cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
TANJUNGPURA LAW JOURNAL
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 110 Documents
PELANGGARAN TERHADAP THE CODE OF LAWS OF THE UNITED STATES OF AMERICA OLEH PERWAKILAN KONSULER Geraldi, Aldo Rico
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v2i2.33756

Abstract

This research aims to analyze the violation of the Code of Laws of the United States of America by officials of the Consulate General of India. This research uses normative legal research by gathering secondary data. Data collected is using the methods of literary study by collecting legal material and information in the form of legal materials of primary sources, secondary sources, and tertiary sources. In order to get a clear explanation, the data will arrange systematically and analyzed with descriptive methods. These results of this study indicate that the act of fraud and misappropriation of visas by Devyani Khobragade has violated the United State Code, Title 18-Crimes and Criminal Procedure, Part I-Crimes, Chapter 75-Passports and Visas, § 1546. Furthermore, regarding the act of forgery of documents that have been done by Devyani, it is a violation of the United State Code against Title 18-Crimes and Criminal Procedure, Part I-Crimes, Chapter 47-Fraud and False Statements, § 1001. The action performed by Devyani Khobragade if associated with human trafficking, has also violated the provisions of 22 United State Code § 7101-Purposes and findings. 
KETIKA TERMOHON MENOLAK TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE Wiko, Garuda
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v3i2.37514

Abstract

Although arbitration has been made based on the agreement of the parties and stated in writing in the Main Contract, this does not guarantee that the parties will immediately be willing to participate in the arbitration process when a dispute occurs. It is possible that one of the arbitration parties was absent and was not willing to be involved in the trial process. In very rare circumstances, the arbitration applicant may cancel / deny his participation in the trial process. This article will describe the regulations, practices and expert views in the implementation of the arbitration proceedings without the presence of the respondent. It is expected that from this research, an overview will be obtained in carrying out the arbitration proceedings without the applicant. The findings obtained are that there are no extensive guidelines in Indonesia that can be used as a guide by the arbitrators in carrying out such a trial process, especially related to proof and examination of cases. Some of the principles and regulations set out in the Civil Procedure Code may be adopted to answer some things that are not regulated in the arbitration legal framework in Indonesia. Efforts should be made to develop a guideline framework for arbitrators so that there are similarities and quality assurance of decisions made in the trial process without the presence of the respondent.Meskipun arbitrase telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dicantumkan secara tertulis di dalam Kontrak Utamanya, hal ini tidak menjamin bahwa para pihak akan serta merta bersedia untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase ketika suatu sengketa terjadi. Ada kemungkinan salah satu pihak arbitrase mangkir dan tidak bersedia terlibat dalam proses persidangan. Dalam kondisi yang sangat jarang, termohon arbitrase dapat membatalkan/mengingkari keikutsertaannya dalam proses persidangan. Artikel ini akan mendeskripsikan regulasi, praktik dan pandangan ahli dalam pelaksanaan proses persidangan arbitrase yang dilakukan tanpa kehadiran termohon. Diharapkan dari penulisan ini didapatkan gambaran terkait proses persidangan arbitrase tanpa pihak termohon. Penemuan yang didapat adalah belum ada pedoman yang ekstensif di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman oleh arbiter dalam menjalankan proses persidangan seperti itu terutama terkait dengan pembuktian dan pemeriksaan perkara. Beberapa prinsip dan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata mungkin dapat diadopsi untuk menjawab beberapa hal yang tidak diatur di dalam kerangka hukum arbitrase di Indonesia. Perlu adanya upaya untuk mengembangkan suatu kerangka pedoman bagi para arbiter agar terdapat kesamaan dan penjaminan kualitas terhadap putusan-putusan yang dibuat dalam proses persidangan tanpa kehadiran termohon.
KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA Sitompul, Natasya Aisyah
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2021
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v5i1.43604

Abstract

Abstract Corporate Rescue Concept goal is to save company from bankruptcy so its business can be continued and the debts can be paid. This concept has been applied in other countries. Researcher is interested conducting research concerning how the corporate Rescue concept applied in Indonesian bankruptcy act and attempted in bankruptcy practices in Indonesia, also how the urgency of Corporate Rescue concept is associated with the bankruptcy process in Indonesia. This study uses normative legal research method by analizing bankruptcy act, judges 'decisions and the reports of creditors' meetings in the bankruptcy process associated with the corporate rescue concept. Books, journals, and papers are also used as supporting data. The research results are described in descriptive analytical form as follow. The corporate rescue concept is implied in postponement of debt payment obligations provision of Indonesian bankruptcy act. The debtor is obliged to submit a reconciliation proposal regarding debt restructuring, one of the shape of corporate rescue concept. However, the act does not explain further information. Corporate rescue concept has also been implemented in the bankruptcy and postponement of debt payment obligations process. The Supervisory Judges, the curators/administrators always recommends that the Debtor should immediately prepares a reconciliation proposal to the creditors. However, the recommendation is only at the formality stage. The creditors' focus is how their receivables can be paid by liquidated debtor’s asset, therefore the reconciliation proposal has been rejected rather than approved. According to the Indonesian bankruptcy act, solvent companies and companies whose business line concerns basic human needs are easy to be bankrupted, if companies don’t pay debt which is due and collectible to one of their creditors. So to save them and the interests of concurrent creditors, corporation rescue concept must be adopted into Indonesian bankruptcy act and must be socialized to all stake holder. Abstrak Corporate Rescue Concept adalah suatu upaya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan agar usahanya tetap bisa berjalan dan utangnya kepada para kreditur dapat dibayar. Konsep sudah diterapkan di negara-negara lain. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana konsep Corporate Rescue diatur di dalam Undang Undang Kepailitan dan diupayakan dalam praktek kepailitan di Indonesia serta bagaimana urgensi Corporate Rescue dikaitkan dengan proses kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena yang dianalis adalah data sekunder berupa undang-undang, putusan hakim dan laporan hasil rapat-rapat kreditur dalam proses kepailitan dikaitkan dengan konsep Corporate Rescue. Sebagai data dukung juga digunakan buku, jurnal dan paper, selanjutnya hasil penelitian diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis. Konsep Corporate Rescue telah tersirat di dalam Undang Undang Kepailitan di Indonesia di dalam ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, karena tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk merestrukturisasi utang debitur pada para krediturnya, namun restrukturisasi utang tidak diatur lebih lanjut di dalam Undang Undang Kepailitan atau ketentuan hukum lainnya. Konsep Corporate Rescue juga belum menjadi pola pikir hakim maupun Kurator/Pengurus dalam proses kepailitan maupun PKPU. Fokus para kreditur masih pada konsep likuidasi harta debitur agar piutang mereka dapat dibayar oleh debitur. Berdasarkan Undang Undang Kepailitan di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang solvent dan perusahaan yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan dasar manusia mudah untuk dipailitkan apabila perusahaan tersebut tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pada salah satu krediturnya. Agar perusahaan tersebut dan para kreditur konkurennya dapat diselamatkan, dibutuhkan penerapan konsep Corporate Rescue, oleh karena itu konsep tersebut harus diadopsi ke dalam Undang Undang Kepailitan di Indonesia, dan harus disosialisasikan kepada hakim, kurator dan masyarakat, agar dapat dimengerti manfaat dari konsep tersebut.  
POLITIK HUKUM PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SUMBER PENERIMAAN NEGARA Basti, Nisa Permata
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 4, No 2 (2020): VOLUME 4 ISSUE 2, JULY 2020
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v4i2.37516

Abstract

ABSTRACTThis research is based on the problem of applying the principle of taxation democracy to the politics of tax amnesty as an effort to increase state revenue in the context of tax administration. The first major issues include the application of democratic principles as mandated by the constitution of the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution which stipulates that taxes shall be levied under the law. Tax amnesty is one form of short-term tax incentives. Tax Amnesty intended to increase investment to achieve national development. The second major issue concerns the repatriation of assets as a form of taxpayer investment and the implementation of integrated taxpayer data collection as a form of tax administration in order to achieve better national taxation system and future revenues can be further increased. ABSTRAKKajian ini menekankan pada pembahasan penerapan prinsip demokrasi perpajakan pada politik hukum pengampunan pajak sebagai upaya peningkatan sumber penerimaan negara dalam konteks administrasi perpajakan. Permasalahan pokok yang pertama antara lain penerapan prinsip demokrasi sebagaimana amanat dari konstitusi ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur bahwa pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang. Pengampunan pajak merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang bersifat jangka pendek. Pengampunan Pajak dapat meningkatkan investasi guna mencapai pembangunan nasional. Permasalahan pokok yang kedua berkenaan  repatriasi aset sebagai bentuk investasi wajib pajak dan dilakukannya pendataan wajib pajak terintegrasi sebagai bentuk administrasi perpajakan guna mencapai sistem perpajakan nasional yang lebih baik dan penerimaan negara kedepannya dapat lebih meningkat.
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 Kusumaputra, Ardhiwinda; Retnowati, Endang; Winarno, Ronny
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 4, No 1 (2020): VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v4i1.37515

Abstract

AbstrakPembentukan Relawan demokrasi adalah bagian dari strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Hal ini mengingat bahwa pemilihan umum tahun 2019, adalah pemilihan serentak yang pertama kali dilangsungkan dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Namun, pada tatanan regulasi terdapat disharmonisasi, khususnya pada aspek pembentukan dan kedudukan relawan demokrasi. Perlu dilakukan suatu kajian/penelitian yang komprehensif untuk menelusuri bentuk disharmonisasi tersebut dan implikasi yang ditimbulkan. Pada dasarnya metode yang digunakan didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif. Menariknya, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tertanggal 9 Januari 2019, tidak dapat menjadi dasar dalam memberikan wewenang kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membentuk relawan demokrasi. Hal tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi, dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, implikasi yang ditimbulkan atas disharmonisasi mengarah pada ketidakjelasan kedudukan relawan demokrasi, tugas relawan demokrasi hingga pada status relawan demokrasi. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukan kajian secara komprehensif guna menjadi dasar dalam perbaikan tata hukum ke depan.
ACCESS TO JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DALAM BANTUAN PERWAKILAN KEDUTAAN DAN KONSULAT Christmas, Sandy Kurnia
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v3i2.35141

Abstract

Access to justice by the rights of migrant workers in essence needs to be improved both in terms of transparency and accountability of protection. In realizing the protection of migrant workers abroad, the role of embassies and consulates is a very important role. The form of state responsibility in providing protection for the rights of migrant workers by the help of representatives of embassies and consulates, as well as how the effectiveness of the assistance is a problem that will be studied in this study. The research method used is the juridical-normative method, which is then reviewed with a conceptual approach and a case approach. This study aims to ascertain whether legal assistance carried out by the Embassies and Consulates has been running properly in accordance with the legal rules that pay attention to the rights of migrant workers who have a justice perspective in human rights or not. The results of this study recommend a more efficient standard procedure for protection procedures, and ensure that there is transparency and fairness on target, so that protection can be received by all migrant workers.dalam transparansi maupun akuntabilitas perlindungannya. Dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran di luar negeri, peran Kedutaan dan Konsulat menjadi peran yang sangat penting. Bagaimana bentuk Tanggung Jawab negara dalam memberikan perlindungan hak pekerja migran oleh bantuan perwakilan Kedutaan dan Konsulat, serta bagaimana efektifitas bantuan tersebut merupakan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, yang kemudian dikaji dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah bantuan hukum yang dilakukan oleh Kedutaan dan Konsulat sudah berjalan semestinya sesuai dengan aturan hukum yang memperhatikan hak pekerja migran yang berperspektif keadilan dalam hak asasi manusia atau belum. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan mekanisme prosedur standar perlindungan yang lebih efisien, serta menjamin adanya transparansi dan keadilan yang tepat sasaran, sehingga perlindungan dapat diterima semua pekerja migran.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF KAIN KHAS KABUPATEN KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT Karlina, Dina
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2021
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v5i1.46224

Abstract

Abstract The unique motif which is one of the cultural identities of the archipelago needs to be registered as intellectual property rights that have moral and economic values. Cultural diversity in West Kalimantan has resulted in various forms of work in the form of the unique motif in their respective regions. Researchers study the copyright issue of the the unique motif of the Kubu Raya Regency. Researchers used normative legal research, namely analyzing articles in statutory regulations and their implications for research subjects. The unique motif of Kubu Raya Regency (Sail Meretas, Gelombang Muare, Kelambu Raje, Harmoni Serampai and Gelombang Muare Reborn) are among the objects that can be protected under the Copyright Law, based on Article 40 letter j, which includes other motif artworks. The field study was carried out by identifying legal protection measures implemented by the local government against the copyright of local special cloth motifs. Both data were analyzed qualitatively. It was found that efforts to protect the unique motif of Kubu Raya Regency already exist, for example, issuing a Regent Regulation regarding the unique motif of Kubu Raya Regency, registering the unique motif of Kubu Raya Regency at Directorate General of Intellectual Property, promoting and socializing and coordinating The unique motif of Kubu Raya Regency at the National Craft Council of Kubu Raya Regency. Based on the DJKI database, the Gelombang Muare Motif was registered with the copyright to the Director General of Intellectual Property Rights. Local governments need to record all the unique motif of Kubu Raya Regency, including those that have been recorded but modified. The local government needs to develop the economic benefits of the unique motif of Kubu Raya Regency. The concentration of sales coordination for Kubu Raya Regency's unique motif products in Dekranasda must be accompanied by vigorous marketing efforts so that the products can compete in the market. Abstrak Motif kain khas yang merupakan salah satu identitas budaya nusantara perlu didaftarkan sebagai HKI yang bernilai moril dan ekonomis. Keberagaman kebudayaan di Kalimantan Barat menghasilkan berbagai bentuk karya dalam bentuk Motif Kain Khas di wilayahnya masing-masing, Peneliti membangun penelitian yang sesuai dengan kebutuhan kajian Hak Cipta pada setiap motif kain khas di wilayah Kalimantan Barat. Peneliti akan mengkaji permasalahan Hak Cipta terhadap motif kain khas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yaitu menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan implikasinya terhadap subjek penelitian. Motif-motif kain khas Kabupaten Kubu Raya (Layar Meretas, Gelombang Muare, Kelambu Raje, Harmoni Serampai dan Gelombang Muare Reborn) termasuk objek yang dapat dilindungi dengan Undang Undang Hak Cipta, berdasarkan Pasal 40 huruf j, yaitu termasuk karya seni motif lain. Studi lapangan dilaksanakan dengan mengidentifikasi upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan pemda terhadap hak cipta motif kain khas setempat. Kedua data kemudian dianalisis secara kualitatif. Ditemukan bahwa upaya perlindungan terhadap Motif kain khas Kabupaten Kubu Raya sudah ada misalnya, menerbitkan Peraturan Bupati mengenai motif khas Kabupaten Kubu Raya, melakukan pencatatan motif kain khas Kabupaten Kubu Raya pada DJKI melakukan promosi dan sosialisasi serta koordinasi produk khas motif Kabupaten Kubu Raya di Dekranasda Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan database DJKI, baru Motif Gelombang Muare yang sudah didaftarkan Hak Ciptanya ke Dirjen HAKI. Pemerintah Daerah perlu melakukan pencatatan terhadap semua motif kain khas Kubu Raya, termasuk motif yang telah tercatat namun dimodifikasi. Pemda perlu mengembangkan manfaat ekonomis dari motif kain khas Kubu Raya. Pemusatan koordinasi penjualan produk motif kain khas Kubu Raya di Dekranasda harus dibarengi dengan upaya pemasaran yang gencar agar produk dapat berkompetisi di pasar.
ANALISIS RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Alqadri, Maghfira Syalendri
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 4, No 2 (2020): VOLUME 4 ISSUE 2, JULY 2020
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v4i2.40749

Abstract

Condition of Indonesia's shrinking economic state made Indonesia's Goverment feels it is necessary to take concrete steps to increasing the national economic state by growing investment through deregulation aimed at resolving regulatory and bureaucratic problems, weak law enforcement, and business uncertainty that are a burden on industrial competitiveness and ease of doing business. Indoesia's Central Government through the Ministry of Finance in December 2019 endorsed the Draft of Tax Omnibus Law which is considered to be a solution to the condition of Indonesia. With regard to the regulation of regional tax rates in this regulation, it will be regulated simultaneously by the Central Government, on the other hand Regional governments have broad regional autonomy, not least in the regulation of local tax collection in their respective regions. The research uses normative juridical research to retrieve, analyze, and study the literature, scientific work, documents / archives and writings that are relevant to the research problem. The purpose of this study is to analyze the Tax Omnibus Law Bill in Indonesia. Based on these results it is known that the formation of the omnibus law can be done as long as it is formed based on existing laws and regulations. The impact of implementing the omnibus law on taxation can kill the sustainability and independence of regional autonomy.Dengan keadaan perekonomian yang semakin lesu, Pemerintah Indonesia merasa perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi nasional yakni dengan cara meningkatkan investasi melalui deregulasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri maupun kemudahan berusaha. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan pada Desember 2019 mengesahkan Naskah RUU Omnibus Law Perpajakan yang dianggap dapat menjadi solusi akan kondisi Indonesia. Terhadap pengaturan tarif pajak daerah pada aturan ini akan diatur secara serentak oleh Pemerintah Pusat, di sisi lain Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah yang luas, tak terkecuali pada pengaturan pemungutan pajak daerah di wilayahnya masing-masing. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, yang akan mengambil, menganalisis, mempelajari dan menelaah literatur-literatur, karya ilmiah, dokumen/arsip dan tulisan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis RUU Omnibus Law Perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pembentukan omnibus law dapat dilakukan sepanjang dibentuk berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dampak dari dilaksanakannya omnibus law mengenai perpajakan ini dapat mematikan keberlangsungan maupun independensi dari otonomi daerah.
PERLUASAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI Yenny, Oktavani
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 4, No 1 (2020): VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v4i1.41787

Abstract

Becoming one of the materials inside the fifth amendment of Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (The 1945 Constitution of Republic Indonesia), Constitutional Court authority now has become one of the essential concerns given that the function as "the guardian of the constitution" it became crucial in the protection of the constitutional rights of citizens. Along with times, violations of citizens constitutional rights are no longer based solely on legal norms, but violations committed against the application of norms by state institutions or public bureaucratic institutions (Constitutional Complaint). In addition, the need for institutions that deal with constitutional questions over the existence of a legal norms whose constitutionality is doubtful (Constitutional Question) as well as the authority of the Judicial Review carried out by institutions holding judicial power, called the Supreme Court and the Constitutional Court, led to a dualism of Judicial Review which turned out to be vulnerable to presenting legal issues. The methodology used in this study is normative juridical with a qualitative approach and using literatures. From the results of this study it was concluded that the need for additional of Constitutional Complaint and Constitutional Question authority as the authority of the Constitutional Court as well as a one-stop Judicial Review system in the Constitutional Court became very important carrying out its function as a guardian of the Constitution.Menjadi salah satu materi dalam Amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi kini menjadi salah satu perhatian penting karena mengingat fungsinya sebagai the guardian of the constitusion menjadi krusial dalam perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Seiring dengan perkembangan zaman, pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara tidak lagi hanya berdasarkan pada norma hukum, namun pelanggaran yang dilakukan atas penerapan suatu norma oleh lembaga negara atau lembaga birokrasi publik (Constitutional Complaint). Selain itu, perlunya lembaga yang menangani pertanyaan-pertanyaan konstitusional atas keberadaan suatu norma hukum yang diragukan konstitusionalitasnya (Constitutional Question) serta kewenangan Judicial Review yang dijalankan oleh lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menimbulkan dualisme Judicial Review yang ternyata rentan menghadirkan persoalan hukum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlunya penambahan kewenangan Constitutional Complaint dan Constitutional Question sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi serta sistem satu atap Judicial Review di Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting sebagai bentuk pelaksanaan fungsinya sebagai pengawal Konstitusi.
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING PADA PERKARA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PERTAMINA VS. KARAHA BODAS COMPANY) Yohana, Rachel
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v3i2.35434

Abstract

Arbitration by its advantages is often chosen by businessmen to resolve cases, however at the same time there are some weaknesses that actually do not make it as an efficient choice in resolving cases. Especially when the opposite parties are not cooperative and not upholding the spirit of arbitration. The refusal and annulment of foreign arbitral awards, for instance, has made a settlement process seems has no end and no legal certainty to enforcet its awards. In the case of PERTAMINA VS. Karaha Bodas Company, PERTAMINA made a claim of annulment of the arbitration award in Geneva, Switzerland on December 18th, 2000 at The Central Jakarta District Court. This claim was then accepted and the panel of judges decided to annul the a-quo arbitration award, its legal proceedings continued until the process by The Indonesias Supreme Court. A wrong court award in responding to foreign arbitration awards may affect the consideration of foreign investment in a country, a bad precedent can damage the consideration of foreign investment. The findings of this study indicate PERTAMINA is not cooperative and does not support legal certainty for the implementation of foreign arbitral awards. Whereas the Awards of the Panel of Judges of the Central Jakarta District Court set a bad precedent and gave a negative impression on the consideration of arbitration and foreign investment in Indonesia. The Supreme Court Judge Panel in its award stated that it was not authorized by the Central Jakarta District Court to annul the a quo arbitration award is being a good precedent, indicating legal certainty in the implementation of foreign arbitration decisions and foreign investment in Indonesia.Arbitrase dengan berbagai kelebihannya kerap dipilih pelaku bisnis untuk menyelesaikan perkara yang timbul, namun bersamaan dengan itu beberapa kelemahan yang ada justru tidak menjadikannya sebagai pilihan yang efisien dalam menyelesaikan perkara. Terlebih ketika berhadapan dengan pihak yang tidak kooperatif, serta tidak menjunjung semangat berarbitrase. Upaya penolakan dan pembatalan putusan misalnya, menjadikan proses perkara seolah tidak ada habis-habisnya dan tidak ada kepastian hukum untuk melaksanakan putusan. Dalam perkara PERTAMINA VS. Karaha Bodas Company, PERTAMINA melakukan gugatan pembatalan putusan arbitrase Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan ini kemudian diterima dan majelis hakim memutuskan batal putusan arbitrase a quo, upaya hukum berlanjut hingga proses peninjauan kembali. Putusan pengadilan yang keliru dalam menanggapi putusan arbitrase asing dapat berpengaruh pada pertimbangan penanaman modal asing di suatu negara, preseden buruk menjadikan negara seolah tidak ramah pada putusan arbitrase asing. Temuan dari penelitian ini menunjukkan PERTAMINA tidak kooperatif dan tidak mendukung kepastian hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing. Sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi preseden yang buruk dan menimbulkan kesan negatif terhadap pandangan berarbitrase dan penanaman modal asing di Indonesia. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali yang tetap pada sikapnya menyatakan tidak berwenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase a quo menjadi preseden yang baik, menunjukkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing dan penanaman modal asing di Indonesia.

Page 4 of 11 | Total Record : 110