cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,385 Documents
 332   333   334   335   336 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BERMAIN LAYANGAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181045, DITA KURNIA NANDIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC Permainan layangan merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia yang harus dilestarikan, mainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun pada kenyataannya permainan layangan ini merupakan suatu permainan yang dilarang karena pemain layangan pada masa kini memainkannya dengan tidak melihat dampak dari apa yang dapat ditimbulkan. Sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan bermain layangan di Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival dan budaya atas izin Walikota. Sanksi yang diterima oleh masyarakat yang memainkan layangan belum mampu untuk memberikan efek jera atau dampak positif bagi masyarakat. Rumusan masalah : Mengapa Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Bermain Layangan Di Kota Pontianak Belum Dilaksanakan Secara Efektif ?.Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Penegak Hukum dalam menangani pelanggaran bermain layangan di Kota Pontianak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran bermain layangan di Kota Pontianak belum dilaksanakan secara efektif dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat serta masih adanya sikap toleransi yang diberikan kepada pemain layangan yang dibawah umur 17 tahun yang membuat kurang tegasnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan mengenai tentang permasalahan yang ada adalah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat bertindak lebih tegas dalam menindak lanjuti orang yang bermain layangan tanpa adanya sikap toleransi bagi yang memainkan layangan karena bagi setiap orang yang memainkan layangan sudah pasti tahu akibat atau dampak yang ditimbulkan bagi orang yang memainkan layangan.Kata Kunci : Layangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penegakan Hukum. ABSTRAKKite game is one of the traditional games in Indonesia that must be preserved, this toy is usually played by children to adults. But in reality this kite game is a game that is prohibited because today's kite players play it without seeing the impact of what it can cause. There is already a Regional Regulation that regulates the prohibition of flying kites in Pontianak City except for festivals and cultural activities with the permission of the Mayor. The sanctions received by people who fly kites have not been able to provide a deterrent effect or a positive impact on society. Formulation of the problem: Why is Law Enforcement Against Violations Flying Kites in the City of Pontianak Not Implemented Effectively?The purpose of this research is to find out the factors that hinder law enforcement in dealing with kite flying violations in Pontianak City. In this study the authors used the empirical legal research method, which is a legal research method that uses facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.The factors that cause kite flying violations in Pontianak City have not been implemented effectively due to the lack of legal awareness that occurs in the community and the tolerance attitude given to kite players under the age of 17 which makes the Civil Service Police Unit officers less assertive.The recommendation that the author can convey regarding the existing problems is that the Civil Service Police Unit (Satpol PP) can act more decisively in following up on people flying kites without any tolerance for those who fly kites because everyone who plays kites knows the consequences. or the impact it has on the person flying the kite.Keywords: Kites, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Enforcement Law.
TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA YANG DITOLAK OLEH HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NIM. A1011151146, LEO MARTUA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac In this thesis, the author raises the issue of Reviewing the Strength of Evidence of Digital Signature in Civil Disputes Rejected by Judges as Evidence Judging from Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In the decision of the Supreme Court Number 372/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. in a lawsuit between PT. Transnusa Aviation Mandiri against Wakatobi PTE. LTD. there is evidence submitted in the form of electronic letters. In the decision it was explained that the proof of print out by the Plaintiff was seen as proof of the agreement, while the Government Regulation regarding electronic signatures did not exist and there was no proof of print outs either and the form of electronic signature had not yet been determined. If in a conventional written agreement the execution of "agreement" can be carried out with a "signature", then in an Electronic Agreement the signature is in the form of an Electronic Signature (Digital Signature). In its conventional form, the signature in the agreement has at least two functions, firstly as the identity of the signatory, and secondly as a sign of approval of the rights and obligations stated in the agreement. Like manuscript signatures, Electronic Signatures must also include these two functions. Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: How is the Power of Proving Digital Signatures in Civil Disputes Rejected by Judges as Evidence According to Law Number 11 Year 2008 About Information And Electronic Transactions?.This research is a normative legal research using a descriptive analysis approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the existing legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this study.The results of this study, the power of proof of digital signatures in civil disputes in terms of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, namely, like the power of proof of manual signatures contained in authentic deeds, namely complete and perfect, this is in accordance with Article 11 which provides express acknowledgment that although it is only a code, Electronic Signatures have the same position as manual signatures in general which have legal force and legal consequences. The requirements as referred to in this Article are the minimum requirements that must be met in every Electronic Signature.Keywords: Proof, Digital Signature, Evidence Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Kekuatan Pembuktian Digital Signature Dalam Sengketa Perdata Yang Ditolak Oleh Hakim Sebagai Alat Bukti Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 372/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. dalam perkara gugatan antara PT. Transnusa Aviation Mandiri melawan Wakatobi PTE. LTD. terdapat bukti-bukti yang diajukan berupa surat-surat eletronik. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa bukti print out oleh Penggugat dipandang sebagai bukti perjanjian, sedangkan Peraturan Pemerintah tentang tanda tangan elektronik, belum ada dan bukti print out juga tidak ada tanda tangan dan bentuk tanda tangan elektronik juga belum ditetapkan. Jika dalam perjanjian tertulis yang konvensional eksekusi "kata sepakat" dapat dilakukan dengan "tanda tangan", maka dalam Perjanjian Elektronik tanda tangan tersebut berbentuk Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature). Dalam bentuknya yang konvensional, tanda tangan dalam perjanjian memiliki setidaknya dua fungsi, pertama sebagai identitas diri pendanda tangan, dan kedua sebagai tanda persetujuan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Seperti tanda tangan manuskrip, Tanda Tangan Elektronik juga harus meliputi kedua fungsi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kekuatan Pembuktian Digital Signature Dalam Sengketa Perdata Yang Ditolak Oleh Hakim Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini, kekuatan pembuktian digital signature dalam sengketa perdata ditinjau dari UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, seperti layaknya kekutan pembuktian tanda tangan manual yang terdapat dalam akta otentik yaitu lengkap dan sempurna, hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 yang memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik.Kata Kunci : Pembuktian, Digital Signature, Alat Bukti
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PUTUSAN NOMOR 1044/Pdt.G/2016/PA.Ptk NIM. A1011181153, PRISKA TULADHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriage is valid if the conditions of marriage are met. If one of the parties doesn"™t fulfill the conditions, the marriage can be annulled so that its considered the marriage never happened. Such as the case of marriage annulment due to falsification of identity by the husband in Pontianak. Marriage annulment is regulated in Article 22-28 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The author conducted research on the legal consequences of marriage annulment with decision Number: 1044/Pdt.G/2016/PA.Ptk.The formulation of the problem is what are the legal consequences of canceling a marriage due to falsification of the husband's identity in decision number 1044/Pdt.G/2016/PAPTk? With the aim of knowing and analyzing the judge's considerations in deciding the lawsuit for annulment of marriage due to falsification of the husband's identity in Decision Number 1044/Pdt.G/2016/PA.Ptk as well as to find out and analyze the legal consequences of marriage annulment by the Pontianak Religious Court Judge in case Number 1044/ Pdt.G/2016/PA.Ptk. This study uses a normative legal method with a type of approach using the Decision Number 1044/Pdt.G/2016/PA.Ptk case approach and statutory approaches.The results of the study show that the basis for the judge's consideration in deciding the lawsuit is because the Defendant/his attorney has never been present at the trial without a valid reason even though the court has summoned him legally and properly. conditions of marriage, namely identity falsification by the husband. The legal consequence arising from the annulment of this marriage is that the status of the husband and wife returns to its original state as it was before the marriage, and as if they had never been married, the husband and wife relationship is considered broken. From the cancellation of this marriage, the party concerned only received a decision letter that said the marriage was cancelled. Keyword: Consequences; Law; Annulment; Marriage; Forgery; Identity Abstrak Perkawinan sah apabila syarat perkawinannya terpenuhi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syaratnya, perkawinan dapat dibatalkan sehingga dianggap perkawinan tidak pernah terjadi. Seperti kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami di Pontianak. Pembatalan perkawinan diatur Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis melakukan penelitian terhadap akibat hukum pembatalan perkawinan dengan putusan Nomor : 1044/Pdt.G/2016/PA.Ptk.Rumusan masalahnya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas suami dalam putusan nomor 1044/Pdt.G/2016/PAPtk? Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas suami dalam Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA.Ptk serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA.Ptk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan jenis pendekatan menggunakan pendekatan kasus Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/PA.Ptk dan pendekatan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan dikarenakan Tergugat/kuasanya tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, Adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga para saksi menunjukkan adanya kekeliruan dalam rukun dan syarat perkawinan yaitu pemalsuan identitas oleh suami. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan ini adalah status suami istri kembali seperti keadaan semula seperti sebelum adanya perkawinan, dan seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan maka hubungan suami istri dianggap putus. Dari pembatalan perkawinan ini pihak yang bersangkutan hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Kata Kunci: Akibat; Hukum; Pembatalan; Perkawinan; Pemalsuan; Identitas
PENEGAKKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRES KUBU RAYA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011171109, MARIA AGUSTIN FARISTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam penelitian ini membahas mengenai "Penegakkan Hukum Oleh Penyidik Polres Kubu Raya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kubu Raya". Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penegakan hukum oleh Penyidik Polres Kubu Raya terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengetahui mengapa penegakan hukum yang dilakukan Penyidik Polres Kubu Raya terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya belum dilaksanakan secara maksimal dan memberikan subangsih pemikiran terhadap kurang maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan Polres Kubu Raya. Dalam penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen yaitu berupa penelitian kepustakaan dan teknik wawancara. Dari hasil penelitian ini melalui pengamatan dan hasil pendekatan, di dapat sumber bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan belum dilaksanakan secara maksimal oleh Penyidik Polres Kubu Raya karena minimnya penegakan yang dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun. Faktor eksternal dan intrnal yang mengahambat penegakan hukumnya adalah kendala pada masyarakat, lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang jauh, kendala mendatangkan ahli lingkungan, kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM). Didapat hasil pelaksanaan penindakan pidana lingkungan oleh Penyidik Polres Kubu Raya terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cara upaya preventif dan represif. Pertama upaya preventif yaitu melakukan kegiatan Sosialisasi, melakukan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), peningkatan kemampuan sumberdaya aparat pemerintah melalui pelatihan, melengkapi fasilitas untuk menanggulagi kebakaran hutan, penerapan sangsi hukum pada pelaku. Kedua upaya represif yang dilakukan oleh Polres Kubu Raya dalam hal penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, antara lain penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kebakaran Hutan dan lahan
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PERATURAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM UU CIPTA KERJA NO 11 TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU -XVIII/2020 NIM. A1011191029, FLORENTINUS ELVIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Omnibus law is a technique/method of formulating statutory norms through one new legislation correcting many laws simultaneously to achieve very important government policies.The type of legal research used in this research is normative legal research which will be presented through analytical descriptive with a normative juridical approach and concepts,perspectives, theories from experts. The results of this study show that the Job Creation Law remains in effect and Foreign Investment in Indonesia has legal certainty and that Foreign Investment activities in Indonesiacontinue as it should with the Job Creation Law.Keywords: Omnibus law, Foreign Investment, Investment ABSTRAK Omnibus law merupakan teknik/metode perumusan norma peraturan perundang"“undangan yang melalui satu peraturan perundang"“undangan yang baru mengoreksi secara sekaligus banyak undang-undang untuk mencapai kebijakan pemerintah yang sangat pentingJenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang mana akan dipaparkan melalui deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan konsep, perspektif, teori, dari para ahli.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlakudan Penanaman Modal Asing Di Indonesia memiliki kepastian hukum serta kegiatanPenanaman Modal Asing di Indonesia tetap berlangsung sebagaimana mestinya denganUndang-Undang Cipta Kerja. Kata kunci : Omnibus law , Penanaman Modal Asing, Investasi
TANGGUNG JAWAB BAPAK TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI HUBUNGAN LUAR KAWIN MENURUT KUHPERDATA NIM. A1011181021, YUNI ALBI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Marriage is basically carried out to protect both parties from being unwanted, but the development of Indonesian society as adults are more and more people who believe that sex outside of marriage is normal and many children born from extramarital relations lose the rights that should be obtained such as the responsibility of the father because The law stipulates that illegitimate children only have a civil relationship with their biological mother. But what about the father who wants to be responsible for the survival of the illegitimate child.The research approach method used is in the form of a normative research method which in this study leads to the principles, theories, rules, principles that lead as in the title under study.The results that can be drawn from this study are the responsibility of the father towards children born from extramarital relations according to the Civil Code, there are indeed no binding rules but the responsibility for the care and education of children out of wedlock lies with both parents (father-mother) even though the mother and the father is not bound by marital relations but education and child care will be successful the extent to which the involvement of both parents is in educating. Islam does not impose that responsibility only on one of the parents. Keywords : Responsibility,Biological Relathionship.Abstrak Perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk menjaga kedua belah pihak dari yang tidak diinginkan tetapi perkembangan masyarakat Indonesia saat dewasa semakin banyak orang yang percaya bahwa hubungan seks diluar kawin sudah biasa dan banyaknya anak yang lahir dari hubungan luar kawin kehilangan hak yang seharusnya didapatkan seperti tanggung jawab bapaknya karena hukum mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu biologisnya.Tetapi bagaimana dengan bapak yang ingin bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dari anak luar kawin.Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah berupa metode penelitian normatif dimana dalam penelitian ini mengarah pada asas,teori,kaidah,dasar yang menjurus seperti dalam judul yang diteliti.Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tanggung jawab bapak terhadap anak yang lahir dari hubungan luar kawin kawin menurut KUHPerdata memang tidak ada aturan yang mengikatnya tetapi tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak luar kawin terletak pada kedua orang tuanya (Bapak-Ibu) meski ibu dan bapak tidak terikat hubungan perkawinan tetapi pendidikan dan pengasuhan anak akan berhasilsejauh mana keterlibatan kedua orang tuanya dalam mendidik.Islam tidak membebankan tanggung jawab itu hanya kepada salah satu dari kedua orang tua. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Hubungan Biologis.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT NIM. A1012181132, PELAGIA NEMESIS GAYU
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis is the research on the Implementation of the Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Recognition and Protection of Indigenous Peoples Communities. It discusses on how important is the recognition and protection for indigenous communities, especially in the district of Sekadau. Since the birth of this Regional Regulation in 2018 until now in 2022, there is only still one indigenous community that is recognized according to Regional Regulation Number 8 of 2018. In fact, there are many indigenous peoples communities in Sekadau Regency. The method used in this research is Juridical Empirical with a descriptive approach. The type of data used in this study consisted of primary and secondary data. All data were processed and analyzed using qualitative method. The result of the research is as follows: that the implementation of the Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning the Recognition and Protection of Indigenous Peoples Communities has not been carried out optimally due to various factors, namely; the funds from the local government to implement the regulation is limited, the budget to implement Article 17 paragraph (3) is very big, even hundreds of millions, in addition to joint improvement activities with indigenous peoples communities that should be supported by local governments are still limited. These factors have caused the Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 to still not be implemented optimally. Keywords: implementation, Regional Regulations, Customary Law Community. Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Recognition and Protection of Indigenous Law Communities Abstrak Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat membahas tentang bagaimana pelaksanaan Perda tersebut. Bagaimana pentingnya pengakuan dan perlindungan bagi komunitas-komunitas adat khususnya di kabupaten sekadau. Sejak lahirnya Perda ini pada tahun 2018 hingga kini tahun 2022, baru ada satu komunitas adat yang diakui sesuai Perda Nomor 8 tahun 2018. Padahal, ada banyak komunitas adat yang berada di Kabupaten Sekadau. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat masih belum terlaksana secara maksimal karena berbagai macam faktor yaitu; terbatasnya dana dari pemerintah daerah untuk terlaksana Perda Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018, dana yang dibutuhkan untuk terlaksananya Pasal 17 ayat (3) sangat besar bahkan sampai ratusan juta, selain itu kegiatan peningkatan bersama komunitas adat yang seharusnya didampingi oleh pemerintah daerah masih terbatas. Faktor-faktor tersebut menyebabkan Perda Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 masih belum terlaksana secara maksimal.Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN OLEH PASANGAN TIONGHOA YANG AGAMA BUDDHA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA KELURAHAN SIANTAN HULU NIM. A1012191001, ANTHONY ASTRAWINATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstracMarriage is an inner and outer bond between a man and a woman based on love (Metta), affection (Karuna), and a sense of responsibility (Mudita) with the aim of forming a happy family. In the marriages of Buddhist Chinese couples who got married at the Vihara, the marriages were carried out only according to religion. The consequences of this for Chinese couples who lacked knowledge did not register their marriages at the Population and Civil Registry Service Office.From the results of the background of the problem above, the author found the formulation of the problem whether a Chinese couple in North Pontianak District, Siantan Hulu Village who had their marriage based on Buddhism done at the Mulia Dharma Vihara had registered their marriage at the Pontianak City Population and Civil Registry Office. In this study the research objectives were to obtain data and information regarding marriage registration, to reveal the factors causing Chinese couples not to register, to reveal the legal consequences of marriages not being registered, and to reveal legal remedies for Chinese couples who did not register. In preparing the thesis the author uses empirical research methods, in the nature of field research and literature.Based on the results of the research conducted, that the marriage of Chinese couples in North Pontianak District, Siantan Hulu Village, in terms of marriage according to their religion, several couples have not registered at the Office of the Population and Civil Registry Office, due to factors that cause weak legal awareness, difficult registration procedures, and do not want to deal with government agencies. The consequence of unregistered marriages is that they do not have legal evidence, and the status of the children is unclear. To overcome this problem, the efforts that can be made by the Office of the Population and Civil Registry Service provide education or legal counseling on a regular basis through electronic media the importance of registering marriages for couples who are about to marry, and collaborating with Buddhist leaders around providing guidance on marriage. to a Chinese couple in North Pontianak District, Siantan Hulu Village who will have a marriage at the monastery regarding the Marriage Certificate.Keyword : Chinese Couple, Marriage, Registration, Legitimacy, and Chinese Couple Abstrak Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berlandaskan cinta kasih (Metta), kasih sayang (Karuna), dan rasa sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam perkawinan Pasangan Tionghoa beragama Buddha yang melangsungkan perkawinan di Vihara, perkawinan yang dilakukan hanya menurut agama konsekuensi dari hal tersebut bagi Pasangan Tionghoa yang minim pengetahuan tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari hasil latar belakang masalah diatas penulis menemukan rumusan masalah apakah Pasangan Tionghoa di Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Hulu yang melakukan Perkawinannya Berdasarkan Agama Buddha Dilakukan di Vihara Mulia Dharma telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Dipenelitian ini Tujuan Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pencatatan perkawinan, Mengungkapkan faktor penyebab Pasangan Tionghoa tidak mencatatkan, Mengungkapkan akibat hukum Perkawinan tidak dicatatkan, dan mengungkapkan upaya hukum bagi Pasangan Tionghoa yang tidak mencatatkan. Dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan metode penelitian empiris, dalam sifat penelitian lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa perkawinan Pasangan Tionghoa di Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan hulu, dalam hal perkawinan menurut agamanya beberapa pasangan belum melakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena faktor yang menyebabkan lemahnya kesadaran hukum, prosedur mencatatkan yang sulit, dan tidak mau berurusan dengan instansi pemerintahan. Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak memiliki bukti sah, serta status anak yang tidak jelas. Untuk mengatasi masalah ini, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan edukasi atau penyuluhan hukum secara rutin melalui media elektronik pentingnya mencatatkan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah, dan melakukan kerjasama dengan pihak Pemuka Agama Buddha disekitar memberikan pembinaan mengenai perkawinan kepada Pasangan Tionghoa di Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Hulu yang akan melangsungkan Perkawinan di Vihara mengenai Akta Perkawinan.Keyword : Pasangan Tionghoa, Perkawinan, Pencatatan, Keabsahan, dan Pasangan Tionghoa
WANPRESTASI PENYEWA PADA PEMILIK RUKO DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI DUSUN TANJUNG KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS NIM. A1012191060, CONSITA FEBIOLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstracThe lease agreement for the shophouse in Tanjung Hamlet, Sanatab Village, Sajingan District, Sambas Regency has a period of 1 (one) year, commencing from the date of the agreement on the lease agreement. This is done in writing, accompanied by an upfront payment as cash of the total rental fee determined by the shop owner. But of course it will be a problem if the fulfillment of these rights and obligations does not work as it should, especially in terms of implementation there is bad faith, which comes from one of the parties involved in the agreement, whether it comes from the owner, or the intention of the owner. which is not good from the shophouse tenant who transfers the rented shophouse rental to someone else.Based on the description above, the problems in this research are: "What are the factors that cause tenants to default to shop owners in the Ruko Lease Agreement in Tanjung Hamlet, Sajingan Besar District, Sambas Regency?". The purpose of this study is as follows to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of the shophouse rental agreement in Tanjuung Hamlet, Sanatab Village, District. Sambas Regency Sajingan. The author uses empirical legal research methods with descriptive research properties.The results of the research achieved were in the form of a written agreement that had been agreed upon by both parties, but one of the shophouse tenants in Tanjung Hamlet, Sajingan Besar District, Sambas Regency did not fulfill the obligations agreed upon by both parties; that the factor that caused the tenant of the shophouse in Tanjung Hamlet, Sajingan Besar District, Sambas Regency not to fulfill the obligations agreed upon in the written agreement, was to transfer the shop-house rental to another party because the shop-house was empty of buyers accompanied by the Covid-19 situation; that the legal consequences for the shophouse tenants in Tanjung Hamlet, Sajingan Besar District, Sambas Regency are causing losses to the shophouse owners by not notifying the shophouse tenants that the first tenant has transferred the shophouse rental lease to the second tenant to the shophouse owner; and that the efforts made by the shop-house owners in Tanjung Hamlet, Sajingan Besar District, Sambas Regency were to make efforts to resolve the dispute amicably and with kinship, and the shop-house owners in Tanjung Hamlet, Sajingan Besar District, Sambas Regency had never taken legal action in the form of filing a lawsuit to the District Court as a solution efforts.Keywords: Default, Rent, Shophouse AbstrakDalam perjanjian sewa menyewa ruko di Dusun Tanjung Desa Sanatab Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas ini memiliki jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak disepakatinya perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara tertulis, diiringi dengan pembayaran dimuka sebagai tunai dari total biaya sewa yang ditentukan oleh pemilik ruko. Namun tentu akan menjadi permasalahan jika dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlebih dalam hal pelaksanaannya terdapat itikad yang tidak baik, yang datangnya dari salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, baik itu yang datang dari pihak pemilik, ataupun itikad yang tidak baik dari pihak penyewa ruko yang memindahtangankan sewa ruko yang disewa kepada orang lain.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :"Faktor Apa Yang Menyebabkan Penyewa Wanprestasi Kepada Pemilik Ruko Di Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Dusun Tanjung Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas?". Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko di Dusun Tanjuung Desa Sanatab Kecamatan. Sajingan Kabupaten Sambas. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang dicapai adalah bentuk perjanjian secara tertulis yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi salah satu pihak penyewa ruko di Dusun Tanjung Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak; bahwa faktor yang menyebabkan pihak penyewa ruko di Dusun Tanjung Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tertlis adalah memindahtangankan sewa menyewa ruko kepada pihak lain yang di karenakan ruko sepi pembeli yang disertai situasi covid-19; bahwa akibat hukum terhadap penyewa ruko di Dusun Tanjung Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas yaitu menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik ruko dengan cara pihak penyewa ruko tidak memberitahukan bahwa penyewa pertama telah memindahtangankan sewa menyewa ruko kepada pihak penyewa kedua kepada pemilik ruko; dan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak pemilik ruko di Dusun Tanjung Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas adalah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan, dan tidak pernah pihak pemilik ruko di Dusun Tanjung Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sebagai upaya penyelesaiannya. Kata Kunci : Wanprestasi, Sewa Menyewa, Ruko
PENGGUNAAN POTRET UNTUK PROMOSI PRODUK DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NIM. A1011181144, FRANSISKA KURNIAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn this modern era, it is often found that portraits are used for product promotion in order to gain economic value without obtaining permission from the owner of the portrait. Portrait are copyright works, Intellectual property rights are protected under The Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights. One of which is the copyright of works of art of expression namely Portraits. So, this research was conducted to discuss how the implementation of the use of portraits for promotion and how portraits are used without permission from the poiny of view of business ethics.The research used here is "Normative Juridical Research" which is carried out by examining and interprenting theoretical matters concerning principles, conceptions, doctrines, and legal norms, as well as related laws relating to the regulation of portraits copyright in the context of IPR the research is carried out by identifying legal facts and eliminating irrelevant matters, collecting legal and non legal materials that are relevant to legal issues, conducting a study based on the collected materials, and drawing conclucions in the form of argument that have been built in the conclusions.The use of portraits for product promotion without obtaining permission from the owner of the portraits is declared a violation of moral and economic rights. Commercial interest are declared a violation of Article of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright.Keywords : Intellectual Property Rights, Portrait, Business Ethics AbstrakDi era modern ini kerap kali ditemukan penggunaan potret untuk promosi produk demi mendapatkan keuntungan nilai ekonomi tanpa memperoleh izin dari si pemilik potret, potret sebagai salah satu hasil karya cipta hak kekayaan intelektual yang dilindungi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, salah satunya hak cipta karya seni ekspresi yaitu Potret. Sehingga dilakukanlah penelitian ini untuk membahas tentang bagaimana pelaksanaan penggunaan potret untuk promosi produk dan bagaimana potret yang digunakan tanpa izin dari sudut pandang etika bisnis.Penelitian yang digunakan disini adalah "Penelitian Yuridis Normatif" yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta potret dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal yang tidak relevan, mengumpulkan bahan-bahan hukum serta non hukum yang sekiranya memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.Penggunaan potret untuk promosi produk tanpa mendapatkan izin dari si pemilik potret dinyatakan sebagai pelanggaran hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa adanya pembatasan dalam penggunaan karya cipta termasuk potret dan larangan menggunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial, penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial dinyatakan sebagai pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Potret, Etika Bisnis

Page 334 of 339 | Total Record : 3385

 332   333   334   335   336 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue