Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KALESCO LAUNDRY TERHADAP KERUSAKAN PAKAIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1012181104, UTIN VINIESYA RIMANILASTIYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Pontianak City as one of the big cities, many laundry service businesses have sprung up. One of the laundry services in Pontianak City is "Kalesco Laundry" which is located at Jalan Uray Bawadi No. 23. Kalesco Laundry offers a variety of services for consumers, including: dry cleaning + ironing, dry cleaning, ironing, washing sheets, cleaning carpets and many other offers. In order to provide laundry services to consumers, the owner of Kalesco Laundry must really provide the best service. However, in washing clothes belonging to consumers, it turns out that Kalesco Laundry made an error or omission, resulting in consumer clothes fading or tearing. This of course makes consumers who wash clothes at Kalesco Laundry feel disappointed and feel disadvantaged. Seeing the condition of the clothes having faded and torn due to the washing process, of course consumers ask for responsibility from Kalesco Laundry to provide compensation. However, Kalesco Laundry has not been fully responsible for consumers in terms of providing compensation.The research method used in this research is sociological juridical and descriptive analytical. The data studied in this study include primary data and secondary data. Data collection techniques include: literature study, interviews, and questionnaires (questionnaire). The data analysis method used in this research is qualitative analysis.Based on the results of the study, it was concluded that Kalesco Laundry was not fully responsible for the damage to consumer clothing. Kalesco Laundry only provides compensation for lost/damaged clothes a maximum of Rp. 100.000,- as stated in the payment note. The factor that causes Kalesco Laundry has not been responsible for damage to consumer clothing because it could be damage/fading of consumer clothing caused by the nature of the clothing material and the consumer's clothing has been torn a little when washed the clothes are torn big. Efforts made by consumers against Kalesco Laundry who have not been responsible for the damage to their clothes are by submitting a complaint (claim) to the Kalesco Laundry, but the owner of Kalesco Laundry still insists that they only provide compensation for lost/damaged clothes a maximum of Rp. 100.000,-Keywords: Responsibility, Business Actor, Laundry, Damage, Clothing A B S T R A K Kota Pontianak sebagai salah satu kota besar banyak bermunculan usaha jasa laundry. Salah satu jasa laundry yang ada di Kota Pontianak adalah "Kalesco Laundry" yang beralamat di Jalan Uray Bawadi No. 23. Kalesco Laundry menawarkan berbagai pelayanan untuk para konsumen, antara lain: cuci kering + setrika, cuci kering, menyetrika, cuci sprei, cuci karpet dan masih banyak lagi penawaran lainnya. Dalam rangka memberikan jasa pelayanan laundry kepada konsumen, maka pemilik Kalesco Laundry harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik. Namun dalam melakukan pencucian pakaian milik konsumen, ternyata pihak Kalesco Laundry melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan pakaian konsumen mengalami kelunturan atau robek. Hal ini tentu saja membuat konsumen yang mencuci pakaian di Kalesco Laundry merasa kecewa dan merasa dirugikan. Melihat kondisi pakaiannya mengalami kelunturan dan robek akibat proses pencucian, tentu saja konsumen meminta tanggung jawab dari pihak Kalesco Laundry untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi, pihak Kalesco Laundry belum bertanggungjawab sepenuhnya terhadap konsumen dalam hal pemberian ganti rugi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan bersifat Deskriptif Analitis. Data yang diteliti dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang meliputi: studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner (angket). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pihak Kalesco Laundry belum bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerusakan pakaian konsumen. Pihak Kalesco Laundry hanya memberikan penggantian atas kehilangan/kerusakan pakaian maksimal Rp. 100.000,- sesuai yang tercantum di dalam nota pembayaran. Faktor penyebab pihak Kalesco Laundry belum bertanggung jawab atas kerusakan pakaian konsumen dikarenakan bisa saja kerusakan/kelunturan pakaian konsumen diakibatkan dari sifat bahan pakaiannya dan pakaian konsumen sudah robek kecil ketika dicuci pakaian tersebut mengalami robek besar. Upaya yang dilakukan konsumen terhadap pihak Kalesco Laundry yang belum bertanggung jawab atas kerusakan pakaiannya adalah dengan mengajukan keluhan (klaim) kepada pihak Kalesco Laundry, tetapi pemilik Kalesco Laundry tetap bersikukuh hanya memberikan penggantian atas kehilangan/kerusakan pakaian maksimal Rp. 100.000,-. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Laundry, Kerusakan, Pakaian

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN BANK BRI DI KABUPATEN SINTANG NIM. A1011171209, INE KARTIKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe reality is that unsecured credit carries a large enough risk for creditors (creditors), basically with the existence of collateral (collateral) it is intended that if the debtor is negligent in fulfilling his obligations to the creditor, the creditor has the guarantee to reduce the risk of loss. However, in practice there are a lot of bad loans or non-performing loans with various background factors. Meanwhile, in unsecured loans, the absence of collateral in the form of goods will of course complicate settlement.The method used in this study is the empirical method by collecting primary data in the form of interviews and questionnaires and secondary data. In this study, the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and or behavior that can be observed from an individual, group, community, and or organization that is studied from a holistic point of view, with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this research was conducted.The results of the analysis of this study are the implementation of the unsecured credit agreement at the BRI Sintang bank in writing. In the course of the unsecured credit agreement at the BRI Sintang bank, there was a default by the debtor. Default committed by the debtor caused losses to the BRI Sintang bank. The factors that cause the debtor to default in the unsecured credit agreement between the debtor and the BRI Sintang bank are due to an urgent need, because they do not have money, and because they forget. Whereas as a legal consequence of default by the debtor in the unsecured credit agreement, the debtor will be subject to sanctions in the form of fines. The efforts made by the BRI Sintang bank against debtors who have defaulted on credit agreements are by issuing warnings. The warning is intended so that the debtor concerned immediately pays the installments that are in arrears and can be said as an effort to force the negligent debtor to immediately carry out in accordance with the agreed agreement. Keywords: Agreement, Unsecured Credit, Debtor AbstrakRealitannya kredit tanpa agunan memiliki resiko yang cukup besar bagi pemberi kredit (kreditur), pada dasarnya dengan adanya jaminan (agunan) bertujuan agar apabila debitur melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur, kreditur mempunyai pegangan jaminan tersebut untuk menekan resiko kerugian. Akan tetapi dalam prakteknya banyak sekali terjadi adanya kredit macet atau kredit bermasalah dengan latar belakang faktor yang beragam. Sementara pada kredit tanpa agunan tidak adanya jaminan berupa barang tentu saja akan mempersulit dalam penyelesaian.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara dan kuisioner dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada bank BRI Sintang dilakukan secara tertulis. Dalam berjalannya perjanjian kredit tanpa agunan di bank BRI Sintang terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi yang dilakuan oleh debitur menyebabkan timbulnya kerugian bagi bank BRI Sintang. Faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan antara debitur dengan pihak bank BRI Sintang karena adanya keperluan yang mendesak, karena belum mempunyai uang, dan karena lupa. Bahwa sebagai akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan maka debitur akan dikenakan sanksi berupa denda. Upaya yang dilakukan bank BRI Sintang terhadap debitur yang terlah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit adalah dengan mengeluarkan peringatan. Pemberian peringatan tersebut dimaksudkan agar debitur yang bersangkutan segera membayar angsuran yang tertunggak dan dapat dikatakan sebagai upaya untuk memaksa agar debitur yang lalai segera melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kata Kunci : Perjanjian, Kredit Tanpa Agunan, Debitur

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 10 AYAT (4) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH NIM. A1011161191, AMIRA NURSI WARDANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn this thesis, the author raises the issue of the implementation of Article 10 paragraph (4) of the Regional Regulation of Pontianak City Number 12 of 2021 concerning Waste Management. With the large burden of waste management, especially in Pontianak City, various policies have been issued to overcome this problem. Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 mandates cooperation and partnerships between local governments, business entities and community empowerment in carrying out hygiene management, especially waste management. Based on the Pontianak City Regional Regulation Number: 12 of 2021 concerning Waste Management, especially in article 10 paragraph (4) which states that: every public transportation, private vehicle, public facility, social facility, must provide a trash can and/or TPS. In this study, the author will explore why the provisions of Article 10 paragraph (4) of Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Waste Management, especially public transportation, have not been fully implemented.This thesis aims to find out how to obtain data and information regarding why the provisions of Article 10 paragraph (4) of the Regional Regulation of Pontianak City Number 12 of 2021 concerning the provision of trash bins by public transportation and taxis have not been effective and regarding the efforts made to provide trash bins by vehicles. public transportation and taxis can run optimally and effectively. In this study the method that the author uses is an empirical method with a descriptive analysis approach. Collecting legal materials through interviews, observations, questionnaires, and literature studies.Based on the research conducted by the author, the results and conclusions are obtained: The process of implementing waste management policies in Pontianak City has been going well, but there is still a need for improvement in the quality of waste management, because there are several aspects which if not handled properly can become an obstacle in implementation. Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021, this can be seen from waste reduction activities which include activities to limit waste generation, recycle waste and conclude. waste reuse using the 3R method carried out by the government has not fully run optimally because of the lack of participation and lack of care for those who have public transportation, private vehicles, public facilities, social facilities, offices, companies, shopping centers and the community towards the amount of existing waste generation. every year is still increasing. Only a few people care about processing waste in their environment. Based on the results of an interview by an employee of the Pontianak Sanitation and Gardening Service, it was said that people who care about waste management are carried out by residents in residential areas. The people there are willing to process their household waste by turning it into compost and various handicrafts. Keywords: Implementation, Regional Regulation, Provision of Trash AbstrakPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan besarnya beban pengelolaan sampah khususnya di Kota Pontianak, maka berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi permasalah tersebut. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 mengamanatkan adanya kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah, badan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kebersihan terutama pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah terutama pada pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa: setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS. Pada penelitian ini penulis akan mendalami mengapa ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya angkutan umum belum sepenuhnya diimplimentasikan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui memperoleh data dan informasi mengenai mengapa Ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang penyediaan tempat sampah oleh Angkutan Umum dan Taksi belum efektif dan mengenai upaya-upaya yang dilakukan agar penyediaan tempat sampah oleh kendaraan umum dan taksi dapat berjalan secara optimal dan efektif. Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: Proses Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik, akan tetapi tetap dibutuhkan peningkatan dalam kualitas pengelolaan sampah, dikarenakan tedapat beberapa aspek yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat menjadi penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021, hal ini terlihat dari kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan simpulan. pemanfaatan kembali sampah dengan metode 3R yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena kurangnya keikutsertaan dan kurang pedulinya yang memiliki Angkutan Umum, Kendaraan Pribadi, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Perkantoran, Perusahaan, Pusat Perbelanjaan dan masyarakat terhadap jumlah timbulan sampah yang ada sehingga setiap tahunnya masih mengalami kenaikan. Baru sedikit masyarakat yang peduli tentang mengolah sampah dilingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara oleh pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pontianak mengatakan bahwa masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di daerah pemukiman. Masyarakat di sana sudah mau mengolah sampah rumah tangga yang mereka miliki dengan menjadikannya pupuk kompos dan berbagai kerajinan tangan. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Penyediaan Tempat Sampah

FAKTOR PENYEBAB PENUMPANG TIDAK MENGAMBIL KARCIS RETRIBUSI PEMBAYARAN PENYEBERANGAN FERRY DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011171003, SYARIFAH FITRIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTAs a river that has the longest and largest flow, it is still often used as a means of transporting people and goods. One of the areas/regencies in West Kalimantan Province that still uses river routes for transportation activities (people/goods) is the City of Pontianak, namely the ferry transportation located in the Siantan area, North Pontianak District. This is intended to facilitate daily activities, whether it is to earn a living, study, or to visit from one sub-district to another, people who live in the Pontianak city area, especially the Siantan area, North Pontianak District, make ferry crossings as an alternative to avoid traffic jams. which usually occurs in the toll bridge area between North Pontianak to South Pontianak. However, the awareness of the people of Pontianak who use the transportation of ferry crossings does not yet understand the meaning of the ticket with all the existing transportation regulations. Whereas in the ferry crossing ticket there is insurance that covers if one day an accident will occur. The problem in this research is first, how is the implementation of the withdrawal of the ferry crossing transportation levy in the city of Pontianak and the second is to find out what factors encourage people to not pay the predetermined levy. In this study, the author uses the type of empirical research. The results of the study show that consumers who use ferry crossing services in Pontianak City lack an appeal about the importance of using tickets and the implementation of the withdrawal of the ferry crossing transportation levy which is related to Mayor Regulation No. how to urge the public by attaching posters to the crossing entrance, electronically validating tickets when entering the ferry ferry port to speed up the process of mobilizing passengers who will enter the ship so that there are no fraudulent persons in purchasing tickets, increasing supervision can be done by periodic inspections and improve the monitoring process and apply sanctions to those who commit fraud in ticket purchases.Keywords: Retribution, Ferry Crossing, Tickets ABSTRAK Sebagai sungai yang memiliki aliran terpanjang dan besar tersebut sampai saat ini masih sering dimanfaatkan sebagai sarana jalur pengangkutan, baik orang maupun barang. Salah satu daerah/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang masih memanfaatkan jalur sungai untuk aktivitas pengangkutan (orang/barang) adalah Kota Pontianak yaitu pengangkutan kapal ferry yang berada di daerah Siantan Kecamatan Pontianak Utara. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kegiatan sehari-hari, baik itu untuk mencari nafkah, menuntut ilmu, ataupun untuk berkunjung dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, penumpang yang tinggal di daerah kota Pontianak khususnya wilayah Siantan Kecamatan Pontianak Utara menjadikan penyeberangan kapal ferry sebagai alternatif menghindari kemacetan yang biasanya terjadi di daerah jembatan tol antar Pontianak Utara ke Pontianak Selatan. Namun kesadaran penumpang Pontianak yang menggunakan transportasi pengangkutan penyeberangan kapal ferry belum lah memahami makna karcis dengan segala peraturan pengangkutan yang ada. Padahal didalam karcis penyeberangan kapal ferry terdapat asuransi yang menanggung apabila suatu saaat akan terjadi kecelakaan. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah pelaksanaan penarikan karcis transportasi penyebrangan ferry dikota Pontianak dan yang kedua untuk mengetahui faktor apakah yang mendorong penumpang tidak mau membayar karcis yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menujukkan bahwa konsumen pengguna jasa penyeberangan ferry di Kota Pontianak kurangnya himbauan tentang pentingnya kegunaan karcis dan pelaksanaan penarikan karcis transportasi penyeberangan ferry yang terkait dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan Kota Pontianak dan upaya yang dapat dilakukan dengan cara menghimbau penumpang dengan cara menempelkan poster pada pintu masuk penyeberangan, melakukan elektronik karcis yang berlaku pas masuk pelabuhan ferry penyeberangan agar mempercepat proses mobilisasi penumpang yang akan masuk ke kapal sehingga tidak ada oknum yang curang dalam pembelian karcis, meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala dan memperbaiki proses pengawasan serta menerapkan sanksi kepada oknum yang melakukan kecurangan terhadap pembelian karcis. Kata Kunci: Karcis, Penyeberangan Kapal Ferry, Retribusi

WANPRESTASI NASABAH KREDIT USAHA RAKYAT PADA UNIT USAHA MIKRO BANK KALBAR CABANG PONTIANAK NIM. A1012151083, MEFI FAHRIA UTAMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis is entitled Default of People's Business Credit Customers at the Micro Business Unit of Bank Kalbar. Bank is one of the financial institutions or companies engaged in finance. The definition of a bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them back to the community in the form of credit and or other forms in order to improve the standard of living of the people at large. Meanwhile, the banking business includes three activities, namely collecting funds, distributing funds, and providing other bank services. The activity of collecting and distributing funds is the main activity of the bank, while providing other bank services is only a supporting activity. Activities to raise funds, in the form of collecting funds from the public in the form of demand deposits, savings, and time deposits. The problem of this research is "How is the Default of People's Business Credit Customers at the Micro Business Unit of Bank Kalbar".Research objectives 1) To obtain data and information on the implementation of the application for People's Business Credit (KUR) between customers and the Micro Business Unit (UUM) Bank Kalbar Pontianak. The Micro Business Unit (UUM) Bank Kalbar Pontianak. 3) To reveal the consequences that will be carried out by the Bank Kalbar on customers who are in default. 4) To reveal the efforts made by the Micro Business Unit (UUM) of Bank Kalbar Pontianak towards customers who are in default. This study uses empirical legal research methods.The results of this study indicate that 1) There are two causal factors, namely internal factors and external factors. Internal factors that cause bad loans are irregularities in the implementation of credit procedures, bad faith from the owner, management or bank employees, as well as credit supervision and the weakness of the bad credit information system. While the external factors are the failure of the debtor's business, the disaster to the debtor or to the debtor's business, as well as the decline in economic activity and high credit interest rates. 2) Efforts made by Bank Kalbar by providing guidance to debtors who have non-performing loans, providing extension of credit period, Requirements for returning loans that have been given by changing various existing requirements such as capitalization of interest which is used as principal debt, interest rate reduction aimed at In order to further ease the burden on the debtor, as well as the waiver of interest with the consideration that the debtor will be able to repay the loan until it is paid off, then carry out credit restructuring for debtors who still have business prospects and the ability to pay after restructuring, the next step to be carried out with confiscation of collateral here is the way Finally, if the debtor has really no good faith and is no longer able to pay all his debts Keywords: Bank, Credit Agreement, Default ABSTRAK Skripsi ini berjudul Wanprestasi Nasabah Kredit Usaha Rakyat Pada Unit Usaha Mikro Bank Kalbar Pontianak. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.Masalah penelitian ini "Bagaimana Wanprestasi Nasabah Kredit Usaha Rakyat Pada Unit Usaha Mikro Bank Kalbar". Tujuan penelitian 1) Untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara nasabah dan Unit Usaha Mikro (UUM) Bank Kalbar Pontianak. 2) Untuk mengungkap faktor penyebab nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Unit Usaha Mikro (UUM) Bank Kalbar Pontianak. 3) Untuk mengungkap akibat yang akan dilakukan oleh pihak Bank Kalbar terhadap nasabah yang wanprestasi. 4) Untuk mengungkap upaya yang dilakukan Unit Usaha Mikro (UUM) Bank Kalbar Pontianak terhadap nasabah yang wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebabnya ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus ataupun pegawai bank, serta pengawasan kredit dan lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap usaha debitur, serta menurunya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. 2) Upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Kalbar dengan melakukan Pembinaan atas debitur yang mempunyai kredit bermasalah, memberikan perpanjangan jangka waktu kredit, Persyaratan kembali kredit yang telah diberikan dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yang dijadikan utang pokok, penurunan suku bunga yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur, serta pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar lagi kredit tersebut sampai dengan lunas selanjutnya melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi, uaya selanjutnya yang akan dilakukan dengan Penyitaan jaminan disini merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya. Kata Kunci : Bank, Perjanjian Kredit, Wanprestasi

STATUS PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ATAU ISTRI YANG BERPINDAH AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM NIM. A1011171076, FINA NAFISA KAMILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractA marriage has strong power and legality if it is legally recognized. A marriage can be broken if one of the conditions of marriage cannot be fulfilled, for example in the case of religious conversion that occurs after a marriage in Islam. According to the Compilation of Islamic Law, the change of religion for both husband and wife resulted in the marriage being invalid (haram).The problem under study is "The Marital Status of Husbands or Wives Who Change Religion According to the Compilation of Islamic Law". The purpose of this study is to analyze the marital status of husbands or wives who change religions according to the Compilation of Islamic Law (KHI). This research method uses normative research methods or library research with a normative juridical approach. This normative research is a legal research conducted by examining library materials.The results of this study are as follows, that the marital status in which one partner changes religion is invalid (haram) and results in the breakup or cancellation of marriages because Islam prohibits interfaith marriages. According to the Compilation of Islamic Law, the prohibition of interfaith marriages is regulated in Article 61, Article 40 letter c and Article 44 of the Compilation of Islamic Law. According to Article 61 of the Compilation of Islamic Law, non-Sekufu cannot be used as a reason to prevent marriage, unless it is not sekufu because of religious differences or ikhtilaafu al dien. Furthermore, article 40 letter c and article 44 explain the prohibition of marrying a man or woman who is not Muslim. However, a marriage in which one of the spouses converts does not necessarily break up, but there must be a court decision as stated in Article 8 of the Compilation of Islamic Law which reads: "The termination of a marriage other than a death divorce can only be proven by a divorce certificate in the form of a Religious Court decision in the form of a divorce decision. the pledge of divorce, khuluk or taklik divorce." So if one of the spouses changes religion, they must file for annulment of marriage or divorce as described in article 116 letter h and article 75. Keywords: Marriage, Change of Religion, Compilation of Islamic Law (KHI). Abstrak Suatu perkawinan memiliki kekuatan dan legalitas yang kokoh apabila diakui secara hukum. Perkawinan dapat putus apabila salah satu syarat perkawinan tidak dapat terpenuhi, contohnya kasus perpindahan agama yang terjadi setelah perkawinan secara Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam berpindahnya agama baik suami maupun istri mengakibatkan perkawinannya menjadi tidak sah (haram).Masalah yang diteliti "Status Perkawinan terhadap Pasangan Suami atau Istri yang Berpindah Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam". Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis status perkawinan terhadap suami atau istri yang berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (library Reseach) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut, bahwa Status perkawinan yang salah satu pasangan berpindah agama adalah tidak sah (haram) dan mengakibatkan putus atau batalnya perkawinan karena Islam melarang perkawinan beda agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam larangan perkawin beda agama diatur dalam pasal 61, pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien. Selanjutnya pasal 40 huruf c dan pasal 44 menjelaskan mengenai larangan melangsungkan perkawinan dengan seorang pria atau wanita dengan yang tidak beragama Islam. Namun perkawinan yang salah satu pasangan pindah agama tersebut tidak serta merta putus melainkan harus adanya putusan pengadilan sebagaimana tertuang dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk ataupun taklik talak." Sehingga apabila salah satu pasangan berpindah agama, maka harus mengajukan pembatalan perkawinan atau pun perceraian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116 huruf h maupun pasal 75. Kata Kunci: Perkawinan, Berpindah Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

TIDAK BERPERANNYA TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 DIKECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK NIM. A1011151029, ANDRIKUS REPO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the cause of the increase in gambling cases in Mandor District, Landak Regency and to find out how the role of community leaders in tackling the crime of gambling according to law number 7 of 1974. The research method uses an empirical research method with a descriptive analysis approach, namely by describing and analyzing the circumstances or facts that are actually obtained in the field when the research is held both in research in the field of literature and research in the field directly. Based on the results of this study, community leaders did not play an effective role in tackling the crime of gambling because community leaders who participated in playing gambling so that the community did not get education about the dangers of playing gambling. Keywords: Gambling crime and the role of community leaders ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab meningkatnya kasus perjudian di Kecamatan Mandor kabupten Landak dan untuuk mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menurut undang-undang nomor 7 tahun 1974.Metode penelitian menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh secara nyata dilapangan pada saat penelitian diadakan baik dalam penelitian di bidang kepustakaan maupun penelitian di lapangan secara langsung.Berdasarkan hasil penelitian ini tidak berperan efektifnya para tokoh masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di karenakan tokoh masyaraat yang ikut serta dalam bermain judi sehingga masyarakat ,sehingga masyarakat tidak mendfapatkan edukasi tentang bahanya bermain judi. Kata Kunci :. Tindak Pidana perjudian dan peran tokoh masyarakat

KEWAJIBAN PT. TITIPAN KILAT PONTIANAK UNTUK MEMBAYAR IURAN HAK JAMINAN PEKERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN NIM. A1011161034, MUHAMMAD FAJAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe company or employer has the right and responsibility to provide social security for workers, in accordance with law No. 13 of 2003 on employment and law No. 24 of 2011 on BPJS. In practice, there are still many companies that do not pay the BPJS employment contributions regularly and in an orderly manner, resulting in arrears which result in workers not being able to receive their rights in accordance with the BPJS program they are participated in.PT. Titipan Kilat Pontianak as an employer, you have an obligation in accordance with the provisions of the law to register your workers as participants, who then collect contributions from workers and deposit the BPJS employment contributions in accordance with the program they have participated in. PT. Titipan Kilat Pontianak has ever been in arrears in the payment of these contributions, which led to legal consequences for the arrears that occurred.In this case, workers will automatically not be able to claim social security rights in the form of old age insurance, work accident insurance, pension benefits, and death benefits which are the rights of workers and their heirs if the company does not pay the BPJS employment contributions. The company must first pay the entire contribution fee as borne by the BPJS for employment to given to workers who have a work accident and then after the company has paid all the arrears and fines, it can claim to the BPJS for manpower.Keywords : Social Security, Social Security Administering Agency Employment, Delayed Payment Of Contributions ABSTRAKPerusahaan atau pemberi kerja memilki hak dan tanggung jawab untuk memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada pekerjanya, sesuai dengan Undang "“ Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang "“ Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pada prakteknya Perusahaan masih banyak yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dan tertib sehingga terjadi penunggakan yang berakibat tenaga kerja tidak dapat menerima haknya sesuai dengan program BPJS yang diikutinya.PT. Titipan Kilat Pontianak selaku pemberi kerja memiliki kewajiban yang sesuai dengan ketentuan Undang "“ undang untuk mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta, yang selanjutnya memunggut iuran dari pekerja dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program yang telah diikutinya. PT. Titipan Kilat Pontianak pernah melakukan penunggakan dalam pembayaran iuran tersebut, yang dimana menimbulkan akibat hukum atas tunggakan yang terjadi tersebut. Dalam hal ini pekerja secara otomatis tidak akan bisa melakukan klaim hak Jaminan Sosial dimana berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM) yang menjadi hak pekerja dan ahli warisnya bila Perusahaan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan harus membayar terlebih dahulu suluruh biaya iuran yang sebagaimana ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan kemudian setelah perusahaan melunasi seluruh tunggakan dan denda tersebut maka dapat mengklaim kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.Kata Kunci : Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,Penunggakan Pembayaran Iuran.

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK DOKINUT SECARA ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011131129, ARTIKA MABRURAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The purpose of research is to ensure the legal certainty of the online purchased agreement, the public who acts as the buyer should be responsible for what is their obligation. It is because of there are no forms of wanprestatie that caused losses and to foster the implementation of online buying and selling runs smoothly and each party does not suffer a loss. The research method uses an empirical research method with a descriptive analysis approach, namely by describing and analyzing the circumstances or facts that are actually obtained in the field when the research is held both in research in the field of literature and research in the field directly. Based on the results of this study, the online agreement can not be separated from the concept of the agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code. Selling and buying online is basically the same as buying and selling conventionally, the only difference is in the the use of electronic media or what is called e-commerce. 2) That the factor causing the Buyer to perform wanprestatie on the Dokinut party in the e-commerce and purchase agreement was because the buyer did not make a payment. Keywords: Purchased agreement, Online Business, Wanprestatie, Disadvantage ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menjamin kepastian hukum perjanjian jual beli secara elektronik pada masyarakat yang berlaku sebagai pembeli semestinya bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya sehingga tidak terjadi wanprestasi dan pelaksanaan jual beli secara elektronik berjalan lancar dan masing-masing pihak tidak mengalami kerugian.Metode penelitian menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh secara nyata dilapangan pada saat penelitian diadakan baik dalam penelitian di bidang kepustakaan maupun penelitian di lapangan secara langsung.Berdasarkan hasil penelitian ini perjanjian secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang membedakan hanya penggunaan media elektronik atau disebut dengan e-commerce, serta faktor penyebab pihak Pembeli wanprestasi terhadap pihak Dokinut dalam perjanjian jual beli secara elektronik dikarenakan pembeli tidak melakukan pembayaran. Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Usaha Online, Wanprestasi, Kerugian

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA MASYARAKAT YANG MEMBELI PRODUK IMPOR PAKAIAN BEKAS LAYAK PAKAI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171213, SABRUDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study aims to determine the factors that cause people to buy used used goods in Pontianak City. Actually this used clothing has been banned by the government because it has an impact on the health of the body of consumers who buy imported used clothing because in used clothing there are bacteria and fungi that can cause disease for the wearer or buyer of used clothing. However, consumers are still desperate to buy used clothes because in this modern era, people pay more attention to lifestyle in fashion than to pay attention to their health. This is the reason why used clothes still exist and continue to be sold in traditional markets and even to modern markets.Data collection techniques in this study using a qestiounnaire. The population in this study were people who had bought used clothes in the uka market area and the area around dr. sutomo. the sample in this study were as many as 20 respondents. Sampling using Accidental Sampling. The data analysis techniques used in this research study are; First, Percentage Analysis to determine the identity of the respondents. Second, Questionnaire Analysis to determine the factors that cause consumers to buy used clothes suitable for use in Pontianak City.The results of the percentage analysis based on the identity of the respondents consist of three indicators. First, the age in this study, the majority of respondents' identities are aged 15 to 54 years. Second, based on occupation, most of the respondents work as private employees. Third, based on what was purchased, most of the respondents preferred clothes/t-shirts. While the results of the questionnaire analysis of this study indicate that the need for clothing, low prices, and brands sold have a very large impact on the cause of consumers to buy used clothes in Pontianak City. Keyword : the reason why consumers buy used clothes in the city of Pontianak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat membeli pakai bekas layak pakai di Kota Pontianak. Sebenarnya pakaian bekas ini sudah dilarang oleh pemerintah karena berdampak pada kesehatan tubuh konsumen yang membeli pakaian bekas impor karena didalam pakaian bekas terdapat bakteri dan jamur yang dapat menimbulkan penyakit bagi pemakai atau pembeli pakaian bekas. Akan tetapi tetap saja para konsumen tetap nekat untuk membeli pakaian bekas tersebut karena di jaman modern ini masyarakat lebih memperhatikan gaya hidup dalam berfashion ketimbang memperhatikan kesehatan tubuhnya. Hal ini lah yang menyebabkan kenapa pakaian bekas sampai saat ini masih tetap ada dan terus masih dijual di pasar-pasar tradisional bahkan sampai dijual ke pasar-pasar modern. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dengan menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah para masyarakat yang pernah membeli pakaian bekas di area pasar uka dan area sekitaran dr.sutomo. sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang responden. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif, Pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah; Pertama, Analisis Persentase untuk mengetahui identitas responden. Kedua, Analisis Kuisioner untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konsumen membeli pakaian bekas layak pakai di Kota Pontianak. Hasil analisis persentase berdasarkan identitas responden terdiri dari tiga indikator. Pertama, umur dalam kajian ini maka mayoritas identitas responden berumur 15 hingga 54 tahun. Kedua, berdasarkan pada pekerjaan maka sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta. Ketiga, berdasarkan yang dibeli sebagian besar responden lebih memilih baju/kaos. Sedangkan hasil dari analisis kuisioner kajian ini menunjukan bahwa kebutuhan pakaian, harga yang murah, dan merek yang dijual memiliki dampak yang sangat besar terhadap konsumen yang membeli pakaian bekas pakai di Kota Pontianak. Kata Kunci : alasan kenapa konsumen membeli pakaian bekas di kota pontianak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA