cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 253   254   255   256   257 
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMESANAN BAHAN BANGUNAN PADA TOKO CAHAYA LAMBOY DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181194, GUSTI MURI IRFAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTResearch on "Legal Analysis of the Implementation of Building Materials Orders at Cahaya Lamboy Store in Pontianak City", aims to find out and explain the implementation of building materials orders at Cahaya Lamboy Store in Pontianak City. To find out and explain the factors causing the implementation of building materials orders at Cahaya Lamboy Store in Pontianak City not to be implemented according to the agreement. To reveal efforts that can be made by the parties in implementing building materials orders at Cahaya Lamboy Store in Pontianak City so that they are implemented as expected.This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of building material orders at the Cahaya Lamboy Store in Pontianak City has not been fully implemented properly by the parties in accordance with the agreement because there are still problems where some consumers have not paid for the orders that have been given and the provider also often delays in implementing orders requested by consumers, this of course will result in poor relations between the two parties. That the factors causing the implementation of building material orders at the Cahaya Lamboy Store in Pontianak City not to be implemented according to the agreement are due to factors from within and from within each party Where each party has reasons for not implementing building material orders properly, the causal factors include unfavorable weather and the lack of availability of ordered building materials and financial problems so that consumers have not been able to fulfill their obligations for ordering building materials that have been given by business actors. That the efforts that can be made by the parties in implementing building material orders at the Cahaya Lamboy Store in Pontianak City so that they are implemented as expected are by conducting negotiations and deliberations between the parties through deliberation and consensus so that the best solution is found for the parties so that good relations can be maintained.  Keywords: Implementation, Ordering, Building Materials    ABSTRAK  Penelitian tentang "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemesanan Bahan Bangunan Pada Toko Cahaya Lamboy Di Kota Pontianak", bertujuan Untuk mengetahui serta memaparkan pelaksanaan pemesanan bahan bangunan pada Toko Cahaya Lamboy di Kota Pontianak. Untuk mengetahui serta memaparkan faktor penyebab pelaksanaan pemesanan bahan bangunan pada Toko Cahaya Lamboy di Kota Pontianak belum terlaksana sesuai perjanjian. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam pelaksanaan pemesanan bahan bangunan pada Toko Cahaya Lamboy di Kota Pontianak agar terlaksana sebagaimana yang diharapkanPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pemesanan bahan bangunan pada Toko Cahaya Lamboy di Kota Pontianak belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan karena masih ditemukan persoalan Dimana pihak konsumen ada yang belum membayar pesanan yang telah diberikan serta pihak penyedia juga sering melakukan keterlambatan dalam pelaksanan pemesanan yang diminta oleh konsumen, hal ini tentu saja akan berakibat kurang baiknya hubungan antara kedua belah pihak. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan pemesanan bahan bangunan pada Toko Cahaya Lamboy di Kota Pontianak belum terlaksana sesuai perjanjian adalah disebabkan karena adanya faktor dari dalam maupun dari dalam masing-masing pihak Dimana masing-masing pihak memiliki alasan atas tidak terlaksananya pemesanan bahan bangunan dengan baik, faktor penyebab antara lain cuaca yang kursng mendukung serta kurang tersedianya bahan bangunan yang dipesan serta adanya persoalan keuangan sehingga konsumen belum dapat memenuhi kewajiban atas pemesanan bahan bangunan yang telah diberikan oleh pelaku usaha. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam pelaksanaan pemesanan bahan bangunan pada Toko Cahaya Lamboy di Kota Pontianak agar terlaksana sebagaimana yang diharapkan adalah dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara para pihak secara musyawarah dan mufakat sehingga ditemukan solusi terbaik bagi para pihak agar hubungan baik tetap dapat terjalin.    Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemesanan, Bahan Bangunan
PELINDUNGAN BENDA BUDAYA DI PALESTINA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT THE HAGUE CONVENTION 1954 FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT NIM. A1011211250, ANANDYA RAMADHANA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn the conflict between Palestine and Israel that continues to this day, Israel has attacked the occupied territories in Palestine and carried out deliberate cultural destruction of cultural buildings including archaeological sites, places of worship, and historical buildings in Palestine.The type of research used is normative research. This research will discuss the role of International Humanitarian Law and the legal instruments therein, for example the 1954 Hague Convention and its Additional Protocols in terms of dealing with what form of legal protection and accountability Israel takes for intentionally destroying cultural property in Palestine. The form of this research is prescriptive which is intended to obtain suggestions on what should be done to overcome certain problems. The 1954 Hague Convention and its Second Protocol of 1999 regulate the definition of general, special, and enhanced protection, and regulate 4 forms of respect for cultural property that must be adhered to by war participants because it is the responsibility of the state to respect the principles of IHL. Responsibility for the party committing the violation is regulated in accordance with national law. However, this is also a weakness in holding the party committing the violation accountable, because there is no uniformity regulated by all countries. Therefore, the 1954 Hague Convention should provide a special standard for countries in determining what form of accountability is for parties who intentionally damage cultural property, because the form of accountability of the parties regulated in the 1954 Hague Convention is still too general. Then, each country also needs to regulate its national laws regarding the protection of cultural property during armed conflict, which includes what form of accountability will be imposed on parties who violate them.  Keywords: Cultural Property; Palestine; 1954 Hague Convention  AbstrakPada konflik antara Palestina dan Israel yang terus terjadi hingga saat ini, Israel telah menyerang wilayah pendudukan di Palestina dan melakukan pengrusakan budaya yang dilakukan secara sengaja terhadap bangunan budaya termasuk situs arkeologi, tempat ibadah, dan bangunan bersejarah yang ada di Palestina. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian ini akan membahas mengenai perаn Hukum Humaniter Internasional dan instrumen hukum di dalamnya, contohnya Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Tambahannya dаlаm hal menangani seperti apa bentuk pelindungan hukum dan pertanggungjawaban Israel yang melakukan pengrusakan benda budaya secara sengaja di Palestina. Bentuk dari penelitian ini adalah preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Keduanya tahun 1999 mengatur mengenai definisi pelindungan yang bersifat umum, bersifat khusus, dan pelindungan yang ditingkatkan, serta mengatur mengenai 4 bentuk penghormаtаn terhаdаp bendа budаyа yаng hаrus dipаtuhi oleh pesertа perаng karena merupakan tanggung jawab negara dalam menghormati prinsip prinsip HHI. Tanggung jawab terhadap pihak yang melakukan pelanggaran diatur sesuai dengan hukum nasional. Akan tetapi, hal ini juga menjadi kelemahan untuk meminta pertanggungjawaban pada pihak yang melakukan pelanggaran, karena tidak ada keseragaman yang di atur oleh seluruh negara. Oleh karena itu, sebaiknya Konvensi Den Haag 1954 memberikan standar khusus bagi negara dalam menentukan seperti apa bentuk pertanggungjawaban bagi pihak yang melakukan pengrusakan benda budaya secara disengaja, karena bentuk pertanggungjawaban pihak yang diatur dalam Konvensi Den Haag 1954 masih terlalu umum. Lalu, masing masing negara juga perlu mengatur hukum nasionalnya mengenai pelindungan benda budaya pada saat terjadinya konflik bersenjata yang menyertakan seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan bagi pihak yang melanggarnya.  Kata Kunci: Benda Budaya; Palestina; Konvensi Den Haag 1954
ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI TIKET KONSER SECARA ONLINE MELALUI PERANTARA TIDAK RESMI NIM. A1011211299, DELA ANANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah mengubah transaksi, termasuk pembelian tiket konser online melalui situs web, aplikasi, atau media sosial. E-commerce di Indonesia berkembang pesat, namun penipuan calo di media sosial masih terjadi, mencerminkan kesenjangan antara praktik dan regulasi UU ITE. Penelitian ini menganalisis jual beli tiket konser online menurut undang-undang dan tanggung jawab penjual terhadap kerugian konsumen.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan wawancara korban penipuan dan analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada KUHPerdata dan UU ITE No. 11 Tahun 2008 serta perubahan pada UU No. 1 Tahun 2024 untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan hak ganti rugi kepada korban penipuan, dan penjual yang terlibat penipuan wajib mengganti kerugian konsumen.Hasil penelitian menunjukkan banyak pelaku usaha belum mematuhi UU ITE, terutama dalam transaksi berisiko tinggi. Pembelian tiket konser dilakukan secara online, yang melibatkan beberapa tahap, mulai dari pencarian informasi hingga pembayaran dan penerimaan e-ticket. Transaksi ini berisiko tinggi, seperti diatur dalam Pasal 17 Ayat (2a )UU No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE, yang meningkatkan kemungkinan penipuan. Pasal 1365 KUHPerdata memberi hak ganti rugi kepada korban, sementara UU ITE menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di media elektronik.Kata kunci: Transaksi Elektronik, Jual Beli Tiket Konser Online, Penerapan UU ITEABSTRACTThe development of information technology has transformed transactions, including the purchase of concert tickets online through websites, apps, or social media. E-commerce in Indonesia is growing rapidly, but scams by brokers on social media still occur, reflecting a gap between practice and the regulations in the ITE Law. This study analyzes online concert ticket transactions under the law and the seller's responsibility for consumer losses.This study uses an empirical juridical method with interviews of scam victims and an analysis of regulations. It focuses on the Civil Code and the ITE Law No. 11 of 2008, along with amendments in Law No. 1 of 2024, to identify gaps between regulation and practice. Article 1365 of the Civil Code grants the right to compensation for scam victims, and sellers involved in scams are obligated to compensate consumer losses.The study"™s results show that many business operators do not fully comply with the ITE Law, especially in high-risk transactions. Concert ticket purchases are made online, involving several stages, from information search to payment and receiving an e-ticket. This transaction is high-risk, as stated in Article 17 Paragraph (2a) of Law No. 1 of 2024 on ITE, increasing the likelihood of scams. Article 1365 of the Civil Code grants compensation rights to victims, while the ITE Law imposes criminal sanctions on perpetrators of electronic crimes.  Keywords: Electronic Transactions, Online Concert Ticket Sales, Implementation of The ITE Law
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA NON APARATUR SIPIL NEGARA NIM. A1012211193, RINI SUMARNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSkripsi ini mengangkat tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara. Secara umum, tenaga kerja non atenaga kerja non aparatur sipil negara (ASN) ialah pegawai yang tidak atau belum dinyatakan resmi menjadi pegawai tetap atau pegawai yang menerima honorarium bukan menerima gaji setiap bulannya. Pada prinsipnya pengangkatan non aparatur sipil negara (ASN) bertujuan untuk membantu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun saat ini adanya ketidakadilan dalam dunia kerja bagi tenaga kerja non aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Hal tersebut diindikasikan dengan kehidupan tenaga honorer yang sangat jauh dari katasejahtera. Pembanding lain yang lebih relevan adalah tenaga kerja non ASN dan tenaga ASN yang memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang relatif sama menunjukan perbedaan pendapatan (gaji) yang tidak seimbang.Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apakah Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara Telah Mendapatkan Perlindungan Hukum?. Adapun tujuan penulisan adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai keberadaan dan kedudukan tenaga kerja non aparatur sipil negara dan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja non aparatur sipil negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil dari penelitian tersebut adalah Perlindungan terhadap hak hak dasar tenaga kerja non aparatur sipil negara yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur secara khusus tentang manajemen PPPK. Kedudukan Tenaga kerja non aparatur sipil negara dalam struktur sumber daya manusia aparatur mendapat penegasan kembali setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Akibat hukum atas kewajiban yang telah dilakukan oleh tenaga kerja non aparatur sipil negara tentunya secara hukum dapat menerima kebenarannya, akibatnya pegawai nonaparatur sipil negara tersebut harus mendapatkan haknya yang dianggarkan melalui anggaran belanja negara baik pemerintahan di pusat maupun pada pemerintahan di daerah dari pekerjaannya yang telah mereka kerjakan, tidak mungkin instansi pemerintahan masih menyediakan pegawai nonaparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, namun disisi lain mereka sebagai pegawai tidak diberikan haknya yang sah menurut hukum.  Kata Kunci : Analisis Hukum, Perlindungan, Tenaga Kerja  ABSTRACTThis thesis discusses the Analysis of Legal Protection for Non-Civil Servant Workers. In general, non-civil servant workers (ASN) are employees who are not or have not been officially declared as permanent employees or employees who receive honorariums instead of receiving monthly salaries. In principle, the appointment of non-civil servants (ASN) aims to assist the performance of the State Civil Apparatus (ASN) to carry out service functions to the community. However, currently there is injustice in the world of work for non-civil servant workers or honorary workers. This is indicated by the life of honorary workers who are very far from prosperous. Another more relevant comparison is that non- ASN workers and ASN workers who have relatively the same responsibilities and workloads show an unbalanced difference in income (salary).The formulation of the problem in this thesis is Have Non-Civil Servant Workers Received Legal Protection? The purpose of writing is to obtain data and information regarding the existence and position of non-civil servant workers and to find out about legal protection for non-civil servant workers. The method used in this study is the normative method. Normative legal research is legal research on secondary data in the form of library research which is carried out by examining library materials in the form of primary, secondary, and tertiary data, with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they are at the time this research was conducted. The results of the study are Protection of the basic rights of non-civil servant workers contained in Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management which is a derivative of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (ASN) which specifically regulates PPPK management. The position of non-civil servant workers in the structure of human resources for the apparatus was reaffirmed after the issuance of Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management. The legal consequences of the obligations that have been carried out by non-civil servant workers can certainly be legally accepted as true, as a result, these non-civil servant employees must receive their rights which are budgeted through the state budget, both in the central government and in the regional government from the work they have done, it is impossible for government agencies to still provide non-civil servant employees in providing public services to the community, but onthe other hand they as employees are not given their legal rights.  Keywords: Legal Analysis, Protection, Labor  
LARANGAN PERKAWINAN ANTARA SEPUPU SEJAJAR DI MASYARAKAT ADAT DAYAK KENINJAL DESA BINA JAYA KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI NIM. A1011201004, STEPANUS JERRY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTARCTPROHIBITION OF MARRIAGES BETWEEN EQUAL COUSINS IN DAYAK KENINJAL INDIGENOUS COMMUNITY OF BINA JAYA VILLAGE TANAH PINOH DISTRICT MELAWI REGENCY  Marriage customs are an important event in the lives of the Dayak Keninjal indigenous people. Marriage is a holy and sacred thing to establish a life-long relationship until death do us part, so there are customary prohibitions when carrying out a marriage which can be seen in the family tree. The prohibition on marriage between equal cousins is a marriage that is related by blood, this is considered taboo or malicious because it does not respect the ancestors and hurts the hearts of indigenous people. Marriage customs in Bina Jaya Village, Tanah Pinoh District, Melawi Regency have been passed down from generation to generation. As time went by, the Dayak Keninjal Traditional Marriage experienced a shift in the regulations related to the Prohibition of Married Cousins. One of them is the customary fine, the amount of which has been determined and can be reduced depending on the agreement. Then several objects that are requirements for marriage, such as knives, jugs, cloth, can be replaced with money according to the value of the objects that are conditions for marriage.  In this research the author formulates the problem of "What are the legal consequences if a marriage occurs between equal cousins in the Dayak Keninjal Indigenous Community in Bina Jaya Village, Tanah Pinoh District, Melawi Regency?" This research aims to obtain data and information about the prohibition of marriages between equal cousins in the Dayak Keninjal Indigenous Community, Bina Jaya Village, Tanah Pinoh District, Melawi Regency, to reveal the factors that cause marriages between equal cousins in the Dayak Keninjal indigenous community, to reveal the legal consequences if a marriage occurs. between equal cousins in the Dayak Keninjal indigenous community and to reveal the efforts of traditional elders in prohibiting the practice of marriage between equal cousins in the Dayak Keninjal indigenous community, Bina Jaya Village, Tanah Pinoh District, Melawi Regency. This research uses empirical legal research methods, namely by describing the conditions at the time of the research and analyzing them to draw conclusions. The nature of this research is descriptive. The data analysis used for research is qualitative data analysis.  Based on the research results, it can be concluded that the implementation of sanctions against marriages of equal cousins in Bina Jaya Village, Tanah Pinoh District, Melawi Regency will be subject to sanctions against couples who carry out the Prohibition of Marriages of Equal Cousins. Factors that cause first-cousin marriages are mutual love, lack of education, economics and relationships outside of marriage. The legal consequences for couples who marry equal cousins are subject to Cabuh customary sanctions, namely in the form of customary fines that have been determined by customary functionaries. Efforts made by functionaries to prohibit the practice of marriage between equal cousins in the Dayak Keninjal Indigenous Community, Bina Jaya Village, Tanah Pinoh District, Melawi Regency by providing education to the community, especially the younger generation.  Keywords: Prohibition, Customary Sanctions, Parallel CousinsABSTRAKLARANGAN PERKAWINAN ANTARA SEPUPU SEJAJAR DI MASYARAKAT ADAT DAYAK KENINJAL DESA BINA JAYA KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI    Adat Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan masyarakat adat Dayak Keninjal. Perkawinan hal yang suci dan sakral untuk menjalin hubungan sehidup semati sampai maut memisahkan sehingga ada larangan larangan adat ketika akan melaksanakan perkawinan yang dilihat dalam silsilah keluarga. Larangan perkawinan sepupu sejajar merupakan perkawinan yang masih satu ikatan darah hal ini dianggap tabu atau  mali  karena tidak menghormati leluhur nenek moyang dan mencederai hati masyarakat adat. Adat perkawinan di Desa Bina Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi di wariskan secara turun menurun. Seiring berjalannya waktu, Perkawinan Adat Dayak Keninjal mengalami pergeseran yang mengatur terkait Larangan Perkawinan Sepupu Sejajar. Salah satunya adalah denda adat yang telah di tentunkan jumlahnya bisa dikurangi tergantung kesepakatan. Kemudian beberapa benda yang menjadi persyaratan dalam perkawinan seperti pisau, kendi, kain dapat diganti dengan uang sesuai dengan nilai benda yang menjadi syarat perkawinan.  Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah tentang "Bagaimana Akibat Hukum Apabila Terjadi Perkawinan Antara Sepupu Sejajar Di Masyarakat Adat Dayak Keninjal Di Desa Bina Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi?" Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang larangan Perkawinan Antara Sepupu Sejajar Di Masyarakat Adat Dayak Keninjal Desa Bina Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya Perkawinan antara sepupu sejajar pada masyarakat adat Dayak Keninjal, untuk mengungkapkan akibat hukum apabila terjadi Perkawinan antara sepupu sejajar pada masyarakat adat Dayak Keninjal dan untuk mengungkapkan upaya dari tetua adat dalam melarang praktek perkawinan antara sepupu sejajar di masyarakat adat Dayak Keninjal Desa Bina Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi terhadap perkawinan sepupu sejajar di Desa Bina Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi akan dikenakan sanksi kepada pasangan yang melakukan Larangan Perkawinan Sepupu Sejajar. Faktor penyebab terjadinya perkawinan sepupu sejajar adalah faktor saling cinta, kurangnya Pendidikan dan edukasi, ekonomi dan hubungan di luar pernikahan. Akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan sepupu sejajar dikenakan sanksi adat  Cabuh  yaitu berupa denda adat yang sudah ditentukan oleh fungsionaris adat. Upaya yang dilakukan Fungsionaris dalam melarang praktek Perkawinan Antara Sepupu Sejajar Di Masyarakat Adat Dayak Keninjal Desa Bina Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama generasi muda.      Kata Kunci : Larangan, Sanksi Adat, Sepupu Sejajar
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 100 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2015 (STUDI DI DESA THANG RAYA KECAMATAN BEDUAI KABUPATEN SANGGAU) NIM. A1011201074, PUTRI MEI NANDA SINAMBELA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstact    This thesis discusses the implementation of the functions of the Village Consultative Body based on the provisions of Article 100 of Sanggau Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 (Study in Thang Raya Village, Beduai District, Sanggau Regency). In Sanggau Regency, the implementation of BPD functions is regulated in Article 100 of Sanggau Regency Regional Regulation Number 4 of 2015. Sanggau Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 regulates how the Village Consultative Body (BPD) functions to carry out its duties to receive and convey community aspirations. The function of the Village Consultative Body in Thang Raya Village, Beduai District, Sanggau Regency has not been implemented as mandated in article 100 of the Sanggau Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning Village Government. In the context of community aspirations, Article 100 emphasizes that the BPD has the responsibility to actively collect various aspirations, needs and input from village communities. Empirical legal research or empirical juridical legal research is a type of legal research methodology used in this research and is carried out by examining situations that actually occur in the midst of people's lives, namely by looking for facts related to the problems in a research using qualitative analysis. Qualitative research is research that produces descriptive data regarding the spoken and written words of the people being studied. In accommodating future community aspirations, the BPD must continue to be an inclusive and effective forum for realizing wider community participation in the decision-making process at the village level.  Keywords: Village Consultative Body, Community Aspirations, Implementation and Function. AbstrakSkripsi ini membahas tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaran Desa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 (Studi di Desa Thang Raya, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau). Di Kabupaten Sanggau, implementasi fungsi BPD diatur dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 mengatur bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan tugasnya untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Thang Raya Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau belum terlaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 100 peraturan daerah kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan Desa. Dalam konteks aspirasi masyarakat, Pasal 100 menegaskan bahwa BPD memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menghimpun berbagai aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat desa. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini serta dilakukan dengan cara mengkaji keadaan yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian menggunakann analasis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang yang diteliti. Dalam meenampung aspirasi masyarakat kedepannya adalah agar BPD terus menjadi wadah yang inklusif dan efektif untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan ditingkat Desa.  Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Fungsi.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 73/Pdt.G/2024/PN Ptk NIM. A1012211099, PUTRI WELI YULIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe judicial process plays an important role in resolving disputes and ensuring justice in society. This research focuses on the juridical analysis of the judge's legal considerations in Decision Number 73/Pdt.G/2024/PN Ptk related to a breach of contract dispute in the business relationship between Wahana Duta Jaya Rucika Ltd. and Ariesta Sukses Makmur Ltd. (Defendant I) and Mr. Aziz Muslim (Defendant II). This study aims to analyze the basis of the judge's legal considerations and identify the legal consequences for the parties involved. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a case approach. The data used includes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed through systematic interpretation. The results of this research show that the judge's legal considerations were correct, based on the principle of Pacta Sunt Servanda and Article 1338 of the Civil Code. The judge considered that the Plaintiff had provided strong evidence of Defendant I's breach of contract, and the rejection of the claim for interest and penalties indicated that the judge adhered to the agreement terms. The legal consequence for the Plaintiff is the right to demand payment settlement through execution, while Defendant I is obliged to settle the outstanding debt and bear the litigation costs, while Defendant II is not personally liable, so the legal obligation is fully on Defendant I.Keywords: Breach of Contract, Judge's Legal Considerations, Legal Certainty  Abstrak  Proses peradilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Ptk yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam hubungan dagang antara PT. Wahana Duta Jaya Rucika dan PT. Ariesta Sukses Makmur (Tergugat I) serta Tn. Aziz Muslim (Tergugat II). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dan mengidentifikasi akibat hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis melalui penafsiran sistematis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim sudah tepat, berdasarkan prinsip Pacta Sunt Servanda dan Pasal 1338 KUHPerdata. Hakim menilai Penggugat telah memberikan bukti kuat terkait tindakan wanprestasi Tergugat I, penolakan tuntutan bunga dan denda menunjukkan hakim berpegang pada kesepakatan dalam perjanjian. Akibat hukum bagi Penggugat adalah hak untuk menuntut pelunasan pembayaran melalui eksekusi, sementara Tergugat I wajib melunasi hutang sisa pembayaran dan menanggung biaya perkara, sedangkan tergugat IItidak dibebani tanggung jawab pribadi, sehingga kewajiban hukum sepenuhnya ada pada Tergugat IKata Kunci: Wanprestasi, Pertimbangan Hukum Hakim, Kepastian Hukum.
PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA DIREKTORAT RESKRIMUM POLDA KALBAR DENGAN BPN KUBU RAYA TERKAIT KASUS PERTANAHAN BERDASARKAN PEDOMAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN ATR/BPN DENGAN KEPOLISIAN NEGARA RI NOMOR:26/SKB -900/VI/2017 TENTANG KERJASAMA DIBIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG NIM. A1012201117, AYU WIDIYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The importance of coordination with the Kubu Raya Regency Land Office is related to the Land Registration process as the starting point for the issuance of Certificates containing Juridical data and Physical data in the form of Warkahs and Land Books from the first registration process to the Data Maintenance registration process because it is in accordance with the authority of the National Land Agency Where every land registration that ends with the issuance of a Certificate at the request of a person or other legal entity is stored in the general register at the National Land Agency as a form of orderly administration in line with the objectives of land registration contained in Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration .Method The approach in this research uses an empirical juridical approach. Soerjono Soekanto mentions an empirical legal approach as a social, cultural or design reality, because in this research primary data obtained from the field is used.Based on the discussion presented above, it can be concluded that the efforts to eradicate the land mafia were carried out by the Director. Criminal Investigation of the West Kalimantan Regional Police with the Kubu Raya Regency National Land Agency as follows 1. The occurrence of criminal acts in the Land Sector involved many parties, both Law Enforcement Officials and the Ministry of ART/BPN as well as other related Ministries, both directly and indirectly.   The mode of criminal acts of the land mafia in carrying out its crimes uses various methods, including those carried out by the land mafia are as follows: 1) Falsifying Declarations on Land objects in the form of girik/petruk; certificate, AJB, PPJB; Certificate of Inheritance Deed, Inheritance Statement, Forgery of Signature. 2). Creating new data by searching for data related to the victim's data or data in other places postulated to be in the victim's place. 3) carry out transactions with new data, namely by making transactions with one of the heirs, 4) contest land ownership in court and cooperate with the court, 5) Fictitious buying and sellingKeywords: Land, Cooperation, Agrarian    Abstrak  Pentingnya Koordinasi Dengan Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Adalah Terkait dengan proses Pendaftaran Tanah sebagai titik awal terbitna Sertifikat yang memuat data Yuridis dan data Fisik berupa Warkah dan Buku Tanah drai proses pendaftran pertama kali sampai pada proses pendaftaran Pemeliharaan Data   karena sesuai dengan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dimana setiap pendaftran tanah yang di akhiri dengan terbitnya Sertifikat atas permohonan seseorang atau badan hukum lain tersimpan didalam daftar umum pada Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk tertib administrasi tertip Administrasi sejalan dengan Tujuan pendaftaran Tanah yang di muat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftran Tanah.Metode Pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis empiris Soerjono Soekanto menyebutkan pendektan empiris   hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau desain , karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.Berdasarkan pembahasan yang terlah di kemukakan di atas dapat di Tarik Kesimpulan bahwasannya penenganan pemberatasan mafia tanah yang di lakukan Oleh Dir. Reskrim Polda Kalbar Dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya Sebagai Berikut 1. Terjadinya tindak Pidana Bidang Pertanahan melibatkan banyak pihak baik Aaparat   Penegak Hukum dan Kementerian ART/BPN serta juga pihak Kementerian   lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.   Modus tindak pidana mafia tanah dalam melakukan kejahatannya mengunakan berbagai macam cara dilakukannya diantaranya yang dilakukan oleh mafia tanah adalah sebagai berikut 1) Memalsukan Dekomen Terhadap objek Tanah Berbentuk girik/petruk; sertifikat, AJB,PPJB; Sertifikan Akta Waris, Keterangan waris, Pemalsuan Tanda Tangan. 2). Membuat Data Baru dengan cara mencari data Yang berhubungan dengan data korban atau Data ditempat lain Didalilkan di tempat korban. 3) melakukan transaksi dengan Data baru yaitu   dengan cara membuat transaksi dengan salah satu ahli waris, 4) menggugat kepemilikan tanah di Pengadilan Dan bekerja sama dengan pihak pengadilan, 5) Jual beli FiktifKata Kunci : Pertanahan, Kerjasama, Agraria
TANGGUNG JAWAB PEMILIK KOS TERHADAP KEHILANGAN BARANG PENYEWA DI SEPAKAT DUA KOTA PONTIANAK NIM. A1011211157, RESKI MONANDAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The owner of the boarding house as the business actor of the lodging house is obliged to maintain the environment of his place of business so that the tenants feel safe and comfortable, but in reality there are still some boarding houses whose security is not adequate so that there is a loss of tenant goods, and if there is a loss of tenant goods, the owner of the boarding house as the manager of the lodging house is charged with the responsibility to compensate for the loss because the tenant's goods are forced entrusted goods as stated in article 1709 and the owner of the boarding house is obliged to compensate for the loss of tenant goods as stated in article 1710 of the Civil Code. Based on the results of the author's research, the boarding house owner has not been responsible for compensating for the loss of the tenant's goods, the factor that causes the boarding house owner to not be responsible for compensating for the loss is because the boarding house owner does not know the provisions of article 1709 and article 1710 of the Civil Code so that they feel that the tenant's goods are not the responsibility of the boarding house owner and the legal consequences for the boarding house owner are that there is no result because the tenants have never made any legal efforts including claiming compensation against the boarding house owner.  Keywords: Landlord; Tenant; Goods; Lodging HouseAbstrak  Pemilik kos sebagai pelaku usaha rumah penginapan wajib menjaga lingkungan tempat usahanya agar para penyewa merasa aman dan nyaman, namun pada kenyataannya masih dijumpai beberapa kos yang keamanannya belum memadai sehingga terjadi kehilangan barang penyewa, dan jika terjadi kehilangan barang penyewa maka pemilik kos selaku pengelola rumah penginapan dibebankan tanggung jawab mengganti kerugian karena barang penyewa merupakan barang titipan terpaksa hal tersebut tertuang di dalam pasal 1709 dan pemilik kos wajib mengganti kerugian terhadap barang penyewa yang hilang hal tersebut tertuang di dalam pasal 1710 KUH Perdata. Berdasarkan hasil penelitian penulis pemilik kos belum bertanggung jawab mengganti kerugian terhadap kehilangan barang penyewa, faktor yang menyebabkan pemilik kos belum bertanggung jawab mengganti kerugian karena pemilik kos tidak mengetahui ketentuan pasal 1709 dan pasal 1710 KUH Perdata sehingga mereka merasa barang penyewa bukan tanggung jawab pemilik kos dan akibat hukum bagi pemilik kos adalah tidak berakibat apapun karena para penyewa belum pernah melakukan upaya hukum apapun termasuk menuntut ganti rugi terhadap pemilik kos.  Kata Kunci: Pemilik, Penyewa, Barang, Rumah Penginapan
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR RETAIL ATAS SUSPENSI SAHAM (PT. WIJAYA KARYA) DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN EFEK PADA BURSA EFEK INDONESIA NIM. A1011211289, FIRYA MAULIDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  In recent years, public interest in investing in the capital market has grown rapidly due to easy access and available information, transaction speed, and low transaction costs. However, behind the potential profits offered, investments in the capital market also contain various risks that need to be understood and anticipated by investors. This research aims to examine the implementation of legal protection for retail investors in the execution of securities trading on the Indonesia Stock Exchange in the context of stock suspension, and analyze challenges and efforts that can be made to protect retail investors in the case of stock suspension of PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.This research uses a normative juridical research type with a case study approach. The purpose of this research is to analyze legal protection for retail investors focusing on the stock suspension phenomenon of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. As a normative legal research, this method aims to examine the implementation of legal protection for investors by collecting written materials from various secondary data sources, and field data by involving interviews with the Indonesia Stock Exchange Representative of West Kalimantan. The descriptive nature of this research aims to provide detailed explanations in raising issues related to stock suspension phenomena that cannot be measured numerically.The results of this research are expected to contribute to the development of legal protection for retail investors in capital market investments, and provide solutions for stock suspension issues that can serve as a learning experience for prospective investors as well as issuers or companies experiencing stock suspension by the Indonesia Stock Exchange.Keywords: Legal Protection, Retail Investors, Stock Suspension, PT Wijaya Karya, Indonesia Stock Exchange    ABSTRAK  Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal meningkat pesat seiring dengan mudahnya akses dan informasi yang tersedia, kecepatan transaksi, dan rendahnya biaya transaksi yang ditawarkan. Namun, dibalik potensi keuntungan yang ditawarkan, investasi di pasar modal juga mengandung berbagai risiko yang perlu dipahami dan diantisipasi oleh para investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap investor retail dalam pelaksanaan perdagangan efek pada Bursa Efek Indonesia dalam konteks suspensi saham, serta menganalisis tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi investor retail dalam kasus suspensi saham PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor retail dengan fokus pada fenomena suspensi saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sebagai penelitian hukum normatif, metode ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap investor dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber data sekunder, dan data lapangan dengan melibatkan wawancara dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat. Sedangkan sifat deskriptif penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci dalam mengangkat permasalahan terkait fenomena suspensi saham yang tidak bisa diukur dengan angka.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan terhadap investor retail dalam berinvestasi di pasar modal, serta memberikan solusi bagi permasalahan suspensi pada suatu saham perusahaan yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi calon investor yang akan berinvestasi maupun emiten atau perusahaan yang sedang mengalami suspensi sahamnya oleh Bursa efek Indonesia.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investor Retail, Suspensi Saham, PT Wijaya Karya, Bursa Efek Indonesia

Page 255 of 309 | Total Record : 3081

 253   254   255   256   257 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue