Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK PERSENJATAAN ANTARA TNI DAN TPNPB DI PAPUA INDONESIA NIM. A1011171273, BENUS MURIB
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research discusses "Protection of Human Rights Against Civil Society, in Armed Conflict Between the TNI and TPNPB in Papua Indonesia". the conflict area. Because of this, actually the participants in the conflict must guarantee the protection of human rights for civil society who are in the conflict area in Papua based on the Law of the Geneva Convention I in article 3, and the Geneva Conventions II, III, IV and Additional Protocols I and II, articles 48 and article 58 , because the Indonesian government has ratified the convention. This research was conducted with the aim of finding out information about how human rights are protected against civil society in conflict areas, and how the obligation of the Indonesian state is to guarantee the protection of human rights to civilians and provide justice to the victims' families. This research uses normative methods and focuses on the protection of human rights for victims of conflict. This writing generates the idea that conflict participants, both the TNI and TPNPB in Papua, are obliged and must carry out human rights protection for people who are not actively involved in the conflict, based on the criteria of people who deserve protection, both general protection for civilians and special protection. And the obligation of the Indonesian government is to carry out actions to save and protect human rights for civil society, who experience conflict refugees, and provide justice to the families of victims of human rights violations, in the armed conflict in Papua. Keywords: Civil Society Human Rights, Internal Conflict Abstrak Penelitian ini,membahas mengenai "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Sipil, Dalam Konflik Persenjataan Antara TNI Dan TPNPB Di Papua Indonesia".Penulisan dilatarbelakangi dengan permasalahan konflik persenjataan antara TNI dan TPNPB berujung pada terjadinya pengungsi dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil, yang berada dalam wilayah konflik tersebut. Karena hal tersebuit sebetulnya para peserta konflik harus menjamin perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil yang berada dalam wilayah konflik di Papua berdasarkan Hukum Konvensi Jenewa I pada pasal 3, dan Konvensi Jenewa II, III, IV serta Protokol Tambahan I dan II, pasal 48 dan pasal 58, karena pemerintah RI telah meratifikasi konvensi tersebut. Penelitian ini, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahu informasi mengenai bagaimana perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil yang berada dalam wilayah konflik, dan bagaimana kewajiban negara Indonesia menjamin perlindungan HAM terhadap warga sipil serta memberikan keadilan kepada keluarga korban. Penelitian ini, menggunakan metode normatif, dan fokus pada perlindungan HAM terhadap korban konflik. Penulisan ini, menghasilkan gagasan bahwa, peserta konflik baik TNI dan TPNPB di Papua wajib dan harus melaksanakan perlindungan HAM terhadap orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik, berdasarkan kriteria orang-orang yang layak dilindungi baik perlindungan umum kepada warga sipil maupun perlindungan khusus. Dan kewajiban pemerintah RI harus melaksanakan tindakan penyelamatan dan perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil, yang mengalami pengungsi konflik, dan berikan keadilan kepada keluarga korban pelanggaran HAM, dalam konflik persenjataan di Papua. Kata kunci: Hak Asasi Manusia Masyarakat Sipil, Konflik Internal

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ORDER PENUMPANG ANTARA PT. GRAB INDONESIA DENGAN DRIVER DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161217, RAE ADITYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPemutusan dan Perubahan isi Perjanjian dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan secara sepihak merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dikatakan sebagai perbuatan Wanprestasi karena sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata bahwa "perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu", dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak , ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.Dari Penelitian ini Penulis bertujuan untuk mencari informasi, memahami dan menjelaskan tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan Driver di Kota Pontianak tentang Permasalahan yang terjadi antara para pihak dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Hasil penelitian ini didapat melalui hasil Wawancara dan menyebarkan Questioner kepada para pihak, dan dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan Driver di Kota Pontianak beberapa kali terjadi perubahan pada isi perjanjian kerjasama kemitraan dan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Grab Indonesia yang dalam hal ini sebagai pihak yang menyediakan Aplikasi Grab. Hal tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan karena setelah dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata dapat dikatakan PT. Grab Indonesia melakukan perbuatan Wanprestasi. Namun karena ketidak telitian dan faktor ketidaktahuan terhadap penyelesaian permasalahan hukum dari pihak Driver yang berakibat pada lemahnya perlindungan hukum dan kerugian yang di alami oleh Pihak Driver,tetapi karena faktor susahnya mencari lapangan pekerjaan sehingga Driver mau tidak mau tunduk kepada perubahan isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT. Grab Indonesia secara sepihak. Disarankan kepada Pihak Driver dalam melakukan perjanjian kerjasama kemitraan hendaknya membaca dengan teliti dan memahami isi dari perjanjian tersebut dan untuk penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan upaya hukum yaitu mediasi, dan mengajukan gugutan ke pengadilan negeri sehingga tercapai kepastian hukum.Kata Kunci : Perjanjian kerjasama kemitraan, PT Grab Indonesia dengan Driver, Wanprestasi ABSTRACTTermination and Changes in the contents of the Agreement in the Implementation of the Partnership Cooperation Agreement unilaterally is an act against the law and can be said to be an act of Default because in accordance with Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code that "the agreements cannot be withdrawn other than with the agreement of both parties, or for reasons which the law states are sufficient for that", with the provision that it is clear that what has been agreed upon by the parties may not be changed by anyone, unless it is mutually desired by the parties, or so determined. by law based on a legal act or legal event or certain legal circumstances.From this research, the writer intend to find information, understand and explain about the implementation of the partnership agreement between PT. Grab Indonesia with Drivers in Pontianak City about the problems that occur between the parties and the resolution of problems that can be done in the implementation of the partnership agreement. The research method used is the Empirical Legal Research Method, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.The results of this research were obtained through the results of interviews and distributing questionnaires to the parties, and it can be seen that in the implementation of the partnership agreement between PT. Grab Indonesia with Drivers in Pontianak City several times changed the contents of the partnership agreement and unilaterally terminated the cooperation relationship between PT. Grab Indonesia, which in this case is the party providing the Grab Application. This is a factor causing the problem because after being linked to Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code, it can be said that PT. Grab Indonesia committed Default. However, due to inaccuracy and ignorance factors in resolving legal problems from the Driver's side which resulted in weak legal protection and losses experienced by the Driver Party, but due to the difficulty of finding employment, the Driver inevitably submitted to changes in the contents of the agreement made by the parties. PT. Grab Indonesia unilaterally. It is recommended to the Drivers in entering into a partnership agreement that they should read carefully and understand the contents of the agreement and to resolve these problems, it can be done by legal procedures, namely mediation, and submitting a lawsuit to the district court, so that legal certainty is achieved. Keywords: Partnership agreement, PT Grab Indonesia with Driver, Default

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERANAN KORBAN SEBAGAI PEMBENTUK KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191019, RIZKI BASYAROHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan korban sebagai pembentuk kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Kota Pontianak dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa didapat oleh korban kejahatan tukang gigi. Dengan menggunakan pendekatan ilmu Viktimologis, diharapkan dapat mengungkap dibalik peranan korban sebagai pembentuk kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Kota Pontianak. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Empiris yang akan mengungkap secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti menemukan 7 (tujuh) korban tukang gigi di Kota Pontianak. Setelah dilakukan wawancara dan pengamatan terhadap para korban diketahui peranan korban dalam kejahatan yang dilakukan oleh tukang gigi, dalam peranan tersebut terdapat 2 (dua) faktor mengapa para korban lebih memilih tukang gigi dibanding dokter gigi. Faktor tersebut terdiri dari faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif terbagi menjadi faktor harga yang lebih murah, faktor waktu pengerjaan relatif cepat, dan faktor rekomendasi dari orang lain. Sementara itu, faktor objektif yang melatarbelakangi korban memilih perawatan gigi di tukang gigi dibanding dokter gigi ialah karena para korban tidak mengetahui kewenangan tukang gigi. Namun, Dinkes Kota Pontianak sampai pada saat penelitian ini dilakukan belum memiliki data mengenai perizinan, pengawasan dan pembinaan pekerjaan tukang gigi. Di harapkan untuk seluruh pihak yang terlibat untuk dapat mematuhi PERMENKES No. 39 Tahun 2014. Kata Kunci: Viktimologis, Korban, Tukang gigi, Kejahatan. ABSTRACT The research aims to find out the role of victims as shapers of crimes committed by dentists in Pontianak City and also to find out the legal protections that can be obtained by victims of dentist crimes. Using a victimistic science approach, it is expected to uncover behind the role of victims as shapers of crimes committed by dentists in Pontianak City. This research uses an Empirical approach that will reveal directly in the field using Interview, Observation, and Documentation methods.Based on the results of the study, researchers found 7 victims of dentists in Pontianak City. After interviews and observations of the victims, it is known that the role of victims in crimes committed by dentists, in this role there are 2 factors why victims prefer dentists to dentists. The factor consists of subjective factors and objective factors. Subjective factors are divided into cheaper price factors, relatively fast processing time factors, and recommendation factors from others. Meanwhile, the objective factor behind victims choosing dental care at dentists over dentists is that the victims do not know the authority of dentists. However, Dinas kesehatan Kota Pontianak until the time this study was carried out, it did not have data on licensing, supervision and coaching dentist jobs. It is expected for all parties involved to be able to comply with PERMENKES No. 39 Year 2014. Keywords: Victimology, Victim, Dentist, Crime.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BANGUNAN LIAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012151135, SUTRISNO WICAKSONO SIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam peneltian skripsi, penulis mendapat data selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 jumlah kasus terjadinya penertiban Bangunan Liar dan PKL di Kota Pontianak. Sehingga menjadi alasan penulis untuk menjadikan problem tersebut menjadi skripsi dengan berjudul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BANGUNAN LIAR DIKOTA PONTIANAK. Di mana, maraknya bangunan liar yang melanggar aturan di Kota Pontianak walau sudah banyak di atasi oleh pemerintah kota Pontianak dengan melakukan pembongkaran belasan bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum, namun tidak pernah diberikan sanksi pidana kepada pelakunya. Selama 5 (lima) tahun terakhir, banyak pelaku pemilik bangunan liar tersebut mendirikan bangunan atau melakukan aktifitas diatas fasum.Berdasarkan data lapangan yang diperoleh kasus pendirian bangunan liar yang ditangani oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, total kasus penertiban bangunan liar selama 5 tahun tersebut sebanyak 4736 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus yang sengaja dilakukan tanpa izin di atas lahan fasum/fasos milik pemerintah kota Pontianak.Dalam penanganan ketertiban umum, yang berkaitan dengan pelaku pendirian bangunan liar tidak pernah diberikan sanksi pidana ringan atau sanksi denda oleh Pemerintah Kota Pontianak.Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menjalankan prosedur penegakan hukum peraturan daerah dengan cara humanis karena alasan kemanusiaan dan mentolerir masyarakat agar kebutuhan nafkah hidupnya tercapai sehingga pembongkaran bangunan liar diperingatkan dengan mekanisme tertentu yaitu diberikan dengan tenggang waktu.Solusi dari pemerintah Kota Pontianak dalam penegakan hukum Perda khususnya bangunan liar tidak pernah ditindak melalui sanksi denda atau sanksi pidana pidana kecuali dalam bentuk tindakan pembongkaran bangunan liar dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan penyerahan dana Bantuan Sosial (Bansos) serta upaya relokasi sebagai solusi bagi masyarakat dan mencegah terjadinya pendirian bangunan liar. Kata Kunci : Bangunan liar, penegakan hukum pidana.

PENDEKATAN HUMANIS KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181176, FATMA HALISA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTJuvenile drug abuser should be treated in different ways from the other children in conflict with the laws. As the treatment needs humanism approach in connection with the special protection to which the children are entitled as may be provided for in the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 regarding Amendment to the Law No. 23 of 2002 regarding Child Protection. The purpose of this study is to identify general overview on the treatment of juvenile drug abuses and the rehabilitation (medical and social) policies applied to the juvenile drug abuser. The research uses a qualitative approach. AbstrakPenanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berbeda dengan penanganan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum lainnya. Hal ini dikarenakan perlu adanya pendekatan humanis dalam penanganannya yang berkaitan dengan perlindungan khusus yang dimiliki anak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan mengetahui kebijakan rehabilitasi (medis maupun sosial) diberikan kepada Anak Pelaku Tindak Pidana PenyalahgunaanNarkoba. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

SISTEM PENGUPAHAN PADA PT BEST PROFIT FUTURE DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA NIM. A1011181007, JUNA FELIZA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In essence, every human being needs each other, this gives rise to a cooperative relationship between individuals. The State of Indonesia regulates cooperative relations in the field of employment in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This study intends to conduct research on how the wage system for workers is based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, researchers take the object of research at one of the futures brokerage companies, namely PT Best Profit Future in Pontianak City.At this writing, the author uses empirical legal research methods to discuss this research. The use of empirical legal research methods in this research effort is based on the suitability of theory with research methods needed by the author in an effort to write research using primary and secondary data sources. Then it is presented in the form of descriptive analysis in which the data generated from primary and secondary data sources are described and provide an appropriate picture of the reality in the field to then produce conclusions.The results of this study conclude that in terms of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation there is a discrepancy regarding wages at PT Best Profit Future Pontianak City which is viewed from 3 aspects, namely working time, income or decent wages for workers as well as, the form and method of payment. This unequal wages deviates from the provisions of the legislation that the law guarantees certainty and protection for workers. The wage system applied is that wages will only be given to workers who have provided benefits to the company by getting customers who invest. The wage system is very important because it aims to improve the welfare of the workforce, increase productivity, and strive for equal distribution of income in order to create social justice. Employers or employers must give consideration to the fulfillment of workers' rights, especially in terms of wages, especially regarding working hours and basic wages. So that justice can be created in the fulfillment of the rights and obligations of the parties in an employment relationship.Keywords: Wages, Wage System, Futures Brokerage Company Abstrak Pada hakikatnya setiap manusia saling membutuhkan, hal tersebut menimbulkan adanya hubungan kerjasama antar individu. Negara Indonesia mengatur tentang hubungan kerjasama dibidang ketenagakerjaan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan riset terhadap bagaimana sistem pengupahan terhadap tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, peneliti mengambil objek penelitian di salah satu perusahaan pialang berjangka yaitu PT Best Profit Future di Kota Pontianak. Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk membahas penelitian ini. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam upaya penulisan penelitian dengan menggunakan sumber data secara primer dan sekunder. Kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun skunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat ketidaksesuain perihal pengupahan di PT Best Profit Future Kota Pontianak dimana ditinjau dari 3 aspek yaitu waktu kerja, penghasilan atau upah yang layak bagi pekerja serta, bentuk dan cara pembayaran upah yang tidak merata hal ini menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa hukum menjamin kepastian dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Sistem pengupahan yang diterapkan adalah upah hanya akan diberikan kepada pekerja yang sudah memberikan manfaat kepada perusahaan dengan cara mendapatkan nasabah yang berinvestasi. Sistem pengupahan sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Pengusaha atau pemberi kerja harus memberi pertimbangan untuk pemenuhan hak pekerja khususnya dalam hal pengupahan terutama mengenai jam kerja dan upah pokok. Sehinga dapat terciptanya keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak pada suatu hubungan kerja. Kata Kunci: Upah, Sistem Pengupahan, Perusahaan Pialang Berjangka

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS TANPA IZIN DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1011171080, NATANAEL RONI PANGGABEAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn this study, it discusses "Criminal Law Enforcement of Medical Waste Disposal Cases Without Permits Judging from Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Singkawang City". The government in its efforts to maintain, protect and manage the environment, through its long journey, has given birth to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH). In this case protection and management requires an integrated effort to preserve environmental functions that prevent environmental pollution and damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement. In reality, every human activity will have an impact on the environment, as well as in community health efforts, which in this case are carried out by hospitals and health care facilities (facilities). The increase in the number of health facilities will also create new problems, namely the waste or garbage produced by health facilities which is known as medical waste. Medical waste is included in the category of hazardous and toxic waste (hereinafter referred to as B3 waste). With the background why law enforcement has not been implemented optimally by law enforcers, there are still crimes found where there is disposal of medical waste without permission in the city of Singkawang.Factors hindering law enforcement, as well as what efforts should be made to reduce the number of crimes that occur. Hospitals or health service facilities disposing of medical waste without regard to the method of disposal of B3 waste is an act that violates laws and regulations for which there are sanctions governing this crime. in the method of writing using Juridical Sociological research methods and descriptive analysis approach. Based on research that there is a lack of sectoral service coordination between law enforcers from the police and related agencies, as well as a lack of legal awareness of hospitals or health care facilities in Singkawang CityKeywords: Law Enforcement, Disposal of Medical Waste, Without PermissionAbstrakDalam penelitian ini membahas mengenai "Penegakan Hukum Pidana Kasus Pembuangan Limbah Medis Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Singkawang". Pemerintah dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, dengan perjalanannya yang panjang telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam hal ini perlindungan dan pengelolaannya diperlukan suatu upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pada kenyataannya setiap kegiatan manusia akan menimbulkan dampak pada lingkungan, begitu pula dalam upaya penyehatan masyarakat yang dalam hal ini dilakukan oleh Rumah Sakit dan Fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan juga akan menimbulkan masalah baru, yakni limbah atau sampah yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan yang dikenal dengan limbah medis. Limbah medis termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (yang selanjutnya disebut limbah B3). Dengan melatar belakangi mengapa penegakan hukumnya belum dilaksanakan secara maksimal oleh penegak hukum, masih terdapat kejahatan yang ditemukan dimana adanya pembuangan limbah medis tanpa izin di kota Singkawang.Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukumnya, serta upaya apa yang harusnya dilakukan dalam menekan jumlah kejahatan yang terjadi. Rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatanyang melakukan pembuangan limbah medis tanpa mengindahkan metode pembuangan limbah B3 merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mana ada sanksi mengatur akan kejahatan tersebut. dalam metode penulisannya menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian bahwa kurangnya koordinasi dinas sektoral antar penegak hukum pihak kepolisisan dengan dinas terkait, serta kurangnya kesadaran hukum pihak rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kota Singkawang.Kata Kunci : Penegakan hukum, Pembuangan Limbah Medis, Tanpa Izin.

TANGGUNG JAWAB DROPSHIPPER TERHADAP RISIKO KETIDAKSESUAIAN BARANG PESANAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181190, MELIANA LABANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC In its development, a new buying and selling system emerged called dropship. The sale and purchase agreement between Dropshipper @Acstore_ptk and the buyer is made verbally and has binding legal force for both parties and is valid and applies as law for both parties.The research method used is empirical or sociological legal research which is field research. The type of research used in this paper is empirical legal research. Where this type of research is useful to see the implementation of legal rules related to online buying and selling with what is found in the field. This is related to the data found in the online shop account @Acstore_ptk as a dropshipper and the buyer through the interview process and filling out questionnaires to buyers. In the implementation of the sale and purchase agreement between Dropshipper @Acstore_ptk and the buyer, there are no specific rules and things agreed or agreed upon between the two parties, only based on the understanding and experience of the previous buyer. Likewise, there is no agreement as to who has the right to be responsible in the event of a mild (general) or severe discrepancy. Thus, the dropshipper who is the party running the @Acstore_ptk online shop must be fully responsible for the discrepancy of the buyer's ordered goods.But in fact the seller is not fully responsible for the incompatibility of the goods ordered by the buyer. That the factors that cause the seller to be not fully responsible depend on the type of discrepancy experienced by the buyer, whether it is light or heavy. From the discrepancy that occurs, the legal consequence for the seller who has not been responsible is the provision of compensation.For this reason, as an alternative to regaining their rights, the buyer can take legal action by asking for compensation from the seller in accordance with the costs that have been incurred or new goods. Keywords: sales and purchase agreement, dropshipper, discrepancy, default ABSTRAK Dalam perkembangannya muncul suatu sistem jual beli baru yang dinamakan dropship. Perjanjian jual beli antara Dropshipper @Acstore_ptk dan pembeli dibuat secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak serta sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bersifat studi lapangan (field research). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Di mana jenis penelitian ini berguna untuk melihat implementasi aturan hukum terkait jual beli online dengan apa yang ditemukan di lapangan. Hal ini terkait data yang ditemukan di akun online shop @Acstore_ptk selaku dropshipper dan pembelinya melalui proses wawancara serta pengisian kuisioner terhadap pembeli. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara Dropshipper @Acstore_ptk dan pembeli, tidak adanya aturan dan hal-hal spesifik yang disepakati atau diperjanjikan antara kedua belah pihak, hanya berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang dialami pembeli sebelumnya. Begitupun belum adanya kesepakatan siapa orang yang berhak bertanggung jawab apabila terjadi ketidaksesuaian yang bersifat ringan (umum) maupun berat. Sehingga, pihak droppshiper yang merupakan pihak yang menjalankan online shop @Acstore_ptk wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ketidaksesuaian barang pesanan pembeli.Namun kenyataannya penjual belum sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang pesanan pembeli. Bahwa faktor penyebab penjual belum sepenuhnya bertanggung jawab adalah tergantung jenis ketidaksesuain yang dialami pembeli apakah ringan ataupun berat. Dari ketidaksesuaian yang terjadi bahwa akibat hukum bagi pihak penjual yang belum bertanggung jawab adalah pemberian ganti rugi.Untuk itu, sebagai alternatif untuk memperoleh kembali haknya, pembeli dapat melakukan upaya hukum dengan cara meminta ganti rugi kepada pihak penjual sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan ataupun barang yang baru. Kata Kunci : Perjanjian jual beli, dropshipper, ketidaksesuaian, wanprestasi

PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR 206/PDT.G/2020/PN.PTK TENTANG PERKARA WANPRESTASI DALAM KONTRAK PERJANJIAN KERJA PENGADAAN ALAT INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM) NIM. A1011181122, RANA TSABITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracIn the Contract of Work Agreement on the Procurement of Equipment for Waste Water Treatment Plants (IPAL) with a total contract value of Rp. 344,135,000 (Three Hundred Forty Four Million One Hundred Thirty Five Thousand Rupiah) between the Pontianak City Health Office and CV. Usring there has been a dispute between the two parties regarding the non-payment of the work that has been done, resulting in a decision number 206/Pdt.G/2020/PN.PTK. Implementation of decision number 206/PDT.G/2020/PN.PTK regarding the case of default in payments in the work agreement contract for the procurement of Waste Water Treatment Plant (IPAL) Public Eye Health Center (BKMM) between the Pontianak City Health Office and CV. Usring has binding legal force for both parties. The decision has permanent legal force (Incraht) which requires both parties to carry out the contents of the decision. Based on the above formulation, the writer formulates the research problem as follows: "Has the Pontianak City Health Office made payments based on Decision Number 206/Pdt.G/2020/PN.PTK Regarding Default Cases in the Contract Work Agreement for the Procurement of Waste Water Treatment Plants (IPAL) ) Pontianak City Health Center (BKMM)?". The purpose of this research is to obtain data and information, disclose obligations, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of decision number 206/Pdt.G/2020/PN.PTK.The method used in this study is the empirical legal method with a descriptive analytical approach. Based on data obtained in the field and through interviews with respondents, in the decision number 206/PDT.G/2020/PN.PTK between the Pontianak City Health Office and CV. Usring stated in the verdict that the Defendant, namely the Pontianak City Health Office, must pay the results of the work in accordance with the amount stated in the contract in the amount of Rp. 344,135,000 (three hundred and forty four million one hundred and thirty five thousand rupiah) to the Plaintiff, namely CV. Usring. So that the Defendant is obliged to carry out the contents of the decision in accordance with the amount that has been determined in the decision.However, in practice, the Defendant has not fully made payments to the Plaintiff in accordance with the contents of the decision that has been determined. Thus, the legal consequence for the Pontianak City Health Office is that a forced execution can be carried out on the implementation of the contents of the decision. For that effort that can be done CV. Usring to obtain his rights is to apply for the forced execution of the Defendant to the Court.Keywords: Decision, Agreement, Default, Health AbstrakDalam Kontrak Perjanjian kerja tentang Pengadaan Alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan total nilai kontrak sebesar Rp 344.135.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan CV. Usring telah terjadi perselisihan antara dua belah pihak mengenai tidak terlaksananya pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan sehingga melahirkan suatu putusan nomor 206/Pdt.G/2020/PN.PTK. Pelaksanaan putusan nomor 206/PDT.G/2020/PN.PTK tentang perkara wanprestasi pembayaran dalam kontrak perjanjian kerja pengadaan alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan CV. Usring memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incraht) yang mewajibkan kedua belah pihak melaksanakan isi dari putusan tersebut. Berdasarkan rumusan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Apakah Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sudah Melaksanakan Pembayaran Berdasarkan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN.PTK Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Kontrak Perjanjian Kerja Pengadaan Alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Balai Kesehatan Kota Pontianak (BKMM)?". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, mengungkapkan kewajiban, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan putusan nomor206/Pdt.G/2020/PN.PTK.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta melalui wawancara terhadap responden, dalam putusan nomor 206/PDT.G/2020/PN.PTK antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan CV. Usring disebutkan dalam isi putusan bahwa pihak Tergugat yaitu Dinas Kesehatan Kota Pontianak harus membayar hasil pekerjaan sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam kontrak sejumlah Rp 344.135.000 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhadap Penggugat yaitu CV. Usring. Sehingga pihak Tergugat wajib melaksanakan isi dari putusan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.Namun dalam pelaksanaannya, pihak Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan pembayaran terhadap pihak Penggugat sesuai dengan isi putusan yang telah ditentukan. Dengan demikian akibat hukum bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak yaitu dapat dilakukan eksekusi paksa terhadap pelaksanaan isi putusan tersebut. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan CV. Usring untuk memperolehhaknya adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi paksa terhadap Tergugat ke Pengadilan. Kata Kunci: Putusan, Perjanjian, Wanprestasi, Kesehatan

ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 NIM. A1011181039, NOVRITA INDRIASWARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractGenerally, a parent must be responsible for the life of their child. The existence of a child born where not from a marriage bond legitimate or children born from marriages that are not registered in the authorized agency is known as the "Unregistered Marriages" or in Indonesian terms called "Nikah Siri", then it affects the status of children who experience discrimination in fulfillment and protection the rights of the child. Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 which according to the Marriage Law Article 43 paragraph (1), states that children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother, is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. This means, that the civil relationship between father and child outside marriage is not recognized, even though it is based on science and technology or other evidence that can be proven to be related by blood biological. In this study, the authors use the method of normative legal, namely library research conducted by researching materials literature. The techniques and data analysis used in this research is descriptive. For normative legal research, only recognizes secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and legal materials in tertiary law, in managing and analyzing the legal entity cannot be separated from the various interpretations known in science law. The results of this study are that with the acknowledgment of a father, Then the position and inheritance rights of a child out of wedlock can change to a child that is recognized so that child gets legal protection. The position of the child out of wedlock after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is that the relationship of a child with a man as the biological father, not solely because of the ties of marriage to the mother, but it can also be proven based on science and technology and/or other evidence. Proof and acknowledgment of outside children Marriage that is carried out in court are what makes a child out of wedlock accept his rights as heirs from his biological father. As a child out of wedlock who has been recognized as the right to inherit, according to the group that has been regulated in the Civil Code. Abstrak Umumnya sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas kehidupan anaknya. Keberadaan seorang anak yang lahir bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatatkan dalam instansi yang berwenang dikenal dengan istilah nikah siri kemudian berpengaruh terhadap status anak yang mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010 yang mana menurut Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diartikan bahwa hubungan perdata antara ayah dan anak luar kawin tidak diakui meskipun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lain dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah secara biologis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Hukum normatif, yaitu penelitian keperpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Teknik dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan- bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelola dan menganalisis badan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya pengakuan dari seorang ayah maka kedudukan dan hak waris anak luar kawin dapat berubah menjadi anak luar kawin yang diakui sehingga anak tersebut mendapat perlindungan hukum. Kedudukan anak luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010 adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi juga dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan da n teknologi dan/atau alat bukti lain. Pembuktian dan pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan di Pengadilan inilah yang menjadikan anak luar kawin menerima haknya sebagai pewaris dari ayah biologisnya. Sebagai anak luar kawin yang telah diakui berhak mewarisi sesuai dengan golongan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata kunci : Hak Waris, Kedudukan Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA