rentan terhadap eksploitasi standar kecantikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen perempuan terhadap peredaran produk berbahaya tersebut serta mengkaji peran BPOM dalam pengawasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara mendalam dengan BPOM Pontianak, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum komprehensif melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan, implementasinya masih lemah akibat peredaran digital yang masif, literasi konsumen rendah, sanksi belum menimbulkan efek jera, dan koordinasi antarinstansi belum optimal. Konstruksi sosial kecantikan yang menempatkan tubuh langsing sebagai standar ideal menciptakan kerentanan struktural bagi perempuan sebagai konsumen. BPOM telah melakukan pengawasan pre-market dan post-market serta memblokir ribuan tautan ilegal, namun persistensi peredaran produk mengandung bahan berbahaya terus berlanjut. Penelitian menyimpulkan diperlukan penguatan kapasitas pengawasan digital, peningkatan literasi konsumen berbasis gender, pemberatan sanksi maksimal, serta dekonstruksi standar kecantikan diskriminatif untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan gender. Kata kunci: perlindungan konsumen, pere
IMPLEMENTASI APLIKASI E-MANAJEMEN PENYIDIKAN (EMP) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM OLEH DITRESKRIMUM POLDA KALBAR NIM. A1012221124, DERY DARMA KUSUMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study analyzes the implementation of the E-Investigation Management Application (EMP) in the criminal investigation process at the Criminal Investigation Directorate of the West Kalimantan Regional Police. EMP is a digital system designed to enhance transparency, efficiency, and accountability in investigation processes according to Police Regulation Number 6 of 2019. Data reveals a disparity between manual and digital recording with a gap of 13 cases in 2024, indicating suboptimal system implementation. The research employs empirical legal methods with a qualitative approach through in-depth interviews with 5 investigators and 1 EMP operator. Data were analyzed using Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory and George C. Edward III's Policy Implementation Theory to identify factors affecting implementation. Results indicate that EMP implementation faces significant obstacles in policy communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Major barriers include: minimal training (only 30 minutes-1 hour), limited operators (1 person for 80 users), slow approval systems, intergenerational digital literacy gaps, and inadequate technological infrastructure. Investigators continue operating dual systems (manual and digital), actually increasing workload. Organizational culture favoring manual systems prevents EMP from becoming the primary operational system in investigations. Keywords: E-Investigation Management, Police Digitalization, Policy Implementation, Criminal Investigation Abstrak Penelitian ini menganalisis implementasi Aplikasi E-Manajemen Penyidikan (EMP) dalam proses penyidikan tindak pidana umum di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat. EMP merupakan sistem digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas proses penyidikan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Data menunjukkan disparitas antara pencatatan manual dan digital dengan gap 13 kasus pada tahun 2024, mengindikasikan belum optimalnya implementasi sistem. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 5 penyidik dan 1 operator EMP. Data dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi EMP menghadapi hambatan signifikan pada aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hambatan utama meliputi: minimnya pelatihan (hanya 30 menit-1 jam), keterbatasan operator (1 orang untuk 80 pengguna), sistem persetujuan yang lambat, kesenjangan literasi digital antar generasi, dan infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Penyidik masih menjalankan sistem ganda (manual dan digital) yang justru menambah beban kerja. Budaya organisasi yang fleksibel terhadap sistem manual menyebabkan EMP belum menjadi sistem utama dalam operasional penyidikan. Kata Kunci: E-Manajemen Penyidikan, Digitalisasi Kepolisian, Implementasi Kebijakan, Penyidikan Tindak Pidana
ANALISIS AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL PASCA BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 NIM. A1011221157, MEILANIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The appointment of active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) to civilian positions has re-emerged as a constitutional issue following the enactment of Law Number 3 of 2025, which expands the military’s involvement in civilian governance. This policy raises concerns regarding its consistency with post-reform principles and the limitation of military roles. This study aims to analyze the legal consequences and regulatory disharmony arising from the policy, using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches.The findings indicate that the policy creates inconsistencies between the TNI Law and the Civil Service Law, particularly regarding legal certainty, authority boundaries, and the merit-based system in the civil bureaucracy. The placement of active military members also risks creating dual chains of command, overlapping administrative authority, and weakening bureaucratic professionalism and neutrality. Democratically, it may reduce civilian control over the military.The study concludes that appointing active TNI personnel to civilian positions is not aligned with the principles of the rule of law and may undermine civilian supremacy. Regulatory harmonization and clear limitations on military roles are necessary to ensure that civilian governance remains dominant and democratic stability is maintained. Keywords : TNI Soldier, Dual Positions, Civil Positions, Regulations Abstrak Pengangkatan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif ke jabatan sipil kembali menimbulkan masalah konstitusional setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memperluas ruang peran militer dalam pemerintahan. Kebijakan ini dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip reformasi dan pembatasan peran militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum serta bagaimana seharusnya peran militer dalam jabatan sipil, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan ketidaksinkronan norma antara Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, terutama terkait kepastian hukum, batas kewenangan, dan prinsip meritokrasi. Penempatan prajurit aktif juga berpotensi menciptakan dualisme komando, tumpang tindih kewenangan administratif, dan melemahkan profesionalisme serta netralitas birokrasi sipil. Secara demokratis, hal ini berisiko mengurangi kontrol sipil terhadap militer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangkatan prajurit aktif sebagai pejabat sipil belum selaras dengan prinsip negara hukum dan berpotensi melemahkan supremasi sipil. Diperlukan harmonisasi regulasi dan pembatasan tegas untuk memastikan struktur pemerintahan tetap berada di bawah otoritas sipil serta menjaga stabilitas demokrasi. Kata Kunci: Prajurit TNI, Rangkap Jabatan, Jabatan Sipil, Regulasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA PEMBELIAN TIKET KONSER DARI PELAKU USAHA JASA TITIP MELALUI MEDIA SOSIAL NIM. A1012201141, QHAILLA WIRADIYANTI ABDULLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perlindungan konsumen dalam jasa titip konser merupakan isu penting yang semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya popularitas konser dan layanan jasa titip tiket. Jasa titip konser adalah layanan di mana pihak ketiga membeli tiket konser atas nama konsumen dengan biaya tambahan. Namun, praktik ini seringkali menimbulkan berbagai masalah seperti konsumen yang tidak menerima pembelian tiket, tiket palsu, dan ketidakjelasan mengenai hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam pembelian tiket konser melalui jasa titip di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 50 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen seringkali mengalami kerugian finansial akibat tidak menerima tiket yang telah dibeli. Mayoritas konsumen berusia 21 – 25 tahun dan lebih banyak menggunakan jasa titip melalui media sosial Instagram dibandingkan Twitter. Faktor utama yang mempengaruhi konsumen menggunakan jasa titip adalah kemudahan kenyamanan proses pembelian. Upaya perlindungan konsumen yang dapat ditempuh meliputi pengajuan gugatan perdata, penyelesaian sengketa melalui Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK), mediasi, dan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya peningkatan edukasi konsumen, penguatan regulasi, pengembangan lembaga penyelesaian sengketa, dan kerja sama antar lembaga untuk menciptakan ekosistem transaksi e-commerce yang lebih aman dan adil bagi konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jasa Titip, Tiket Konser, Media Sosial, Kerugian Konsumen. ABSTARCT Consumer protection in concert ticket forwarding services is an important issue that is gaining more attention with the increasing popularity of concerts and ticket forwarding services. Concert ticket forwarding services involve third parties purchasing concert tickets on behalf of consumers with an additional fee. However, this practice frequently leads to various problems such as consumers not receiving the purchased tickets, counterfeit tickets, and unclear consumer rights. This study aims to analyze the legal protection for consumers who suffer losses when purchasing concert tickets through forwarding services on social media. The research method used is descriptive qualitative, collecting data through questionnaires distributed to 50 respondents. The results indicate that consumers often experience financial losses due to not receiving the tickets they have purchased. The majority of consumers are aged 21-25 years and more frequently use forwarding services through Instagram compared to Twitter. The main factor influencing consumers to use forwarding services is the convenience and ease of the purchasing process. Consumer protection measures that can be taken include filing civil lawsuits, resolving disputes through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), mediation, and complaints to the National Consumer Protection Agency (BPKN) and the Indonesian Consumers Foundation (YLKI). This study emphasizes the importance of enhancing consumer education, strengthening regulations, developing dispute resolution institutions, and cooperation among institutions to create a safer and fairer e-commerce transaction ecosystem for consumers. Keywords : Consumers Protection, Ticketing Services, Concert Tickets, Social Media, Consumer Losses.
TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KEJAHATAN SODOMI TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221303, ALEXANDRO PHILIPUS PATI KERONG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Sodomy is one of the crimes against morality. This phenomenon indicates a rather serious problem because it has caused moral damage, violated existing societal norms, and broken criminal laws. This study aims to analyze the criminological factors underlying the perpetrators' commission of sodomy against minors in Pontianak City. Sodomy against children is a form of sexual violence that has serious consequences for the victim's physical, psychological, and social development. Thru a criminological approach, this research aims to identify the motives, internal conditions of the perpetrators, and environmental factors that contribute to the formation of such deviant behavior. The research method used is normative-juridical research with empirical data support (normative-empirical), namely thru literature studies and interviews with law enforcement officials and relevant parties. The research findings indicate that sodomy is influenced by internal factors such as a history of being a victim of sexual violence (the victim-to-perpetrator cycle), uncontrolled sexual urges, and deviant psychological conditions; as well as external factors such as weak family supervision, a permissive social environment, and exposure to pornography thru digital media. This research confirms that sodomy against children is not only triggered by the individual characteristics of the perpetrator, but also by an unconducive social environment and a lack of sexual education within families and communities. This finding is expected to contribute to the development of criminological studies and serve as a reference for the government, law enforcement agencies, and child protection institutions in formulating more effective and comprehensive policies for preventing and addressing sexual violence against children. Keywords: Criminology, Sodomy, Underage, Perpetrator Abstrak Tindak Pidana sodomi merupakan satu diantara kejahatan kesusilaan. Fenomena tersebut menunjukkan permasalahan yang cukup serius karena telah terjadi kerusakan moral, melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, dan telah melanggar perundang-undangan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak dibawah umur di Kota Pontianak. Kejahatan sodomi terhadap anak merupakan satu diantara bentuk kekerasan seksual yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial korban. Melalui pendekatan kriminologi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi motif, kondisi internal pelaku, serta faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku menyimpang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris (normatif-empiris), yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana sodomi dipengaruhi oleh faktor internal seperti riwayat menjadi korban kekerasan seksual (victim to offender cycle), dorongan seksual yang tidak terkendali, dan kondisi psikologis yang menyimpang; serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan sosial yang permisif, dan paparan pornografi melalui media digital. Penelitian ini menegaskan bahwa kejahatan sodomi terhadap anak tidak hanya dipicu oleh unsur individu pelaku, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang tidak kondusif dan kurangnya edukasi seksual dalam keluarga maupun masyarakat. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kriminologi dan menjadi rujukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak yang lebih efektif dan komprehensif. Kata Kunci: Kriminologi, Sodomi, Anak, Pelaku.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 48/Pdt.G/2020/PN Ptk NIM. A1011201313, AZHAR SATRIA MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The concept of (PMH) or unlawful acts is a central mechanism in Indonesian civil law that protects individuals from conduct violating legal obligations, subjective rights, morality, and principles of propriety. Decision Number 48/Pdt.G/2020/PN Ptk provides a concrete illustration of PMH in practice, particularly in relation to the unlawful control and transfer of ownership of the barge Barlian 3311 and its cargo. This study examines the judge’s legal reasoning in determining whether the defendants fulfilled the elements of PMH, as well as the legal implications arising from the decision. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, this research draws on legislation, legal doctrine, and an analysis of the court decision. The findings show that the judge systematically assessed PMH elements based on doctrine, jurisprudence, and admissible evidence. The plaintiff proved lawful ownership through valid sale documentation, while the defendants failed to establish any legal basis for their actions. The court applied key principles concerning unlawful conduct, fault, damages, and causation. The decision imposes significant legal consequences, including the defendants’ obligation to surrender the vessel ownership certificate and compensate the plaintiff under restitutio in integrum. Keywords: Unlawful Acts, Judicial Reasoning, Compensation, Court Decision. Abstrak Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan mekanisme penting dalam hukum perdata Indonesia yang berfungsi melindungi individu dari tindakan yang melanggar kewajiban hukum, hak subjektif, moralitas, serta asas kepatutan. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Ptk memberikan ilustrasi konkret mengenai penerapan PMH, khususnya terkait penguasaan dan peralihan hak milik kapal tongkang Barlian 3311 beserta muatannya secara tidak sah. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur PMH oleh para tergugat serta akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai unsur-unsur PMH secara sistematis berdasarkan doktrin, yurisprudensi, dan alat bukti yang sah. Penggugat berhasil membuktikan kepemilikan sah melalui dokumen jual beli, sedangkan para tergugat gagal menunjukkan dasar hukum atas tindakan mereka. Pengadilan menerapkan prinsip-prinsip penting terkait perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Putusan tersebut menimbulkan akibat hukum signifikan, termasuk kewajiban para tergugat untuk menyerahkan sertifikat kepemilikan kapal serta memberikan ganti rugi kepada Penggugat sesuai asas restitutio in integrum. Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim, Ganti Rugi, Putusan Pengadilan.
TANGGUNGJAWAB NEGARA PENYOKONG TERORISME TERHADAP STATE SPONSORED TERRORISM DALAM HUKUM INTERNASIONAL NIM. A1011211152, RIZZKI ZAKI WIDODO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract State-sponsored terrorism may be defined as acts of terrorism that are supported by a state. Such support may take the form of active assistance, including financing, protection, or training, as well as passive support, such as omission or negligence. The regulation of state-sponsored terrorism within international law remains highly limited. This limitation refers to the absence of clear mechanisms and well-defined forms of state responsibility when addressing state-sponsored terrorism, despite the fact that it is not a new phenomenon in international relations. This research examines the ambiguity of legal responsibility of states that support state-sponsored terrorism under international law, with reference to two principal cases: Libya following the 1988 Lockerbie incident and Afghanistan under the Taliban regime (1996–2001), which provided sanctuary to Al-Qaeda. The study finds that, to date, neither a comprehensive definition nor standardized mechanisms governing state-sponsored terrorism exist within international law. Consequently, the attribution of state responsibility largely relies on the theory of state responsibility, the obligation of due diligence, and the principle of aut dedere aut judicare. Through these legal frameworks, a state may be held internationally responsible if it is proven to have provided direct or indirect support to terrorist groups. Both cases demonstrate the significant role of the United Nations Security Council in determining the status of state-sponsored terrorism through its resolutions. Libya ultimately acknowledged responsibility, extradited the suspects, and paid compensation to the victims, leading to the lifting of sanctions imposed upon it. In contrast, Afghanistan refused to cooperate and continued to provide protection to Al-Qaeda, resulting in prolonged international sanctions and culminating in military intervention in 2001. From these cases, this study analyzes and explains the legal framework for holding supporting states accountable for state-sponsored terrorism, as well as the forms of responsibility that may be imposed. Keywords: State-Sponsored Terrorism, State Responsibility, International Law. Abstrak State Sponsored Terrorism dapat diartikan sebagai suatu tindakan terorisme yang didukung oleh suatu negara. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan aktif seperti pendanaan, perlindungan, atau pelatihan, maupun dukungan pasif seperti kelalaian. Pengaturan mengenai State Sponsored Terrorism dalam hukum Internasional masihlah sangat minim. Minimnya yang dimaksud adalah belum jelasnya mekanisme dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang dimaksud saat membicarakan State Sponsored Terrorism. Padahal State Sponsored Terrorism sendiri bukanlah fenomena baru dalam dunia Internasional. Penelitian ini membahas ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum negara penyokong State Sponsored Terrorism dalam hukum internasional dengan referensi dua kasus utama: Libya pasca-insiden Lockerbie 1988 dan Afghanistan di bawah rezim Taliban (1996–2001) yang memberi perlindungan kepada Al-Qaeda. Dari kasus tersebut ditemukan hingga kini, definisi maupun mekanisme baku untuk mengatur State Sponsored Terrorism dalam hukum internasional belum memadai, sehingga pertanggungjawaban negara sangat bergantung pada State Responsibility Theory, kewajiban due diligence, serta prinsip aut dedere aut judicare. Melalui perangkat ini, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memberikan dukungan langsung atau tidak langsung kepada kelompok teroris. Dari kedua kasus menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB berperan penting dalam menetapkan status State Sponsored Terrorism melalui resolusi yang dikeluarkannya. Libya akhirnya mengakui tanggung jawab, mengekstradisi tersangka, serta membayar kompensasi kepada korban, sehingga sanksi terhadapnya dicabut. Sebaliknya, Afghanistan menolak kooperasi dan tetap melindungi Al-Qaeda, sehingga memicu sanksi internasional berkepanjangan dan intervensi militer pada 2001. Dari kedua kasus tersebut dapat dianalisis dan dijelaskan suatu perangkat mengenai bagaimana meminta pertanggungjawaban negara penyokong terhadap State Sponsored Terrorism serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Kata Kunci: State Sponsored Terrorism, Pertanggungjawaban Negara, Hukum Internasional
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011221100, MUHAMMAD DIMAS DWI PUTRO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Sexual violence is a criminal act that can affect anyone, including women with disabilities who face a significantly higher level of vulnerability compared to women in general. Recognizing this condition requires more comprehensive and intensive handling for victims with disabilities, along with ensuring that every reported case is processed through appropriate legal mechanisms to provide a sense of justice for the victim, as justice itself is a fundamental element of legal objectives. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection and handling measures carried out to guarantee the fulfillment and protection of victims’ rights. This responsibility rests with law enforcement authorities and the Office of Women’s Empowerment and Child Protection, which hold full authority in addressing such cases and ensuring that victims with disabilities receive adequate and appropriate services. The research method used by the author is juridical empiricism, conducting direct observations in the field to prove the facts that occur and synchronising them with the application of regulations that govern society. The results of the author's research illustrate that law enforcement and the handling of victims with disabilities have not been carried out optimally, as there are several cases that have not been processed legally in their resolution. This occurs due to several factors, such as budget constraints, family factors, socio-cultural factors, and a weak understanding of regulations by the community. In addition, obstacles encountered in the handling process can also affect the performance of the implementing parties. Keywords: Legal Protection, Handling, Sexual Violence, People with Disabilities Abstrak Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat menimpa siapa saja, termasuk pada perempuan penyandang disabilitas yang tentunya memiliki kerentanan yang lebih besar dari pada perempuan biasanya. Untuk menyadari hal itu, maka dibutuhkan penanganan yang lebih ekstra pada korban penyandang disabilitas serta dengan memastikan bahwa dari kasus yang terjadi dapat diproses melalui proses mekanisme hukum guna memberikan rasa keadilan bagi korban, sebagaimana keadilan itu sendiri merupakan salah satu unsur dari tujuan hukum. Adapun pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa efektivitas penanganan dan perlindungan hukum yang dilakukan dengan terjaminnya hak-hak dari korban, untuk dapat dipenuhi dan dilindungi. Tentunya perihal ini menjadi tanggungjawab dari pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang memiliki wewenang penuh dalam menangani kasus ini serta memastikan korban penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang layak. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni secara yuridis empiris dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk membuktikan fakta-fakta yang terjadi dan disinkronisasikan kembali dengan penerapan regulasi yang mengatur dimasyarakat. Hasil penelitian penulis menggambarkan bahwa penegakan hukum dan penanganan terhadap korban penyandang disabilitas belum dapat dijalankan secara maksimal, dikarenakan terdapat beberapa kasus yang tidak diproses secara hukum dalam penyelesaiannya. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran, faktor keluarga, sosial budaya masyarakat dan lemahnya pemahaman regulasi oleh masyarakat. Selain itu, dalam proses penanganan juga memiliki hambatan yang dihadapi dapat berpengaruh pada kinerja pihak pelaksana. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penanganan, Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas

Page 319 of 319 | Total Record : 3190

 315   316   317   318   319 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue