Garuda - Garba Rujukan Digital

CRIMMIGRATION IN INDONESIAN IMMIGRATION DETENTION: ADMINISTRATIVE OR CRIMINAL LAW? Yunita, Yunita; Paraswaty, Atika Yuanita; Rachmah, Rizka Argadianti
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.93254

Abstrack Immigration detention that allows immigration officials to detain foreigners without judicial proceedings creates complex legal problems, as it is categorized as an administrative action, despite having characteristics like criminal law. This creates confusion in legal classification. Using normative legal research methods, this study reveals that the current creating hybrid 'crimmigration' characteristics that blur administrative and criminal law boundaries. While the international community recognizes immigration detention as administrative law, this research argues that there is an excessive overlap between administrative and criminal law in Indonesian immigration law, which creates both substantive and procedural ambiguity. To ensure legal certainty, this research suggests a clear separation of legal classifications until there is strong justification for their intersection. To achieve this, the research proposes that immigration detention be conceptualized solely as a temporary holding facility, aimed at preventing risks to public security based on well-defined indicators, particularly for cases that cannot be addressed through criminal law mechanisms. Abstrak Penahanan imigrasi yang memungkinkan pejabat imigrasi menahan orang asing tanpa melalui pengadilan menimbulkan masalah hukum yang rumit karena dikategorikan sebagai tindakan administratif, padahal ia memiliki karakter yang serupa dengan hukum pidana. Hal ini menciptakan kebingungan dalam penggolongan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berargumen bahwa sistem saat ini menciptakan karakteristik 'krimigrasi', yaitu persinggungan yang mengaburkan batas-batas hukum administratif dan pidana. Meskipun komunitas internasional mengakui penahanan imigrasi sebagai hukum administratif, penelitian ini berargumen bahwa terdapattumpang tindih berlebihan antara hukum administrasi dan pidana dalam hukum imigrasi Indonesia, yang menimbulkan ketidakjelasan substantif maupun prosedural. Untuk menjamin kepastian hukum, penelitian ini menyarankan untuk memastikan pemisahan penggolongan hukum yang tegas hingga ada justifikasi yang kuat untuk persinggungan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini mengusulkan agar penahanan imigrasi dipahami semata-mata sebagai fasilitas penempatan sementara dengan tujuan pencegahan risiko terhadap keamanan masyarakat berdasarkan indikator yang jelas, khususnya untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditangani melalui mekanisme hukum pidana.

PROBLEMATIKA SELF DECLARE PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PELAKU USAHA MIKRO DI INDONESIA ashibly, Ashibly
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.92960

Abstract The self declare scheme in Indonesia, especially applied to micro and small business actors (MSEs), is a form of government support for micro and small business actors (MSEs) in the context of halal certification. However, behind it, there are several problems that are serious challenges such as low awareness of business actors registering their products to obtain halal certificates through the self declare scheme, data falsification, misuse of halal certification, changes in raw materials and non-compliance with the established halal standards. This study aims to analyze the problems of the self declare scheme for business actors by focusing on the problems of the self declare scheme linked to aspects of Islamic values and business ethics of business actors (tazkiyah business theory). The type of research in this paper uses normative legal research type. While the approach in this study uses an approach from views and doctrines. The results of the study found that behind the ease of the self declare scheme, there are problems that occur such as low awareness of micro business actors to register their products. Misuse of halal certificates by manipulating halal certification application data such as the example of a fruit juice product case with the Nabidz trademark. Violations in the production process such as the use of additives that do not have halal certification. Violations of product raw materials, Using names of objects or animals that are prohibited. Potential changes in materials, In the context of self declare, the theory of tazkiyah business and halal certification shows a mutually reinforcing relationship. The principles of tazkiyah, which emphasize honesty, compliance, and accountability, are in accordance with the objectives of halal certification in providing assurance regarding product purity. Abstrak Skema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam konteks sertifikasi halal, Namun, di balik itu, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan serius seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal melalui skema self declare, pemalsuan data, penyalahgunaan sertifikasi halal, perubahan bahan baku dan ketidakpatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai problematika skema self declare bagi pelaku usaha dengan fokus pada permasalahan skema self declare dikaitkan pada aspek nilai-nilai islam dan etika bisnis pelaku usaha (teori bisnis tazkiyah). Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Hasil penelitian ditemukan bahwa dibalik kemudahan skema self declare, tersimpan problematika yang terjadi seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya. Penyalahgunaan sertifikat halal dengan memanipulasi data pengajuan sertifikasi halal seperti contoh kasus produk jus buah dengan merek dagang Nabidz. Pelanggaran dalam proses produksi seperti penggunaan bahan aditif yang tidak memiliki sertifikasi halal. Pelanggaran terhadap bahan baku produk, Menggunakan nama yang benda atau hewan yang diharamkan. Potensi perubahan bahan, Dalam konteks self declare, teori bisnis tazkiyah dan sertifikasi halal menunjukkan hubungan yang saling memperkuat. Prinsip-prinsip tazkiyah, yang menggarisbawahi kejujuran, kepatuhan, dan akuntabilitas, kesesuaian dengan tujuan sertifikasi halal dalam memberikan jaminan mengenai kemurnian produk.

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS KEWAJARAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Izzati, Hafizah Nurul; Gayatri, Novalin Amanda; Wulandari, Wulandari
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.88715

Abstract This research aims to analyze the role and utilization of the principle of reasonableness in the settlement of state administrative disputes, as well as identify inhibiting factors and implementative solutions. Using a normative juridical method with a case study approach, data is obtained through literature study of legal literature and relevant laws and regulations. Data analysis techniques refer to the Miles and Huberman model: reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the principle of reasonableness functions as a balancing instrument between formal legality and substantive justice in state administrative decisions. The urgency of this discussion lies in the lack of consistency in the application of the principle of reasonableness at the judicial level, which has the potential to perpetuate the abuse of administrative authority. The novelty of this paper lies in the systematic mapping of internal and external inhibiting factors in the application of the principle, as well as the preparation of recommendations based on jurisprudential decisions. The findings show that consistent application of the principle of reasonableness not only prevents malpractice of power, but also strengthens the moral legitimacy of the state administrative law system and increases public trust in the judicial process. bstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pemanfaatan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi implementatifnya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui studi pustaka dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kewajaran berfungsi sebagai instrumen pengimbang antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam putusan tata usaha negara. Urgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadiilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaan kewenangan administratif. Kebaruan tulisan ini terletak pada pemetaan sistematis faktor penghambat internal dan eksternal dalam penerapan asas tersebut, serta penyusunan rekomendasi berbasis putusan yurisprudensi. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan asas kewajaran yang konsisten tidak hanya mencegah malpraktik kekuasaan, tetapi juga memperkuat legitimasi moral sistem hukum administrasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Suasono, Edy
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.93179

Abstract The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has sparked controversy by allowing vice-presidential candidates under 40 to contest in the 2024 Presidential Election. The Court granted the judicial review of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 by adding a clause that broadens the interpretation of the age requirement. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the legal standing of the petitioner, the independence of constitutional judges, and the consistency of the Court's decision-making. The findings indicate that the petitioner lacked sufficient legal standing, the decision-making process was politically motivated, and the Constitutional Court was inconsistent with its prior rulings. Therefore, the decision can be legally flawed from a constitutional law perspective. Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menuai kontroversi karena membuka ruang bagi calon wakil presiden yang belum berusia 40 tahun untuk maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 dikabulkan MK dengan penambahan frasa yang memperluas tafsir batas usia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara kritis melalui perspektif hukum tata Negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis aspek legal standing pemohon, independensi, dan konsistensi hakim MK dalam pengambilan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing yang kuat, proses pengambilan putusan sarat kepentingan politik, dan MK inkonsisten terhadap putusan sebelumnya. Oleh karena itu, secara teori hukum tata negara, putusan ini dapat dinilai cacat secara hukum.

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS TRAUMA PSIKOLOGIS PENUMPANG SELAMAT DI INDONESIA Tandoko, Rio; Prihatin, Angga
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.91618

Abstract Airplane accidents not only cause physical harm but also profound psychological trauma for surviving passengers. However, the legal framework in Indonesia governing airline liability for passenger psychological trauma remains very weak because existing regulations and jurisprudence tend to focus more on physical losses such as death, disability, or injury, and do not explicitly mention psychological trauma as a form of compensation. This study aims to analyze the legal framework governing airline liability for passenger psychological trauma and identify the limitations of such legal liability. This study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The analysis shows that the regulation of liability for passenger psychological trauma in Indonesia is limited by the difficulty in proving a causal relationship between accident incidents and psychological trauma due to its immaterial nature and inability to be precisely measured. In addition, there is no legal basis that regulates the amount of compensation in concrete terms, so that the assessment of compensation is very subjective and depends on the judge's discretion, while there are different legal interpretations between judges, which creates legal uncertainty and allows airlines to escape responsibility. The author recommends that the government create implementing government regulations for Law Number 1 of 2009 concerning aviation to classify the psychological trauma experienced by surviving passengers into passenger losses and must be borne by the carrier along with the criteria for proving causality so that there is legal certainty and is able to provide the best solution for all parties involved. Abstrak Kecelakaan pesawat terbang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga luka psikologis yang mendalam bagi para penumpang yang selamat. Meskipun demikian, kekuatan hukum di Indonesia yang mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap trauma psikologis penumpang masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan regulasi dan yurisprudensi yang ada cenderung lebih fokus pada kerugian fisik seperti kematian, cacat tetap, atau luka-luka, dan tidak secara eksplisit menyebutkan trauma psikologis sebagai bentuk kerugian yang dapat dikompensasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum yang mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan atas trauma psikologis penumpang yang selamat, serta mengidentifikasi batasan-batasan yang ada dalam pertanggungjawaban hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa regulasi pertanggungjawaban atas trauma psikologis penumpang selamat di Indonesia masih terbatas oleh kesulitan dalam membuktikan hubungan kausalitas antara insiden kecelakaan dan trauma psikologis karena sifatnya yang immateriil dan tidak dapat diukur secara pasti. Selain itu, tidak adanya landasan hukum yang mengatur besaran ganti rugi secara konkret, sehingga penilaian ganti rugi menjadi sangat subjektif dan bergantung pada diskresi hakim sedangkan terdapat interpretasi hukum yang berbeda-beda antar hakim, yang menciptakan ketidakpastian hukum dan memungkinkan maskapai untuk lepas dari tanggung jawab. Untuk itu, penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah pelaksana UU Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan agar mengklasifikasikan trauma psikologis yang dialami oleh penumpang selamat dalam kerugian penumpang dan harus ditanggung oleh pihak pengangkut beserta kriteria pembuktian kausalitasnya sehingga terdapat kepastian hukum dan mampu memberikan solusi terbaik seluruh pihak yang terlibat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERUBAHAN PASAL PEMBATALAN SEPIHAK Tjwan, Go Chin; Ang, Ferdian Handoyo; Lianto, Anthony
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 10, No 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.92773

Abstract Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 has strengthened the principle of protection for insured parties in health insurance contracts, but at the same time it also creates legal uncertainty regarding the legitimacy of the cancellation or non-renewal of the policy carried out unilaterally by the insurer in the event of concealment of the circumstances. This article analyzes how the validity of these actions after the Constitutional Court's decision is based on contract law, insurance law, and consumer protection law, which previously in Article 251 of the Commercial Code, concealment of circumstances resulted in the cancellation of insurance. Using a normative legal method through analysis of legislation, court decisions, and legal doctrine, this study emphasizes the role of the principle of good faith and the protective function of insurance contracts. The results of the study show that after Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024, Cancellation or rejection of a health insurance policy extension must be made based on an agreement between the parties or based on a court decision, and termination or rejection of a policy extension carried out unilaterally is invalid. Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah memperkuat prinsip perlindungan tertanggung dalam kontrak asuransi kesehatan, namun di saat bersamaan juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum mengenai legitimasi pembatalan atau tidak diperpanjangnya polis yang dilakukan secara sepihak oleh penanggung dalam hal terjadi penyembunyian keadaan. Artikel ini menganalisis bagaimana keabsahan tindakan tersebut pasca putusan MK berdasarkan hukum kontrak, hukum perasuransian, dan hukum perlindungan konsumen, yang sebelumnya dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, penyembunyian keadaan mengakibatkan pembatalan pertanggungan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, penelitian ini menekankan peran asas itikad baik dan fungsi protektif kontrak asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024, pembatalan atau penolakan perpanjangan polis asuransi kesehatan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau berdasarkan Putusan Pengadilan, dan pengakhiran atau penolakan perpanjangan polis yang dilakukan secara sepihak adalah tidak sah.

DUALISME YURISDIKSI DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA: KONSEP INTEGRATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR Andrian, Zulkifli
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 10, No 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.95032

Abstract The eradication of corruption in Indonesia faces a dualism of jurisdiction between administrative law and criminal law in addressing state financial losses. The friction between these two legal regimes, particularly concerning the offense of abuse of authority, has generated legal uncertainty and fostered the phenomenon of policy criminalization, thereby hindering effective governance. This study employs normative legal research aimed at analyzing this dualism and formulating an integrative concept for the enforcement of corruption law. The analysis demonstrates that Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 constitutes a critical turning point by transforming the offense of state financial loss into a material offense and affirming the necessity of proving malicious intent (mens rea) to distinguish administrative violations (maladministration) from corruption offenses. To reconcile this contradiction, the study proposes a Conditional Priority Model as an integrative framework. This model requires that any alleged state financial loss be subjected to prior administrative review by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the Administrative Court (PTUN) as an entry gate. Escalation to criminal proceedings may occur only under specific conditions, namely where strong indications of mens rea are found, where other criminal offenses coexist, or where there is non-compliance with administrative sanctions. This concept is expected to enhance legal certainty, protect public officials from unjust criminalization, and focus law enforcement resources on genuine acts of corruption. Abstrak Pemberantasan korupsi di Indonesia dihadapkan pada dualisme yurisdiksi antara hukum administrasi negara (HAN) dan hukum pidana dalam penyelesaian kerugian keuangan negara. Friksi antara dua rezim hukum ini, khususnya terkait delik penyalahgunaan wewenang, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan fenomena kriminalisasi kebijakan yang menghambat jalannya pemerintahan. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan bertujuan untuk menganalisis dualisme tersebut dan merumuskan sebuah konsep integratif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menjadi titik balik penting dengan mengubah delik korupsi menjadi delik materiil dan menegaskan pentingnya pembuktian niat jahat (mens rea) untuk membedakan antara pelanggaran administratif (maladministrasi) dengan tindak pidana korupsi. Untuk mendamaikan kontradiksi ini, penelitian merekomendasikan sebuah Model Prioritas Bersyarat (Conditional Priority Model) sebagai konsep integratif. Model ini mengusulkan agar setiap dugaan kerugian negara wajib melalui pengujian administratif oleh APIP dan PTUN terlebih dahulu sebagai pintu masuk. Eskalasi ke proses pidana hanya dapat dilakukan secara bersyarat, yakni jika ditemukan indikasi kuat adanya mens rea, adanya delik lain yang menyertai, atau ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, melindungi pejabat dari kriminalisasi, dan memfokuskan sumber daya penegakan hukum pada korupsi yang sesungguhnya.

UNAMENDABLE CLAUSES IN CONSTITUTIONAL DYNAMICS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA, FRANCE, AND GERMANY Istikhomah, Istikhomah; Febriawanti, Dinta
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 10, No 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.93914

Abstract Unamendable provisions, or eternity clauses, have been extensively studied in comparative constitutional law, predominantly through the German model. However, existing scholarship largely focuses on consolidated democracies and assumes that textual entrenchment ensures effective constitutional constraint. This leaves a research gap regarding how unamendability operates in transitional constitutional systems. This article offers a functional comparison of unamendable provisions in Indonesia, Germany, and France by analysing their source (textual or judicial), scope of protection, and enforcement mechanisms. The Indonesian case provides a distinctive contribution by revealing a disconnect between explicit textual unamendability under Article 37(5) of the 1945 Constitution and the absence of a judicial doctrine of unconstitutional constitutional amendment. Moreover, the constitutional status of Pancasila illustrates a critical distinction between legal and political unamendability. The study’s originality lies in reconceptualising unamendability as an institutional practice rather than a purely textual safeguard, demonstrating that its effectiveness depends on judicial enforcement and constitutional culture rather than formal entrenchment alone. Abstrak Ketentuan yang tidak dapat diubah telah banyak dikaji dalam hukum tata negara perbandingan, terutama melalui model Jerman. Namun, kajian yang ada cenderung berfokus pada demokrasi yang telah terkonsolidasi dan mengasumsikan bahwa penguncian tekstual secara otomatis menghasilkan pembatasan konstitusional yang efektif. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian mengenai unamendability dalam konteks demokrasi transisional. Artikel ini membandingkan Indonesia, Jerman, dan Prancis melalui pendekatan fungsional dengan menelaah sumber unamendability, ruang lingkup perlindungan, dan mekanisme penegakannya. Konteks Indonesia menawarkan kontribusi unik dengan menunjukkan ketegangan antara unamendability tekstual Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dan ketiadaan doktrin unconstitutional constitutional amendment. Selain itu, Pancasila memperlihatkan perbedaan penting antara unamendability yang bersifat hukum dan politik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemahaman unamendability sebagai praktik institusional, bukan sekadar teknik perumusan konstitusi.

PRINSIP NON-INTERVENSI DAN PERLINDUNGAN HAM: KRISIS DIPLOMATIK ARAB SAUDI-KANADA Aprilia, Shely; Ronaboyd, Irfa
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 10, No 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.93548

The diplomatic conflict between Saudi Arabia and Canada in 2018 drew significant attention in international law, as it emerged from Canada’s public criticism delivered through social media of the arrest of human rights activists in Saudi Arabia, which the Saudi government perceived as interference in its domestic affairs. This study aims to analyze the dynamics of bilateral relations between Saudi Arabia and Canada with regard to the application of the principle of non-intervention and the protection of human rights within the framework of international law. This research employs an empirical juridical approach, using data collection techniques including interviews, observation, and literature study on international legal instruments and contemporary sources such as official government statements, social media posts, and international news coverage from 2018 to 2023. An interview was conducted with a Saudi national as a social witness to public responses surrounding the rhetorical escalation between the two states. The findings indicate that Canada’s public call for the release of human rights activists does not, in itself, constitute prohibited intervention under international law, although the use of imperative language created a perception of coercion from the Saudi perspective. The tension between state sovereignty and the universality of human rights is shown to be contextual and shaped by broader geopolitical dynamics. The restoration of diplomatic relations in 2023 demonstrates that peaceful settlement, bilateral dialogue, and multilateral diplomacy remain the most effective mechanisms for navigating normative conflicts between non-intervention and human rights protection Abstrak Konflik diplomatik antara Arab Saudi dan Kanada pada tahun 2018 menjadi perhatian dalam hukum internasional karena memunculkan ketegangan yang bermula dari kritik terbuka Pemerintah Kanada terhadap penahanan aktivis HAM di Arab Saudi melalui media sosial, yang kemudian dianggap sebagai bentuk intervensi dalam urusan domestik oleh Pemerintah Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Kanada terhadap pelaksanaan prinsip non-intervensi dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional dan sumber-sumber aktual seperti pernyataan resmi pemerintah, unggahan media sosial, serta pemberitaan internasional terkait periode 2018–2023. Wawancara dilakukan dengan seorang warga negara Arab Saudi sebagai saksi sosial atas respons publik terhadap eskalasi retorika kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seruan publik Kanada mengenai pembebasan aktivis HAM tidak serta-merta memenuhi unsur intervensi yang dilarang dalam hukum internasional, meskipun diksi yang bersifat imperatif menimbulkan persepsi koersif bagi Arab Saudi. Ketegangan kedua prinsip kedaulatan dan universalitas HAM, menunjukkan bahwa batas keduanya bersifat kontekstual dan dipengaruhi dinamika politik global. Pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 2023 membuktikan bahwa penyelesaian secara damai, dialog bilateral, dan diplomasi multilateral tetap menjadi mekanisme paling efektif dalam menavigasi konflik normatif antara non-intervensi dan penegakan HAM.

UNIVERSAL JURISDICTION FOR TERRORISM CRIMES: A STUDY OF TERRORISM AS CRIMES AGAINST HUMANITY Yustitianingtyas, Levina; Pratiwi, L.Ya Esty; Sulistyo, Al Purwo Qodar; Irawan, Anang Dony
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 10, No 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.98630

Abstract Categorizing terrorism as an international crime is not wrong, because the international elements of the crime have been fulfilled. Terrorist crimes involve more than one state, each possessing its own legal system and jurisdictional framework. A number of terrorist acts have been recorded as having disrupted international security stability, including those carried out by networks such as Al-Qaeda, ISIS, and others. In addition to these global terrorist groups, there are also well-known terrorist groups in the Southeast Asian region, namely the Abu Sayyaf Group. This legal research aims to examine universal jurisdiction over terrorism as an international crime, on the basis that terrorist acts may be considered to satisfy the elements of crimes against humanity, insofar as such acts are intentionally committed as part of a widespread attack, involve multiple actors, and target civilian populations at large. This research employs a qualitative normative legal method, utilizing a statute approach and a case approach, and drawing upon primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the formulation of crimes against humanity constitutes the most appropriate legal basis for prosecuting terrorism under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). The absence of a universally accepted definition of terrorism has resulted in terrorism not yet being included within the jurisdiction of the ICC. Furthermore, the failure at the regional level to effectively resolve issues related to terrorism underscores the need for a universally agreed definition of terrorism so that perpetrators may be prosecuted before international courts. Strengthened cooperation among states, both at the regional and global levels, is therefore necessary to ensure the effective eradication of terrorist crimes. Abstrak Mengkategorikan terorisme sebagai kejahatan internasional tidaklah salah, karena unsur-unsur internasional dari kejahatan tersebut telah terpenuhi. Dimana kejahatan terorisme melibatkan lebih dari satu negara yang di dalamnya terdapat sistem hukum dan penerapan yurisdiksi. Beberapa tindakan terorisme telah tercatat mengganggu stabilitas keamanan internasional, termasuk jaringan Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya. Selain kelompok teroris di dunia, terdapat pula kelompok teroris yang cukup terkenal di kawasan Asia Tenggara, yaitu Kelompok Abu Sayyaf. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji yurisdiksi universal terorisme sebagai kejahatan internasional, karena kejahatan terorisme dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana tindakan dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas, melibatkan banyak pihak dan menargetkan semua warga negara. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif kualitatif, dengan statute approach dan case approach, serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai formulasi yang paling tepat untuk mengadili kejahatan terorisme di bawah yurisdiksi ICC. Ketiadaan definisi terorisme yang universal menyebabkan hingga saat ini terorisme belum masuk dalam yurisdiksi ICC. Kegagalan di level regional untuk menyelesaikan permasalahan terorisme sehingga diperlukan kesepakatan definisi terorisme secara universal sehingga para pelaku kejahatan tersebut dapat di adili dalam peradilan internasional. Perlunya penguatan kerjasama antar negara baik di level regional maupun global agar pemberantasan kejahatan terorisme dapat maksimal.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA