Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Yustitiabelen Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan AL-USWAH: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Notariil Tasyri` : Jurnal Tarbiyah-Syari`ah-Islamiyah Jurnal Masyarakat dan Budaya Journal of Stem Cell Research and Tissue Engineering Majalah Biomorfologi (Biomorphology Journal) Trunojoyo Law Review Jurnal Ilmiah Kutei Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa Jurnal Legislasi Indonesia Folia Medica Indonesiana
Endang Retnowati
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Engineering Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Neuroscience Public Health Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
The Implication of Recognition Principle in the Administraton of Village Governance Retnowati, Endang; Krisharyanto, Edi; Trihastuti, Noor
Jurnal Notariil Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.2.872.116-121

Abstract

This study aims to analyze the implications of the existence of the principle of recognition to the administration of village governance. The method used is normative method with juridical, statute, and doctrinal approaches. The principle of recognition brings the existence of the village to play an independent role in the administration of village governance and the affairs of the village while increasing the participation of the village community in realizing good governance. This principle of recognition is also an alternative in exploring the origin of the village in question, especially for villages that are beginning to forget their origins. Notwithstanding, basically the principle of recognition is recognizable as long as it is still alive and applies in the village concerned.
MAKNA BUDAYA TRADISIONAL BELU BAGI MULTIKULTURALISME: TINJAUAN FILSAFAT Retnowati, Endang
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 2 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.641 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.504

Abstract

Masyarakat Belu merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang masih melestarikan kebudayaan tradisional mereka. Walaupun sudah ada peraturan daerah untuk meneguhkan pelestarian budaya tradisional di wilayah Belu, tetapi saat ini kebudayaan tradisional Belu dihadapkan pada tantangan budaya global. Apabila masyarakat Belu masih mempraktikkan budaya tradisional di tengah perkembangan budaya global, apa makna budaya tradisional Belu di tengah budaya global bagi multikulturalisme? Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman mengenai makna budaya tradisional Belu bagi multikulturalisme di Indonesia dari perspektif filsafat. Budaya tradisional Belu merupakan warisan nenek moyang beberapa suku bangsa yang hidup di Belu dan luar Belu seperti Timor Leste, Kalimantan, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Hingga kini mereka memiliki kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai di dalamnya di atas dasar hukum. Sejak Indonesia merdeka para pendahulu kita melindungi budaya tradisional melalui konstitusi, kemudian negara turut melindungi melalui beberapa peraturan, yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri hingga bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belu.Budaya tradisional Belu merupakan salah satu budaya yang memiliki andil bagi predikat multikulturalisme di Indonesia.Pada perkembangannya kini sebenarnya tantangan terhadap budaya tradisional datang dari budaya global yang membangun nilai hedonis-konsumeris pada generasi muda. Budaya global banyak menawarkan kemudahan-kemudahan. Dengan demikian apa makna budaya tradisional Belu di tengah budaya global bagi multikulturalisme? Artikel ini disusun berdasarkan data pustaka dan lapangan. Data kemudian ditata, dideskripsikan, dipahami, dan direfleksikan sesuai dengan kerangka pemikiran.Atas dasar itu semua ditemukan bahwa makna budaya tradisional Belu adalah sebagai jalan merawat multikulturalisme di tengah kehidupan global. Nilai-nilai di dalamnya mampu memelihara persatuan dan kesatuan di antara mereka.Pelestarian budaya tradisional, dalam hal ini pelestarian nilai-nilai tradisional yang memiliki kekuatan sebagai alat integrasi bangsa sama artinya dengan merawat multikulturalisme di tengah kehidupan global. Di sini peran setiap anggota masyarakat sebagai homo religiosus sangat penting. Karena itu pendidikan tentang budaya tradisional atau multikulturalisme perlu diberikan kepada generasi muda. The purpose of this study is to express an understanding of meaning of Belu's traditional cultural for multiculturalism in Indonesia from a philosophical perspective. Belu traditional culture is the heritage of some ancestors who live in Belu and outside Belu such as Timor Leste, Kalimantan, and other islands in Indonesia. Until now they have the freedom to maintain and develop their values on the basis of the law. Since Indonesia's independence our Bapak Pendiri protect the traditional culture through the Constitution, then the state protects through several regulations, namely the Minister of Home Affairs Regulation to form the Regional Regulation of Belu Regency. The traditional culture of Belu is one of the cultures that has contributed to the predicate of multiculturalism in Indonesia. In its development is now actually a challenge to traditional culture comes from global culture that is able to build a hedonic-consumtive values in the younger generation. Global culture offers many conveniences. What is the meaning of Belu's traditional culture in the middle of a global culture for multiculturalism? This article is based on library and field data. The data is then organized, described, understood, reflected in accordance with the frame of thought. On the basis of it all found that the meaning of Belu traditional culture is a way of caring for multiculturalism in the midst of global life. Values in it are able to maintain unity and unity among them. Preservation of traditional culture, in this case the preservation of traditional values that have the power as a tool of national integration is tantamount to caring for multiculturalism in the middle of global life.Here the role of each member of society as homo religiosus is very important. Therefore, education on traditional culture or multiculturalism should be given to the younger generation.
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 Kusumaputra, Ardhiwinda; Retnowati, Endang; Winarno, Ronny
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 4, No 1 (2020): VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v4i1.37515

Abstract

AbstrakPembentukan Relawan demokrasi adalah bagian dari strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Hal ini mengingat bahwa pemilihan umum tahun 2019, adalah pemilihan serentak yang pertama kali dilangsungkan dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Namun, pada tatanan regulasi terdapat disharmonisasi, khususnya pada aspek pembentukan dan kedudukan relawan demokrasi. Perlu dilakukan suatu kajian/penelitian yang komprehensif untuk menelusuri bentuk disharmonisasi tersebut dan implikasi yang ditimbulkan. Pada dasarnya metode yang digunakan didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif. Menariknya, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tertanggal 9 Januari 2019, tidak dapat menjadi dasar dalam memberikan wewenang kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membentuk relawan demokrasi. Hal tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi, dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, implikasi yang ditimbulkan atas disharmonisasi mengarah pada ketidakjelasan kedudukan relawan demokrasi, tugas relawan demokrasi hingga pada status relawan demokrasi. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukan kajian secara komprehensif guna menjadi dasar dalam perbaikan tata hukum ke depan.
SERUM AFP (ALPHA FETO PROTEIN) LEVELS PROFILE OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA PATIENTS IN DR. SOETOMO GENERAL ACADEMIC HOSPITAL, SURABAYA, INDONESIA Putri, Dyeneka Rustanti Indreswara; Maimunah, Ummi; Retnowati, Endang
Majalah Biomorfologi Vol. 32 No. 1 (2022): MAJALAH BIOMORFOLOGI
Publisher : Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mbiom.v32i1.2022.6-12

Abstract

Higlight:1. The USG results of AFP level can be used for early detection and therapy of hepatocellular carcinoma that can prevent metastasis, progressivity, and recurrence. 2. The most common patients with high AFP levels are those with hepatitis B depending on etiology, younger age, male, gender, high SGOT level and BCLC B patients.Abstract:Background: Hepatocellular carcinoma (HCC) accounts for more than 90% of liver cancer which is the second most common cause of cancer-related death worldwide. The incidence of HCC was 626.000 cases every year worldwide. Early detection and therapy can prevent metastasis, progressivity, and recurrence. AFP level ≥ 400 ng/ml and USG results can be used as a diagnosis parameter of hepatocellular carcinoma. Objective: To analyze the AFP level's profile in hepatocellular carcinoma. Materials and Methods: Descriptive methods used in this study with data collected from medical records on patients that fulfilled the inclusion criteria in Dr. Soetomo General Academic Hospital, Surabaya, Indonesia during the periods of 1st January 2013- December 31st 2015. This study used various variables such as age, gender, etiology and size of the tumor, number of a nodule, hepatic function with child classification, staging BCLC, and AFP level. Results: This study found that the 98 patients with hepatocellular carcinoma with high AFP level or >400 ng/ml were dominated by younger patients with average age of 49.91 years, the most common etiology was hepatitis B (56.8%), poor results of laboratory tests (SGOT, SGPT), patients with all level of hepatic function based on Child-Pugh classification and staging B of the tumor (70.5%). Patients with normal AFP ≤20 ng/ml were dominated by female patients, with the most common etiology of fatty liver and others, and with BCLC A and C staging. Descriptively, there was no difference in AFP level based on the number of nodules and size of tumor. Conclusion: The most common patients with high AFP level are those who have hepatitis B as etiology, younger age, male gender, high SGOT level and BCLC B staging. Meanwhile, patients with normal AFP level dominated with female and non-hepatitis patients. In this research, we found no differences of AFP level based on number and size of tumor descriptively.
INTERGRATION BETWEEN MODERN LAWS WITH LIVING LAWS IN RURAL COMUNITIES IN THE RURAL ECONOMIC DEVELOPMENT Kusumaputra, Ardhiwinda; Retnowati, Endang
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2019): Februari
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.68 KB) | DOI: 10.21107/tlr.v1i1.5251

Abstract

The purpose of this study is to find and analyze the integration between state modern laws and the living laws in the village, in its relation with national economic development and to find and analyze the ways to optimize national economic development through rural autonomy. The research method used is normative juridical, using legal material. The integration between state modern laws and the living law in the rural communities is by giving attention and accommodating the living laws in the rural communities especially in the economic order in the village including the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). In the formation of rules or laws relating to the economy or village empowerment, it should not only be juridical aspect that is prioritized but the philosophical, and sociological aspect of rural communities needs should be used as foundation . Reflection on the Pancasila understanding is also very necessary. This is because Pancasila is transformation result of various legal principles in Indonesia, Optimizing village economic development through rural autonomy by making improvements, and empowering all the potential of the village in particular the human resources and natural resources.
PENEGAKAN HUKUM DAN BENTUK FRAUD DALAM KEGIATAN USAHA BANK Retnowati, Endang
Perspektif Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i1.757

Abstract

um di bidang perbankan yang bertujuan melindungi usaha Bank, namun masih saja kejahatan ini terjadi di Bank-Bank di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk penegakan hukum atas bentuk-bentuk tindakan fraud serta bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk pencegahannya. Metode penelitian yuridis normatif dan sebagai data pendukung diperlukan pula data primer. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: penegakan hukum dapat dikatakan belum optimal khususnya di BPR Wilayah OJK Malang dan hampir dalam setiap terjadinya fraud cukup diselesaikan secara internal maupun hanya sampai di tingkat penyidikan. Terjadinya fraud, faktor niat dan kesempatan selalu mendominasi, ditambah adanya faktor pembenar. Sebagai contoh di BPR pada umumnya dalam menghadapi persaingan antar Bank, maka dalam layanannya menggunakan sistem jemput bola, pada sisi lain BPR belum memiliki sistem pengawasan yang optimal, penerapan sistem pengendalian internal belum optimal, serta kwalitas dan kwantitas SDM yang tidak memadai, maka terjadilah penyalahgunaan keuangan. Sebagai upaya pencegahan/preventif dan juga represif harus dibentuk aturan hukum dan ketentuan rambu-rambu perbankan oleh OJK sebagai upaya memberikan perlindungant kepada nasabah, pihak pengguna jasa Bank lainnya mupun usaha Bank. Pentingnya penegakan hukum baik lingkungan bank maupun oleh para penegak hukum yang profesioanl dan tegas melalui penerapan sanksi yang mampu memberi efek jera serta upaya evaluatif atau korektif.Fraud is a form of crime in the Bank’s business activities. Even though legal regulations in the banking sector have been established with the aim of protecting the Bank’s business, these crimes still occur at Banks in Indonesia. This study discusses how the form of fraud and how to prevent and enforce the law. The normative juridical research method and as supporting data are also needed primary data. From the results of the study, it is known that in almost every occurrence of fraud, the intention and opportunity factors always dominate, plus there is a justification factor. For example in BPR in general, in facing inter-bank competition, in its service using a ball pick-up system, on the other hand, BPR does not yet have an optimal monitoring system, there is no implementation of an optimal internal control system, and the quality and quantity of human resources are inadequate. financial abuse occurs. As a preventive/preventive as well as repressive measure, the OJK must establish legal regulations and various provisions in an effort to provide protection to customers, other parties using Bank services and the Bank’s business itself. The importance of law enforcement by strict law enforcers through the application of sanctions that are able to provide a deterrent effect. as well as optimizing the role of OJK in regulation and supervision as well as in enforcing rules and imposing sanctions for Banks violating regulations that result in fraud.
Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat. Winarno, Ronny; Retnowati, Endang; Kusumaputra, Ardhiwinda
Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.946

Abstract

Pengaturan pengelolaan sumber daya air mencerminkan aspek hukum kedaulatan negara yang meliputi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan mutlak, sehingga negara bertanggung jawab untuk to respect, to protect dan to fulfill sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013, pola pengaturan tersebut menggunakan konsep keseimbangan kepentingan, sebab peran sumber daya air sebagai modal pembangunan sekaligus penopang kehidupan (dalam UU No. 17 Tahun 2007). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis harmonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral guna menciptakan kemakmuran rakyat. Metoda penelitian ini penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisisnya menggunakan metode induktif dan pisau analisisnya teori negara kesejahteraan. Hasil penelitiannya, kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya air dilandasi politik hukum keseimbangan kepentingan antara aspek demokrasi, nilai dasar dan pelestarian lingkungan. Sehingga pengelolaan sumber daya air adalah bermoral dan menjamin hak rakyat atas air menuju kemakmuran.
Mengintegrasikan Ilmu Modern Dengan Nilai Keislaman: Pendekatan Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam Retnowati, Endang; Hatni, Hatni; Amril, Amril; Dewi, Eva
AL-USWAH: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam Vol 7, No 2 (2024): JULI-DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/au.v7i2.34364

Abstract

The interdisciplinary approach to Islamic education offers an innovative way to combine modern science with Islamic values. This study examines how the combination of current science and Islamic principles can contribute to the development of a more comprehensive and relevant curriculum. Using qualitative analysis methods, this study identifies practical strategies to bring the two fields together effectively. The findings of the study show that an interdisciplinary approach not only deepens academic understanding, but also strengthens the moral and ethical aspects of education. This research is expected to provide a new perspective for educators and policymakers in designing educational programs that balance modern knowledge and authentic Islamic teachings.
Konsep Implementasi Merdeka Belajar pada Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Retnowati, Endang; Risnawati, Risnawati; Rizqa, Miftahir
Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa Vol 2 No 2 (2024): Mandalika Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa
Publisher : Mandalika Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/jipb.v2i2.39

Abstract

Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui dampak gagasan merdeka belajar dan saran-sarannya dalam penilaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tulisan ini menggunakan metodologi subjektif dan fokus penulisan pada strategi. Berdasarkan konsekuensi pembahasannya, penilaian meliputi estimasi dan evaluasi. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, penilaian mempunyai kedudukan yang penting dan utama, karena berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecukupan dan kecakapan kerangka pembelajaran. Penilaian meliputi program pembelajaran, pengalaman belajar, dan hasil belajar. Secara umum, standar penilaian meliputi kemajuan, menyeluruh, adil, objektif, menyenangkan, dan masuk akal. Secara khusus, standar tersebut meliputi kejelasan, rasionalitas, metode pengajaran, dan tanggung jawab. Berdasarkan audit penulisan yang telah dilakukan, strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikenal dengan strategi "merdeka belajar". Strategi ini meliputi 4 hal: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dibuat oleh masing-masing sekolah; Ujian Nasional (UN) berubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan ikhtisar pribadi; kesempatan guru untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan fleksibilitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalah Deka Learning bertujuan untuk mencetak mahasiswa yang kreatif, inovatif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta evaluasi yang komprehensif. Dalam hal ini, demikian yang diasumsikan oleh peneliti: kemajuan evaluasi bergantung pada tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, guru PAI harus mampu menilai kemajuan mahasiswa yang meliputi aspek Mental (aqliyah), Penuh Perasaan (qolbiyah), dan Psikomotor (amāliyah).
PENGUATAN LEGALITAS CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN GUNA MENUMBUHKAN EKONOMI NASIONAL Kusumaputra, Ardhwinda; Winarno, Ronny; Retnowati, Endang
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.592

Abstract

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat, yang mendorong terciptanya inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan munculnya crowdfunding sebagai teknologi keuangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis alasan urgensi penguatan crowdfunding, terutama jika diarahkan sebagai alternatif pembiayaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Tulisan ini menggunakan metode normatif, yang dilakukan dengan pendekatan teoretis dan perundang-undangan. Data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Pada dasarnya, crowdfunding adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk merealisasikan dan mengembangkan ide, ide, atau proyek tertentu secara online. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam crowdfunding juga sejalan dengan karakter dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu gotong royong. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam crowdfunding membuktikan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, crowdfunding juga bisa menjadi salah satu sarana dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat keberadaan crowdfunding ini, terutama sebagai alternatif pembiayaan. Pengembangan kegiatan crowdfunding diarahkan pada skema pendanaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Penjabaran dua hal ini dimungkinkan untuk membantu meningkatkan perekonomian nasional. Ini karena keduanya juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan juga dilakukan melalui tiga pendekatan dasar, yaitu substansi, struktur dan budaya
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Amril Amril Ardhiwinda Kusumaputra Dewi, Eva Hatni, Hatni Krisharyanto, Edi Kusumaputra, Ardhwinda Marisca Miftahir Rizqa Muhammad Aminuddin, Muhammad Nila Kurniasari Nur Azizah Nurwasis, Nurwasis pengelola, pengelola Prabawati, Wahyu Endah Putri, Dyeneka Rustanti Indreswara Rahman, Gilang Mauladi Rirqa, Miftahir Risnawati Risnawati Suharjono, Suharjono Suhendro, Gatut Trihastuti, Noor Ummi Maimunah Winarno, Ronny Windhu Purnomo Yen Yen Ari Indrawijaya Zuhri, Mohamad Nurdin