Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 85/Pdt.G/2023/PN Cbn TENTANG HIBAH TANAH TANPA AKTA NOTARIS NIM. A1012211080, DESIVA AMANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe land donation must be carried out with a notarial deed in accordance with Article 1682 of the Civil Code. The main issue in this research addresses the dispute over a verbal land donation between the Plaintiff, Mrs. Taty Kurniaty, and Defendant I, Iwanto Lukman. Although Defendant I verbally promised to donate the land obtained during their marriage with financing from Defendant II, PT Bank Tabungan Negara Cirebon Branch, the donation was invalid because Defendant I did not sign the land certificate. As a result, the Plaintiff filed a lawsuit against Defendant I and II for alleged default.The research method used is normative juridical with a case study approach and an analysis of legal concepts.The research findings show that the judge's consideration in Decision No. 85/Pdt.G/2023/PN Cbn is in accordance with the principles of justice, legal certainty, and the usefulness of law. The judge ruled that the verbal donation of land without a notarial deed does not have sufficient legal force to prove the transfer of land rights, as regulated in Articles 1666 and 1682 of the Civil Code. This decision sets a precedent that a donation without a notarial deed cannot be considered binding, as the transfer of land rights must be executed with a notarial deed to have valid legal force. In this case, Defendant I is not considered to have committed a default because the donation process was not accompanied by a notarial deed, while the Plaintiff failed to prove that the donation was legally valid and could not show a valid default claim.The legal consequences of this decision are that the Plaintiff's lawsuit was rejected, meaning the Plaintiff has no rights over the disputed land and is required to pay court fees. On the other hand, for the Defendant, this decision strengthens their rights as the rightful owner of the land and frees them from the obligation to execute the donation, as there is no valid and sufficient proof. This decision is not binding for the Plaintiff, as the lawsuit was rejected, but is binding for the Defendant, as it reaffirms their position over the disputed land. Keywords: Gift, Land, Default, Notarial Deed. Abstrak Hibah tanah harus dilakukan dengan akta notaris sesuai Pasal 1682 KUH Perdata. Permasalahan utama dalam penelitian ini membahas sengketa hibah tanah secara lisan antara Penggugat, Ny. Taty Kurniaty, dan Tergugat I, Iwanto Lukman. Meski Tergugat I berjanji secara lisan menghibahkan tanah yang diperoleh selama pernikahan dengan fasilitas pembiayaan Tergugat II, PT Bank Tabungan Negara Cabang Cirebon, hibah tersebut batal karena Tergugat I tidak menepati janji untuk menandatangani sertifikat tanah. Akibatnya, Penggugat menggugat Terguggat I dan II atas dugaan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus serta analisis terhadap konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Cbn telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hakim memutuskan bahwa hibah tanah yang dilakukan secara lisan tanpa akta notaris tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk membuktikan peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 dan Pasal 1682 KUHPerdata. Putusan ini menetapkan preseden bahwa hibah tanpa akta notaris tidak dapat dianggap mengikat, karena peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam perkara ini, Tergugat I tidak dianggap melakukan wanprestasi karena proses hibah tidak disertai akta notaris, sementara Penggugat gagal membuktikan bahwa hibah tersebut sah menurut hukum dan tidak mampu menunjukkan adanya klaim wanprestasi yang valid. Akibat hukum dari putusan ini adalah gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang disengketakan dan diwajibkan membayar biaya perkara. Sebaliknya, bagi Tergugat, putusan ini memperkuat haknya sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan membebaskannya dari kewajiban melaksanakan hibah karena tidak ada bukti yang sah dan valid. Putusan ini bersifat tidak mengikat bagi Penggugat, karena gugatan ditolak, namun mengikat bagi Tergugat karena mempertegas kedudukannya atas tanah yang disengketakan. Kata Kunci: Hibah, Tanah, Wanprestasi, Akta Notaris.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA TUKANG GIGI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NIM. A1011211166, VIONA GLADYS SYAFITRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Based on Article 6 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning the Development, Supervision and Licensing of Dentist Work, it states that the work of a dentist is only in the form of making partial and/or complete removable dentures made from heat curing acrylic material that meets health requirements and installing partial and/or complete removable dentures made from heat curing acrylic material without covering the remaining tooth roots. This research aims to analyze the implementation of dental technician work practice rules according to the Laws and Regulations. And aims to determine the obstacles experienced by the Pontianak City Health Office in supervising dental technician service business activities that are not in accordance with the Laws and Regulations.This research uses an empirical legal writing method. This writing uses a descriptive-analytical writing style. Using a legislative approach and a conceptual approach. The data used in this research is empirical data. Data is obtained through interviews, observations, and documentation, as well as conducting a literature study in the form of legislation, books, journals, scientific works by scholars, and literature related to this research. Data analysis in this writing will use qualitative data analysis techniques.The results of this study concluded that one of the standards of dental technician business activities is that dentists are only authorized to install and make removable dentures, and prohibit other medical procedures. However, in its implementation, there are still many dental technician service businesses in Pontianak City that carry out work outside the limits of the authority of laws and regulations. Namely, carrying out the installation of braces, veneers, and other actions that violate the rules. The Health Office has the responsibility to provide guidance, supervision, and licensing for dental technician service business actors. However, in this case, the Pontianak City Health Office has not been able to provide guidance and supervision of dental technician business activities optimally. This is because there are several obstacles. These obstacles include lack of human resources, lack of public awareness, cost constraints, and access to dental technician practices throughout Pontianak City. Keywords: implementation; supervision; dental technician; consume. Abstrak Berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, menyebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aturan praktik pekerjaan tukang gigi menurut Peraturan Perundang-undangan. Serta bertujuan untuk mengetahui kendala yang di alami oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum empiris. Dan penulisan ini menggunakan sifat penulisan deskriptif analitis. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data empiris. Data didapatkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penulisan ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini disumpulkan bahwa salah satu standar kegiatan usaha tukang gigi adalah tukang gigi hanya berwenang melakukan pemasangan dan pembuatan gigi tiruan lepasan, dan melarang tindakan medis lainnya. Akan tetapi pada implementasinya masih banyak ditemukan kegiatan usaha jasa tukang gigi di Kota Pontianak yang melakukan pekerjaan di luar batas kewenangan peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan tindakan pemasangan behel, veneer, dan tindakan lainnya yang menyalahi aturan. Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan berizinan terhadap pelaku usaha jasa tukang gigi. Namun dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tukang gigi secara optimal. Hal ini karena terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut mencakup kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, kendala biaya, dan akses ke tempat praktik tukang gigi di seluruh wilayah Kota Pontianak. Kata Kunci: implementasi; pengawasan; tukang gigi; konsumen.

IMPLEMENTASI PASAL 66 AYAT (1) HURUF B PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DEISEASE 2019 (STUDI DI KANTOR BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PONTIANAK) NIM. A1011201111, AISYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Prevention and control of Covid-19 is any form of effort made by the government, and/or the community to reduce the risks, problems, and overcome the adverse effects of Covid-19 to protect the community, and reduce the number of people infected to death, and to reduce the social impact of Covid-19.The formulation of the problem "How is the effectiveness of the implementation of Article 66 paragraph (1) letter B of West Kalimantan provincial regulation Number 1 of 2023 concerning the adaptation of new habits in the prevention and control of COVID-19 in the West Kalimantan provincial office area?". This study aims to determine the effectiveness of new customs policies in the work environment of the Office of the law Bureau of the Regional Secretariat of West Kalimantan. This study uses empirical legal research methods by describing the circumstances at the time of research and analyzing to draw conclusions. The nature of this research is descriptive. Data analysis used for research is qualitative data analysis.The results of the study obtained, that the level of compliance of civil servants in implementing the adaptation of new habits for the prevention and control of COVID-19 is still not fully optimal. Although there are clear policies and guidelines related to health protocols, implementation in the field shows the existence of various obstacles and challenges. That the factors causing the lack of compliance with the implementation of the policy is still a lack of socialization and education, the old habits and work culture that has been formed previously become a challenge in adapting new habits. Keyword: Covid-19, Adaptations of New Habits, Effectiveness, Implementations. ABSTRAK Pencegahan dan pengendalian Covid-19 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan/atau masayarakat untuk mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Covid-19 untuk melindungi masyarakat, dan menurunkan jumlah orang yang terinfeksi hingga meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial akibat Covid-19.Adapun rumusan masalah "Bagaimana efektivitas pengimplementasian dari pasal 66 ayat (1) huruf B Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah kantor Provinsi Kalimantan Barat?". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan kebiasaan baru di lingkungan kerja Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengammbil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif.Hasil dari penelitian yang didapatkan, bahwa tingkat kepatuhan Pegawai Negeri Sipil dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat kebijakan dan pedoman yang jelas terkait protokol kesehatan, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala dan tantangan. Bahwa faktor penyebab kurangnya kepatuhan pelaksanaan kebijakan adalah masih kurangnya Sosialisasi dan Edukasi, adanya Kebiasaan lama dan Budaya Kerja yang sudah terbentuk sebelumnya menjadi tantangan dalam mengadaptasi kebiasaan baru. Kata Kunci: Covid-19, Adaptasi Kebiasaan Baru, Efektivitas, Implementasi.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN RUMAH SUSUN (STUDI KASUS RUMAH SUSUN HARAPAN JAYA) NIM. A1011181274, OLIVER GILBERT PUTRA PABAYO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Implementation of Apartment Placement Agreement (Case Study of Harapan Jaya Apartment)", aims to find out and explain the implementation of apartment placement agreements, especially Harapan Jaya Apartments. To find out and explain the factors that are obstacles in the implementation of apartment placement agreements in Harapan Jaya Apartments. To find out and explain efforts in resolving the Harapan Jaya apartment placement agreement between the community as residents and the manager.This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the agreement for the placement of flats, especially the Harapan Jaya Flats, has not been implemented as agreed between the developer and the community as residents or consumers so that there are still deficiencies in the implementation of the agreement because there are still violations or actions by the community as residents that are not in accordance with the agreement that has been agreed, including still having arrears in payments and use of the residence that is not in accordance with the agreement. That the factors that are obstacles in the implementation of the agreement for the placement of flats in the Harapan Jaya Flats are due to the lack of legal awareness of the community and the economic need to obtain money so that residents or consumers do not comply with or do not implement the agreement as agreed by both parties, economic difficulties are the cause of residents not paying installments for the purchase or rental of flats, while the use of flats as a place of business is due to the need for basic goods for residents so that there are residents or residents who open businesses in their homes. That the efforts in resolving the Harapan Jaya flat placement agreement between the community as residents and the manager are by giving warnings and reprimands to residents who have not made installment payments and use the flat for business premises, but the efforts made are still by using deliberation by negotiating between the developer and the residents or consumers. Keywords: Agreement, Placement, Flats Abstrak Penelitian tentang "Pelaksanaan Perjanjian Penempatan Rumah Susun (Studi Kasus Rumah Susun Harapan Jaya)", bertujuan Untuk mengetahui serta memaparkan pelaksanaan perjanjian penempatan rumah susun khususnys Rumah Susun Harapan Jaya. Untuk mengetahui serta memaparkan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian penempatan rumah susun di Rumah Susun Harapan Jaya. Untuk mengetahui serta memaparkan upaya dalam penyelesaian perjanjian penempatan rumah susun Harapan jaya antara masyarakat selaku penghuni dengan pengelolaPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian penempatan rumah susun khususnya Rumah Susun Harapan Jaya belum terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan antara pihak pengembang serta masyarakat selaku penghuni atau konsumen sehingga masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan perjanjian karena masih terdapat pelanggaran atau tindakan masyarakat selaku penghuni yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan antara lain masih terdapat penunggakan pembayaran serta pemanfaatan tempat tinggal yang tidak sesuai dengan perjanjian. Bahwa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian penempatan rumah susun di Rumah Susun Harapan Jaya karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya kebutuhan ekonomi untuk memperoleh uang sehingga penghuni atau konsumen tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perjanjiann sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kesulitan ekonomi menjadi penyebab penghuni belum membayar uang cicilan atas pembelian atau penyewaan rumah susun, sedangkan dijadikannya rumah susun sebagai tempat usaha dikarenakan faktor kebutuhan akan adanya barang-barang pokok warga sehingga ada warga atau penghuni yang membuka usaha ditempat tinggal mereka. Bahwa upaya dalam penyelesaian perjanjian penempatan rumah susun harapan jaya antara masyarakat selaku penghuni dengan pengelola adalah dengan memberikan teguran serta peringatan kepada penghuni yang belum melakukan pembayaran cicilan serta menggunakan rumah susun untuk tempat usaha namun upaya yang dilakukan tetap dengan menggunakan jalan musyawarah dengan bernegosiasi antara pengembang dengan pihak penghuni atau konsumen. Kata Kunci : Perjanjian, Penempatan, Rumah Susun

PENJATUHAN PIDANA MAKSIMAL DAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERDAKWA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ( Studi Kasus : Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. ) NIM. A1011201179, SEPTIAN PRAMUDYA SYARAS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTSexual violence, especially in the context of education, has become a major concern, illustrating how sexual harassment behavior has permeated various levels of educational institutions. This phenomenon not only threatens the physical and psychological well-being of victims, but also hinders their opportunity to obtain education safely and optimally.In the case discussed, the crime of sexual violence against female student in Madani Boarding School Bandung took center stage. The Bandung District Court sentenced the perpetrator to life imprisonment, a decision that reflected legal efforts to uphold justice and provide protection to victims in accordance with the Child Protection Law. However, this decision then became controversial when the Bandung High Court decided to impose the death penalty, which was considered to violate the provisions of Article 67 of the Criminal Code which only allows one type of maximum criminal penalty.The discussion in this thesis uses a juridical-normative research method to analyze the legal aspects involved, including a review of primary and secondary legal materials. The results indicate that the handling of cases of sexual violence against children often faces complexities in the proper application of the law, especially in relation to the imposition of additional penalties such as restitution to state institutions. It is suggested that the legal process should consider justice for victims by taking into account the psychological and social impacts experienced, while still complying with existing legal provisions to ensure balanced justice for all parties involved.Keywords : Sentencing, Sexual violence, Restitution ABSTRAKKekerasan seksual, khususnya dalam konteks pendidikan, telah menjadi perhatian utama, menggambarkan bagaimana perilaku pelecehan seksual telah merasuki berbagai tingkatan lembaga pendidikan. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesejahteraan fisik dan psikologis korban, tetapi juga menghalangi kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan dengan aman dan optimal.Pada kasus yang dibahas, tindak pidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Madani Bandung menjadi pusat perhatian. Pengadilan Negeri Bandung menghukum pelaku dengan pidana seumur hidup, sebuah keputusan yang mencerminkan upaya hukum untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, putusan ini kemudian menjadi kontroversial ketika Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati, yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 67 KUHP yang hanya memperbolehkan satu jenis hukuman pidana maksimal.Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang terlibat, termasuk kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali menghadapi kompleksitas dalam penerapan hukum yang tepat, khususnya terkait dengan pengenaan pidana tambahan seperti restitusi kepada lembaga negara. Saran yang diberikan adalah agar proses hukum lebih mempertimbangkan keadilan bagi korban dengan memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang ada untuk memastikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Kata Kuci : Pemidanaan, kekerasan Seksual, Restitusi

PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211103, ELSA MAULI TAUFIK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) is a tax imposed on the acquisition of land and or building rights. BPHTB is a tax that adheres to the payment system self assessment so that in its implementation, it is prone to miscalculation that results in taxpayers overpaying or underpaying taxes that should be owed. The formulation of the problem in this study is how the procedure for returning BPHTB overpayment in Pontianak City and what obstacles are faced by the Pontianak City Bapenda in the implementation of BPHTB overpayment refund. The purpose of the study is to find out the procedure for refunding overpayment of BPHTB for taxpayers in Pontianak City and to find out the obstacles faced by the Pontianak City Bapenda in the implementation of the refund of overpayment of BPHTB.The research method used by the author is juridical-empirical. In this writing, the author uses primary data and secondary data. The author uses interview techniques as a way to obtain primary data, using documentation techniques to browse library materials in the form of Mayor Regulation Number 80 of 2020 concerning Procedures for Returning Overpayment of Regional Taxes and Regional Levies. The interview was conducted with Employees of the Regional Tax and Levy Planning and Development Division of the Pontianak City Regional Revenue Agency and BPHTB Management Field Staff of the Notary Office Budi Prasetiyono, S.H.The results of the analysis of this study are that the Pontianak City Regional Revenue Agency has not implemented the return of the 2024 BPHTB overpayment to Taxpayers due to the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, which was newly enacted in January 2024. However, when viewed from the perspective of legal science, we know the principle of non-retroactivity. The non-retroactive principle states that the law does not apply retroactively, so that the renewal of regulations has no connection with the non-realization of the return of BPHTB overpayment by Pontianak City taxpayers. Keywords: BPHTB Overpayment Refund, Tax, Pontianak City AbstrakBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB merupakan pajak yang menganut sistem pembayaran self assessment sehingga dalam pelaksanaannya rentan terjadi kesalahan perhitungan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak kelebihan atau kurang membayar pajak yang seharusnya terhutang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB di Kota Pontianak serta apa kendala yang dihadapi pihak Bapenda Kota Pontianak dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB. Tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB wajib pajak di Kota Pontianakdan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bapenda Kota Pontianak dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan bayar BPHTB.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis-empiris. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan teknik wawancara sebagai cara memperoleh data primer, menggunakan teknik dokumentasi untuk menelusuri bahan Pustaka berupa Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wawancara dilakukan bersama Pegawai Divisi Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak serta Staff Lapangan Pengurusan BPHTB Kantor Notaris Budi Prasetiyono, S.H. Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak belum melaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB Tahun 2024 kepada Wajib Pajak karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang baru diberlakukan Januari 2024. Namun, apabila dilihat dari perspektif ilmu hukum kita mengenal asas non-retroaktif. Asas non-retroaktif menyatakan bahwa hukum tidak berlaku surut, sehingga adanya pembaharuan regulasi tidak memiliki keterkaitan dengan belum direalisasikannya pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB oleh wajib pajak Kota Pontianak. Kata Kunci: Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB, Pajak, Kota Pontianak

EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN DI KALIMANTAN BARAT NIM. A1012211066, HENDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian tentang "Analisis Efektivitas Penerapan Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Kalimantan Barat", bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan di Kalimantan Barat. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan di Kalimantan Barat.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosiologi hukum (Socio-legal research), sehingga dapat dideskripsikan atau digambarkan mengenai analisis penerapan konsep mediasi penyelesaian sengketa perbankan di Kalimantan Barat, sehingga dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non- doktrinal dan bersifat empirisBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa efisiensi sebagai manfaat utama mediasi, menilai kecepatan dan kesederhanaan proses sebagai alasan utama pemilihan metode ini. Meskipun hanya 20% yang menilai pengurangan biaya dan waktu serta peningkatan kepuasan sebagai manfaat utama, faktor-faktor ini tetap signifikan. Oleh karena itu, dalam merancang dan mempromosikan mediasi, penting untuk menonjolkan efisiensi sambil mempertimbangkan pengurangan biaya, waktu, dan peningkatan kepuasan. Dengan demikian, mediasi dapat dioptimalkan untuk memberikan solusi yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa. Bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Kesiapan dan keterbukaan para pihak untuk berkompromi serta niat baik sangat penting untuk efektivitas mediasi. Mediator yang berpengalaman dan memahami aspek hukum serta bisnis dapat memfasilitasi proses dengan lebih baik. Kepatuhan terhadap prosedur mediasi, komunikasi yang efektif, serta keberimbangan posisi antara pihak-pihak yang bersengketa juga berperan besar. Selain itu, pengelolaan faktor psikologis dan komitmen para pihak untuk melaksanakan hasil mediasi serta lingkungan yang kondusif turut mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kata Kunci : Efektivitas, Penerapan, Mediasi, Penyelesaian Sengketa ABSTRACTResearch on "Analysis of the Effectiveness of the Application of the Mediation Concept in Resolving Banking Disputes in West Kalimantan", aims to determine and analyze the effectiveness of the application of the mediation concept in resolving banking disputes in West Kalimantan. To determine and analyze the factors that influence the success of mediation in resolving banking disputes in West Kalimantan.This research was conducted using the method of legal sociology (Socio- legal research), so that it can be described or illustrated regarding the analysis of the application of the mediation concept in resolving banking disputes in West Kalimantan, so that it can be studied and researched as a study of law that actually lives in society as a non-doctrinal and empirical study.Based on the results of the study and discussion, the following results were obtained: That efficiency is the main benefit of mediation, assessing the speed and simplicity of the process as the main reasons for choosing this method. Although only 20% considered reducing costs and time and increasing satisfaction as the main benefits, these factors remain significant. Therefore, in designing and promoting mediation, it is important to highlight efficiency while considering reducing costs, time, and increasing satisfaction. Thus, mediation can be optimized to provide better solutions in resolving disputes. That the success of mediation is influenced by several key factors. The readiness and openness of the parties to compromise and good intentions are very important for the effectiveness of mediation. Experienced mediators who understand the legal and business aspects can facilitate the process better. Compliance with mediation procedures, effective communication, and a balance of positions between the disputing parties also play a major role. In addition, the management of psychological factors and the commitment of the parties to implement the results of mediation and a conducive environment also influence the success of mediation. Keywords: Effectiveness, Implementation, Mediation, Dispute Resolution

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPANNYA TERHADAP KAUM LESBI GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA NIM. A01110101, SHEILA KHAIRUNNISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Indonesian state is a state based on law, according to the statement about the Indonesian nation written in the explanation of the 1945 Constitution. All the course of its pattern of government at any time and place, is always resolved by the provisions of the applicable law, as well as the nature of humans who have rights. basic rights as Indonesian citizens and the basic rights they have as human beings living in this world. The legal protection provided by the government creates a sense of security for every citizen. However, what about citizens who choose to like the same sex (lesbian and gay), as well as the desire to be a "third gender" (transgender) which always reaps pros and cons in society. The term Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT) has been used since 1990s and replaced the phrase gay community, as this term better represented that group. This term is also applied by the majority of communities and media based on sexuality and gender identity in the United States, and in several other countries. Protection and fulfillment of the rights of LGBT people in Indonesia is still far from ideal. Discrimination and social problems are experienced every day, even for years. It is not uncommon for LGBT people to be trapped in poverty because it is difficult to get the job they want and find an environment that accepts the presence of LGBT people. Explicit discrimination and violent homophobia are often carried out by religious extremists or other religious groups in Indonesia. Meanwhile subtle discrimination and marginalization usually occurs in everyday life between friends, family, work opportunities and places of residence: education and the younger generation: personal health and well-being, family affairs and socio-cultural attitudes: media and information communication technology (ICT) : law, human rights and politics.. There is no concrete legal protection for LGBT people in Indonesia, because they are also Indonesian citizens whose legal protection must be met. Indonesia adheres to human rights where every Indonesian citizen has freedom of will as long as they do not violate applicable law.Keywords: Legal Protection, Human Rights, LGBT People, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Waria. Abstrak Negara Indonesia merupakan negara yang didasari atas hukum, demikian pernyataan tentang bangsa Indonesia yang tertulis dalam penjelasan UndangUndang Dasar 1945.Segala perjalanan pola pemerintahannya dalam setiap waktu dan tempat, selalu diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga dengan hakikat manusia yang memilki hak dasar sebagai warga negara Indonesia serta hak dasar yang dimilikinya sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah memberikan efek rasa aman bagi setiap warga negaranya. Namun, bagaimana dengan warga negara yang memilih untuk menyukai sesama jenis (lesbi dan gay), serta keinginan untuk menjadi "gender ketiga" (transgender) yang selalu menuai pro dan kontra di masyarakat.Istilah Lesbi Gay Bisexual dan Transgender (LGBT) digunakan sejak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay, karena istilah ini lebih mewakili kelompok tersebut. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas maupun media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat, dan di beberapa negara lainnya.Perlindungan dan pemenuhan hak kaum LGBT di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Diskriminasi dan problem sosial di alami setiap hari, bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Tak jarang kaum LGBT terjebak dalam kemiskinan lantaran sulit mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, serta memperoleh lingkungan yang menerima kehadiran kaum LGBT. Diskriminasi eksplisit dan homofobia kekerasan seringkali dilakukan oleh ekstremis religius atau pun kelompok agama lainnya yang ada di Indonesia. Sementara diskriminasi halus dan marjinalisasi biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara teman-teman, keluarga, kesempatan kerja dan tempat tinggal: pendidikan dan generasi muda: kesehatan dan kesejahteraan diri, urusan keluarga dan sikap sosial budaya: media dan teknologi informasi komunikasi (TIK): hukum, hak asasi manusia dan politik.. Belum adanya perlindungan hukum yang kongkrit terhadap Kaum LGBT di Indonesia, bahwasannya mereka juga merupakan warga negara Indonesia yang harus terpenuhi perlindungan hukumnya. Indonesia menganut Hak Asasi Manusia yang dimana setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan berkehendak asalkan tidak melanggar Hukum yang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, HAM, Kaum Lgbt, Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender, Waria.

PERAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU MELALUI PUTUSANNYA NIM. A1011211268, ZAHRA SAFA MARWAH KARIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Elections are one of the pillars of democracy in Indonesia and the integrity of its organizers greatly determines the legitimacy and accountability of the government. In 2024, the democratic party in Indonesia will be held twice. In this context, the DKPP functions as an institution that oversees and enforces the Election Organizer Code of Ethics (KEPP). This study will look at the challenges faced by the DKPP in enforcing the code of ethics at the stages of the 2024 election and regional election process. Then, the efforts made by the DKPP in order to improve and strengthen the DKPP institution. The research method used is a qualitative analysis of documents, laws and regulations, and DKPP decisions. The results of the study indicate that the role of the DKPP in enforcing the code of ethics of election organizers is not optimal because the purpose of imposing DKPP sanctions is to restore public trust in the election organizer institution. Instead of providing a deterrent effect. Then, the DKPP has made efforts to improve and strengthen in carrying out its duties to be more effective from year to year. This study concludes that the optimization of the role of the DKPP in enforcing the code of ethics of election organizers needs to be improved so that the integrity of election organizers can be maintained. Recommendations are given to strengthen the institutional concept and governance of DKPP to be more responsive to violations that occur during the election process. Keywords: DKPP, Integrity, Code of Ethics, Election Organizers, Elections. Abstrak Pemilu merupakan salah satu pilar tegaknya demokrasi di Indonesia dan integritas penyelenggaranya sangat menentukan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. Tahun 2024, pesta demokrasi di Indonesia dilakukan sebanyak dua kali. Dalam konteks ini, DKPP berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Penelitian ini akan melihat tantangan yang dihadapi oleh DKPP dalam menegakkan kode etik pada tahapan proses pemilu dan pilkada 2024. Kemudian, upaya yang dilakukan DKPP dalam rangka perbaikan dan penguatan untuk kelembagaan DKPP. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap dokumen, peraturan perundang-undangan, dan putusan DKPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakoptimalan peran DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu karena tujuan daripada pemberian sanksi DKPP ialah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Alih-alih memberikan efek jera. Kemudian, DKPP telah melakukan upaya perbaikan dan penguatan dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif dari tahun ke tahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu perlu ditingkatkan agar integritas penyelenggara pemilu dapat terjaga. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat konsep kelembagaan dan tata kelola DKPP agar lebih responsif terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Kata Kunci: abstrak; DKPP, Integritas, Kode Etik, Penyelenggara Pemilu, Pemilu.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERKAIT FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN DALAM PERMAINAN FUTSAL ANTAR KLUB DI KALIMANTAN BARAT NIM. A1012211110, MUHAMMAD SUTAN ZE PONTIVA SYAMSUAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the factors influencing criminal acts during inter-club futsal matches in West Kalimantan from a criminological perspective. This phenomenon is intriguing because it involves aspects that go beyond mere sports competition, encompassing actions that lead to violations of legal and ethical principles in sports. The findings reveal several key factors contributing to these criminal acts. First, the mental unpreparedness of local players in facing opponents from outside regions, which often causes psychological pressure. Second, the presence of bribery practices intended to harm opponents as a strategy to win matches. Third, the use of physical and verbal violence as a means to undermine the morale of opponents. These factors reflect weak moral and ethical development in sports, as well as insufficient oversight from organizers and relevant authorities. This study provides recommendations to improve mental preparation, enforce strict regulations, and enhance supervision in match implementation, ensuring that futsal can serve as a platform for healthy and integrity-driven competition. Keywords: Criminology, Crime, Futsal Matches Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kejahatan dalam pertandingan futsal antar klub di Kalimantan Barat dari perspektif kriminologi. Fenomena ini menarik perhatian karena melibatkan aspek-aspek yang melampaui sekadar persaingan olahraga, melainkan mencakup tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum dan etika dalam olahraga. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Pertama, ketidaksiapan mental pemain lokal menghadapi kehadiran pemain dari luar daerah yang sering kali menimbulkan tekanan psikologis. Kedua, adanya praktik suap yang bertujuan mencederai lawan sebagai strategi untuk memenangkan pertandingan. Ketiga, penggunaan kekerasan fisik dan verbal sebagai cara untuk menjatuhkan mental lawan. Faktor-faktor ini mencerminkan lemahnya pembinaan moral dan etika olahraga serta minimnya pengawasan dari pihak penyelenggara dan otoritas terkait. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pembinaan mental, penegakan aturan yang tegas, serta pengawasan dalam pelaksanaan pertandingan agar olahraga futsal dapat menjadi sarana kompetisi yang sehat dan berintegritas. Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan, Permainan Futsal

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA