Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. SENTOSA BORNEO TRANSPORTASI TERHADAP KEHILANGAN BARANG MILIK PENGIRIM TUJUAN PONTIANAK "“ PUTUSSIBAU NIM. A1012181004, MARDONIUS FORTE
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT As a provider of goods transportation services, PT. Sentosa Borneo Transportation is expected to assist the community in moving goods from one place to another safely and provide the best service to the community. PT. Sentosa Borneo Transport has the responsibility to maintain and deliver goods to their destination safely and appropriately. In the event of loss of the shipment, the sender is entitled to compensation. If PT. Sentosa Borneo Transportation is unable to fulfill what has been agreed, there will be a default. Therefore, the author can formulate the problem of this research as follows "Is PT. Sentosa Borneo Transportation has been responsible for the loss of goods belonging to the sender to Pontianak "“ Putussibau". This study aims to obtain data and information about the implementation of the delivery agreement between PT. Sentosa Borneo Transport and freight forwarders. In order to reveal the causative factors, PT. Sentosa Borneo Transport against loss of consignment belonging to the sender. To find out the legal consequences arising from the loss of goods belonging to the sender by PT. Sentosa Borneo Transportation. To find out the legal remedies taken by the sender against the lost shipments to PT. Sentosa Borneo Transportation. This study uses an empirical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research and analyzing data based on actual facts at the time of the research. Based on the results of the study, that the PT. Sentosa Borneo Transport has not been fully responsible for the loss of the sender's belongings and if you carry out the responsibility it is not in accordance with the losses suffered by the sender. As a contributing factor to the loss of the consignment belonging to the sender due to the fault of the sender not notifying the contents of the goods being transported and the absence of proof of payment receipt in the complaint or complaint against the carrier. The legal effort taken by the shipper is to ask for appropriate compensation for the loss of goods and the shipper has never filed a lawsuit to the District Court but resolves it by taking amicable deliberation on the part of PT. Sentosa Borneo Transportation. Keywords: Goods Delivery Agreement, Default, Shipper.ABSTRAK Sebagai salah satu penyedia jasa transportasi barang PT. Sentosa Borneo Transportasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan aman dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melakukan pengiriman barang sampai di tempat tujuan dengan selamat dan tepat. Apabila terjadi kehilangan atas barang kiriman, maka pihak pengirim berhak mendapatkan ganti kerugian. Jika PT. Sentosa Borneo Transportasi tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan maka akan terjadi wanprestasi. Maka dari itu, penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut "Apakah PT. Sentosa Borneo Transportasi Sudah Bertanggung Jawab Terhadap Kehilangan Barang Milik Pengirim Tujuan Pontianak "“ Putussibau". Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara PT. Sentosa Borneo Transportasi dan pengirim barang. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum bertanggung jawabnya PT. Sentosa Borneo Transportasi terhadap kehilangan barang kiriman milik pengirim. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas terjadinya kehilangan barang milik pengirim oleh PT. Sentosa Borneo Transportasi. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pengirim terhadap barang kiriman yang hilang kepada PT. Sentosa Borneo Transportasi. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yakni melakukan penelitian dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi belum bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehilangan barang milik pengirim dan jika melakukan tanggung jawab pun tidak sesuai dengan kerugian yang di derita oleh pengirim. Sebagai faktor penyebab atas terjadinya kehilangan barang kiriman milik pengirim karena karena kesalahan dari pengirim tidak memberitahukan isi dari barang yang diangkut dan tidak adanya bukti resi pembayaran dalam komplain atau keluhan terhadap pihak pengangkut. Upaya hukum yang dilakukan oleh pengirim barang adalah meminta ganti rugi yang layak terhadap kehilangan barang dan pihak pengirim barang tidak pernah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri akan tetapi menyelesaikan dengan menempuh musyawarah mufakat secara kekeluargaan pada pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi. Kata Kunci: Perjanjian Pengiriman Barang, Wanprestasi, Pengirim Barang

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGRAAN MAL PELAYANAN PUBLIK NIM. A1011181100, MAESTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn article 1 of 1 verse (9) 2020's regnal rule (no. 15) states that the public service mal (no.) has been called "the public service mall, next to its MPP, where the activities or activities of public service service on goods, services and/or administration services that promote an overall expansion of both the central and the state - owned services, State-owned enterprises in order to provide services that are quick, easy, affordable, safe and comfortable." The study USES the type of empirical legal research, the nature of this study of descriptive analysis. The source of data used in the study is primary and secondary data. According to article 10 of the year 2020 state of the regent's provision of the public service mall is not fully implemented because of the lack of such factors as inefficient facilities, scarce human resources, and thus rendering service to a maximum extent. Keywords: public service; public service administration; public service mall Abstrak Pada Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik menyebutkan "Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah/ swasta dalam rangka penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman." Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, Sifat penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tidak sepenuhnya berjalan karena terdapat berbagai faktor kekurangan diantaranya fasilitas tidak efisien, sumber daya manusia yang masih kurang, sehingga menyebabkan pelayanan tidak dilakukan secara maksimal. Kata kunci: Pelayanan Publik; Pelaksanaan Pelayanan Publik; Mal Pelayanan Publik

PELAKSANAAN PASAL 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI DIKECAMATAN KAPUAS) NIM. A1012181232, AGGIA TALASINNY CINDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractKite flying is a game that is prohibited in Sanggau Regency as stipulated in Article 54 of the Sanggau Regency Regional Regulation Number 15 of 2017. However, the socialization and sanctions carried out by the Satuan Polisi Pamong Praja against the community are currently still far from expectations and have not been able to provide maximum benefits. positive impact on society. The author raised this thesis with the aim of knowing the effectiveness of the implementation of the Sanggau Regency Regional Regulation in terms of article 54 of the Regional Regulation number 15 of 2017 and to find out the efforts that have been made by the government in enforcing Regional Regulations.To discuss the above problems, in this study the author uses empirical research methods, namely legal research methods that function to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. Based on data obtained in the field, as well as through interviews and questionnaires to respondents, it is known that there are still many people who commit violations.Regarding the efforts of Satuan Polisi Pamong Praja in enforcing regional regulations, it is conducting raids and coaching violators. There is also socialization, but it is still not effective.The recommendation that the author can convey regarding the existing problems is that the Satuan Polisi Pamong Praja needs to coordinate with relevant agencies and expect support from the community in the process of implementing the regional regulation. One of the potential supports that cannot be ignored is the active role of local communities and social institutions, mass media, and so on in efforts to maintain peace and public order, as well as with the support of reliable personnel capabilities, it is certain that the mandate of Satuan Polisi Pamong Praja is to maintain peace and order. public order in Sanggau Regency will be more likely to be realized.Keywords: PerDa, SatPol PP, Kites AbstrakPermainan layang-layang merupakan permainan yang dilarang di Kabupaten Sanggau sebagaimana diatur dalam pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017. Namun demikian, sosialisasi serta sanksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penulis mengangkat skripsi ini dengan tujuan, untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau ditinjau dari pasal 54 Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2017 dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah.Untuk membahas persoalan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris, yakni metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, serta melalui wawancara dan angket terhadap responden, diketahui bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran.Mengenai upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah adalah melakukan razia serta pembinaan kepada pelanggar. Ada juga dengan melakukan sosialisasi, namun masih belum efektif. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang ada adalah Satuan Polisi Pamong Praja perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan berharap dukungan dari masyarakat dalam proses penerapan Peraturan Daerah. Salah satu potensi dukungan yang tidak bisa diabaikan adalah peran aktif masyarakat lokal maupun lembaga-lembaga sosial, media massa, dan sebagainya dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta dengan didukung kemampuan personil yang handal, niscaya amanah yang disandang Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sanggau akan lebih mungkin terwujudKata Kunci: PerDa, SatPol PP, Layang-Layang

KEWAJIBAN BALIK NAMA OLEH PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA WAJOK HILIR KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1011181206, PUTRI UTARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The transfer of ownership of land that is often carried out in the community is through a buying and selling process. Based on Article 37 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration states that "The transfer of land rights and ownership rights to apartment units through buying and selling, exchanging, grants, income in companies and other legal acts of transfer of rights, except Transfer of rights through auction can only be registered if it is proven by a deed made by the authorized PPAT according to the provisions of the applicable laws and regulations. However, in reality there are still some residents in Wajok Hilir Village who have not changed the name of the land title certificate due to several factors that become obstacles so that they have not carried out the transfer of name process.Based on the above background, the problems in this research are: "What are the factors that cause buyers to not carry out the transfer of title obligations in the sale and purchase of land based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in Wajok Hilir Village, Jongkat District, Mempawah Regency. "And the purpose of this study is to obtain data and information about the procedure for buying and selling land in Wajok Hilir Village, Jongkat District, Mempawah Regency, to reveal the inhibiting factors and legal consequences if you do not carry out the transfer of title certificates to land, and to reveal the efforts of the ATR/BPN Mempawah Regency to the people of Wajok Hilir Village, Jongkat District, Mempawah Regency who have not carried out land certification. The method used is an empirical legal research method, namely research in the form of empirical studies to find theories regarding the process of occurrence and operation of law in society. The nature of descriptive research is to describe accurately to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society.The results showed that the factors that caused the buyer to not carry out the transfer of name obligations in the sale and purchase of land were caused by economic factors, lack of legal awareness about the importance of changing names after buying and selling land, and lack of understanding of the procedure for transferring names of land rights certificates. As a result of the law of land that has not been renamed to the next owner, they cannot show legal ownership of the land in other words they do not have legal force over the land. The effort made by the Land Office of Mempawah Regency is to disseminate information to the land owner community in particular and the Wajok Hilir Village community in general regarding the procedure for implementing the transfer of title certificates to land. Keywords: Sale and Purchase of Land Abstrak Pemindahan hak milik atas tanah yang sering dilakukan dalam masyarakat yaitu melalui proses jual beli. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa warga di Desa Wajok Hilir yang belum melakukan balik nama sertipikat hak atas tanah dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga belum melaksanakan proses balik nama tersebut.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Pembeli Belum Melaksanakan Kewajiban Balik Nama Dalam Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah". Dan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang prosedur jual beli tanah di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, untuk mengungkapkan faktor penghambat dan akibat hukum jika tidak melakukan pelaksanaan balik nama sertipikat hak milik atas tanah, serta mengungkapkan upaya pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Mempawah terhadap masyarakat Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah yang belum melaksanakan pensertipikatan tanah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan Sifat penelitian deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab pembeli belum melaksanakan kewajiban balik nama dalam jual beli tanah yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi, kurang kesadaran hukum mengenai pentingnya balik nama setelah melakukan jual beli tanah, dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur balik nama sertipikat hak atas tanah. Akibat hukum dari tanah yang belum dibalik nama atas pemilik selanjutnya maka mereka tidak dapat menunjukkan kepemilikan yang sah mengenai tanah tersebut. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah mensosialisasikan kepada masyarakat pemilik tanah khususnya dan masyarakat Desa Wajok Hilir pada umumnya mengenai prosedur pelaksanaan balik nama sertipikat hak milik atas tanah. Kata Kunci: Jual Beli Tanah

KEWAJIBAN PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK PENEMPATAN DAN PEMELIHARAAN TANDA-TANDA BATAS BIDANG TANAH DI DESA WAJOK HILIR KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1011181228, RAIZA RATU LUKMANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Thelimited land parcels cause many land issues in the community so that they need to be controlled and there is a guarantee of legal certainty. To ensure legal certainty, land registration is necessary and the most important process is land measurement. Based on the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, Article 17 paragraph (3) states that the placement of boundary signs, including their maintenance, must be carried out by the holder of the land rights concerned. However, there are still holders of land rights who have certificates but there is no placement and maintenance of land parcel boundaries and the majority of village communities still use boundary markings from plants, this causes disputes because these boundary markings are not permanent and if the plants are damaged or die then the boundary sign changes.The formulation of the problem in this research is "What are the factors that cause land ownership rights holders to not return and maintain boundary signs in Wajok Hilir Village, Jongkat District, Mempawah Regency according to Government Regulation Number 24 of 1997?" The next objectives of this research are as follows: to obtain data on the obligations of the holders of property rights to land in the village of Wajok downstream, sub-district of Jokat, Mempawah regency, to reveal the causes of the holders of land rights not fulfilling their obligations in placing and maintaining boundary signs. plots of land in each corner of the land parcels that have been determined, To reveal the legal consequences for holders of property rights to land who do not carry out the obligation to place and maintain boundary markings of land parcels, To reveal the efforts of the Mempawah Regency ATR/BPN Office in bringing order to the holders of land parcels land ownership rights that do not maintain the boundaries of the land parcels. The method used by the author in this study is an empirical method with a descriptive analysis approach.The results obtained are the factors that cause Land Ownership Rights Holders in Wajok Hilir Village, Jongkat District, Mempawah Regency who have not returned and maintained the boundaries of their land parcels due to the lack of understanding and public awareness about the obligation to have placement and maintenance. maintenance of the boundaries of the land parcels it owns. The legal consequence is that if the obligation to maintain land parcel boundaries is not fulfilled, there is no legal certainty and the cost of loss is paid. Meanwhile, the efforts that can be made by the Mempawah Regency ATR/BPN Office are to actively provide socialization to the community regarding the importance of placing and maintaining land parcel boundaries Keywords: Land Boundary Mark Maintenance.Abstrak Terbatasnya bidang tanah menyebabkan banyaknya permasalahan persoalan pertanahan dalam masyarakat sehingga perlu dikendalikan serta adanya jaminan kepastian hukum. Untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan pendaftaran tanah dan proses paling penting adalah pengukuran tanah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 17 ayat (3) menyebutkan penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Namun masih ada pemegang hak milik atas tanah yang sudah bersetifikat tetapi tidak ada penempatan dan pemeliharaan tanda batas bidang tanah dan mayoritas masyarakat desa masih menggunakan tanda batas dari tanaman hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan karena tanda batas ini bersifat tidak permanen dan apabila tanaman rusak atau mati maka tanda batasnya berubah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini "Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemegang Hak Milik Atas Tanah Belum Melakukan Pengembalian Dan Pemeliharaan Tanda-Tanda Batas Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997?" selanjutnya yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mendapatkan data tentang kewajiban para pemegang hak milik atas tanah di desa wajok hilir kecamatan jongkat kabupaten mempawah, untuk mengungkapkan penyebab pemegang hak milik atas tanah tidak memenuhi kewajibannya dalam penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah di tiap-tiap sudut bidang tanah yang sudah ditetapkan, Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang tidak melaksanakan kewajiban penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah, Untuk mengungkapkan upaya dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Mempawah dalam menertibkan pemegang hak milik atas tanah yang tidak memelihara tanda-tanda batas bidang tanah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis.Hasil penelitian yang diperoleh yaitu faktor yang menjadi penyebab Pemegang Hak Milik Atas Tanah Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah yang belum melakukan pengembalian dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah yang dimilikinya disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wajib untuk memiliki penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah yang dimilikinya. Akibat hukumnya jika tidak dipenuhinya kewajiban untuk pemelihraan tanda-tanda batas bidang tanah adalah tidak ada kepastian hukum dan membayar biaya kerugian. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Mempawah adalah aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah. Kata Kunci : Pemeliharaan Tanda Batas Tanah

PRAKTIK CURANG PENGGUNAAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI DIPASAR ANGGREK KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011151233, YAYANG KURNIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTTrading can occur anywhere, not only in the market but also in places that are considered to be able to buy and sell. The market is also a container in which it is a meeting place or interaction between sellers and buyers with a trading system. Kubu Raya has two types of trade, namely modern markets and traditional markets, the development of a modern shopping center in Kubu Raya in 2017 with the establishment of Transmart and having attractive facilities is an advantage of modern markets compared to traditional markets which do not have attractive facilities such as traditional markets. modern markets, but traditional markets have advantages that modern markets do not have, namely the bargaining system. Unfair competition can trigger business actors to produce goods or services with minimal production costs so that they can generate maximum profits. In buying and selling transactions in traditional markets, scales are used as a benchmark to ensure the accuracy of the goods being traded. The scales can be misused by traders in various ways so that the weight of an item is not as it should be. In buying and selling honesty and truth are the most important values.The word method comes from the Greek word "methods" which means the way and the way of working, namely the way of working to be able to fulfill the object that is the target of the science concerned. This type of approach is in accordance with the purpose of this legal research, so in legal research there is an empirical research. Empirical legal research is conducted by interviewing respondents as resource persons. According to Sutrisno Hadi, the research method is a research that presents how or the steps that must be taken in a research systematically and logically so that the truth can be justified. researching library materials which are secondary data and also called library research.Based on the description, it can be concluded that the Consumer Protection Law has not played an optimal role as expected when it was enacted, namely providing legal protection for consumer rights. This can be seen from the number of violations that occurred related to the scales used by business actors or traders. Although most traders' awareness has increased regarding proper and legal scales used in trading, it cannot be denied that discrepancies are still found, including a small number of scales that are not suitable for use in buying and selling transactions, the use of improper scales so that the weight of the goods the scales purchased are not appropriate, and the responsibilities given by traders are not balanced, so that the interests of consumers are not a priority for business actors/traders. Keywords: Buying and Selling, Cheating Practices, Scales, ABSTRACT Perdagangan dapat terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi didalam pasar tetapi juga terdapat tempat yang dinilai bisa untuk berjual beli. Pasar juga merupakan suatu wadah yang didalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pebeli dengan system perdagangan. Di Kubu Raya memiliki dua jenis perdangangan yaitu pasar modern dan pasar tradisional, mulai berkembangnya pusat perbelanjaan modern di Kubu Raya pada Tahun 2017 dengan berdirinya Transmart dan memiliki fasilitas yang menarik merupakan keunggulan dari pasar modern dibandingkan dengan pasar tradisional yang tidak memiliki fasilitas yang menarik seperti pasar modern, tetapi pasar tradisional memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pasar modern yaitu sistem tawar menawar. Persaingan tidak sehat dapat memicu pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang atau suatu jasa dengan biaya produksi minimal sehimga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dalam kegiatan transaksi jual beli di pasar tradisional, timbangan digunakan sebagai tolak ukur untuk menjamin ketepatan suatu barang yang diperjual belikan. Timbangan tersebut dapat disalahgunakan oleh pedagang dengan berbagai cara sehinga berat suatu barang tidak sebagaimana mestinya. Dalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting.Kata metode berasal dari kata Yunani yaitu "Methods" yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Jenis pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hokum mengenal adanya penelitian secara empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara kepada responden sebagai narasumber. Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehinga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.Berdasarkan uraian maka di simpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen belum berperan secara optimal sebagaimana yang diharapkan pada saat ditetapkan, yakni memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Ini terlihat dari jumlah pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan timbangan yang digunakan pelaku usaha atau pedagang. Meski sebagian besar kesadaran pedagang sudah meningkatkan berkaitan dengan timbangan yang layak dan sah digunakan dalam berdagang, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian diantaranya sebagian kecil masih terdapat timbangan yang tidak layak digunakan dalam transaksi jual beli, penggunaan timbangan yang tidak tepat sehingga berat barang yang dibeli timbangannya tidak sesuai, dan pertanggung jawaban yang diberikan pedagang tidak berimbang, sehingga kepentingan konsumen tidak menjadi prioritas pelaku usaha/pedagang. Kata Kunci : Jual Beli, Praktik Curang, Timbangan,

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011171152, AGUSTINUS WAHYU HERY WIJAYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study discusses "Criminal Law Enforcement at the Investigation Level Against Violations of Circulation and Sales of Alcoholic Beverages in Pontianak City". This study is motivated by why criminal law enforcement at the level of investigation of violations and sales of alcoholic beverages in the city of Pontianak has not been maximized, there are dealers and sellers of alcoholic beverages who sell illegal alcoholic beverages, according to the regional regulation of the city of Pontianak Number 23 of 2002 concerning Supervision, Control, and Prohibition of the Circulation of Alcoholic Drinks that alcoholic beverages that are allowed to circulate in the community are alcoholic beverages of class A, and for sellers of alcoholic beverages the sellers must have a trading business license and a license for an alcoholic beverage business, but in the circulation of alcoholic beverages there are still many sellers who does not have a permit and sells alcoholic beverages in contravention of the regulation. The sale and circulation of alcoholic beverages that are in conflict with the regulation is a violation, where for sellers and dealers who violate the regulation can be subject to criminal sanctions. The circulation of illegal alcoholic beverages that are still widely available in the community indicates that law enforcement carried out by law enforcement officers is not optimal, not maximal law enforcement carried out by law enforcement officers can be caused by several factors so that an effort is needed from law enforcement officers. Based on research conducted, law enforcement has not been maximized at the level of investigation of violators of the circulation and sale of alcoholic beverages due to lack of coordination between law enforcement institutions and lack of public awareness. Keywords : abstract, jurnal, law, Law Enforcement, Violation of Circulation and Sales of Alcoholic Beverages ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai "Penegakan Hukum Pidana Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Pontianak". Penulisan dilatarbelakangi oleh mengapa penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan terhadap pelanggaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pontianak belum maksimal, terdapat pengedar dan penjual minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol yang illegal, menurut peraturan daerah kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol bahwa minuman beralkohol yang di izinkan untuk beredar di masyarakat adalah minuman beralkohol golongan A, serta bagi penjual minuman beralkohol para penjual harus memiliki surat izin usaha perdagangan dan surat izin tempat usaha minuman beralkohol, namun dalam peredaran minuman beralkohol masih banyak penjual yang tidak memiliki izin serta menjual minuman beralkohol yang bertentangan dengan perda tersebut. Penjualan dan peredaran minuman beralkohol yang bertentangan dengan perda tersebut merupakan suatu pelanggaran, dimana bagi penjual dan pengedar yang melanggar perda tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Peredaran minuman beralkohol yang illegal yang masih banyak di lingkungan masyarakat menandakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum maksimal, belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor sehingga diperlukan suatu upaya dari aparat penegak hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa belum maksimalnya penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelanggar peredaran dan penjualan minuman beralkohol dikarenakan kurangnya koordinasi antara institusi penegak hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat. Kata Kunci : abstrak, jurnal, hukum, Penegakan Hukum, Pelanggaran Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN DESA KAMPUH, KECAMATAN BONTI, KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK NIM. A1011181088, S. OKI ROLLANDA RITURIPA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research is entitled Implementation of Article 4 of Kampuh Village Regulation, Bonti District, Sanggau Regency Number 5 of 2021 concerning Control of livestock, pets, and catching fish in rivers using explosives, poisons, and anesthetics. So that the lack of public awareness in the Kampuh Village area makes Article 4 of the Kampuh Village Regulation Number 5 of 2021 regarding the control of livestock not run effectively, because in its implementation it is still found that people release their pigs in the village area which causes damage to the living environment. Then the problem in this study is how to implement article 4 of the Village Regulation of Kampuh Number 5 of 2021 concerning the control of livestock. This study uses an empirical legal research method with an Analytical Descriptive approach, with the aim of explaining the existing conditions to solve problems based on data and facts that are appropriate in the field, namely to examine the implementation of Article 4 of the Kampuh Village regulation Number 5 of 2021 concerning Control of livestock in the Kampuh Village area, Bonti District, Sanggau Regency. In addition, in this study the author uses Descriptive Data Analysis with data collection that is based on material and data related to the topic of discussion. The author describes and explains the problem systematically according to the facts that occur at the research location through a number of factors relevant to this research, then a conclusion is drawn. Based on the research method used, that the implementation of Article 4 of the Kampuh Village Regulation, Bonti District, Sanggau Regency Number 5 of 2021 concerning Control of Livestock, Pets and Catching Fish in the river using explosives, poisons, and anesthetics has not been maximally implemented, so it is proven by the existence of livestock in the form of public awareness in the village because of the lack in the Kampuh Village area. Therefore, efforts need to be made such as collecting data on the number and names of livestock owners so that when there is a violation, strict action is taken, and it is necessary to increase the active role of the Kampuh Village government, which is assisted by the hamlet head and customary institutions in disseminating the village regulations to the community related to the village, but ifthere are still people who violate it will be given a warning if they don't listen then the people who violate will be sanctioned by execution by the village government Keywords: Village, Village Regulations, Public Awareness, Pigs AbstrakPenelitian ini berjudul Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban hewan ternak, hewan peliharaan, dan menangkap ikan disungai menggunakan bahan peledak, racun, dan bius. Sehingga kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah Desa Kampuh menjadikan pasal 4 peraturan Desa Kampuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang penertiban hewan ternak tidak berjalan secara efektif, karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan masyarakat yang melepaskan babi nya di area perkampungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tempat tinggal.Kemudian permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 4 Peraturan Desa Kampuh, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Deskriptif Analitis, dengan maksud menjelaskan keadaan yang ada untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang sesuai dilapangan yaitu untuk mengkaji pelaksanaan Pasal 4 peraturan Desa Kampuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban hewan ternak di wilayah Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau.Disamping itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Data Deskriptif denganpengumpulan data yaitu dengan berlandasan materi dan data yang berhubungan dengan topikpembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematissesuai dengan fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui sejumlah faktor yang relevandengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, bahwa pelaksanaan Pasal 4 PeraturanDesa Kampuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban Hewan Ternak, belum maksimaldilaksanakan, sehingga terbukti dengan adanya hewan ternak berupa babi berkeliaran diperkampungan karena kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah Desa Kampuh. Olehkarena itu, perlu dilakukan upaya seperti pendataan untuk jumlah dan nama pemilik hewanternak agar ketika ada pelanggaran segera untu ditindak tegas, serta perlu ditingkatkan peranaktif pemerintah Desa Kampuh yang dibantu oleh kepala dusun dan Lembaga adat dalammensosialisasikan peraturan desa tersebut kepada masyarakat terkait dengan peraturan desatersebut, namun apabila masih ada masyarakat yang melanggar maka akan diberi teguran apabila tidak di dengar maka masyarakat yang melanggar akan diberi sanksi dengan cara dieksekusi mati oleh Pemerintah Desa Kata kunci : Desa, Peraturan Desa, Kesadaran Masyarakat, Hewan ternak babi

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LPKA KELAS II SUNGAI RAYA) NIM. A1011151249, SISKA SIMANGUNSONG
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractNarcotics Crimes involving children have a bad impact and damage the lives of children as the next generation of the nation. Legal problems related to narcotics crimes have entered the elements and scope of life, Narcotics criminal acts do not only occur in urban environments but have entered life in rural areas. The danger of narcotics has entered and damaged the lives of children who will become the next generation of the nation. This phenomenon is certainly worrying and needs to be found out the root of the problem that causes children to fall into the Narcotics Abuse Crime. Finding and knowing the cause of children falling into Narcotics Crimes can be the first step that can be used in efforts to prevent and overcome Narcotics Crimes in children's lives.In this study, the author wants to examine the factors that cause children to fall into narcotics crimes in this case as perpetrators of abuse. The method used in this study is the Empirical Research Method with a descriptive approach to legal analysis. Where with a descriptive approach analysis can describe systematically, factually, and accurately the population regarding the characteristics, traits, and factors of the fall of children in narcotics crimes. Primary data were obtained directly from the field through interviews with LPKA Class II Sungai Raya officers. Meanwhile, secondary data is obtained from the Library study which is data obtained by the author from related agencies and also law studies that are relevant to the issues discussed.The results showed that the factors causing children to play a role as abusers in narcotics crimes are due to environmental, family, economic, educational factors, and the lack of role of the government through related institutions in protecting children in the process of growth and development in adolescence. The phenomenon of out-of-school children also greatly affects children falling into negative things, as is the case in this study children become perpetrators of abuse in narcotics crimes.Keywords: Children, Narcotics Crime, Countermeasures AbstrakTindak Pidana Narkotika yang melibatkan anak berdampak buruk dan merusak kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa. Permasalahan hukum terkait tindak pidana narkotika sudah masuk ke elemen dan ruang lingkup kehidupan, Tindakan pidana narkotika bukan hanya terjadi di lingkungan perkotaan tapi sudah masuk kehidupan di pedesaan. Bahaya narkotika telah masuk dan merusak sampai kehidupan anak yang dimana akan menjadi generasi penerus bangsa. Fenomena ini tentu mengkhawatirkan dan perlu di cari tau akar permasalahan yang menyebabkan anak terjerumus dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut. Mencari dan mengetahui penyebab anak terjerumus dalam Tindak pidana Narkotika dapat menjadi Langkah awal yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam kehidupan Anak. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti factor-faktor yang menyebabkan anak dapat terjerumus dalam tindak Pidana Narkotika dalam Hal ini berperan sebagai pelaku penyalahgunaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Empiris dengan pendekatan deskriptif analisis hukum. Dimana dengan pendekatan deskriptif analisis dapat mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap populasi mengenai karakteristik, sifat, dan factor-faktor dari keterjerumusan anak dalam Tindak Pidana Narkotika. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan petugas LPKA Kelas II Sungai Raya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi Pustaka yang meruoakan data-data yang didapatkan penulis dari instansi terkait dan juga kajian undang-undang yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor penyebab Anak dapat berperan sebagai pelaku penyalahgunaan dalam Tindak Pidana Narkotika adalah karena Faktor lingkungan, keluarga, ekonomi, edukasi, serta kurangnya peran pemerintah melalui Lembaga terkait dalam melindungi anak dalam proses tumbuh kembangnya dimasa remaja. Fenomena anak putus sekolah juga sangat mempengaruhi anak terjerumus kedalam hal-hal negative, seperti halnya dalam penelitian ini anak menjadi pelaku penyalahgunaan dalam Tindak Pidana Narkotika.Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Narkotika, Upaya Penanggulangan

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181138, BENEDICTA THERESIA LUBIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractChildren are the successors of the nation who must be protected for the sake of the life of the nation and state in the future. But along with the times, the problems of children in Indonesia are increasingly complex and worrying. According to Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the judicial process against children who commit crimes must be the last legal remedy (Ultimvate remedium), before entering the judicial process, law enforcers and the community are required to complete the process outside the court, namely through the Diversion process based on restorative approach.Police as law enforcers as well as criminal investigators committed by children. The police as investigators must look at the facts in certain circumstances, they can use police discretion, which emphasizes moral considerations rather than legal considerations, meaning that investigators can first see whether the crime is a repeat of a crime (recidive) and also by considering the type of crime committed by the child. However, all actions taken against children should prioritize the best interests of the child and not for certain reasons that can deprive the child of independence over the life of the child himself. Based on the data obtained in the study that the inhibiting factors for reaching an agreement in the implementation of diversion that occurred within the legal environment of the Pontianak City Police Resort was because the suspect did not fulfill the victim's request because it was considered that the victim asked for a heavy requirement to be carried out by the suspect. because the perpetrator's child has committed a crime more than once, or the loss suffered by the victim is quite heavy.Keywords : Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Juvenile Deliquency AbstrakAnak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi demi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun seiring dengan perkembangan zaman permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana harus merupakan upaya hukum terakhir (Ultimum remedium), dimaksudkan sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui proses Diversi berdasarkan pendaekatan restorative (Restorative Justive).Kepolisian sebagai penegak hukum sekaligus penyidik pidana yang dilakukan anak. Kepolisian selaku penyidik harus melihat fakta dalam keadaan tertentu bisa menggunakan diskresi kepolisian yaitu lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum, artinya penyidik bisa melihat terlebih dahulu tindak pidana tersebut apakah merupakan pengulangan tindak pidana (residiv) dan jga dengan mempertimbangkan dari jenis tindak pidana yang dilakukan anak, namun hendaknya segala tindakan yang diambil terhadap anak harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dan bukan karena alasan-alasan tertentu yang dapat merampas kemerdekaan atas hidup anak itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian bahwa faktor-faktor penghambat tercapainya kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yang terjadi di lingkungan hukum Kepolisian Resort Kota Pontianak adalah karena pihak tersangka tidak memenuhi permintaan korban karena dianggap pihak korban meminta suatu persyaratan yang berat untuk dilakukan oleh tersangka adalah terbukti, juga karna anak pelaku sudah melakukan kejahatan lebih dari satu kali, ataupun kerugian yang dialami korban cukup berat.Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Kenakalan Remaja

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA