Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER PT. CITRA JAYA PRAMUKA TERHADAP PEMBELI YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI DALAM JUAL BELI RUMAH DI DESA RENGAS KAPUAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012211196, ANDI BACHTIAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn order to fulfill people's needs and rights to decent housing, private parties, in this case developers or builders, are competing to make various offers to market the housing products they have made. Marketing carried out by developers is usually carried out using advertising tools such as brochures, pamphlets, billboards, social media, online advertisements and verbal information from marketing parties to inform about the housing products that developers have built and offered to the public. The method used in this research is an empirical method by collecting primary data in the form of interviews. In this research the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and/or behavior that can be observed from an individual, group, society, and/or a particular organization which is studied from a complete point of view, with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this research was conducted.The results of the analysis from this research are that in the sale and purchase agreement of PT. Citra Jaya Pramuka, stated that the house specifications are standard Type 36 with building additions, namely: adding a kitchen room, installing a gypsum ceiling, as well as plastering the walls and painting the house as a whole. PT. Citra Jaya Pramuka as the developer did not fulfill the agreement agreed with the buyer. Housing built by PT. Citra Jaya Pramuka is not in accordance with the agreement agreed in the sale and purchase agreement. That the factor causing the occurrence of houses that do not comply with specifications is due to the unavailability of building materials needed for building the house.Keywords: Responsibility, Sale and Purchase Agreement, Inappropriate. Abstrak Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat atas rumah yang layak, pihak swasta dalam hal ini adalah para pengembang atau developer berlomba-lomba melakukan berbagai penawaran untuk memasarkan produk-produk perumahan yang telah dibuatnya. Pemasaran yang dilakukan oleh pengembang atau developer, biasanya dilakukan dengan menggunakan sarana iklan seperti brosur, pamflet, baliho, media sosial, iklan online serta keterangan verbal dari pihak pemasaran untuk menginformasikan produk-produk perumahan yang dibangun dan ditawarkan pengembang kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam perjanjian jual beli PT. Citra Jaya Pramuka, menyatakan spesifikasi rumah tersebut adalah standart Type 36 dengan penambahan bangunan ialah: penambahan ruang dapur, pemasangan plafon gypsum, serta plaster dinding dan pengecatan rumah secara keseluruhan. Pihak PT. Citra Jaya Pramuka selaku developer tidak memenuhi perjanjian yang telah di sepakati dengan pembeli. Perumahan yang dibangun oleh PT. Citra Jaya Pramuka tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati dalam surat perjanjian jual beli. Bahwa faktor penyebab terjadinya rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi adalah dikarenakan ketidaktersediaan bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan rumah.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perjanjian Jual Beli, Tidak Sesuai.

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Pada PT Cipta Usaha Sejati, Kayong Utara) NIM. A1011211005, DEBIO BIMANTARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In general, Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia is regulated by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, specifically Article 74 which requires companies to carry out social and environmental responsibilities. This article emphasizes the importance of companies not only pursuing profits, but also contributing to the welfare of society and preserving the environment. In this case, PT Cipta Usaha Sejati has carried out corporate social and environmental responsibilities based on applicable regulations based on the company's CSR obligations. After the implementation of PT Cipta Usaha Sejati CSR obligations, there are benefits that are directly felt by the community, namely the benefits of holiday assistance which is carried out by the company every year in the form of gifts, assistance for sacrificial holidays in the form of sacrificial animals, health assistance in the form of free health facilities provided by company and can be used by the community for free as well as other social and environmental assistance in the PT Cipta Usaha Sejati CSR program. Keywords: Benefits of CSR; Corporate Social Responsibility; Implementation of CSR Abstrak Secara umum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74 yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal ini menekankan pentingnya perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, PT Cipta Usaha Sejati sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan kewajiban CSR oleh perusahaan. Setelah terlaksananya kewajiban CSR PT Cipta Usaha Sejati, terdapat manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu manfaat bantuan hari raya yang setiap tahun dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk bingkisan, bantuan hari raya kurban dalam bentuk hewan kurban, bantuan Kesehatan dalam bentuk fasilitas Kesehatan gratis yang disediakan oleh perusahaan dan dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis serta bantuan sosial dan lingkungan lainnya dalam program CSR PT Cipta Usaha Sejati.Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Manfaat CSR; Pelaksanaan CSR

EFEKTIVITAS PENGATURAN ALUR PELAYARAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KP 422 TAHUN 2015 DALAM PENANGANAN LABUH KAPAL DI SUNGAI KAPUAS NIM. A1011211038, RIDHO PUTRA ANUGRAH PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the effectiveness of the shipping channel regulation stipulated in the Decree of the Minister of Transportation Number KP 422/2015 in overcoming the problem of ship berthing in the Kapuas River. Using a qualitative method that combines normative and empirical approaches, this research examines the applicable regulations and their implementation in the field. The results show that although the regulation of shipping lanes has contributed to reducing the number of vessels anchored inappropriately in the Kapuas River, its implementation still faces a number of obstacles. These constraints include lack of supervision, weak law enforcement, limited supporting facilities, and the geographical challenges of the Kapuas River area. This study concludes that the Decree of the Minister of Transportation No. KP 422/2015 has not been fully effective in overcoming the problem of boat berthing in the Kapuas River. To increase its effectiveness, improved coordination between agencies, strengthened supervision in the field, modernization of navigation facilities, and stricter law enforcement against violators are needed. These measures are expected to improve shipping discipline, reduce the problem of illegal vessels, and support the preservation of more orderly and sustainable waters. Keywords: Ship berthing Kapuas River, Law enforcement, Supervision. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan alur pelayaran yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015 dalam mengatasi permasalahan labuh kapal di Sungai Kapuas. Dengan menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji regulasi yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan alur pelayaran telah memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah kapal yang berlabuh secara tidak sesuai di Sungai Kapuas, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut mencakup kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana pendukung, serta tantangan geografis wilayah Sungai Kapuas.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015 belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan labuh kapal di Sungai Kapuas. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perbaikan koordinasi antarinstansi, penguatan pengawasan di lapangan, modernisasi fasilitas navigasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin pelayaran, mengurangi masalah kapal ilegal, serta mendukung pelestarian perairan yang lebih tertib dan berkelanjutan. Kata Kunci: Berlabuh kapal Sungai Kapuas, Penegakan hukum, Pengawasan.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 229/Pdt.G/2022/PN Ptk NIM. A1011201312, NANDA RABBY MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Debitur dan Kreditur dalam melaksanakan suatu perjanjian kredit sering dihadapi dengan permasalahan yang mengakibatkan pada pengajuan gugatan ke pengadilan, pengadilan bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan akan mengadili perkara melalui putusan hakim, putusan hakim dapat berupa putusan diterima, putusan ditolak, putusan tidak dapat diterima. Dalam perkara Perdata nomor 229/Pdt.G/2022/PN Ptk terdapat permasalahan perjanjian kredit antara debitur (Ng Tai Tjhuan) dan kreditur (PT. Bank Artha Graha Internasional), debitur mempermasalahkan kreditur yang menyatakan debitur sebagai Debitur Kredit Macet dan dengan sengaja tanpa sepengetahuan debitur telah mengajukan permohon lelang terhadap agunan yang dijaminkan debitur. Namun dalam putusannya majelis hakim memutus untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai putusan hakim yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Ptk". Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengalisis pertimbaangan hukum hakim menolak gugatan perbuatan melawan hukum dalam putusan nomor 229/Pdt.G/2022/PN Ptk dan untuk menganalisis akibat hukum putusan nomor 229/Pdt.G/2022/PN Ptk bagi para pihak. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian Normatif dengan pendekatan kasus (case approach), data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pegumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, terhadap analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan data dan informasi dengan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 229/Pdt.G/2022/PN Ptk, bahwa hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, pertimbangan hakim menyatakan bahwa penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga termasuk debitur yang tidak beriktikad baik, bahwa rekstrukturisasi kredit sudah pernah dilakukan, kemudian terhadap pengajuan lelang majelis hakim mempertimbangkan bahwa tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan pelelangan objek jaminan, dan penetapan nilai limit oleh tergugat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum putusan majelis hakim bagi penggugat yakni penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dengan objek yang sama, kemudian terhadap hak dan kewajiban kembali kepada apa yang diperjanjikan di awal, terhadap tergugat akibat hukumnya tergugat dapat mempertahankan haknya, oleh karena gugatan konpensi dan rekonpensi ditolak maka penggugat/tergugat juga dihukum membayar secara berimbang biaya perkara. Kata kunci : Perjanjian Kredit, Pertimbangan Hakim, Gugatan Ditolak ABSTRACT Debtors and creditors in implementing a credit agreement are often faced with problems that result in filing a lawsuit to the court, the court is tasked with receiving, examining, and adjudicating the case filed will adjudicate the case through a judge's decision, the judge's decision can be in the form of an accepted decision, a rejected decision, an unacceptable decision. In Civil case number 229/Pdt.G/2022/PN Ptk there is a credit agreement problem between the debtor (Ng Tai Tjhuan) and the creditor (PT. Bank Artha Graha Internasional), the debtor disputes the creditor who declares the debtor as a Bad Credit Debtor and deliberately without the debtor's knowledge has submitted an application for an auction of the collateral pledged by the debtor. However, in its decision, the panel of judges decided to reject the plaintiff's claim in its entirety. Based on this, the author is interested in analysing the judge's decision to reject the plaintiff's claim in its entirety. The formulation of the problem in this study is "˜How is the Legal Consideration of the District Court Judge in Decision Number 229/Pdt.G/2022/PN Ptk"™. Furthermore, the objectives in this study are to analyse the legal considerations of the judge rejecting the tort lawsuit in verdict number 229/Pdt.G/2022/PN Ptk and to analyse the legal consequences of verdict number 229/Pdt.G/2022/PN Ptk for the parties. In conducting this research, the author conducted research using the Normative research method with a case approach, the data used in this research are primary, secondary, and tertiary data. The data collection technique in this research was carried out by literature study, the data analysis in this research was carried out by expressing data and information with descriptive-qualitative data analysis techniques. The results of the research obtained based on the analysis of the legal considerations of the judge in decision number 229/Pdt.G/2022/PN Ptk, that the judge rejected the plaintiff's claim in its entirety, the judge's consideration stated that the plaintiff could not fulfil his obligations so that he was a debtor who was not in good faith, that credit restructuring had already been carried out, then towards the submission of the auction the panel of judges considered that the defendant had the authority to conduct an auction of the collateral object, and the determination of the limit value by the defendant had been carried out in accordance with applicable laws and regulations. The legal consequences of the decision of the panel of judges for the plaintiff are that the plaintiff cannot file a lawsuit with the same object, then the rights and obligations return to what was agreed at the beginning, for the defendant the legal consequences are that the defendant can defend his rights, because the conpension and counterclaims are rejected, the plaintiff / defendant is also sentenced to pay a balanced case fee. Keywords: Credit Agreement, Judge's Consideration, Rejected Lawsuit.

TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU PADA TIKET SPEEDBOAT SINERGI CIPTA MANDIRI RUTE KOTA PONTIANAK-KAB KAYONG UTARA NIM. A1011211136, CHANIA ELGA NINDYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to analyze the standard clauses that occur as a result of the transportation agreement between the carrier and passengers of the Sinergi Cipta Mandiri speedboat on the Pontianak-Kayong Utara route. The formulation of the problem in this study is "What is the legal awareness of passengers to the terms and conditions that have been made by the Sinergi Cipta Mandiri Speedboat transportation service?" and "What efforts can be made by the transportation service in increasing the legal awareness of passengers to understand and respect the terms and conditions that have been set by the transportation service on the Sinergi Cipta Mandiri Speedboat ticket?". The approach method used is empirical. By using primary data and secondary data. Primary data was obtained directly through the results of interviews, observations and documentation from the main sources, namely the Sinergi Cipta Mandiri Speedboat Staff, and questionnaires distributed to passengers. Secondary data is data obtained through literature studies in the form of written materials such as legal and scientific books, legal journals and laws and regulations related to the issues discussed in the research. The result of the analysis of this study is that the carrier service has indeed limited itself to full responsibility for the passenger's luggage. This has been stated in point 4 on the terms and conditions on the back of the Speedboat ticket. However, regarding the terms and conditions that have been set by the transportation service, it turns out that there are still some passengers who do not know about the terms and conditions that have been set by the transportation service on the back of the travel ticket. In addition, transportation services have not been optimal in making efforts so that passengers can read, understand and understand these terms and conditions. Transportation services are expected to make several efforts such as notifying them again regarding these terms and conditions or pasting billboards at ticket sales places. Keywords : Agreement, Water Transportation, Speedboat Synergy Cipta Mandiri Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengalisa klausula baku yang terjadi akibat perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang speedboat Sinergi Cipta Mandiri rute Pontianak-Kayong Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kesadaran hukum penumpang terhadap syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh jasa pengangkut Speedboat Sinergi Cipta Mandiri?" dan "Upaya yang dapat dilakukan jasa pengangkut dalam meningkatkan kesadaran hukum penumpang untuk memahami dan menghormati syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jasa pengangkut pada tiket Speedboat Sinergi Cipta Mandiri?". Metode pendekatan yang digunakan adalah empiris. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber utama yaitu Staff Speedboat Sinergi Cipta Mandiri, dan kuesioner yang dibagikan kepada penumpang. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas didalam penelitian. Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa Jasa pengangkut memang telah membatasi dirinya untuk bertanggung jawab penuh terhadap barang bawaan penumpang. Hal ini telah dicantumkan pada poin ke-4 pada syarat dan ketentuan yang terdapat pada belakang tiket Speedboat. Namun terkait syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jasa pengangkut tersebut ternyata masih terdapat beberapa penumpang yang belum mengetahui terkait adanya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jasa pengangkut pada belakang tiket perjalanan. Selain itu jasa pengangkut belum optimal dalam melakukan upaya agar penumpang dapat membaca, memahami dan mengerti terkait syarat dan ketentuan tersebut. Jasa pengangkut diharpkan dapat melakukan beberapa upaya seperti memberitahukan kembali terkait syarat dan ketentuan tersebut atau menempelkan baliho pada tempat penjualan tiket.Kata Kunci : Perjanjian, Pengangkutan Perairan, Speedboat Sinergi Cipta Mandiri

TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN ALAT MUSIK PADA RENTAL MUSIK T-STUDIO DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012151059, I R F A N D I
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Human needs with beauty in their lives sometimes have to be fulfilled with the strains of tone of voice, both originating from human voices and from the strains of musical instruments. Sometimes to meet these needs humans sometimes have limitations that require the help of others, who have musical instruments. So thus there was a rental relationship to meet the needs of using the instrument. But sometimes in a legal lease relationship, there are sometimes legal problems between the owner of the instrument and the renter. So in this case it is necessary to adopt a wise and prudent settlement, especially by prioritizing the good faith of the legal subjects involved in the lease agreement. The formulation of the problem in this study is whether the tenant has been responsible for the damage of musical instruments to the owner of the T-studio music rental in a rental agreement in the city of Pontianak. The purpose of this research is to obtain data and information about the implementation of a musical instrument rental agreement at the T-Studio rental between the owner and the tenant. To reveal the factors causing the lessee to fulfill his responsibilities to the landlord. To disclose the legal consequences for musical instrument tenants who defaulted. To reveal the efforts taken by the owner of the T-Studio rental against the tenant who is in default. The method used in this research is Empirical Legal Research Method with Descriptive approach.The results obtained from this study can be seen that there has been a legal relationship that is an instrument rental agreement between the owner of the T-Studio music rental with the tenant made verbally. Factors that cause tenants have not been able to fulfill their responsibilities to the owner of the T-Studio music rental because the lessee has no money to replace damaged musical instruments for rent. As a result of the tenant's actions, the lessee has defaulted and incurred losses incurred by the owner of the T-Studio music rental. Efforts that can be carried out by the owner of the T-Studio music rental to tenants who have defaulted, are limited to giving a warning or somatie.Keywords: Lease Agreement, Responsibility, Default Abstrak Kebutuhan manusia dengan keindahan dalam sisi hidupnya terkadang harus dipenuhi dengan alunan nada suara, baik yang bersumber dari suara manusia maupun dari alunan bunyi alat musik. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan tersebut adakalanya manusia mengalami keterbatasan sehingga membutuhkan bantuan orang lain, yang memiliki sasrana alat musik. Maka dengan demikian terjadilah hubungan sewa menyewa untuk memenuhi kebutuhan penggunaan alat musik tersebut. Namun terkadang dalam hubungan hukum sewa menyewa adakalanya terjadi permasahan hukum antara pihak pemilik alat musik dengan pihak penyewa. Sehingga dalam hal ini diperlukan uopaya penyelesaian secara arif dan bijaksana, terutama dengan mengedepankan itikad baik dari para subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Apakah Penyewa Telah Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Alat Musik Pada Pemilik Rental Musik T-Studio Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ialah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian penyewaan alat musik pada rental T-Studio antara pemilik dengan penyewa. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pihak penyewa tidak memenuhi tanggung jawbanya kepada pihak pemilik. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak penyewa alat musik yang melakukan wanprestasi. Untuk mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh pemilik rental T-Studio terhadap pihak penyewa yang melaklukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa telah terjadi hubungan hukum yakni perjanjian sewa menyewa alat musik antara pemilik rental musik T-Studio dengan penyewa yang dilakukan secara lisan. Faktor penyebab pihak penyewa belum bisa memenuhi tanggung jawabnya kepada pemilik rental musikT-Studio dikeranakan pihak penyewa belum memiliki uang mengganti kerusakan alat musik yang disewa. Akibat dari tindakan penyewa, maka pihak penyewa telah melakukan wanprestasi serta menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak pemilik rental musik T-Studio. Upaya yang bisa dilakuian oleh pihak pemilik rental musik T-Studio kepada penyewa yang telah wanprestasi, hanya sebatas memeberikan peringatan atau somatie.Kata Kunci : Perjanjian sewa Menyewa, Tanggung Jawab, Wanprestasi.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA SUNGAI SAMBANG KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU) NIM. A1011201021, CHIKA THERESIA S.N
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Sungai Sambang. Alokasi dana desa yang diterima oleh desa ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi dampak dari penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup di desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan studi dokumentasi terkait pengelolaan dana desa selama periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa di Desa Sungai Sambang telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Namun, terdapat beberapa tantangan terkait dengan pengelolaan dan transparansi yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun alokasi dana desa memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan, perlu adanya perbaikan dalam aspek pengelolaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa di masa mendatang.Kata Kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa, Infrastruktur, Pengelolaan Dana. ABSTRACTThis research aims to evaluate the effectiveness of village fund allocation in the development of Sungai Sambang Village. The allocation of village funds received by this village is a form of government effort to encourage more equitable and sustainable regional development. This research uses a quantitative approach with descriptive analysis methods to evaluate the impact of the use of village funds on infrastructure development, community empowerment, and improving the quality of life in the village. Data was collected through interviews, surveys and documentation studies related to village fund management during a certain period. The research results show that the allocation of village funds in Sungai Sambang Village has made a positive contribution to the development of basic infrastructure such as roads, bridges and other public facilities. However, there are several challenges related to management and transparency that affect the effective use of these funds. This research concludes that although the allocation of village funds has a significant impact on development, improvements are needed in aspects of management and community participation to increase the effectiveness of the use of village funds in the future.Keywords: Effectiveness, Village Fund Allocation, Village Development, Infrastructure, Fund Management.

EKSEKUSI JAKSA TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MEMUAT AMAR MENGURANGI MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI CIAMIS (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Cms). NIM. A1012151070, ELFIRA KAMBA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Children who are in conflict with the law as perpetrators of criminal acts are entrusted during the case resolution process to the Social Welfare Organizing Institution (LPKS). In this care practice, children who are in conflict with the law do not receive justice and their rights as children. This child who is in conflict with the law has been placed in the Social Welfare Implementation Institution with the status of a custodian child during the case resolution process. However, at the time of the decision, the child who is in conflict with the law does not receive a reduction in the term of his sentence for as long as the child is in the institution. The custody carried out constitutes detention because children who are in conflict with the law have limited independence while they are in the institution. Social Welfare Organizing Institutions, one of whose functions is as a place of detention. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials collected through interviews with Children's Judges from the Ciamis District Court, and supported by literature study. The method used is a normative juridical research method.Keywords: Children in Conflict with the Law, Custody, Detention, Social Welfare Organizing Institutions. Abstrak Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang selama proses penyelesaiian perkara dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dalam praktik penitipan ini anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan keadilan dan haknya sebagai anak. Anak yang berkonflik dengan hukum ini telah ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan status sebagai anak titipan selama proses penyelesaiian perkara. Akan tetapi, pada saatu jatuhnya putusan, anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak mendapatkan pengurangan masa hukumannya dengan selama anak berada di lembaga. Penitipan yang dilakukan merupakan penahanan karena anak yang berkonflik dengan hukum ini selama berada di lembaga kemerdekaannya terbatas. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang salah satu fungsinya ialah sebagai tempat penahanan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui hasil wawancara pada Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Ciamis, serta didukung dengan studi kepustakaan. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif yuridis.Kata kunci : Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Penitipan,Penahanan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG BERMUATAN BERLEBIH (OVER LOADING) NIM. A1011201010, ZULFIKAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKendaraan sebagai alat transportasi dapat mempermudah kehidupan manusia. Angkutan muatan barang merupakan sebuah kegiatan pengangkutan yang bertujuan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat tujuan lainnya dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dalam angkutan muatan barang ini, kendaraan bermotor yang sering digunakan contohnya ialah truk, fuso, trailer, teronton, mobil pick up, dan mobil engkel. Kendaraan truk dapat dikatakan sudah termasuk membawa muatan barang yang cukup banyak. Namun kenyataannya masih banyak supir truk yang membawa muatan barang melebihi batas tinggi maksimal. Hal tersebut melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Pasal 8 huruf d. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan angkutan barang di Kota Pontianak, untuk mengungkapkan faktor penyebab pengendara truk, ekspedisi barang dan gudang-gudang yang menggunakan jasa ataupun kendaraan truk pribadi tidak mematuhi peraturan yang berlaku, dan untuk mendapatkan informasi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap truk yang membawa muatan berlebih (over loading) di Kota Pontianak. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dan data primernya yaitu wawancara langsung dan penyebaran angkep kepada supir truk, pemilik truk, pemilik ekspedisi, pemilik barang dan pejabat Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Data yang sudah di dapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pemuatan barang di Kota Pontianak masih kurang baik karena masih terdapat penyimpangan dalam hal muatan barang yang melebihi tinggi maksimal dan tidak menggunakan tanda reflektor bagi supir truk yang berkendara di malam hari. Faktor penyebab supir truk masih membawa muatan yang melebihi tinggi maksimal ialah penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak kurang maksimal dan kesadaran hukum yang dimiliki supir truk yang melanggar aturan muatan tinggi maksimal sangat rendah, jika semakin banyak barang yang dimuat maka supir truk tersebut akan mendapatkan bayaran yang lebih banyak juga, membawa muatan yang melebihi tinggi maksimal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa supir truk. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dikatakan kurang maksimal karena supir truk masih banyak yang berani untuk membawa muatan melebihi tinggi maksimal. Hal tersebut dapat terjadi karena supir truk sudah mengetahui waktu berpatroli dan lokasi yang rawan tertangkap oleh Dinas Perhubungan dan aparat yang bertugas. Kata Kunci : Truk, Angkutan Barang Muatan Berlebih, Pengawasan. ABSTRACTVehicles as a means of transportation can make human life easier. Freight transportation is a transportation activity that aims to move goods from one place to another using motorized vehicles. In this freight transportation, motorized vehicles that are often used include trucks, fuso, trailers, teronton, pick-up cars, and single axle cars. Trucks can be said to be able to carry quite a lot of goods. However, in reality there are still many truck drivers who carry goods that exceed the maximum height limit. This violates the Regulation of the Minister of Transportation Number 60 of 2019 concerning the Implementation of Freight Transportation by Motorized Vehicles on the Road Article 8 letter d. This study aims to determine the implementation of goods transportation in Pontianak City, to reveal the factors causing truck drivers, freight forwarders and warehouses that use services or private trucks not to comply with applicable regulations, and to obtain information regarding government supervision of trucks carrying excess loads (over loading) in Pontianak City. The research method used in this study is an empirical method and the primary data is direct interviews and distribution of questionnaires to truck drivers, truck owners, expedition owners, goods owners and officials of the Pontianak City Transportation Agency. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results of the study, it can be seen that the process of loading goods in Pontianak City is still not good because there are still deviations in terms of goods loads that exceed the maximum height and do not use reflector signs for truck drivers who drive at night. The factors causing truck drivers to still carry loads that exceed the maximum height are that law enforcement carried out by the Pontianak City Transportation Agency is not optimal and the legal awareness of truck drivers who violate the maximum height load rules is very low, if more goods are loaded, the truck driver will get more pay too, carrying loads that exceed the maximum height has become a habit for some truck drivers. Supervision carried out by the Pontianak City Transportation Agency can be said to be less than optimal because many truck drivers still dare to carry loads that exceed the maximum height. This can happen because truck drivers already know the patrol times and locations that are prone to being caught by the Transportation Agency and the officers on duty. Keywords: Trucks, Overloaded Cargo Transport, Supervision.

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH IBU KANDUNG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211006, TIARA MONICA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Acts of violence against biological children in the household are acts committed by family members against children, as in this case, acts of domestic violence against children are acts carried out both physically and mentally beyond certain limits against children by their parents. In many cases, the victims of domestic violence are women or children, and the perpetrator is the husband, but the opposite is true; there are also cases of domestic violence perpetrated by mothers against their children. This research uses empirical or Non-Doctrinal legal research, where the author conducted a sociological study to determine what factors cause physical violence against children by biological mothers in Pontianak City from a criminological perspective. In this study, the author employs social facts, specifically developments in community issues with sociological legal implications, gathered directly from primary sources. These include the actions of those who commit violent crimes against children, as well as the reactions and perspectives of institutions that tackle these issues, as revealed by the research. From the results of qualitative research, it was found that physical violence against children by biological mothers in Pontianak City was influenced by divorce, difficult economic conditions and emotions that were difficult to control, due to weak social control and emotional attachment between mother and child. Keywords: criminological review; physical violence; children; biological mother ABSTRAK Tindak kekerasan pada anak kandung didalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak, sebagaimana dengan hal tersebut, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sebagai tindakan yang dilakukan baik fisik hingga mental dimana diluar dari batas tertentu terhadap anak oleh orang tuanya. Dari banyaknya kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan atau anak, dan pelakunya adalah suami, namun tidak terlepas dari hal sebaliknya, terdapat pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau Non Doktrinal, dimana penulis melakukan sebuah penelitian sosiologis untuk mengetahui faktor - faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap anak oleh ibu kandung di Kota Pontianak ditinjau dari sudut pandang kriminologi. Jenis data yang kemudian digunakan penulis didalam penelitian ini adalah dengan fakta sosial berupa perkembangan masalah di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi yuridis sosiologis, dimana datanya didapatkan secara langsung dari si sumber utama, seperti tindakan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dan juga tanggapan serta pandangan lembaga - lembaga yang mengatasi permasalahan tersebut, yang dilihat dari penelitian yang dilakukan ini. Dari hasil penelitian yang bersifat kualitatif, ditemukan bahwa kekerasan fisik pada anak oleh ibu kandung di Kota Pontianak dipengaruhi oleh faktor perceraian, kondisi ekonomi yang sulit, dan emosional yang sulit dikontrol, karena lemahnya kontrol sosial dan keterikatan emosional antara ibu dan anak.Kata Kunci : Tinjauan Kriminologis;Kekerasan Fisik;Anak;Ibu kandung

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA