Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TRANSAKSI DIGITAL ILEGAL BERDASARKAN HUKUM PERDATA NIM. A1011221116, TAZKYA ANRELYA SABILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan layanan pinjam meminjam berbasis transaksi digital telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum apabila diselenggarakan secara ilegal tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Permasalahan menjadi kompleks apabila debitur meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya, sehingga timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab ahli waris atas pinjaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan akibat hukum bagi ahli waris atas pinjaman transaksi digital ilegal dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi terkait lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pengujian syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata serta prinsip tanggung jawab dalam hukum waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris bergantung pada keabsahan perjanjian. Jika perjanjian sah, pinjaman menjadi bagian dari pasiva warisan. Jika perjanjian tersebut batal demi hukum, akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. kewajiban yang timbul hanya sebagai restitusi atas dana pokok yang telah diterima, dengan pelaksanaan yang tetap dibatasi pada nilai harta warisan dan tidak mencakup harta pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum perjanjian, hukum waris, dan regulasi sektor jasa keuangan. Kata Kunci: Transaksi Digital Ilegal, Tanggung Jawab Ahli Waris, Keabsahan Perjanjian, Hukum Waris, Hukum Perdata. ABSTRACT The development of digital transaction-based lending and borrowing services has made financing easier for the public, but on the other hand, it has also raised legal issues if they are operated illegally without permission from the relevant authorities. This issue becomes more complex if the debtor dies before repaying their loan, raising questions about the heirs' responsibility for the loan. This study aims to analyze the legal responsibilities and consequences for heirs of illegal digital transaction loans from a civil law perspective. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach through an analysis of the Civil Code, the Financial Services Authority Law, the Electronic Information and Transactions Law, and other related regulations. The analysis was conducted qualitatively, focusing on examining the valid conditions of an agreement under Article 1320 of the Civil Code and the principle of liability in inheritance law. The results show that the heirs' responsibility depends on the validity of the agreement. If the agreement is valid, the debt becomes part of the inheritance's liabilities. If the agreement is void, its legal consequences are deemed never to have existed and cannot be passed on to the heirs. The obligation arises only as restitution for the principal funds received, with enforcement remaining limited to the value of the inheritance and excluding personal assets. This research emphasizes the importance of harmonization between contract law, inheritance law, and financial services sector regulations. Keywords: Illegal Digital Transactions, Heirs' Liability, Agreement Validity, Inheritance Law, Civil Law.

LEGALITAS PENGGUNAAN EXPLOSIVE WEAPONS OLEH RUSIA TERHADAP UKRAINA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAPEXPLOSIVE REMNANTS OF WAR DI WILAYAH BERPENDUDUK NIM. A1011221256, DIMAS ADITYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penggunaan senjata peledak oleh Rusia dalam konflik bersenjata internasional dengan Ukraina menimbulkan permasalahan hukum dan kemanusiaan yang serius, khususnya ketika digunakan di wilayah berpenduduk. Karakteristik ledakan dengan dampak luas berpotensi menimbulkan efek yang tidak dapat dibatasi secara presisi terhadap sasaran militer, sehingga meningkatkan risiko terjadinya serangan yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiscriminate attack) yang dapat membahayakan penduduk sipil dan objek sipil. Selain dampak langsung berupa korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sipil, penggunaan senjata tersebut juga menghasilkan sisa-sisa bahan peledak perang (explosive remnants of war / ERW) yang menimbulkan ancaman jangka panjang dan menghambat pemulihan pascakonflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan senjata peledak oleh Rusia berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan kehati-hatian (precaution), serta mengkaji peran Political Declaration on Strengthening the Protection of Civilians from the Humanitarian Consequences Arising from the Use of Explosive Weapons in Populated Areas (EWIPA) sebagai instrumen hukum tidak mengikat (soft law) dalam memperkuat implementasi hukum mengikat (hard law). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata peledak oleh Rusia dengan dampak luas di wilayah berpenduduk yang bersifat tidak membeda-bedakan tersebut melanggar Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, keberadaan sisa bahan peledak yang merupakan implikasi dari penggunaan senjata peledak, menimbulkan kewajiban negara terhadap Rusia dan Ukraina untuk melakukan pembersihan, memberikan perlindungan, serta menangani dampak lanjutan konflik terhadap penduduk sipil. Kata Kunci: senjata peledak, wilayah berpenduduk, sisa bahan peledak perang, hukum humaniter internasional. ABSTRACT The use of explosive weapons by Russia in the international armed conflict with Ukraine raises serious legal and humanitarian concerns, particularly when used in populated areas. The wide-area effects of such explosions may produce impacts that cannot be precisely limited to military objectives, thereby increasing the risk of indiscriminate attacks that endanger civilians and civilian objects. In addition to the immediate consequences in the form of casualties and damage to civilian infrastructure, the use of such weapons also generates explosive remnants of war (ERW), which pose long-term threats and hinder post-conflict recovery. This research aims to analyze the legality of Russia’s use of explosive weapons under International Humanitarian Law (IHL), particularly the principles of distinction, proportionality, and precaution, as well as to examine the role of the Political Declaration on Strengthening the Protection of Civilians from the Humanitarian Consequences Arising from the Use of Explosive Weapons in Populated Areas (EWIPA) as a non-binding legal instrument (soft law) in strengthening the implementation of binding law (hard law). This study constitutes normative legal research employing statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The findings indicate that Russia’s use of explosive weapons with wide-area effects in populated areas that is indiscriminate in nature violates International Humanitarian Law. Furthermore, the existence of explosive remnants of war as a consequence of the use of explosive weapons creates state obligations for Russia and Ukraine to conduct clearance, provide protection, and address the continuing impacts of the conflict on the civilian population. Keywords: explosive weapons, populated areas, explosive remnants of war, international humanitarian law.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KOMIK DIGITAL YANG KARYANYA DIUNGGAH PADA SITUS ILEGAL (STUDI TERHADAP MANHWA) NIM. A1011191188, ROSARIA JELI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan teknologi digital telah memudahkan masyarakat dalam mengakses komik, yang mana kini tersedia dalam bentuk digital salah satunya manhwa yaitu komik asal Korea Selatan. Namun, kemudahan akses ini diiringi dengan maraknya situs ilegal yang menerjemahkan dan mengunggah manhwa tanpa izin pencipta melalui metode scanlation yang telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimakah upaya perlindungan hukum terhadap pencipta komik digital manhwa yang karyanya diunggah pada situs ilegal di Indonesia? dan (2) apakah faktor pendorong seseorang membaca komik digital pada situs ilegal? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedua permasalahan tersebut secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dari data sekunder dan survei dengan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunggahan dan penerjemahan manhwa melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, e dan h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat dituntut menggunakan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan pencipta dapat juga memohon penutupan atau penghapusan situs ilegal menggunakan Peraturan Bersama MenkumHAM dan MenKomInfo No. 14 Tahun 2015/ No. 26 2015. Sesuai dengan asas nasional treatment dalam Hak Cipta, pencipta manhwa dapat menggunakan peraturan Hak Cipta yang berlaku di Indonesia untuk melindungi dan menegakan haknya yang dilanggar di Indonesia. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran digital seperti scanlation masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan pemblokiran yang hanya menyasar domain situs. Berdasarkan hasil analisis survei pada penelitian ini, menujukan bahwa faktor utama pembaca lebih memilih membaca pada situs ilegal ialah karena gratis, mudah diakses dan update lebih cepat. Kata kunci: Hak Cipta, Manhwa, Situs Ilegal, Perlindungan Hukum, Pembajakan Digital ABSTRACT The development of digital technology has made it easier for people to access comics, which are now available in digital form, one of which is manhwa, a comic from South Korea. However, this ease of access is accompanied by the proliferation of illegal websites that translate and upload manhwa without the creator's permission through scanlation methods that violate the moral and economic rights of the creator. Based on this, the research questions in this study are: (1) What are the legal protection efforts for creators of digital manhwa comics whose works are uploaded on illegal websites in Indonesia? and (2) What are the factors that drive people to read digital comics on illegal websites? This study aims to identify and analyze these two issues comprehensively. This study uses a descriptive normative legal method with a normative juridical approach through literature study and field research. Data was obtained from secondary data and surveys using purposive sampling techniques, then analyzed qualitatively using descriptive methods. The results of the study indicate that the uploading and translation of manhwa violate Article 5 paragraph (1) and Article 9 paragraph (1) letters b, c, e, and h of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which can be prosecuted using Article 113 paragraph (4) of Law No. 28 of 2014, and creators may also request the closure or removal of illegal websites using Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information Technology No. 14 of 2015/No. 26 of 2015. In accordance with the national treatment principle in copyright law, manhwa creators can use the copyright regulations applicable in Indonesia to protect and enforce their rights that have been violated in Indonesia. However, law enforcement against digital violations such as scanlation is still not optimal due to weak supervision and blocking that only targets website domains. Based on the results of the survey analysis in this study, it shows that the main factors why readers prefer to read on illegal websites are because they are free, easily accessible, and updated more quickly. Keywords: Copyright, Manhwa, Illegal Websites, Legal Protection, Digital Piracy

REINTERPRETASI PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL : ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN UNI EROPA PADA KONFLIK ISRAEL–PALESTINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan dan kesetaraan antarnegara. Secara klasik, prinsip ini dipahami sebagai larangan terhadap campur tangan dalam urusan domestik negara lain, khususnya yang bersifat koersif. Namun, dalam perkembangan praktik hubungan internasional, penerapan prinsip non-intervensi menunjukkan adanya dinamika, terutama dalam konteks keterlibatan negara atau organisasi internasional dalam konflik yang memiliki dimensi politik dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan normatif prinsip non-intervensi dalam hukum internasional serta mengkaji apakah kebijakan Uni Eropa dalam konflik Israel–Palestina dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari instrumen hukum internasional, doktrin para ahli, serta praktik negara yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi tetap menjadi norma fundamental dalam hukum internasional, namun penerapannya tidak bersifat kaku. Kebijakan Uni Eropa dalam konflik Israel–Palestina yang meliputi dukungan terhadap solusi dua negara, pemberian bantuan kemanusiaan, serta tekanan diplomatik, tidak memenuhi unsur coercion (paksaan) sebagaimana menjadi indikator utama intervensi terlarang. Oleh karena itu, tindakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk keterlibatan non-koersif yang masih berada dalam batas prinsip non-intervensi. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi mengalami perkembangan dalam penerapannya, tanpa menghilangkan substansi utamanya sebagai pelindung kedaulatan negara. Kata kunci: prinsip non-intervensi, hukum internasional, kedaulatan negara, coercion, Uni Eropa, konflik Israel–Palestina. ABSTRACT The principle of non-intervention is a fundamental norm in international law that aims to preserve state sovereignty and equality among states. Traditionally, this principle is understood as a prohibition against interference in the domestic affairs of other states, particularly in a coercive manner. However, in the development of international relations, the application of the non-intervention principle has shown significant dynamics, especially in situations involving political and humanitarian dimensions. This study aims to analyze the normative limits of the principle of non-intervention in international law and to examine whether the European Union’s policies in the Israel–Palestine conflict can be categorized as a form of intervention under international law. This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of international legal instruments, scholarly doctrines, and relevant state practices, which are analyzed qualitatively through legal interpretation. The results of this study indicate that the principle of non-intervention remains a fundamental norm in international law; however, its application is not rigid. The European Union’s policies in the Israel–Palestine conflict—such as support for a two-state solution, the provision of humanitarian assistance, and diplomatic pressure—do not fulfill the element of coercion, which is the key indicator of prohibited intervention. Therefore, these actions are better understood as forms of non-coercive involvement that remain within the boundaries of the non-intervention principle. This finding demonstrates that the principle of non-intervention has evolved in its application without undermining its core function as a safeguard of state sovereignty. Keywords: principle of non-intervention, international law, state sovereignty, coercion, European Union, Israel–Palestine conflict.

PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 (STUDI DIKABUPATEN MELAWI) NIM. A1012221188, SYAMSURI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Government Regulation (PP) Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline is principally intended to improve discipline and create a professional, dedicated, and integrity-based Civil Servant apparatus, thereby supporting good governance.The Melawi Regency Governmentisoneoftheregenciesin Wes tKalimantan Province with a significant number of Civil Servants. Between 2022 and 2025, several cases related to civil servant disciplinary violations were reported. Although the regulation shavebeenim plemented,sanction sarestillbeingimposedthatdonotcomply with Government Regulation Number 94 of 2021. Therefore, to determine whether the implementation of disciplinary sanctions for civil servant violations in Melawi Regency is in accordance with Government Regulation Number 94 of 2021 and what the causes orobstaclesare ,theauthorconductedastudyentitled"ImplementationofSanctionsfor Civil Servant Disciplinary Violations Based on Government Regulation Number 94 of 2021 (Study in Melawi Regency). This study uses empirical legal methods and is descriptive in nature, collecting data through interviews with relevant agencies, as well as data collection and direct observation in the field. Data analysis used qualitative data analysis. The results indicate that the implementation of sanctions for civil servant disciplinary violations based on Government Regulation Number 94 of 2021 in Melawi Regency has been implemented, but is not yet optimal, due to the discovery of several cases ofdisciplinarysanctionsthatdonotcomplywithGovernmentRegulationNumber 94 of 2021. This study recommends increasing the dissemination of Government Regulation Number 94 of 2021 in Melawi Regency, routinely, intensively, and sustainably. AllCivilServants, Optimizing and improvingcoordination astheroleof the State Civi lService Agency (BKN),the Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM), and the Melawi Regency Inspectorate, Consistent enforcement of disciplinarysanctionsfor Civil Servantsbasedon Government Regulation Number 94 of 2021 in the Melawi Regency Governmentisexpectedtoimplementdisciplinarysanctions objectively, fairly, and consistently without discrimination, thereby creating a deterrent effect and increasing Civil Servants' compliance with disciplinary regulations. Keywords : Discipline, Implementation o fSanctions, Civil Servants. Abstrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan disiplin serta untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas, sehingga akan menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Melawi adalah salah satu Pemerintah Kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Barat dimana memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang cukup banyak. Pada tahun 2022–2025 terdapat beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meskipun regulasi telah dijalankan namun masih ditemukan penjatuhan hukumanyang tidak sesuai dengan PP Nomor94 Tahun 2021. Maka dari itu untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Melawi telah berjalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan apa saja yang menjadi penyebab atau kendalanya maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Studi di Kabupaten Melawi). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan bersifat deskriptif yakni dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan instansi terkait, serta pengumpulan data serta observasi langsung di lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 di Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan namun belum optimal, dikarenakan masih ditemukannya beberapa kasus penetapan sanksi hukuman disiplin yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 tahun 2021. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Melawi, secara rutin dan lebih intensif serta berkelanjutan kepada seluruh Pegawai Negreri Sipil. Selain itu melakukan optimalisasi dan meningkatkan koordinasi yang baik antara peran Badan Kepegawaian Negara (BKN), peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta peran Inspektorat Kabupaten Melawi, Konsistensi penegakkan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil harus diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor .94 Tahun 2021 pada Pemerintahan Kabupaten Melawi diharapkan agar dapat menerapkan sanksi disiplin secara objektif, adil, dan konsisten tanpa tebang pilih sehinga apat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan Pegawai Negeri Sipil terhadap aturan disiplin. Kata Kunci : Disiplin, Penerapan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN NIM. A1011141182, HAFIZHAH KURNIASIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Akses masyarakat tehadap kesehatan merupakan, Hak Asasi Manusia bagi setiap warga Negara, untuk itu maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya. Namun dalam implementasinya hal tersebut jauh dari harapan, dimana akses kesehatan bagi masyarakat marginal jauh dari kenyataan. Sementara itu keberadaan Dokter Gigi sebagai profesi yang memberikan Jasa Kesehatan belumlah memadai bila dilihat dari kuantitasnya dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia. Selama ini dalam praktik dunia Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tindak mampu masih termajinalkan secara sosial, hukum dan kultural. Mereka yang notabene adalah sebagian besar masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan masalah kesehatan selalu enggan untuk memilih jasa Dokter dengan alasan biaya atau honorarium yang terlalu mahal. Identifikasi masalah terdiri dari Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tukang Gigi Berdasarkan Undang "“ Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Adapun hasil penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Untuk mengetahui jumlah tempat praktek Tukang Gigi yang menawarkan jasa pemasangan kawat gigi di Kota Pontianak, Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Tukang Gigi, Untuk Mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan tukang gigi di berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakuDari hasil penelitian maka di ketahui jumlah tukang gigi yang memberikan jasa pemasangan kawat gigi sebnayak 8 orang, pelaksanaan pekerjaan tukang gigi harus lah merujuk pada Peraturan Menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, penegakan hukum pidana terhadap tukang gigi di kota pontianak belum maksimal dikernakan dari faktor penegak hukumnya,Kata kunci : Penegakan hukum, tukang gigi

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR MELALUI MEKANISME JUDICIAL REVIEW NIM. A1011181056, YUSTINA VENERANDA NOVI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe Constitutional Court is one of the implementations of judicial power in Indonesia. The authority attached to the Constitutional Court can be seen in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Testing the Law or what is commonly called Judicial Review is one of them, as part of the check and balance process. In terms of testing the law, the Constitutional Court uses the 1945 Constitution as its "touchstone". The decision of the Constitutional Court that examines the Law certainly has a close relationship with the norms contained in the petitioned for review. Rules are basically the product of the legislature. To avoid overlap between legislative institutions, the term Positive Legislator is known, which is an inherent characteristic of institutions that can form rules, namely the legislature (but in the formation process, Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation provides space for the executive, the president to be involved and determine). There is also the term Negative Legislator, which is a characteristic attached to an institution to be able to cancel the norms contained in a rule. The Constitutional Court through its decisions is a Negative Legislator. However, in some of its decisions, the Constitutional Court is actually present as a Positive Legislator, which can also be seen juridically in the inconsistency of the Constitutional Court in terms of restrictions that should be applied in its decisions. So the title of this research is "Juridical Study of the Position of the Constitutional Court as a Positive Legislator through the Judicial Review Mechanism". The problem formulations of this research are: "How is the position of the Constitutional Court as a Positive Legislator through the Judicial Review mechanism on the existence of legislative and executive institutions in the state system in Indonesia?" and "How is the reconstruction that needs to be done in terms of the authority of the Judicial Review by the Constitutional Court in Indonesia?". This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the position of the Constitutional Court in the state system as one of the judicial power institutions through the Judicial Review mechanism and then developing into a Positive Legislator, and whether or not a reconstruction needs to be carried out. The method the author uses is normative legal research conducted by examining library materials or secondary data, namely examining laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem.Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, Positive Legislator, Negative Legislator Abstrak Mahkamah Konstitusi adalah satu di antara pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ada di negara Indonesia. Kewenangan yang dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi bisa dilihat pada pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pengujian Undang-Undang atau yang biasa disebut Judicial Review adalah satu di antaranya, sebagai bagian dari proses check and balance. Dalam hal pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi menggunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai "batu uji"-nya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang tentu memiliki kaitan erat dengan norma yang tertuang dalam yang dimohonkan untuk diuji. Aturan pada dasarnya merupakan produk dari lembaga legislatif. Untuk menghindari terjadinya over-lap antara lembaga legislatif maka kemudian dikenal adanya istilah Positif Legislator, yakni sifat yang melekat pada lembaga yang dapat membentuk aturan, yakni lembaga legislatif (namun dalam proses pembentukannya, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyediakan ruang untuk eksekutif, presiden untuk terlibat dan menentukan). Ada pula istilah Negatif Legislator, yakni sifat yang dilekatkan pada suatu lembaga untuk dapat membatalkan norma yang terdapat dalam suatu aturan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya adalah sebagai Negatif Legislator. Namun dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi justru hadir sebagai Positif Legislator yang juga secara yuridis bisa dilihat pada ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembatasan yang seharusnya diterapkan dalam putusannya. Maka judul dari penelitian ini adalah "Kajian Yuridis Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Melalui Mekanisme Judicial Review". Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : "Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator melalui mekanisme Judicial Review terhadap keberadaan lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?" dan "Bagaimana rekonstruksi yang perlu dilakukan dalam hal kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia?". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sebagai sebagai satu di antara lembaga kekuasaan kehakiman melalui mekanisme Judicial Review kemudian berkembang menjadi Positif Legislator, serta perlu atau tidakkah sebuah rekonstruksi dilakukan. Metode yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Positif Legislator, Negatif Legislator

BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PONTIANAK YANG PROSES PERKARANYA DIKENAKAN SURAT PERITAH PENGHENTIANPENYIDIKAN (SP3) NIM. A1011141144, ARDIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractEvidence is something that is important in proof. The proof that the suspect is guilty or not depends on the evidence that has been used in committing a crime or crime. Therefore, the State Confiscated Objects Storage House was made to protect and ensure the integrity of evidence in accordance with Article 44 of the Criminal Procedure Code. In the process of proving there must be evidence and suspects, but in the process of proving at trial the suspect has not been found for a long time so that the evidence is damaged, so what happens is that it is destroyed or disappears by itself. So it is hoped that there will be coordination from the investigators and the RUPBASAN and of course the role of the government in regulating the law. Keywords: Evidence, confiscated objects, Rupbasan, investigator. Abstrak Barang bukti merupakan sesuatu yang peting dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Maka dari itu dibuatlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu barang bukti sesuai dengan Pasal 44 KUHAP. Dalam proses pembuktian haruslah ada barang bukti dan tersangka, namun dalam pada proses pembuktian di persidangan tersangka belum di temukan dalam jangka waktu yang lama sehingga terhadap barang bukti mengalami kerusakan, sehingga yang terjadi yaitu musnah atau menghilang dengan sendirinya. Sehingga diharapkan adanya koordinasi dari pihak penyidik dan pihak RUPBASAN serta tentunya peran pemerintah dalam mangatur Undang-undang.Kata kunci : Barang bukti, Benda sitaan, Rupbasan, penyidik.

KEBERADAAN BECAK DALAM PERSFEKTIF KEPARIWISATAAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181115, MUHAMMAD RIQBI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Development in all fields is a government effort in order to improve the welfare of its people. The priority sector in this development is the economic sector. One of the elements is the transportation sector. Indonesia has a lot of diverse local wisdom. Starting from culture, customs, traditions, even in the field of transportation. The transportation in question is a traditional means of transportation, this means of transportation is owned by every region in Indonesia. The means of transportation, namely rickshaw transportation, becak is a three-wheeled transportation tool that has existed since time immemorial and became the prima donna of its time. This vehicle is a modification of a two-wheeled bicycle using a pair of pedals that are pedaled with the feet as a propulsion, which functions to transport people and/or goods in small quantities, then modified into a three-wheeled vehicle equipped with a passenger cabin. The formulation of the problem in this study is "How are local government efforts to re-empower pedicab as a means of land transportation in Pontianak City as a supporting object in the tourism sector?". This study uses a type of empirical juridical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations.research is used to analyze the law which is seen as a patterned community behavior in people's lives who always interact and relate to aspects of society. In this case, of course, in an area there must be a revitalization related to rickshaw transportation as traditional transportation. In the world of tourism, traditional transportation as a local wisdom can be a tourism attraction. Traditional transportation which is local wisdom is one of the attractions of tourism that can be greatly improved in order to increase the existing public transportation in the city of Pontianak that rickshaw transportation as traditional transportation is transportation that is a pioneer in the creation of existing transportation. It is undeniable that the pedicab in Pontianak City is the same, in this case the rickshaw transportation is increasingly rare for its existence. The factor causing the reduced presence of rickshaws in the city of Pontianak is the advancement in technology with more efficient city transportation and adequate comfort. This explains that the need for government encouragement to revitalize this transportation so that it remains sustainable is expected to help improve the local economy in the field of tourism transportation. Keywords: Pedicab Transportation, Revitalization, Tourism Abstrak Pembangunan disegala bidang merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan ini yaitu sektor ekonomi. Salah satu unsurnya adalah sektor pengangkutan. Indonesia memiliki banyak sekali kearifan lokal yang beragam. Dimulai dari budaya, adat, tradisi, bahkan pada bidang pengangkutan. Angkutan yang dimaksud merupakan alat transportasi tradisional, alat transportasi ini dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Alat transportasi tersebut yaitu angkutan becak, becak merupakan alat transportasi roda tiga yang sudah ada sejak dahulu kala dan menjadi primadona pada masanya. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua menggunakan sepasang pedal yang dikayuh dengan kaki sebagai penggerak, yang berfungsi untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah kecil, lalu dimodifikasi menjadi kendaraan beroda tiga yang dilengkapi dengan kabin penumpang.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan ulang becak sebagai alat transportasi darat di Kota Pontianak sebagai objek pendukung bidang kepariwisataan?". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat. Dalam hal ini tentunya pada suatu daerah harus adanya revitalisasi terkait dengan angkutan becak sebagai angkutan tradisonal. Pada dunia kepariwisataan kearifan lokal seperti transportasi tradisional tersebut dapat menjadi daya tarik pariwisata. Transportasi tradisonal yang menjadi kearifan lokal setempat menjadi salah satu daya tarik pariwisata yang sangat bisa ditingkatkan guna menambah angkutan umum yang ada di Kota Pontianak bahwa angkutan becak sebagai angkutan tradisional merupakan angkutan yang menjadi pelopor terciptanya angkutan yang ada saat ini. Tanpa dipungkiri becak yang berada di Kota Pontianak pun demikian, dalam hal ini angkutan becak sudah semakin langka atas keberadaannya. Faktor penyebab berkurangnya keberadaan becak di Kota Pontianak yaitu adanya kemajuan dibidang teknologi dengan angkutan kota yang lebih efisien serta kenyamanan yang memadai. Hal ini menjelaskan bahwa perlunya dorongan pemerintah terhadap revitalisasi angkutan ini agar tetap lestari sangat diharapkan guna membantu meningkatkan perekonomian setempat dalam bidang transportasi kepariwisataan.Kata kunci: Angkutan Becak, Revitalisasi, Kepariwisataan

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM GUGATAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) GANTI RUGI DAN PEMULIHANAKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 234/PDT.G/LH/PN.PLG) NIM. A1011171248, MAYHENDRA TRI RAGALI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractStrict Liabillity is a Lex Specialist of unlawful acts as arranged in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Environmental management must be managed properly and healthily as set out in the constitution of 1945 that the community must get a good and healthy living environment, but it cannot be denied that it is often ruled out by stakeholders or companies engaged in the environmental sector either done intentionally or negligence. As experienced by PT. Waimusi Argo Indah who was sued on the basis of a lawsuit of absolute responsibility (Strict Liability) by the Ministry of the Environment for having carried out land fires that caused serious environmental damage. In this case the judge must weigh in on refusing or granting the claim of absolute responsibility (Strict Liability) on the verdict number 234/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Plg.Keywords: Judge's Consideration, Strict Liability, Pengadilan Negeri Palembang. Abstrak Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liabillity) adalah Lex Spesialis dari perbuatan melawan hukum yang dimana bersifat khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan Lingkungan hidup harus dikelola dengan baik dan sehat sesuai yang telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masyarakat harus mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut sering dikesampingkan oleh para pemangku kepentingan ataupun perusahaan yang bergerak disektor lingkungan hidup baik dilakukan dnegan sengaja ataupun kelalaian. Seperti yang dialami oleh PT. Waimusi Argo Indah yang di gugat dengan dasar gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liabillity) oleh Kementrian Lingkungan Hidup karena telah melakukan kebakaran lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang serius. Dalam hal ini hakim harus menimbang dalam memutuskan untuk menolak atau mengabulkan gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) tersebut pada putusan nomor 234/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Plg.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hukum hakim mengabulkan gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN PLG). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mengetahui mengenai gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN. PLG) dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan gugatan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) ganti rugi dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 234/PDT.G/LH/2016/PN. PLG). Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif didukung dengan pendekatan kasus (Case Approach). Data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu putusan haruslah ideal atau sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut telah sejalan dengan asas-asas hukum antaralain keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dimana pihak tergugat bertanggung jawab mutlak akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut karena tidak dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut bukan akibat dari perbuatannya. sehingga pihak tergugat berkewajiban untuk melakukan ganti rugi materil sebesar 29.658.700.000, dari hasil penelitian pihak tergugat telah melakukan ganti kerugian lingkungan hidup secara mengangsur sebesar Rp. 5.250.000.000, akan tetapi belum ada kesepakatan antara pihak Penggugat dengan tergugat terkait dengan biaya pumulihan. Kata kunci : Judge's Consideration, Strict Liability, Pengadilan Negeri Palembang

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA