Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN NIM. A1012211117, LORENTIUS FERDINAND
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Regulasi tersebut dirancang untuk mengatur distribusi minuman beralkohol guna menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat. Tingkat kepatuhan pelaku usaha menjadi aspek penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan regulasi, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan aktivitas pariwisata.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku usaha berupaya mematuhi ketentuan yang berlaku, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti proses perizinan yang dianggap rumit, kurangnya pemahaman terhadap isi peraturan, dan lemahnya pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan tantangan lain, seperti keterbatasan sumber daya pengawas, inkonsistensi dalam penerapan sanksi, serta tekanan ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang bergantung pada penjualan minuman beralkohol.Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas peraturan, penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif, penyederhanaan proses perizinan, serta penguatan sistem pengawasan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, sehingga peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dengan lebih baik, sekaligus menjaga ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat.Kata Kunci: Kepatuhan, Pelaku Usaha, Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, Pontianak Selatan. ABSTRACTThis study aims to analyze the compliance level of business actors in the sale of alcoholic beverages in Pontianak Selatan District based on Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages. The regulation is designed to govern the distribution of alcoholic beverages to maintain social order and protect the community. The compliance level of business actors serves as a critical factor determining the effectiveness of the regulation's implementation, especially in areas experiencing growth in tourism activities.This research employs an empirical legal approach with data collection methods through interviews and direct observations. The findings reveal that although most business actors strive to comply with the applicable regulations, they encounter several challenges, such as complex licensing processes, limited understanding of the regulation's content, and weak law enforcement. Furthermore, the study identifies additional obstacles, including limited resources for monitoring, inconsistencies in sanction enforcement, and economic pressures faced by small businesses reliant on the sale of alcoholic beverages.To enhance the effectiveness of the regulation, this study recommends the need for more intensive socialization efforts, the simplification of licensing procedures, and the strengthening of monitoring systems through collaboration between the government and the community. The implementation of these measures is expected to promote business actors' compliance with the applicable regulations, enabling better control over the circulation of alcoholic beverages while preserving social order and public health.Keywords: Compliance, Business Actors, Alcoholic Beverages, Regional Regulation, Pontianak Selatan.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN DAYAK CUPANGK DESA DI DESA KUNYIL KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012191137, TIARA ESA KINANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The Dayak Cupangk community in Kunyil Village is guided by applicable customary laws, one of which is marriage customs which are still adhered to and implemented to this day. Marriage customs are one of the ancestral traditions that are still carried out from generation to generation. However, as time went by, the Cupangk Dayak people in Kunyil Village, Meliau District, Sanggau Regency did not carry out traditional marriages according to their original customs. The formulation of the research problem is "Are the traditional marriage ceremonies of the Dayak Cupangk community in Kunyil Village, Meliau District, Sanggau Regency, carried out according to original customs?"The type of research is carried out using empirical research methods, with a type of approach using a descriptive analysis approach, namely providing a careful description of a situation or symptom of the object of this research, with the aim of solving problems based on the facts collected.So it is concluded that the implementation of traditional marriage ceremonies in the Dayak Cupangk community in Kunyil Village has experienced a shift so that the implementation is more simplified, such as the implementation and completeness are more simplified; that the factors that cause a shift in the implementation of traditional marriage ceremonies in the Dayak Cupangk community of Kunyil Village are due to economic factors, religious factors and the difficulty of fittings for wedding ceremonies and customs due to economic factors, religious factors and the difficulty of finding traditional wedding ceremony fittings, that the consequences of Dayak Cupangk law Villagers who violate customs related to not carrying out traditional marriage ceremonies are subject to violating the customs of one half of three amas in the form of goods or objects that have been determined or can also be converted into rupiah by paying a customary fine according to the value that has been determined. determined and that the legal efforts undertaken by traditional functionaries in preserving the customary marriage laws of the Dayak Cupangk community in Kunyil Village, Meliau District, Sanggau Regency are by holding deliberations with the Kunyil Village community so that they can become role models for future generations.Keywords: Law, Custom, Marriage Abstrak Masyarakat Dayak Cupangk Di Desa Kunyil bepedoman pada hukum adat yang berlaku salah salah satunya adalah adat perkawinan yang sampai saat ini masih ditaati dan dilaksanakan. Adat perkawinan merupakan salah satu adat warisan leluhur yang sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat Dayak Cupangk Di Desa Kunyil Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau tidak melaksanakan perkawinan adat sesuai adat aslinya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah " Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Cupangk di Desa Kunyil Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Dilaksanakan Sesuai Adat Aslinya"Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan jenis pendekatan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara cermat mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul .Maka menyimpulkan bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Cupangk Di Desa Kunyil mengalami pergeseran sehingga pelaksanaannya lebih disederhanakan seperti pelaksanaan dan kelengkapanny yang lebih disederhanakan; bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pelaksanaannya upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Cupangk di Desa kunyil dikarenakan faktor Ekonomi, faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara dan adat perkawinan dikarenakan faktor ekonomi , faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara adat perkawinan ditemukan, bahwa akibat hukum Dayak Cupangk di Desa Kunyil bagi pelanggar adat terkait dengan tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan dikenakan melanggar adat setongah tiga amas berupa bisa dalam bentuk barang atau benda yang sudah ditentukan atau dapat juga dirupiahkan dengan membayar denda adat sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan dan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan masyarakat Dayak Cupangk Di Desa Kunyil Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau adalah dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat Desa Kunyil agar dapat menjadi teladan bagi generasi-generasi penerus selanjutnyaKata Kunci : Hukum, Adat, Perkawinan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI MAKANAN INSTAN YANG KADALUARSA (STUDI KASUS PADA TOKO SEMBAKO DI KECAMATAN LEDO, KABUPATEN BENGKAYANG ) NIM. A1012201092, RONALDUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to evaluate the legal protection for consumers purchasing expired instant food in Bengkayang, Ledo District and identify the factors contributing to the circulation of such products. Using an empirical approach with descriptive methods, data were collected through observations, interviews, and literature reviews. Respondents included consumers, business operators, and related institutions such as the BPOM (Food and Drug Supervisory Agency) and the Bengkayang District Health Office.The findings indicate that weak oversight by authorities, low awareness among business operators, and limited consumer literacy are the primary factors enabling the circulation of expired products. An analysis of regulations, such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 on Food, reveals that while these regulations provide adequate legal protection, their implementation on the ground remains insufficient.This study recommends strengthening oversight through synergy among BPOM, local governments, and business operators, as well as increasing consumer education on the importance of food safety. Furthermore, stricter enforcement of the law against violators is necessary to enhance consumer trust and prevent adverse effects on public health.Keywords: Consumer Protection, Expired Food, Food Safety, Regulatory Implementation. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap konsumen Pembeli Makanan Instan kadaluarsa di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Bengkayang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peredaran produk tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan kajian literatur. Data dikumpulkan dari konsumen, pelaku usaha, dan instansi terkait, termasuk BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan oleh pihak berwenang, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta minimnya literasi konsumen menjadi penyebab utama peredaran produk kadaluarsa. Analisis terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengungkapkan bahwa meskipun regulasi ini memberikan perlindungan hukum yang memadai, implementasinya di lapangan masih lemah.Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan melalui sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, serta peningkatan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa, Keamanan PanganKata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa, Keamanan Pangan, Implementasi Regulasi.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg NIM. A1012211081, ALDA KENDRA ARTANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini membahas kasus sengketa perdata dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg, di mana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) akibat Error In Persona. Kesalahan dalam penentuan subjek hukum menggambarkan pentingnya akurasi dalam menarik pihak yang tepat ke dalam perkara tersebut. Penelitian ini membahas analisis pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg yang tidak dapat diterima karena Error In Persona. Dengan rumusan masalah "Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Mlg?".Metodologi Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, didukung oleh analisis doktrin hukum serta studi putusan. Bahan Hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier dikumpulkan dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi terkait.Hasil penelitian ini yang dalam putusan hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima yang dalam pertimbangannya gugatan dinyatakan Error In Persona, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak tergugat yang seharusnya bertanggung jawab atas objek sengketa. Hal ini menegaskan pentingnya relevansi hukum antara pihak yang digugat dan substansi sengketa sesuai Pasal 163 HIR, yang menguatkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.Akibat hukum bagi Penggugat adalah gugatan tidak dapat diterima, serta berpeluang untuk menggugat pihak yang relevan dengan tambahan biaya dan waktu. Sedangkan, bagi Tergugat, putusan ini membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum, menguatkan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sesuai putusan PK Mahkamah Agung.Kata Kunci: Error In Persona, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Putusan Pengadilan. ABSTRACTThis research discusses the civil dispute case in Decision Number 25/Pdt.G/2022/PN Mlg, where the Plaintiff's lawsuit was declared unacceptable (niet ontvankelijke verklaard) due to an Error In Persona. Errors in determining legal subjects illustrate the importance of accuracy in attracting the right parties to the case. This research discusses the analysis of the judge's legal considerations regarding the lawsuit against Decision Number 25/Pdt.G/2022/PN Mlg which cannot be accepted due to Error In Persona. With the problem formulation "What are the judge"™s legal considerations rin Decision Number 25/Pdt.G/2022/PN.Mlg?".The research methodology used is normative juridical with a case approach and statutory regulations, supported by analysis of legal doctrine and decision studies. The legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials collected from legal literature, journals and related official documents.The results of this research, in the judge's decision, stated that the lawsuit could not be accepted, in the consideration of which the lawsuit was declared Error In Persona, namely an error in determining the defendant who should be responsible for the object of the dispute. This emphasizes the importance of legal relevance between the party being sued and the substance of the dispute in accordance with Article 163 HIR, which strengthens the principle of legal certainty.The legal consequences for the Plaintiff are that the lawsuit cannot be accepted, and they have the opportunity to sue the relevant party with additional costs and time. Meanwhile, for the Defendant, this decision frees them from legal responsibility, confirming that the Defendant has no legal relationship with the object of the dispute in accordance with the Supreme Court PK decision.Keywords: Error In Persona, Legal Certainty, Justice, Legal Benefit, Court Decision.

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM TERHADAP ANGGOTANYA YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI NIM. A1011211133, CHRISTIANTO BUDI YUSFA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis analyzes the criminal responsibility of political parties as legal entities towards their members who are involved in criminal acts of corruption. Political parties in Indonesia can potentially be held criminally liable, as regulated in Law No. 2 of 2011, Law No. 31 of 1999, and Law No. 1 of 2023. Political parties can be charged with criminal offenses if criminal acts are committed by administrators or members on behalf of the party, bring benefits to the party, and are directly related to party activities, such as operational or campaign funding. The sanctions imposed are in the form of basic, additional, and action criminal sanctions. However, obstacles such as proving malicious intent (mens rea), limited evidence, and political influence often hamper the legal process. To overcome this, the strict liability approach is an effective solution, allowing focus on proving criminal acts (actus reus), speeding up the legal process, and strengthening the firm message of the prohibition of corruption. It is hoped that this research will encourage a more firm and accountable application of the law in eradicating corruption by members of political parties. Keynotes : Criminal Liability, Political Parties, Legal Entities, Corruption Crimes,and Strict Liability Abstrak Skripsi ini menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum terhadap anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Partai politik di Indonesia memiliki potensi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 1 Tahun 2023. Partai politik dapat dijerat pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau anggota atas nama partai, mendatangkan keuntungan bagi partai, dan terkait langsung dengan aktivitas partai, seperti pendanaan operasional atau kampanye. Sanksi yang dikenakan berupa sanki pidana pokok, tambahan, dan tindakan. Namun, kendala seperti pembuktian niat jahat (mens rea), keterbatasan alat bukti, dan pengaruh politik sering menghambat proses hukum. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan strict liability menjadi solusi efektif, memungkinkan fokus pada pembuktian tindakan pidana (actus reus), mempercepat proses hukum, dan memperkuat pesan tegas terhadap larangan korupsi. Penelitian ini diharapkan mendorong penerapan hukum yang lebih tegas dan akuntabel dalam memberantas korupsi oleh anggota partai politik. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Partai Politik, Badan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, dan Strict Liability

PERLINDUNGAN TERHADAP CORAK INSANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA TRADISIONAL NIM. A1011191317, TURSANDI ARIYANDA RAMADAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Insang Pattern Woven Cloth in Pontianak City is a source of copyright assets, where each creation has a moral and economic asset so that efforts to protect the creation are needed from craftsmen and local governments. Insang Pattern Woven Cloth has not been registered at all, because craftsmen are less aware of the importance of registering the Insang Pattern Woven Cloth that has developed, this negligence of course has the potential to cause problems such as fabric plagiarism.This study uses a normative legal research type and is descriptive analysis. The data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are observation techniques, interview techniques, and documentation study techniques. Then the data analysis uses qualitative methods.The results of the study show that the Pontianak City Government has recorded the Insang Pattern as a protected work under communal intellectual property and cultural advancement, which provides protection for its creators from protection through inventory, security, maintenance, and storage and the Insang Pattern has also been recorded as communal wealth, which refers to a form of appreciation for traditional culture that is collectively owned by the community, not individuals and the Pontianak City Government has made various efforts to preserve the Insang Pattern, this includes research, data collection, and proposing the Insang Pattern as an intangible cultural heritage at the national level. In addition, the cultural festival held in Pontianak City and the publication of the mayor's regulation requiring the use of Insang Pattern by ASN on certain days show the government's commitment to cultural preservation.Keywords: Communal Intellectual Property, Traditional Cultural Expressions and Gill Pattern Woven Fabrics. Abstrak Kain Tenun Corak Insang di Kota Pontianak merupakan sumber aset kekayaan hak cipta, yang mana setiap ciptaan memiliki sebuat aset yang moral dan ekonomi sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap ciptaan tersebut dari pengrajin maupun pemerintah daerah. Kain Tenun Corak Insang masih belum sama sekali didaftarkan, karena pengrajin kurang menyadari betapa pentingnya mendaftarkan Kain Tenun Corak Insang yang sudah berkembang, kelalaian tersebut tentu saja berpontensi menimbulkan permasalahan seperti plagiatrisme kain.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik observasi (pengamatan), teknik wawancara (interview), dan teknik studi dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mencatat Corak Insang sebagai karya yang dilindungi di bawah kekayaan intelektual komunal dan pemajuan kebudayaan, yang memberikan perlindungan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan dan Corak Insang juga telah dicatat sebagai kekayaan komunal, yang mengacu pada bentuk apresiasi terhadap budaya tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan perorangan dan Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan Corak Insang, ini termasuk penelitian, pendataan, dan pengusulan Corak Insang sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional. Selain itu, festival budaya yang digelar di Kota Pontianak dan penerbitan peraturan walikota yang mewajibkan penggunaan Corak Insang oleh ASN pada hari-hari tertentu menunjukkan komitmen pemerintah dalam pelestarian budaya.Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Ekpresi Budaya Tradisional dan Kain Tenun Corak Insang.

EFEKTIVITAS PASAL 105 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 JO PASAL 249 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 DALAM HUBUNGAN DENGAN KEGIATAN WNA (Studi Kasus di Kota Pontianak) NIM. A1012211137, ALIF NUR QOMARUDDIEN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Provisions in the Criminal Code regulate that every investigation carried out by PPNS must be under the coordination of a National Police investigator, as with the authority of PPNS investigators regulated in Law no. 6 of 2011 concerning Immigration. To anticipate that there will be no overlap in authority between PPNS investigators and Polri investigators, it is necessary to have a relationship or coordination between immigration PPNS investigators and Polri investigators in conducting investigations as regulated in Article 107 paragraph (1) of the Immigration Law. This research aims to determine the coordination between PPNS Immigration investigators and Polri investigators in carrying out investigations of immigration crimes in the Pontianak Class I Immigration jurisdiction, with the aim of knowing the implementation of coordination between PPNS Immigration and Polri investigators in investigating immigration crimes and knowing the obstacles between PPNS Immigration and Investigators. The National Police in coordinating investigations of immigration crimes.This research is descriptive analytical in nature, which leads to empirical juridical research. The type of data used in this research comes from primary and secondary sources. Primary data was obtained from the results of field research, while secondary data was obtained from the results of library research consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis used in research is descriptive data analysis. Based on the results of research and discussion, since the publication of Law no. 6 of 2011 concerning Immigration, the investigation of violations of immigration law is a special authority given by law to immigration civil servant investigators.The implementation of coordination between Immigration PPNS has not been carried out in accordance with the provisions of the law. The obstacles for the Immigration PPNS in coordinating investigations of immigration crimes are due to the limitations of the immigration PPNS, starting from the lack of Human Resources (HR), both in terms of quantity and quality. Meanwhile, the obstacles to Polri investigators in coordinating investigations into immigration crimes are: the weakness of Polri's authority in carrying out supervision and legal action. There is a lack of coordination between Immigration PPNS and National Police investigators, due to institutional egoism and a narrow understanding of coordination among Immigration PPNS.Keywords: coordination, violations, immigration crimes. LIST OF CONTENTS Abstrak Ketentuan dalam KUHP mengatur dimana setiap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS harus berada di bawah koordinasi dari penyidik Polri, sebagaimana dengan kewenangan penyidik PPNS diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Mengantisipasi tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antar penyidik PPNS dengan Penyidik Polri diperlukan adanya hubungan atau koordinasi antara penyidikan PPNS keimigrasian dengan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi penyidik PPNS Keimigrasian dan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Keimigrasian diwilayah hukum Keimigrasian Kelas I pontianak, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara PPNS Keimigrasian dengan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana Keimigrasian dan mengetahui hambatan PPNS Keimigrasian dan Penyidik Polri dalam melakukan koordinasi terhadap penyidikan tindak pidana keimigrasian.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data deskriftif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka penyidikan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian menjadi kewenangan khusus yang diberikan undang-undang kepada penyidik PNS keimigrasian.Pelaksanaan koordinasi antara PPNS Keimigrasian belum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hambatan PPNS Keimigrasian dalam melakukan koordiasi penyidikan tindak pidana keimigrasian, yaitu karena keterbatasan yang dimiliki oleh PPNS keimigrasian, mulai dari masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Sedangkan hambatan penyidik Polri dalam melakukan koordinasi penyidikan tindak pidana keimigrasian, yaitu: lemahnya kewenangan Polri dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum. Kurangnya koordinasi antara PPNS Keimigrasian dengan penyidik Polri, karena egoisme kelembagaan dan pemahaman yang sempit tentang koordinasi pada PPNS Keimigrasian.Kata Kunci : koordinasi, Pelanggaran, Tindak Pidana Keimigrasian.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA "RAHASIA CANTIK" TERHADAP PEMBATALAN PEMESANAN MELALUI E-COMMERCE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211177, HANI AUDI NABILLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan yang kini dapat dilakukan secara elektronik (e-commerce). Salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan platform e-commerce adalah Rahasia Cantik di Kota Pontianak. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pembatalan pemesanan secara sepihak oleh konsumen yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rahasia Cantik yang mengalami kerugian akibat pembatalan pemesanan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembatalan pemesanan oleh konsumen, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam menghadapi pembatalan pemesanan tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sebagai penelitian hukum empiris, metode ini bertujuan untuk menyelidiki praktik hukum dalam masyarakat dengan mengumpulkan data lapangan, melibatkan wawancara dengan pelaku usaha, konsumen, dan kurir. Sedangkan sifat deskriptif penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan rinci tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rahasia Cantik terhadap pembatalan konsumen di Kota Pontianak.Hasil penelitian ini terdapat 3 (tiga) macam yaitu: Pertama, penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan telah menetapkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha tetapi masih memiliki kelemahan dalam transaksi e-commerce terutama metode Cash On Delivery (COD). Kedua, pembatalan pemesanan disebabkan oleh berbagai faktor seperti tidak ada di lokasi pengiriman, penolakan pembayaran tanpa alasan yang jelas, ketidakmampuan untuk membayar, atau ketidakjelasan alamat dan nomor telepon. Ketiga, pelaku usaha menerapkan tindakan strategi pencegah pembatalan pemesanan, seperti peningkatan kualitas produk, optimalisasi layanan pengiriman, kebijakan retur yang fleksibel, penggunaan ulasan dan testimoni yang jujur, edukasi konsumen, mematikan fitur Cash On Delivery (COD), serta melaporkan konsumen yang merugikan. Kata kunci: E-Commerce, Konsumen, Pembatalan Pemesanan, Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum ABSTRACT The development of information technology has changed people's way of transacting, including in the field of trade which can now be done electronically (e-commerce). One of the business actors who utilizes the e-commerce platform is Secret Beauty in Pontianak City. However, in practice, consumers often cancel orders unilaterally, which results in losses for business actors. This research aims to examine legal protection for Secret Beauty business actors who experience losses due to order cancellations, identify the factors that cause order cancellations by consumers, and analyze the efforts that business actors can make in opening these orders.This research uses empirical and descriptive juridical research. As empirical legal research, this method aims to investigate legal practices in society by collecting field data, involving interviews with business actors, consumers and couriers. Meanwhile, the descriptive nature of this research aims to provide an accurate and detailed picture of legal protection for Secret Beauty business actors against consumer cancellations in Pontianak City.There are 3 (three) types of results of this research, namely: First, the research shows that although various regulations have established legal protection for business actors, they still have weaknesses in e-commerce transactions, especially the Cash On Delivery (COD) method. Second, order cancellations are caused by various factors such as not being at the delivery location, refusal of payment without a clear reason, inability to pay, or unclear address and telephone number. Third, business actors implement strategic measures to prevent order cancellations, such as improving product quality, optimizing delivery services, flexible returns policies, using honest reviews and testimonials, consumer education, turning off the Cash On Delivery (COD) feature, and reporting detrimental consumers. Keywords: E-Commerce, Consumers, Order Cancellation, Business Actors, Consumers, Legal Protection

TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN ALAT MUSIK PADA RENTAL MUSIK T-STUDIO DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012151059, I R F A N D I
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Human needs with beauty in their lives sometimes have to be fulfilled with the strains of tone of voice, both originating from human voices and from the strains of musical instruments. Sometimes to meet these needs humans sometimes have limitations that require the help of others, who have musical instruments. So thus there was a rental relationship to meet the needs of using the instrument. But sometimes in a legal lease relationship, there are sometimes legal problems between the owner of the instrument and the renter. So in this case it is necessary to adopt a wise and prudent settlement, especially by prioritizing the good faith of the legal subjects involved in the lease agreement. The formulation of the problem in this study is whether the tenant has been responsible for the damage of musical instruments to the owner of the T-studio music rental in a rental agreement in the city of Pontianak. The purpose of this research is to obtain data and information about the implementation of a musical instrument rental agreement at the T-Studio rental between the owner and the tenant. To reveal the factors causing the lessee to fulfill his responsibilities to the landlord. To disclose the legal consequences for musical instrument tenants who defaulted. To reveal the efforts taken by the owner of the T-Studio rental against the tenant who is in default. The method used in this research is Empirical Legal Research Method with Descriptive approach.The results obtained from this study can be seen that there has been a legal relationship that is an instrument rental agreement between the owner of the T-Studio music rental with the tenant made verbally. Factors that cause tenants have not been able to fulfill their responsibilities to the owner of the T-Studio music rental because the lessee has no money to replace damaged musical instruments for rent. As a result of the tenant's actions, the lessee has defaulted and incurred losses incurred by the owner of the T-Studio music rental. Efforts that can be carried out by the owner of the T-Studio music rental to tenants who have defaulted, are limited to giving a warning or somatie.Keywords: Lease Agreement, Responsibility, Default Abstrak Kebutuhan manusia dengan keindahan dalam sisi hidupnya terkadang harus dipenuhi dengan alunan nada suara, baik yang bersumber dari suara manusia maupun dari alunan bunyi alat musik. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan tersebut adakalanya manusia mengalami keterbatasan sehingga membutuhkan bantuan orang lain, yang memiliki sasrana alat musik. Maka dengan demikian terjadilah hubungan sewa menyewa untuk memenuhi kebutuhan penggunaan alat musik tersebut. Namun terkadang dalam hubungan hukum sewa menyewa adakalanya terjadi permasahan hukum antara pihak pemilik alat musik dengan pihak penyewa. Sehingga dalam hal ini diperlukan uopaya penyelesaian secara arif dan bijaksana, terutama dengan mengedepankan itikad baik dari para subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Apakah Penyewa Telah Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Alat Musik Pada Pemilik Rental Musik T-Studio Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ialah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian penyewaan alat musik pada rental T-Studio antara pemilik dengan penyewa. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pihak penyewa tidak memenuhi tanggung jawbanya kepada pihak pemilik. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak penyewa alat musik yang melakukan wanprestasi. Untuk mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh pemilik rental T-Studio terhadap pihak penyewa yang melaklukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa telah terjadi hubungan hukum yakni perjanjian sewa menyewa alat musik antara pemilik rental musik T-Studio dengan penyewa yang dilakukan secara lisan. Faktor penyebab pihak penyewa belum bisa memenuhi tanggung jawabnya kepada pemilik rental musikT-Studio dikeranakan pihak penyewa belum memiliki uang mengganti kerusakan alat musik yang disewa. Akibat dari tindakan penyewa, maka pihak penyewa telah melakukan wanprestasi serta menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak pemilik rental musik T-Studio. Upaya yang bisa dilakuian oleh pihak pemilik rental musik T-Studio kepada penyewa yang telah wanprestasi, hanya sebatas memeberikan peringatan atau somatie.Kata Kunci : Perjanjian sewa Menyewa, Tanggung Jawab, Wanprestasi.

ANALISIS HUKUM TERHADAP KENAIKAN TARIF MASKAPAI PENERBANGAN RUTE PONTIANAK-KETAPANG BERDASARKAN PENGATURAN TARIF ANGKUTAN UDARA NIM. A1011211163, WAHYU PUTRA PRADANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakAngkutan Udara merupakan salah satu alat transportasi yang diminati masyarakat Indonesia untuk melakukan mobilisasi antar kota. Banyaknya peminat yang menggunakan angkutan udara, mengakibatkan semakin ketat persaingan antar maskapai. Persaingan tersebut seperti penawaran dalam hal pelayanan, tarif,dan promosi. Dalam hal tarif ditetapkan adanya pengaturan, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu penetapan batasan terhadap tarif angkutan udara yang disebut TBA dan TBB yang diatur dalam Kepmenhub Nomor 106 Tahun 2019 dan Kepmenhub Nomor 7 Tahun 2023. Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah "Bagaimana penentuan besaran tarif penerbangan maskapai Wings Air rute Pontianak-Ketapang?" dan "Apakah penentuan tarif maskapai Wings Air rute Pontianak-Ketapang telah sesuai dengan Kepmenhub 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri?".Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian empiris (field research atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber utama yaitu Staff Ticketing Wings Air, dan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas didalam penelitianHasil Penelitian yang didapat bahwa Maskapai Wings Air menjual tiket pesawat sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan pada pengaturan tarif batas atas di kepmenhub 106 Tahun 2019. Namun, pada kepmenhub 7 Tahun 2023, peraturan tidak sesuai dengan komponen biaya tambahan bahan bakar, yang dikenal sebagai fuel surcharge . Akibatnya,biaya yang dikeluarkan pada Kepmenhub 7 Tahun 2023 lebih tinggi daripada pada Kepmenhub 106 Tahun 2019. Kata Kunci: Tarif, Angkutan Udara, Maskapai Wings Air ABSTRACT Air Transportation is one of the means of transportation that is in demand by the Indonesian people to mobilize between cities. The number of enthusiasts who use air transportation has resulted in increasingly fierce competition between airlines. Such competition is like offers in terms of services, tariffs, and promotions. In the event that tariffs are determined, the rules set by the government are the determination of limits on air transportation fares called TBA and TBB which are regulated in the Ministry of Transportation Number 106 of 2019 and the Ministry of Transportation Number 7 of 2023. The Problem Formulation in this study is "How to determine the amount of Wings Air flight fares on the Pontianak-Ketapang route?" and "Is the determination of Wings Air airline fares on the Pontianak- Ketapang route in accordance with the Ministry of Transportation Regulation 106 of 2019 concerning Upper Limit Fares for Economy Class Service Passengers for Domestic Scheduled Commercial Air Transportation?".The type of research used by the author is empirical research (field research. In this study, primary and secondary data were used. Primary data was obtained directly through the results of interviews, observations and documentation from the main sources, namely the Wings Air Ticketing Staff, and the Secretary of the Provincial Transportation Office. Secondary data is data obtained through literature studies in the form of written materials such as textbooks, laws and regulations and data from agencies or institutions where research is conducted related to the problems discussed in the researchThe results of the research obtained that Wings Air sells airline tickets in accordance with the tariff set in the upper limit fare setting in the Ministry of Transportation 106 of 2019. However, in Kepmenhub 7 of 2023, the regulations are not in accordance with the fuel surcharge component, known as fuel surcharge. As a result, the costs incurred in Kepmenhub 7 of 2023 are higher than in Kepmenhub 106 of 2019. Keywords: Fares, Air Freight, Wings Air Airlines

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA