cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 251   252   253   254   255 
PERAN BAWASLU DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN, PENCEGAHAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211023, RIMA MEILANY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Skripsi ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penegakan, pencegahan dan penertiban pemasangan alat peraga kampanye di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil Bawaslu dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait alat peraga kampanye, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan secara langsung, dan menindak pelanggaran yang terjadi. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengawasan dalam pemasangan alat peraga kampanye di masa mendatang.  Kata kunci : Bawaslu, Penegakan, Pencegahan, Penertiban, Alat Peraga Kampanye, Kota Pontianak    ABSTRACT  This thesis examines the role of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the enforcement, prevention, and regulation of campaign props in Pontianak City. The study aims to analyze the steps taken by Bawaslu in overseeing and enforcing regulations related to campaign props, as well as to identify the challenges faced in this process. The research method employed is a qualitative approach, using data collection techniques such as interview, observation, and document analysis. The findings indicate that Bawaslu plays a crucial role in educating the public, conducting direct supervision, and taking action against violation. However, the study also uncovers several challenges, such as limitations in human resources and a lack of public awareness regarding existing regulation. The result of this research are expected to provide recommendations for existing regulations. The result of this research are expected to provide recommendations for enhancing the effectiveness of oversight in the installation of campaign props in the future.  Keyword: Bawaslu, Enforcement, Prevention, Regulation, Campaign Props, Pontianak
IMPLIKASI OVER KAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A PONTIANAK TERHADAP GANGGUAN KEMANAN DAN KETERTIBAN NIM. A1012211177, ANGGA SETYA PAMBUDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the implications arising from the increase in the number of correctional inmates which is not comparable to the housing standards that apply in the Decree of The Minister of Law and Human Rights Number M.01.PL.01.01. 2003 concerning Building Patterns for Correctional Technical Implementation Units. With the theme "Implications of Over Capacity in The Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak for Security and Order Disturbances". This most basic problem, as occurred in The Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak due to overcapacity, is of course a serious concern considering that residential density will have an impact on access to facilities and the daily conditions of detainees and inmates and the occurrence of security and order disturbances, the occurrence of obstacles in Providing service processes or training programs will not run optimally, this happens because of overcapacity which can cause officers to be overwhelmed working above their capacity with a limited number of employees. The research was carried out using empirical sociological research methods, namely by providing a description through observations at the time this research was carried out. With the main problem, what are the implications of over capacity in The Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak for security and order disturbances and what efforts are being made to prevent the implications of over capacity in The Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak for security disturbances. That the implication of the overcapacity of prisoners in The Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak could be that there is a disturbance of security and order in the Rumah Tahanan, due to its maximum size, the form of guidance and supervision carried out by officers at The Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak towards prisoners, so that it requires effort -efforts and steps that must be taken, namely various policies that are appropriate to the situation and conditions in the field, as well as making efforts to reduce prisoners and convicts as residents in The Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak.Keywords : Rumah Tahanan Negara, Warga Binaan Pemasyarakatan, Overcapacity    ABSTRAK  Penelitian ini menganalisa implikasi yang ditimbulkan dengan peningkatan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan standarisasi hunian yang belaku  pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01. Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dengan Tema "Implikasi Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban". Permasalahan paling mendasar ini, sebagaimana  terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak akibat dari adanya overkapasitas hal ini tentu menjadi perhatian serius mengingat kepadatan hunian akan berdampak pada akses fasilitas serta kondisi keseharian para tahanan dan narapidana dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, terjadinya hambatan dalam memberikan proses pelayanan atau program binaan terhadap Warga Binaan tidak akan berjalan dengan maksimal, hal ini terjadi karena overkapasitas yang dapat menyebabkan petugas kewalahan bekerja diatas kapasitas mereka dengan   jumlah pegawai yang terbatas. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Sosiologis empiris, yaitu dengan melakukan gambaran melalui pengamatan pada saat penelitian ini dilakukan. Dengan pokok permasalahan Bagaimana Implikasi Over Kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak  terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban   serta apa saja Upaya   yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Implikasi Over Kapasitas di Rumah Tahan Kelas II A Pontianak terhadap terjadinya   Gangguan Kemanan. Bahwa Implikasi terhadap over kapasitas tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak dapat terjadi adanya gangguan kemanan dan ketertiban di Rumah Tahanan, disebabkan karena ukuran maksimalnya, bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak terhadap Warga Binaan, sehingga memerlukan upaya-upaya serta langkah yang harus dilakukan, yaitu dengan berbagai kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan, serta melakukan upaya pengurangan Tahanan dan Narapidana sebagai penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak.Kata kunci : Rumah Tahanan Negara, Warga Binaan Pemsyarakatan, Overkapasitas.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI NIM. A1011191141, BAYU MICHAEL CANDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The rapid advancement of information technology has increased the use of expedition services, which process large volumes of sensitive personal data. Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection provides a comprehensive framework to safeguard such data. This study aims to analyze the responsibilities of expedition companies in protecting consumer personal data and identify challenges and potential solutions for implementing the law. Using normative legal research and a descriptive approach, the study highlights key responsibilities, including adherence to data protection principles, ensuring data security, notifying data subjects, and appointing data stewards (Controllers and Processors). However, challenges such as limited resources, regulatory complexity, and low employee awareness remain significant barriers to effective implementation.  Keywords: Personal Data Protection; Expedition Services; law Number 27 of 2022; Responsibilities; Consumer personal data.    Abstrak  Kemajuan pesat teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan jasa ekspedisi, yang memproses sejumlah besar data pribadi konsumen yang bersifat sensitif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk melindungi data tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam melindungi data pribadi konsumen serta mengidentifikasi tantangan dan solusi potensial dalam implementasi undang-undang tersebut. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif, studi ini menyoroti tanggung jawab utama, termasuk kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data, pengamanan data, pemberitahuan kepada subjek data, dan penunjukan pengampu data (Pengendali dan Prosesor Data). Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, dan rendahnya kesadaran karyawan tetap menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaannya.  Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Perusahaan Ekspedisi; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Tanggung Jawab; Data Pribadi Konsumen.
ANALISIS YURIDIS HOMOLOGASI PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERKARA NOMOR 134/Pdt.Sus PKPU/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst. NIM. A1011211272, DEWI FORTUNA HAMDANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe research entitled "Juridical Analysis of Homologation on Postponement of Debt Payment Obligations in Case Number 134/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst." (Study of Decision Number 134/Pdt.SusPKPU/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst) is a normative legal research on the case of PT. Mustika Ratubuana Internasional which was unable to pay its debts that had matured to its creditors. Therefore, the creditors filed a PKPU which was registered at the Commercial Court Clerk's Office at the Central Jakarta District Court with case register Number 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt. This study will discuss how the considerations of the commercial court judge in the peace decision (homologation) on (PKPU) in case number 134 / Pdt.Sus-PKPU / 2023 / PN.Niaga.Jkt.Pst. This study aims to analyze the judge's considerations and the legal consequences of the granting of a peace decision (homologation) on PKPU in case number 134 / Pdt.Sus-PKPU / 2023 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Keywords: Bankruptcy, PKPU, Peace, Homologation, Debt  ABSTRAKPenelitian dengan judul "Analisis Yuridis Homologasi Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perkara Nomor 134/Pdt.Sus PKPU/2023/         PN.Niaga.Jkt.Pst."   (Studi Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst) merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif terhadap perkara PT. Mustika Ratubuana Internasional yang tidakdapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditornya. Oleh karena itu, para kreditor mengajukan PKPU yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim pengadilan niaga di dalam putusan perdamaian (homologasi) pada (PKPU) dalam perkara nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.     Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum terhadap diberikan nya putusan perdamaian (homologasi) pada PKPU dalam perkara nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Kata kunci : Kepailitan, PKPU, Perdamaian, Homologasi, Utang
ANALISIS YURIDIS MODIFIKASI (MODDING) VIDEO GAME GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS NIM. A1011191278, ERLANGGA MAULANA WIBOWO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Modding or modifying video games has become a rapidly growing phenomenon within the gaming community. This activity is often carried out by players to enhance the gaming experience, add new content, or fix bugs in games. However, this practice raises debates from a legal perspective, particularly concerning copyright. This research aims to analyze the act of modifying (modding) video games based on Law No. 28 of 2014 on Copyright.This study employs a normative juridical research method with a legislative, analytical, comparative, and case study approach. The research method used in this thesis is normative juridical legal research. The approaches include a legislative approach, analytical approach, comparative approach, and case study approach. The study utilizes primary legal materials from Law No. 28 of 2014 on Copyright, particularly Article 52 on Technological Control Measures and Article 9 of Law No. 28 of 2014 on Copyright regarding piracy, as well as secondary legal materials such as literature related to copyright and video game modding. The analysis is conducted on legal regulations governing modding and its implications for copyright infringement.The research show that video game modding involves software cracking, which violates the provisions of Article 52 on Technological Protection Measures. This act may also be subject to sanctions under Article 112 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Furthermore, modding can be classified as piracy under Article 9 of the same law, as it involves the reproduction and distribution of games without the permission of the copyright holder and often includes a commercial element. This action is subject to criminal penalties as stipulated in Article 113 of the law. In addition, modding also infringes the moral rights of creators as outlined in Article 5 of Law No. 28 of 2014. The End User License Agreement (EULA) of video games, such as Grand Theft Auto: San Andreas, explicitly prohibits modifications and the removal of technological protection measures in their games. This study concludes that video game modding in Indonesia constitutes copyright infringement that harms video game developers. It also emphasizes the need for more specific regulations regarding video game modding in Indonesia.Keywords: Cracking, EULA, copyright, modding, modification, Law No. 28 of 2014, video game.  Abstrak  Modifikasi atau modding video game telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di kalangan komunitas gamer. Aktivitas ini sering kali dilakukan oleh pemain untuk meningkatkan pengalaman bermain, menambahkan konten baru, atau memperbaiki bug dalam game. Namun, praktik ini memunculkan perdebatan dari sudut pandang hukum, terutama terkait dengan hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan modifikasi (modding) video game berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, komparatif, dan studi kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan komparasi serta pendekatan kasus. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 52 tentang Sarana Kontrol Teknologi dan Pasal 9 Undang-Undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur soal pembajakan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait hak cipta dan modding video game. Analisis dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur modding dan implikasinya terhadap pelanggaran hak cipta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa modding video game melibatkan software cracking, Tindakan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 52 tentang Sarana Kontrol Teknologi. Serta dapat dikenakan sanksi sesuai dalam pasal 112 undang-undang no.28 tahun 2014. Selain itu, tindakan modding dapat diklasifikasikan sebagai pembajakan menurut pasal 9 undang-undang no.28 tahun 2014. karena melibatkan penggandaan dan distribusi game tanpa izin dari pemegang hak cipta dan memiliki unsur komersil di didalamnya. Hal ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 113 undang- undang no.28 tahun 2014. Selain itu modding juga melanggar hak moral pencipta sesuai dengan pasal 5 undang-undang no.28 tahun 2014. End User License Agreement (EULA) dari video game seperti Grand Theft Auto: San Andreas juga secara eksplisit melarang modifikasi dan penghapusan proteksi teknologi dalam video gamenya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modding video game di Indonesia merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan para pengembang video game. Serta perlunya peraturan yang lebih spesifik mengenai modding video game di Indonesia.Kata kunci: Cracking, EULA, hak cipta, modding, modifikasi, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, video game.
ANALISIS PELANGGARAN HUKUM DAN KODE ETIK DEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN UTANG (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1011201122, ARIEL NUARE SONKEA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  ANALISIS PELANGGARAN HUKUM DAN KODE ETIKDEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN UTANG   (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)  This study discusses the phenomenon of violations of the law and code of ethics committed by debt collectors in debt collection in the City Of Pontianak. Credit and loans are solutions for individuals in meeting needs. This can bring the risk of bad debts, so the bank or non-bank financial institutions use the services of debt collectors. In practice, debt collectors often commit unlawful acts, such as intimidation, violence, and invasion of privacy. This study aims to identify the reasons behind acts of lawlessness by debt collectors as well as efforts that can be made to overcome it. This study is important to provide a better understanding of ethics and legality in the debt collection process in Pontianak, so as to improve protection for debtors as well as encourage more ethical collection practices.  The research method used in this study is empirical with the type of Data used in the study of primary and secondary data. Primary data collection was obtained directly from consumers/communities, OJK (Financial Services Authority), and debt collectors by direct interview. Secondary data collection is done by conducting library research by searching for literature data related to debt collection by debt collectors and legal materials or related literature.  Based on the results of research related to violations of laws and codes of conduct committed by debt collectors in the debt collection process in the City Of Pontianak, it was found that many consumers do not know their rights, which makes them vulnerable to unauthorized collection actions. In addition, violations often occur due to inaccuracies in the marketing team of financial institutions in disbursing loans that cause the debtor's negligence in paying debts, the use of jockey services in debt collector certification and countermeasures of violations of the law and the code of ethics of debt collectors from the OJK are carried out preventively and repressively, but there are still many violations that occur due to lack of socialization and evaluation of the collection party.  Keywords: Debt Collector, Code Of Ethics, Violation Of Law    ABSTRAK  ANALISIS PELANGGARAN HUKUM DAN KODE ETIKDEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN UTANG   (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)  Penelitian ini membahas fenomena pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan utang di Kota Pontianak. Kredit dan pinjaman menjadi solusi bagi individu dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat membawa risiko kredit macet, sehingga pihak bank atau lembaga keuangan non bank menggunakan jasa debt collector. Dalam praktiknya, debt collector seringkali melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik tindakan pelanggaran hukum oleh debt collector serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya. Studi ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang etika dan legalitas dalam proses penagihan utang di Pontianak, sehingga dapat meningkatkan perlindungan bagi debitur serta mendorong praktik penagihan yang lebih etis.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan jenis Data yang digunakan dalam penelitian dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari konsumen/masyarakat, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan debt Collector dengan cara wawancara langsung. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara melakukan penelusuran dalam mencari data literatur terkait penagihan utang oleh debt collector dan bahan "“ bahan hukum ataupun literatur yang terkait.  Berdasarkan hasil penelitian terkait pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh debt collector dalam proses penagihan utang di Kota Pontianak, ditemukan bahwa banyak konsumen tidak mengetahui hak-hak mereka, yang membuat mereka rentan terhadap tindakan penagihan yang tidak sah. Selain itu, pelanggaran sering terjadi akibat ketidaktepatan tim marketing lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit yang menyebabkan kelalaian debitur dalam membayar utang, penggunaan jasa joki dalam sertifikasi debt collector dan penanggualangan pelanggaran hukum dan kode etik debt collector dari OJK dilakukan secara preventif dan refresif, tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi karena kurangnya sosialisasi dan evaluasi terhadap pihak penagihan.  Kata Kunci: Debt Collector, Kode Etik, Pelanggaran Hukum  
PELAKSANAAN PASAL 63 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN: STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK NIM. A1012211161, RIKI ANDRIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDeportation is the process of forcibly returning foreign nationals to their home countries for violating the provisions of immigration law applicable in Indonesia. This process aims to maintain the country's sovereignty and ensure that law enforcement runs well. However, the implementation of deportation often faces various obstacles that can hinder the process. This research analyzes the implementation of Article 63 paragraph (3) of Law Number 6 Year 2011 on Immigration at Pontianak Immigration Detention Center (Pontianak IDC) and the obstacles it faces. The results showed that the deportation process has not been fully in accordance with the regulations due to the inability of foreigners' guarantors to bear the deportation costs, thus delaying the return of detainees and impacting on their welfare.The research method used a qualitative approach with observation, interviews and documentation analyzed descriptively. The findings indicate the need for improved communication facilities and health services as well as better coordination between the Pontianak IDC, the Immigration Division of the West Kalimantan Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the Directorate General of Immigration. It is hoped that these improvements can expedite the deportation process and improve the image of the Indonesian immigration system.Keywords: Deportation, Pontianak IDC, Detainees.  AbstrakDiaturnya perbuatan kohabitasi (samen leven) menjadi suatu tindak pidana dalam ketentuan UndangPendeportasian merupakan proses pemulangan paksa warga negara asing (WNA) ke negara asalnya karena melanggar ketentuan hukum imigrasi yang berlaku di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaan pendeportasian sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Rudenim Pontianak dan kendala yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses deportasi belum sepenuhnya sesuai peraturan karena ketidakmampuan penjamin WNA menanggung biaya deportasi sehingga menunda pemulangan deteni dan berdampak pada kesejahteraan mereka.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Temuan mengindikasikan perlunya peningkatan fasilitas komunikasi dan pelayanan kesehatan serta koordinasi yang lebih baik antara Rudenim Pontianak, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Diharapkan perbaikan ini dapat memperlancar proses deportasi dan meningkatkan citra sistem keimigrasian Indonesia.Kata Kunci: Deportasi, Rudenim Pontianak, Deteni.  
AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PENYERAHAN KEBUN KEMITRAAN MANDIRI OLEH PT. POLIPLANT SEJAHTERA KEPADA KOPERASI KUDANGAN MANIS DI DESA HARAPAN BARU KECAMATAN AIR UPAS KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012211147, BETRAN MARSILUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe method used in this study is an empirical method by collecting primary data in the form of interviews, with a Descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this research was conducted. The formulation of the problem in this study is "What are the Legal Consequences of Not Implementing the Handover of the Independent Partnership Plantation by PT. Poliplant Sejahtera to the Kudangan Manis Cooperative in Harapan Baru Village, Air Upas District, Ketapang Regency?" This partnership is intended to guarantee the availability of basic materials in plantation, However, when the agreement was running, there was a default at the time of the handover of the plantation land by the company. The results of the study are Between the Kudangan Manis Cooperative and PT. Poliplant Sejahtera entered into a partnership agreement in which PT. Putra Indotropical is obliged to hand over the oil palm plantation to the Kudangan Cooperative. It turned out that after 4 (four) years, PT. Poliplant Sejahtera did not transfer the oil palm plantation to the Kudangan Manis Cooperative..Keywords: Legal Consequences, Handover, Partnership PlantationAbstrakMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Penyerahan Kebun Kemitraan Mandiri Oleh PT. Poliplant Sejahtera Kepada Koperasi Kudangan Manis Di Desa Harapan baru Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang?". Kemitraan pada perkebunan merupakan kewajiban. Namun, pada saat perjanjian berjalan terjadi wanprestasi pada saat penyerahan lahan kebun oleh perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah Antara Koperasi Kudangan Manis dengan PT. Poliplant Sejahtera melakukan perjanjian kemitraan yang mana dalam kerjasama tersebut terdapat kewajiban dari PT. Poliplant Sejahtera untuk menyerahkan kebun sawit kepada Koperasi Kudangan. Ternyata setelah 4 (empat) tahun PT. Poliplant Sejahtera tidak mengalihkan kebun sawit kepada Koperasi Kudangan Manis.Kata Kunci : Akibat Hukum, Penyerahan, Kebun Kemitraan
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM KARYA SENI VISUAL GAMBAR TERHADAP PLAGIARISME OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE NIM. A1012211030, ELSE SEPTY SAPUTRY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  In the ever-evolving digital era, the protection of visual copyright images faces new challenges due to advancements in Artificial Intelligence (AI) technology. This research aims to examine the protection provided by Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) for creators and copyright holders of visual images against plagiarism perpetrated by AI systems, as well as to analyze the enforcement of sanctions for such violations. The research method employed is normative legal analysis with a conceptual approach and case studies related to AI plagiarism, such as the case of Getty Images vs. Stability AI. The findings indicate that AI users, although they are legal subjects, cannot be regarded as creators if their works involve AI intervention, thus rendering them ineligible for legal protection. This is due to the fact that AI lacks consciousness and creativity. In the image creation process, AI can engage in plagiarism through authorship plagiarism and source plagiarism, violating the economic and moral rights of creators and copyright holders. AI systems that commit visual plagiarism may face sanctions under Article 113 Paragraph (3) and Paragraph (4) of the UUHC, as well as Article 380 of the Criminal Code. This study suggests the need for regulatory updates to address new issues in copyright protection in the digital age. Creators who feel aggrieved by this system may pursue legal action through commercial courts.  Keywords: Copyright Protection, Artificial Intelligence, Plagiarism, Images.  Abstrak  Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan hak cipta visual gambar menghadapi tantangan baru akibat kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) terhadap pencipta dan pemegang hak cipta visual gambar dari plagiarisme yang dilakukan oleh sistem AI, serta untuk menganalisis penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus terkait plagiarisme oleh AI, seperti kasus Getty Images vs. Stability AI.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna AI, meskipun merupakan subjek hukum, tidak dapat dianggap sebagai pencipta jika hasil karyanya melibatkan campur tangan AI, sehingga pengguna AI tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa AI tidak memiliki kesadaran dan kreativitas. Dalam proses menciptakan gambar, AI dapat melakukan plagiarisme berupa plagiat kepengarangan dan plagiat sumber, yang melanggar hak ekonomi dan moral pencipta serta pemegang hak cipta. Sistem AI yang melakukan plagiarisme visual dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) dan Ayat (4) UUHC, serta Pasal 380 KUHP. Penelitian ini menyarankan perlunya pembaruan regulasi untuk mengatasi isu-isu baru dalam perlindungan hak cipta di era digital. Pencipta yang merasa dirugikan oleh sistem ini dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan niaga.  Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Artificial Intelligence, Plagiarisme, Gambar.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA PENETAPAN NOMOR 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK NIM. A1011191321, SYARIFAH FAIRUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  . The application for the origin of the child was granted by the Religious Court based on Article 42 and Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974, which states that a legitimate child is a child born from a valid marriage according to religious law. As long as the applicant can prove the existence of a valid marriage, the child will be recognized as a legitimate child with full legal status. However, if the marriage cannot be proven, the application is still granted, but the child is only recognized as a biological child, which means that the relationship is only established with the mother and her mother's family. This determination provides legal certainty for children, especially in terms of identity and civil rights.The formulation of the problem in this study is "What are the Legal Considerations of the Pontianak Religious Court in Determination Number 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk Concerning the Application for the Origin of Children and its Legal Consequences?". This study aims to obtain data and information related to the determination of the legal status of children from unregistered marriages, analyzing the legal consequences of the child's position after being granted by the Pontianak Religious Court. The method used in this study is the normative legal method. The results of the study indicate that the determination of the Pontianak Religious Court provides legal certainty for children born from unregistered marriages, who previously did not have a clear legal status. In addition, this study also revealed that there are efforts to strengthen legal protection for children born from unregistered marriages through legal birth registration in accordance with applicable laws.The implication of determining the origin of a child by the court is to provide legal certainty for the status of the child, both as a legitimate child and a biological child. This has an impact on the recognition of the child's legal relationship with his parents and access to civil rights, such as official identity and inheritance. This determination is also a legal solution for children born from unregistered marriages, ensuring legal protection even though proof of marriage cannot be submitted.  Keywords: Determination of the Origin of Children, Pontianak Religious Court, Legal ConsiderationsAbstrak  Permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama. Selama pemohon dapat membuktikan adanya pernikahan yang sah, anak akan diakui sebagai anak sah dengan status hukum penuh. Namun, jika pernikahan tidak dapat dibuktikan, permohonan tetap dikabulkan, tetapi anak hanya diakui sebagai anak biologis, yang berarti hubungannya hanya terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya. Penetapan ini memberikan kepastian hukum bagi anak, terutama dalam hal identitas dan hak-hak perdata.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Pontianak Pada Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk Tentang Permohonan Asal Usul Anak Serta Akibat Hukumnya ?". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penetapan status hukum anak dari perkawinan siri, menganalisis akibat hukum terhadap kedudukan anak setelah dikabulkannya oleh Pengadilan Agama Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Pengadilan Agama Pontianak ini memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, yang sebelumnya tidak memiliki status hukum yang jelas. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada upaya penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan siri melalui pencatatan kelahiran yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Implikasi dari penetapan asal-usul anak oleh pengadilan adalah memberikan kepastian hukum bagi status anak, baik sebagai anak sah maupun anak biologis. Hal ini berdampak pada pengakuan hubungan hukum anak dengan orang tuanya serta akses terhadap hak-hak perdata, seperti identitas resmi dan warisan. Penetapan ini juga menjadi solusi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, memastikan perlindungan hukum meskipun bukti pernikahan tidak dapat disampaikan.  Kata Kunci: Penetapan Asal-Usul Anak, Pengadilan Agama Pontianak, Pertimbangan Hukum

Page 253 of 309 | Total Record : 3081

 251   252   253   254   255 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue