cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
TANJUNGPURA LAW JOURNAL
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 105 Documents
 7   8   9   10   11 
CRIMMIGRATION IN INDONESIAN IMMIGRATION DETENTION: ADMINISTRATIVE OR CRIMINAL LAW? Yunita, Yunita; Paraswaty, Atika Yuanita; Rachmah, Rizka Argadianti
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.93254

Abstract

Abstrack Immigration detention that allows immigration officials to detain foreigners without judicial proceedings creates complex legal problems, as it is categorized as an administrative action, despite having characteristics like criminal law. This creates confusion in legal classification. Using normative legal research methods, this study reveals that the current creating hybrid 'crimmigration' characteristics that blur administrative and criminal law boundaries. While the international community recognizes immigration detention as administrative law, this research argues that there is an excessive overlap between administrative and criminal law in Indonesian immigration law, which creates both substantive and procedural ambiguity. To ensure legal certainty, this research suggests a clear separation of legal classifications until there is strong justification for their intersection. To achieve this, the research proposes that immigration detention be conceptualized solely as a temporary holding facility, aimed at preventing risks to public security based on well-defined indicators, particularly for cases that cannot be addressed through criminal law mechanisms. Abstrak Penahanan imigrasi yang memungkinkan pejabat imigrasi menahan orang asing tanpa melalui pengadilan menimbulkan masalah hukum yang rumit karena dikategorikan sebagai tindakan administratif, padahal ia memiliki karakter yang serupa dengan hukum pidana. Hal ini menciptakan kebingungan dalam penggolongan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berargumen bahwa sistem saat ini menciptakan karakteristik 'krimigrasi', yaitu persinggungan yang mengaburkan batas-batas hukum administratif dan pidana. Meskipun komunitas internasional mengakui penahanan imigrasi sebagai hukum administratif, penelitian ini berargumen bahwa terdapattumpang tindih berlebihan antara hukum administrasi dan pidana dalam hukum imigrasi Indonesia, yang menimbulkan ketidakjelasan substantif maupun prosedural. Untuk menjamin kepastian hukum, penelitian ini menyarankan untuk memastikan pemisahan penggolongan hukum yang tegas hingga ada justifikasi yang kuat untuk persinggungan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini mengusulkan agar penahanan imigrasi dipahami semata-mata sebagai fasilitas penempatan sementara dengan tujuan pencegahan risiko terhadap keamanan masyarakat berdasarkan indikator yang jelas, khususnya untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditangani melalui mekanisme hukum pidana.
PROBLEMATIKA SELF DECLARE PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PELAKU USAHA MIKRO DI INDONESIA ashibly, Ashibly
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.92960

Abstract

Abstract The self declare scheme in Indonesia, especially applied to micro and small business actors (MSEs), is a form of government support for micro and small business actors (MSEs) in the context of halal certification. However, behind it, there are several problems that are serious challenges such as low awareness of business actors registering their products to obtain halal certificates through the self declare scheme, data falsification, misuse of halal certification, changes in raw materials and non-compliance with the established halal standards. This study aims to analyze the problems of the self declare scheme for business actors by focusing on the problems of the self declare scheme linked to aspects of Islamic values and business ethics of business actors (tazkiyah business theory). The type of research in this paper uses normative legal research type. While the approach in this study uses an approach from views and doctrines. The results of the study found that behind the ease of the self declare scheme, there are problems that occur such as low awareness of micro business actors to register their products. Misuse of halal certificates by manipulating halal certification application data such as the example of a fruit juice product case with the Nabidz trademark. Violations in the production process such as the use of additives that do not have halal certification. Violations of product raw materials, Using names of objects or animals that are prohibited. Potential changes in materials, In the context of self declare, the theory of tazkiyah business and halal certification shows a mutually reinforcing relationship. The principles of tazkiyah, which emphasize honesty, compliance, and accountability, are in accordance with the objectives of halal certification in providing assurance regarding product purity. Abstrak Skema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam konteks sertifikasi halal, Namun, di balik itu, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan serius seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal melalui skema self declare, pemalsuan data, penyalahgunaan sertifikasi halal, perubahan bahan baku dan ketidakpatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai problematika skema self declare bagi pelaku usaha dengan fokus pada permasalahan skema self declare dikaitkan pada aspek nilai-nilai islam dan etika bisnis pelaku usaha (teori bisnis tazkiyah). Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Hasil penelitian ditemukan bahwa dibalik kemudahan skema self declare, tersimpan problematika yang terjadi seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya. Penyalahgunaan sertifikat halal dengan memanipulasi data pengajuan sertifikasi halal seperti contoh kasus produk jus buah dengan merek dagang Nabidz. Pelanggaran dalam proses produksi seperti penggunaan bahan aditif yang tidak memiliki sertifikasi halal. Pelanggaran terhadap bahan baku produk, Menggunakan nama yang benda atau hewan yang diharamkan. Potensi perubahan bahan, Dalam konteks self declare, teori bisnis tazkiyah dan sertifikasi halal menunjukkan hubungan yang saling memperkuat. Prinsip-prinsip tazkiyah, yang menggarisbawahi kejujuran, kepatuhan, dan akuntabilitas, kesesuaian dengan tujuan sertifikasi halal dalam memberikan jaminan mengenai kemurnian produk.
PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS KEWAJARAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Izzati, Hafizah Nurul; Gayatri, Novalin Amanda; Wulandari, Wulandari
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.88715

Abstract

Abstract This research aims to analyze the role and utilization of the principle of reasonableness in the settlement of state administrative disputes, as well as identify inhibiting factors and implementative solutions. Using a normative juridical method with a case study approach, data is obtained through literature study of legal literature and relevant laws and regulations. Data analysis techniques refer to the Miles and Huberman model: reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the principle of reasonableness functions as a balancing instrument between formal legality and substantive justice in state administrative decisions. The urgency of this discussion lies in the lack of consistency in the application of the principle of reasonableness at the judicial level, which has the potential to perpetuate the abuse of administrative authority. The novelty of this paper lies in the systematic mapping of internal and external inhibiting factors in the application of the principle, as well as the preparation of recommendations based on jurisprudential decisions. The findings show that consistent application of the principle of reasonableness not only prevents malpractice of power, but also strengthens the moral legitimacy of the state administrative law system and increases public trust in the judicial process. bstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pemanfaatan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi implementatifnya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui studi pustaka dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kewajaran berfungsi sebagai instrumen pengimbang antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam putusan tata usaha negara. Urgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadiilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaan kewenangan administratif. Kebaruan tulisan ini terletak pada pemetaan sistematis faktor penghambat internal dan eksternal dalam penerapan asas tersebut, serta penyusunan rekomendasi berbasis putusan yurisprudensi. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan asas kewajaran yang konsisten tidak hanya mencegah malpraktik kekuasaan, tetapi juga memperkuat legitimasi moral sistem hukum administrasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.
EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Suasono, Edy
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.93179

Abstract

Abstract The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has sparked controversy by allowing vice-presidential candidates under 40 to contest in the 2024 Presidential Election. The Court granted the judicial review of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 by adding a clause that broadens the interpretation of the age requirement. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the legal standing of the petitioner, the independence of constitutional judges, and the consistency of the Court's decision-making. The findings indicate that the petitioner lacked sufficient legal standing, the decision-making process was politically motivated, and the Constitutional Court was inconsistent with its prior rulings. Therefore, the decision can be legally flawed from a constitutional law perspective. Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menuai kontroversi karena membuka ruang bagi calon wakil presiden yang belum berusia 40 tahun untuk maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 dikabulkan MK dengan penambahan frasa yang memperluas tafsir batas usia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara kritis melalui perspektif hukum tata Negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis aspek legal standing pemohon, independensi, dan konsistensi hakim MK dalam pengambilan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing yang kuat, proses pengambilan putusan sarat kepentingan politik, dan MK inkonsisten terhadap putusan sebelumnya. Oleh karena itu, secara teori hukum tata negara, putusan ini dapat dinilai cacat secara hukum.
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS TRAUMA PSIKOLOGIS PENUMPANG SELAMAT DI INDONESIA Tandoko, Rio; Prihatin, Angga
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.91618

Abstract

Abstract Airplane accidents not only cause physical harm but also profound psychological trauma for surviving passengers. However, the legal framework in Indonesia governing airline liability for passenger psychological trauma remains very weak because existing regulations and jurisprudence tend to focus more on physical losses such as death, disability, or injury, and do not explicitly mention psychological trauma as a form of compensation. This study aims to analyze the legal framework governing airline liability for passenger psychological trauma and identify the limitations of such legal liability. This study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The analysis shows that the regulation of liability for passenger psychological trauma in Indonesia is limited by the difficulty in proving a causal relationship between accident incidents and psychological trauma due to its immaterial nature and inability to be precisely measured. In addition, there is no legal basis that regulates the amount of compensation in concrete terms, so that the assessment of compensation is very subjective and depends on the judge's discretion, while there are different legal interpretations between judges, which creates legal uncertainty and allows airlines to escape responsibility. The author recommends that the government create implementing government regulations for Law Number 1 of 2009 concerning aviation to classify the psychological trauma experienced by surviving passengers into passenger losses and must be borne by the carrier along with the criteria for proving causality so that there is legal certainty and is able to provide the best solution for all parties involved. Abstrak Kecelakaan pesawat terbang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga luka psikologis yang mendalam bagi para penumpang yang selamat. Meskipun demikian, kekuatan hukum di Indonesia yang mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap trauma psikologis penumpang masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan regulasi dan yurisprudensi yang ada cenderung lebih fokus pada kerugian fisik seperti kematian, cacat tetap, atau luka-luka, dan tidak secara eksplisit menyebutkan trauma psikologis sebagai bentuk kerugian yang dapat dikompensasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum yang mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan atas trauma psikologis penumpang yang selamat, serta mengidentifikasi batasan-batasan yang ada dalam pertanggungjawaban hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa regulasi pertanggungjawaban atas trauma psikologis penumpang selamat di Indonesia masih terbatas oleh kesulitan dalam membuktikan hubungan kausalitas antara insiden kecelakaan dan trauma psikologis karena sifatnya yang immateriil dan tidak dapat diukur secara pasti. Selain itu, tidak adanya landasan hukum yang mengatur besaran ganti rugi secara konkret, sehingga penilaian ganti rugi menjadi sangat subjektif dan bergantung pada diskresi hakim sedangkan terdapat interpretasi hukum yang berbeda-beda antar hakim, yang menciptakan ketidakpastian hukum dan memungkinkan maskapai untuk lepas dari tanggung jawab. Untuk itu, penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah pelaksana UU Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan agar mengklasifikasikan trauma psikologis yang dialami oleh penumpang selamat dalam kerugian penumpang dan harus ditanggung oleh pihak pengangkut beserta kriteria pembuktian kausalitasnya sehingga terdapat kepastian hukum dan mampu memberikan solusi terbaik seluruh pihak yang terlibat.

Page 11 of 11 | Total Record : 105

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025 Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025 Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024 Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024 Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023 Vol 7, No 1 (2023): VOLUME 7 NUMBER 1, JANUARY 2023 Vol 6, No 1 (2022): VOLUME 6 NUMBER 1, JANUARY 2022 Vol 5, No 2 (2021): VOLUME 5 ISSUE 2, JULY 2021 Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2021 Vol 4, No 2 (2020): VOLUME 4 ISSUE 2, JULY 2020 Vol 4, No 1 (2020): VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020 Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019 Vol 3, No 1 (2019): VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2019 Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018 Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018 Vol 2, No 1 (2018): VOLUME 2 ISSUE 1, JANUARY 2018 Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017 Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017 More Issue