cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,296 Documents
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211100, AZZAHRA SYAFA ANJANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study examines law enforcement against distributors of traditional medicines without marketing authorization in Pontianak City. The research is motivated by the widespread circulation of unlicensed traditional medicines containing hazardous chemical substances that fail to meet safety and quality standards. The objectives of this study are to identify the forms of unauthorized traditional medicine distribution over the past five years, analyze the implementation of law enforcement, and review the legal basis applied in enforcement actions. The research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through documentation studies and interviews with officials from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Pontianak City. The results indicate that law enforcement against traditional medicine distributors without authorization in Pontianak City is predominantly limited to administrative sanctions such as written warnings, product confiscation, and destruction. Criminal prosecution is only applied in specific cases involving threats to public health. The main obstacles include limited human resources, inadequate laboratory facilities, the absence of local regulations specifically governing traditional medicine supervision, and low public legal awareness. Keywords: Law enforcement, traditional medicine, marketing authorization, BPOM, Pontianak Abstrak Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat tradisional tanpa izin di Kota Pontianak. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya peredaran obat tradisional tanpa izin yang mengandung bahan kimia berbahaya serta tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk peredaran obat tradisional tanpa izin selama lima tahun terakhir, menganalisis pelaksanaan penegakan hukumnya, serta mengkaji dasar hukum yang digunakan dalam proses penindakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar obat tradisional tanpa izin di Kota Pontianak masih didominasi oleh penerapan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penyitaan, dan pemusnahan produk. Penegakan hukum pidana hanya dilakukan pada kasus tertentu yang membahayakan kesehatan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana laboratorium, belum adanya peraturan daerah khusus, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kata Kunci: Penegakan hukum, obat tradisional, tanpa izin, BPOM, Pontianak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENGALIHAN AKUN PENGEMUDI SHOPEEFOOD RESMI KEPADA PIHAK LAIN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221185, JUL KURNIADY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The phenomenon of transferring official ShopeeFood driver accounts through the practice of borrowing accounts to other parties in Pontianak City causes losses for consumers, such as incomplete orders and services that do not comply with the standards set by the platform, thus potentially violating consumer rights as regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law. This study aims to analyze the form of legal protection for ShopeeFood consumers who are harmed due to the transfer of official driver accounts to other parties, as well as examine consumers' efforts in fighting for their rights as the injured party. The research method used is an empirical legal method with a descriptive analytical approach. Data were obtained through library research and field research using interview techniques with ShopeeFood drivers and consumers in Pontianak City, which were then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for consumers due to the transfer of ShopeeFood driver accounts in Pontianak City has been implemented through the implementation of Shopee's internal regulations, in the form of a Code of Ethics and a Partnership Agreement that expressly prohibits the transfer of driver accounts and stipulates sanctions for such violations. In addition, Shopee provides a complaint and refund mechanism for consumers who are harmed as a form of fulfilling consumer rights. Consumers can advocate for their rights by utilizing Shopee's internal mechanisms, specifically by filing formal complaints and requesting refunds for problematic orders, attaching relevant supporting evidence, through the Shopee Help Center. Keywords: Legal Protection, Consumers, Transfer of Official Driver Accounts Abstrak Fenomena pengalihan akun resmi pengemudi ShopeeFood melalui praktik peminjaman akun kepada pihak lain di Kota Pontianak menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti pesanan yang tidak lengkap serta layanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan platform, sehingga berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ShopeeFood yang dirugikan akibat pengalihan akun pengemudi resmi kepada pihak lain, serta mengkaji upaya konsumen dalam memperjuangkan haknya sebagai pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap pengemudi dan konsumen ShopeeFood di Kota Pontianak, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pengalihan akun pengemudi ShopeeFood di Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui penerapan aturan internal Shopee, berupa Kode Etik dan Perjanjian Kemitraan yang secara tegas melarang pengalihan akun pengemudi serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran tersebut. Selain itu, Shopee menyediakan mekanisme pengaduan dan pengembalian dana bagi konsumen yang dirugikan sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Upaya konsumen dalam memperjuangkan haknya dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme internal Shopee, khususnya melalui pengajuan pengaduan resmi dan permohonan pengembalian dana atas pesanan bermasalah dengan melampirkan bukti pendukung yang relevan melalui Pusat Bantuan Shopee. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pengalihan Akun Driver Resmi
ANALISIS PERJANJIAN BAKU FORMULIR PEMBIAYAAN MOTOR PT. BUSSAN AUTO FINANCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1012221123, ABELLIA DEVI RIANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Standard agreements are a common legal instrument used in modern financing transactions, including motor vehicle financing by multifinance companies. However, the existence of standard agreements often creates an imbalance in the legal standing between business actors and consumers. This study aims to analyze the compliance of the standard agreement in the PT. Bussan Auto Finance (BAF) Motorcycle Financing Form with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, and examines the BAF agreement document as primary legal material. The research results show that, in general, the standard BAF agreement does not contain clauses explicitly prohibited by Article 18 of the Consumer Protection Law, particularly those related to the transfer of responsibility and unilateral proof. However, material imbalances are still found, particularly in clauses regarding relatively high late fees and provisions for guarantee execution that could potentially be interpreted as unilateral power of attorney. Provisions for vehicle repossession must also be in line with the fiduciary guarantee execution mechanism as affirmed by Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021. Furthermore, the research emphasizes the importance of transparent information regarding costs, risks, and the use of consumers' personal data in accordance with consumer protection principles. Overall, PT. Bussan Auto Finance's standard agreement has attempted to fulfill the principle of legal certainty, but still requires improvement to create contractual balance and provide maximum protection for consumers. This research is expected to be a reference in the preparation of standard agreements that comply with positive law and fair financing practices. Keywords: Standard Agreement, Motorcycle Financing, PT. Bussan Auto Finance, Consumer Protection, Exoneration Clause, Fiduciary Guarantee. Abstrak Perjanjian baku merupakan instrumen hukum yang umum digunakan dalam transaksi pembiayaan modern, termasuk dalam pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan multifinance. Namun, keberadaan perjanjian baku sering menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian perjanjian baku pada Formulir Pembiayaan Motor PT. Bussan Auto Finance (BAF) dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah dokumen perjanjian PT. Bussan Auto Finance sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perjanjian baku PT. Bussan Auto Finance tidak memuat klausula yang secara eksplisit dilarang Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait pengalihan tanggung jawab dan pembuktian sepihak. Namun, secara materiil masih ditemukan potensi ketidakseimbangan, terutama dalam klausula mengenai denda keterlambatan yang cukup tinggi dan ketentuan eksekusi jaminan yang berpotensi ditafsirkan sebagai kuasa sepihak. Ketentuan penarikan kendaraan juga harus selaras dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagaimana dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Selain itu, penelitian menegaskan pentingnya transparansi informasi terkait biaya, risiko, dan penggunaan data pribadi konsumen sesuai prinsip perlindungan konsumen. Secara keseluruhan, perjanjian baku BAF telah berupaya memenuhi prinsip kepastian hukum, namun masih memerlukan penyempurnaan untuk menciptakan keseimbangan kontraktual dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan perjanjian baku yang sesuai dengan hukum positif dan praktik pembiayaan yang berkeadilan. Kata Kunci : Perjanjian Baku, Pembiayaan Motor, PT. Bussan Auto Finance, Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Jaminan Fidusia.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENCANTUMAN NAMA AYAH DALAM AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI PASCA PUTUSAN MK No. 46/PUU/VIII/2010 NIM. A1011221304, YUNI SOPIA SINAGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 was a significant milestone in the development of family law in Indonesia, recognizing the existence of a civil relationship between an illegitimate child and their biological father, provided it can be scientifically and legally proven. This decision opened access for illegitimate children to civil rights, including recognition of their identity through the inclusion of the father's name on birth certificates. However, in practice, the implementation of this decision still faces various legal and administrative obstacles, particularly regarding the requirement for a court ruling and civil registration procedures. This article aims to analyze the legal status of including the father's name on birth certificates of illegitimate children following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and examine its legal implications for legal certainty and the protection of children's rights. The research method used is normative legal research with both statutory and conceptual approaches. The results show that although the Constitutional Court decision has normatively recognized civil relationships, in practice, the inclusion of the father's name remains heavily dependent on court rulings and complex administrative mechanisms, potentially creating legal uncertainty and hindering the fulfillment of the child's best interests. Keywords: Children out of wedlock, Inclusion of Father's Name, Birth Certificate, Constitutional Court Decision. Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini membuka akses bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk pengakuan identitas melalui pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Namun, dalam praktiknya, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan administratif, khususnya terkait keharusan adanya penetapan pengadilan dan prosedur pencatatan sipil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengakuan hubungan perdata, dalam praktik pencantuman nama ayah masih sangat bergantung pada penetapan pengadilan dan mekanisme administrasi yang kompleks, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pencantuman Nama Ayah, Akta Kelahiran, Putusan MK.
PERGESERAN ADAT ISTIADAT NAIK RUMAH PADA MASYARAKAT MELAYU DI DESA TELUK KASEH KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS NIM. A1012221018, ANGGA SAPUTRA UTAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The "naik rumah" or "bepapas" custom in the Sambas Malay community is a traditional ceremony performed when building or moving to a new house. This ceremony aims to invoke safety and blessings for the new residence. Bepapas involves rituals such as sprinkling flour on specific parts of the house, such as the pillars or sticks, the sky pillars, the roof tiles, and the doorposts of the veranda or kitchen. The research question is: "What are the factors influencing the shift in the "naik rumah" custom within the Malay community in Teluk Kaseh Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency?" The method used in this study is an empirical one, collecting primary data through interviews and questionnaires. A descriptive approach is used, describing and analyzing the facts or data collected at the time of the research. The results of this study indicate that the "naik rumah" custom in the Malay community in Teluk Kaseh Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency is still practiced, but has undergone a shift. With the development of the times there are several components that are not used in the plain flour carried out in the Naik Rumah tradition such as bertih, several types of leaves that are difficult to find, and the use of copper trays is not required. The factors causing the shift in the naik rumah tradition in the Malay community in Teluk Kaseh Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency are due to the influence of globalization which causes simplification regarding the procedures for implementing the Naik Rumah tradition which is considered more practical, changes in the mindset of the younger generation which causes the Naik Rumah tradition to only be carried out as required, and the lack of Malay traditional leaders. The consequences of not implementing the naik rumah tradition in the Malay community in Teluk Kaseh Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency vary depending on the beliefs of those who carry it out, including bringing disasters, loosening social relations, not getting spiritual protection, the emergence of traditional sanctions and breaking ties with ancestors. The efforts made by the traditional leader to preserve the naik rumah custom within the Malay community in Teluk Kaseh Village, Teluk Keramat District, Sambas Regency include passing it on to his descendants, providing an understanding of the meaning and significance of the Naik Rumah custom, and conducting outreach on the importance of preserving the Naik Rumah custom. Keywords: Shift, Naik Rumah Custom, Malay Community Abstrak Adat istiadat "naik rumah" atau "bepapas" dalam masyarakat Melayu Sambas adalah upacara adat yang dilakukan saat mendirikan atau pindah rumah baru. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan keberkahan pada tempat tinggal yang baru. Bepapas melibatkan ritual seperti tepung tawar pada bagian-bagian tertentu rumah, seperti tiang atau tongkat, tunjuk langit, tulang bumbungan, dan tiang pintu serambi atau dapur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Pergeseran Adat Naik Rumah Dalam Masyarakat Adat Melayu Di Desa Teluk Kaseh, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara dan angket, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pelaksanaan adat naik rumah dalam masyarakat Melayu di Desa Teluk Kaseh, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas masih terlaksana namun mengalami pergeseran. Dengan perkembangan zaman ada beberapa komponen yang tidak digunakan dalam tepung tawar yang dilakukan pada adat Naik Rumah seperti bertih, beberapa jenis daun yang sulit ditemukan, dan tidak diharusnya menggunakan nampan tembaga. Faktor penyebab pergeseran adat naik rumah dalam masyarakat Melayu di Desa Teluk Kaseh, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dikarenakan pengaruh globalisasi yang menyebabkan terjadinya penyederhanaan mengenai tata cara pelaksanaannya adat Naik Rumah yang dianggap lebih praktis, perubahan pola pikir generasi muda yang menyebabkan adat Naik Rumah hanya syarat yang dilaksanakan sekedarnya, serta kurangnya tokoh adat Melayu. Akibat tidak dilaksanakan adat naik rumah dalam masyarakat Melayu di Desa Teluk Kaseh, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas bermacam-macam tergantung kepercayaan yang melaksanakan, diantaranya yaitu mendatangkan bala bencana, merenggangkan hubungan sosial, tidak mendapatkan perlindungan spiritual, munculnya sanksi adat dan terputusnya hubungan dengan leluhur. Upaya yang dilakukan ketua adat dalam melestarikan adat naik rumah dalam masyarakat Melayu di Desa Teluk Kaseh, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas adalah dengan mewarisi kepada anak keturunannya, memberikan pemahaman dan arti dari pelaksanaan adat Naik Rumah, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya melestarikan adat Naik Rumah. Kata Kunci : Pergeseran, Adat Naik Rumah, Masyarakat Melayu
ANALISIS PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP ASAS LEGALITAS LEX CERTA DALAM HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR) NIM. A1011181026, NOPENTUS YUDIE PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang analisis interpretasi hukum terhadap pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap asas legalitas lex certa dan juga lex stricta dengan studi kasusnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. Penelitian di dalam skripsi ini menggunakan metode ilmiah yang bersifat normatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan kasus yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah penyimpangan terhadap asas hukum dalam suatu interpretasi hukum. Dari hasil penelitian ini bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR dalam implementasi pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti melanggar asas hukum dalam metode interpretasinya. Penelitian ini hanya berfokus pada putusan terkait, pasal terkait dan interpretasinya, serta asas-asas yang relevan. Kata Kunci: Asas Hukum, Interpretasi Hukum ABSTRAC This research discusses the analysis of the legal interpretation of article 156a of the Criminal Code regarding the legality principles of lex certa and lex stricta with a case study of the North Jakarta District Court Decision 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. The research is uses descriptive normative scientific methods to describe and explain cases intended to solve the problem of deviations from legal principles in legal interpretation. From the results of this research, the North Jakarta District Court Decision 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR in the implementation of article 156a of the Criminal Code has been proven to have violated legal principles in its interpretation method. This research only focuses on related decisions, related articles and their interpretations, as well as relevant principles. Keywords: Principles, Legal Interpretation
GANTI RUGI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PONTIANAK DALAM HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH NIM. A1011191097, AMALIA AYU RAMADHANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pontianak atas hilangnya dana simpanan nasabah dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya dana simpanan nasabah yang hilang. Penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan data yang didapat melalui wawancara dengan pihak Bank BTN Cabang Pontianak dan Pengacara Credit Union. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya dana simpanan nasabah credit union hilang sebesar Rp15.000.000.000,00 dikarenakan penyalahgunaan wewenang (fraud) yang dilakukan oleh salah satu pegawai Bank BTN Cabang Pontianak. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1367 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Trasnfer Dana, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pihak Bank BTN Cabang Pontianak bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami nasabah akibat tindakan salah satu pegawainya. Faktor penyebab hilangnya dana simpanan nasabah adalah lemahnya pengawasan internal, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang kurang maksimal serta verifikasi transaksi yang tidak optimal. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yaitu gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menandakan betapa pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank agar menjaga kepercayaan masyarakat serta melindungi nasabah dari adanya kerugian finansial akibat fraud. Kata Kunci : Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Hukum ABSTRACT This study aims to determine the legal responsibility of Bank Tabungan Negara (BTN) Pontianak Branch for the loss of customer deposits and the factors that caused the loss of customer deposits. The author uses an empirical legal research approach, which combines a review of laws and regulations with data obtained through interviews with BTN Pontianak Branch and credit union’s lawyer. The results of this study show that the loss of credit union customer deposits amounting to Rp15,000,000,000.00 was due to abuse of authority (fraud) committed by one of the employees of Bank BTN Pontianak Branch. Based on Article 1365 of the Civil Code, Article 1367 of the Civil Code, Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers, and Law -Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), Bank BTN Pontianak Branch is responsible for compensating the losses suffered by customers as a result of the actions of one of its employees. The factors causing the loss of customer deposits were weak internal supervision, suboptimal application of the prudential principle, and suboptimal transaction verification. The legal action that can be taken by customers is a civil lawsuit based on unlawful acts. This study highlights the importance of internal supervision and the application of prudential principles by banks in order to maintain public trust and protect customers from financial losses due to fraud. Keywords: Compensation, Unlawful Acts, Legal Liability
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAHE MENANJAK KABUPATEN KUBU RAYA SEBAGAI PRODUK BERPOTENSI INDIKASI GEOGRAFIS NIM. A1011221012, MAYA ANDINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Geographical Indication is a marker that indicates the origin of a product from a specific region, where the quality, characteristics, and reputation of the product are greatly influenced by the geographical conditions of its region of origin. Jahe Menanjak is one of the potential commodities that can be used as a Geographical Indication product from Kubu Raya Regency. However, to date, this product has not received official recognition in the form of registration as a Geographical Indication. This study aims to analyse and identify the reasons why Menanjak Ginger has not yet been registered as a Geographical Indication of Kubu Raya Regency. This research is empirical legal research based on social facts in society and is descriptive in nature. In this research, the researcher used primary and secondary data. The primary data used was obtained directly from research sources through interviews. The secondary data used was obtained indirectly through a literature study. The data obtained was then analysed qualitatively. The results of the study indicate that the main obstacles in registering Menanjak Ginger as a Geographical Indication include the lack of an MPIG, suboptimal coordination between agencies, minimal socialisation, research constraints, and low public awareness of communal intellectual property rights protection. As a recommendation, it is necessary to establish the MPIG, strengthen coordination and awareness, and increase public understanding to encourage the registration of Menanjak Ginger as a Geographical Indication product of Kubu Raya Regency Keywords: protection; potential; geographical indication; jahe menanjak Abstrak Indikasi Geografis merupakan suatu penanda yang menunjukkan asal suatu produk dari wilayah tertentu, yang mana mutu, ciri khas, serta reputasi produk tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah asalnya. Jahe Menanjak merupakan salah satu komoditas potensial yang dapat dijadikan sebagai produk Indikasi Geografis dari Kabupaten Kubu Raya. Namun hingga saat ini, produk tersebut belum memperoleh pengakuan resmi dalam bentuk pendaftaran sebagai Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui alasan Jahe Menanjak masih belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berdasarkan fakta-fakta sosial di masyarakat dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber penelitian melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui proses studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pendaftaran Indikasi Geografis Jahe Menanjak meliputi belum terbentuknya MPIG, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, minimnya sosialisasi, kendala penelitian, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan HKI komunal. Sebagai saran, perlu dibentuk MPIG, diperkuat koordinasi dan sosialisasi, serta ditingkatkan pemahaman masyarakat untuk mendorong pendaftaran Jahe Menanjak sebagai produk Indikasi Geografis Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci: perlindungan; potensi; indikasi geografis; jahe menanjak
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221170, ANDI KHALISA SULTAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze criminal law enforcement against sellers of cosmetics without distribution permits in Pontianak City. The phenomenon of selling cosmetics without distribution permits is increasing, threatening public health and violating the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2023 on Health, which imposes criminal sanctions for such violations. The research method used is an empirical method with a qualitative approach, including interviews with law enforcement officers and the distribution of public questionnaires. The results show that despite existing regulations, the effectiveness of law enforcement remains low, due to a lack of public outreach, weak coordination between law enforcement officers, and limited supporting facilities. Increasing public awareness of the dangers of illegal cosmetics and enforcing stricter sanctions is expected to reduce the circulation of these goods. This study provides recommendations for increasing synergy between the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), law enforcement officers, and the public in an effort to address this problem. Keywords: Law Enforcement, Cosmetics, Without Distribution Permit. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penjual kosmetik tanpa izin edar di Kota Pontianak. Fenomena penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar semakin meningkat, mengancam kesehatan masyarakat dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif, meliputi wawancara dengan aparat penegak hukum serta penyebaran kuesioner masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, efektivitas penegakan hukum masih rendah, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta terbatasnya fasilitas pendukung. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal dan penegakan sanksi yang lebih tegas diharapkan dapat mengurangi peredaran barang-barang tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah ini. Kata kunci: Penegakan Hukum, Kosmetik, Tanpa Izin Edar.
PELAKSANAAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM. (STUDI USAHA BARBERSHOP DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN) NIM. A1011191249, BAGAS ADI SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The issuance or extension of business permits in Pontianak City is a form of administrative decision, which falls under the domain of public law and administrative law, implemented by the Office of Investment and Integrated One-Stop Services (DPMTSP) of Pontianak City. In practice, not all permit applications are approved due to the relatively complex procedures applied by the DPMTSP during 2020–2021. Rejections generally occurred as a result of incomplete or insufficient application requirements. Based on this issue, the main problem addressed in this study is how the implementation of business permit issuance and the application of sanctions on businesses operating without permits are carried out in accordance with the Regional Regulation of Pontianak City Number 18 of 2002 concerning Licensing for Recreation and Public Entertainment Businesses. This research employs an observational research method combined with direct field surveys in order to collect reliable data, supported by interviews and questionnaires as the main instruments. The study is descriptive in nature, presenting written or oral statements from observed respondents, and drawing conclusions inductively from general observations to specific findings. In practice, the issuance of business permits in Pontianak City, particularly for barbershop businesses, has not been properly implemented. This demonstrates that many business actors still operate without an official business permit. Moreover, these business actors have not been subject to strict sanctions from the Pontianak City Government. Some only hold permission from the local neighborhood authority (RT/RW). This condition reflects the need for greater awareness among business actors as well as educational efforts by the local government, particularly the Pontianak City Government. Keywords : Licensing, Business, Barbershop Abstrak Perihal mengeluarkan izin atau melakukan perpanjangan izin tempat usaha di Kota Pontianak adalah hal yang bersifat putusan (decision), yang mana peristiwa ini masuk ke dalam ranah hukum publik dan hukum administrasi negara yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Pontianak. Dalam praktik permohonan izin tersebut, tidaklah semuanya yang dikabulkan sebab tata cara permohonan yang terbilang rumit oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pontianak tahun 2020 sampai 2021. Terjadinya penolakan dalam hal pengajuan izin pada umumnya diakibatkan oleh persyaratan yang tidak lengkap atau memadai. Berdasarkan dari permasalahan yang penulis jabarkan, maka menentukan pokok masalah utama tentang Bagaimana Pelaksanaan Pemberian izin tempat usaha dan Penerapan Sanksi terhadap usaha yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum. Dalam penulisan ini jika menilik dari jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian observational research dan survey langsung ke lokasi tempat penelitian agar mendapatkan data yang dibuktikan dengan alat pengumpul data berupa wawancara beserta kuesioner. Penelitian ini bersifat deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang–orang yang diamati, lalu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Dalam praktik di lapangan, pemberian izin tempat usaha di Kota Pontianak terkait dengan ijin usaha Pangkas Rambut tidak berlangsung sebagaimana mestinya, hal ini membuktikan jika para pelaku usaha masih banyak yang tidak mengantongi izin tempat usaha. Para pelaku tidak diganjar sanksi yang tegas dari pemerintah Kota Pontianak. Sebagian Dari mereka hanya mempunyai izin dari RT/RW setempat. Maka hal ini butuh kesadaran dari para pelaku usaha dan pemberian edukasi oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Pontianak Kata Kunci : Perizinan, Usaha, Pangkas Rambut

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue