cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
variajusticia@ummgl.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Varia Justicia
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : 19073216     EISSN : 25795198     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Varia Justicia (ISSN 2579-5198) is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes biannually (March and October). The scopes of Varia Justicia, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. Varia Justicia has been indexed by Google Scholar, Directory of Open Access Journal (DOAJ), Sinta, IPI, Worldcat and others.
Arjuna Subject : -
Articles 165 Documents
 9   10   11   12   13 
PELAKSANAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN OLEH PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERIODE 2004-2009) Susanto, Edy; Budiharto, Budiharto; Suharso, Suharso; Sintha Dewi, Dyah Adriantini
Varia Justicia Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.433 KB)

Abstract

Dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, fenomena yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif (executive heavy). Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas batasan wewenangnya dapat berkembang ke arah yang negatif berupa penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan pemerintahan yang ada pada presiden, atau biasa disebut dengan kekuasaan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensil oleh UUD 1945. Studi ini ingin menjadi bagian dari wacana tentang kekuasaan pemerintahan oleh Presiden dan kekuasaannya sebagai Kepala Negara. Dalam studi ini dipaparkan dan dianalisis kekuasaan pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara, yang secara normatif didasarkan pada UUD1945 pasca amandemen Metode penelitian yang digunakan dalam studi atau penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian pustaka. Penelitian pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap hukum primer dan skunder sepanjang bahan-bahan tadi mengadung kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selesai. Namun dengan telah diselesaikannya reformasi konstitusi, muncul gejala dominasi Legislatif setelah reformasi digulirkan sampai saat ini menunjukkan tanda-tanda kecenderungan penyimpangan kekuasaan oleh lembaga perwakilan dan bertendensi lemahnya lembaga eksekutif. Adapun solusi terhadap hambatan tersebut, sebagai langkah nyata di Indonesia dalam hal sistem pemerintahan sesudah perubahan UUD 1945 harus menerapkan sistem presidensil, bukan dimaksudkan sebagai suatu bentuk campuran. Lebih-lebih karena pada saat ini (setelah perubahan UUD 1945) dan kedepan. Presiden disatu pihak dipilih langsung, dan dipihak lain tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, maka sistem presidensil di Indonesia menjadi lebih murni.
PELAKSANAAN PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP AMAR PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI Munir, Miftakhul
Varia Justicia Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.638 KB)

Abstract

Juridical analysis of the legal proceedings by the public prosecutor against the acquittal (vrijspraak) pursuant to Section 244 Criminal Procedure Code can be concluded that the attorney general penunutut could not bring a legal action in the form of an appeal to the Supreme Court, but there are additional guidelines implementing the Criminal Procedure Code, in item 19 on the attachment the justice minister's decision waives Section 244 Criminal Procedure Code Giving rise to various interpretations or multiple interpretations that add to the ambiguous essence of acquittal. Based on this consideration we conduct research to take the title "Implementation of Application Cassation Prosecutor Amar Verdict Against Corruption Free". The research method used in this study is the type of descriptive research by illustrating the results of the research, normative approach method, adhering to the secondary research materials that were examined directly from the results of field research (primary data), After the data collected will be analyzed the data by connecting lems problem which has been studied in order to be justified, the analysis will be conducted in which normative qualitative results will be reported in the form of a thesis. To determine the consideration of the public prosecutor in the corruption case in cassation in Magelang District Attorney is free to prove that the decision of the District Court Judge Magelang is not purely an acquittal or a verdict free from all charges (onstlag van alle rechtsvervolging) . Proved by the refutation of the verdict broke free in Magelang District Court judge. This was a key consideration Prosecutor Magelang District Attorney in an appeal against the acquittal verdict is not pure or free from any legal action as this is part of the assignment as deputy state prosecutor to satisfy the public interest (public).
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Setiyo, Setiyo; Hendrawati, Heni; Susila, Agna
Varia Justicia Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.698 KB)

Abstract

Negara Indonesia dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang utamanya penyidikan masih belum adanya koordinasi satu sama lain antar instansi penegak hukum. Pada kenyataannya keterpaduan antara satu sistem dengan sistem yang lain pada keterpaduan dan koordinasi satu sama lain masih sering mengalami kendala bahkan tidak adanya koordinasi satu sama lain dalam menangani suatu kasus pidana maupun kasus-kasus yang lain karena yang penulis lihat bahwa setiap instansi berhak menyidik serta undang-undang penyidikan masih tercecer dimana-mana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana sistem pengaturan tentang penyidikan dalam KUHAP (2)Bagaimana sistem pengaturan tentang penyidikan dalam Undang-undang khusus di luar KUHAP (3) Bagaimana pengaturan penyidikan dalam RUU KUHAP?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi hukumnya yaitu berusaha untuk menelaah suatu peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yg dikonsepkan sebagai norma atau kaedah yg berlaku di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan menurut hukum pidana positif saat ini di Indonesia diatur didalam KUHAP. Pengaturan penyidikan diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Bab IV Bagian kesatu dan Bab IV Bagian Kedua pasal 6 sampai dengan pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Bab XIV bagian Kedua Penyidikan mulai dari pasal 106 sampai dengan pasal 136 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI Fajaruddin, Fajaruddin
Varia Justicia Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.821 KB)

Abstract

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Korban dan Pelaku Pornografi, yang dikategorikan sebagai anak adalah berusia dari kandungan sampai sebelum umur 18 tahun. Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasaan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11) diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000?(Pasal 29).
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Kamal, Muhammad; Arifin, Muhammad Yarif
Varia Justicia Vol 15 No 2 (2019): Vol 15 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.934 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v15i2.2484

Abstract

The leading cause of corruption in the regions is the enormous power in the hands of the local elite. However, the amount of authority held by the regions is not accompanied by an active control function through oversight institutions that involve the community. This study aims to analyze community involvement in the prevention and eradication of corruption in Indonesia. This research is normative legal research with a doctrinal approach. In a democratic country like Indonesia, community participation is needed in the prevention and eradication of corruption. Public participation in efforts to prevent and eradicate criminal acts of corruption is manifested in the form of data search, acquisition, and provision of data on corruption. In addition, the community has the right to provide advice and opinions responsibly for the prevention and eradication of corruption.
COMMUNITY EMPOWERMENT AS THE CORPORATE'S SOCIAL RESPONSIBILITY: CASE STUDY OF PT. TIRTA INVESTAMA PLANT SOLOK, INDONESIA Risa, Yulia
Varia Justicia Vol 15 No 2 (2019): Vol 15 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.452 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v15i2.2940

Abstract

This study aims to investigate the involvement and implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Tirta Investama Solok Aqua Plant Factory in community empowerment in Solok Regency. The company not only prioritizes the company's financial condition (single bottom line) but also pays attention to the concept of sustainable development and is beneficial for community empowerment, namely the social principles, environmental, and ethical principles (triple bottom line). The approach used in this research is qualitative, with primary data obtained from interviews, observations, and field studies. The data obtained are then analyzed with relevant laws, theories, and expert opinions, while secondary data are obtained from various literature, laws, and regulations. The results showed that in 2014, the implementation of social responsibility at PT. Tirta Investama Danone Aqua is carried out by a non-governmental organization (NGO) of the Indonesian Family Planning Association (PKBI) of West Sumatra Province and the Field Indonesia Foundation. Social responsibility is implemented through social mapping programs, the creation of clean water and sanitation facilities. In the economic field, the activities carried out, namely the school program (sekolah lapangan alpukat), while in the environmental field, PT. Tirta Investama Danone Aqua built the Biodiversity Park (KEHATI) and the Community-Based Total Sanitation Program. Secondly, CSR involvement of PT. Tirta Investama in Community Empowerment is through the Community Based Total Sanitation Program (STBM).
THE THEORY OF POSITIVISM AND THE JUDGES’ SOCIAL JURISPRUDENCE IN INDONESIA Budiono, Arief; Pebriana, Lila Afrida; Rahayu, Sudi; Izziyana, Wafda Vivid
Varia Justicia Vol 15 No 2 (2019): Vol 15 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.77 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v15i2.3019

Abstract

Positivism is a branch of philosophy, which is a source of knowledge on positive law which is based on the Constitution applied. The positive law is made by the law-making institution. The laws which have been determined and issued must be complied with by all citizens. It is enforced and it comes with strict sanctions. Judges have a big role in enforcing the aims of the law, which are certainty and justice. Apart from holding on to the formal law (the positive law), the judges also have the capability to see the condition in the field empirically and adjust to it flexibly. Thus, judges may have more flexibility in deciding upon a case and in examining the real data to uphold justice. Such decisions may be followed by other judges, which is called jurisprudence
KONSEP PERLAKUAN KHUSUS DAN BERBEDA SETELAH KONFERENSI BUENOS AIRES DAN DAMPAKNYA BAGI PERIKANAN SKALA KECIL DI INDONESIA Nur, Muhammad; Susanto, M.Hajir
Varia Justicia Vol 15 No 2 (2019): Vol 15 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.238 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v15i2.3083

Abstract

The WTO Conference held in Hong Kong in 2005 agreed that subsidies must be immediately abolished by each WTO member country. But the decision was not approved by many countries, especially developing countries and less developed countries, so the concept of Special and Differential Treatment appears. The purpose of this paper is to analyze the extent of this idea's impact on the small-scale fisheries in Indonesia after the Buenos Aires Conference. a normative juridical research method is used by authors that examining library materials and other secondary materials. The author uses the data collection method by the literature study. Documents in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials are used in this paper. At the Ministerial Meeting in Buenos Aires in 2017 Special and Differential Treatment Concept was discussed. The result of this study found that regarding of conclusion in the 11th Ministerial Conference in Buenos Aires, Indonesia has a chance to protect their small-scale fisheries interest to continue to provide subsidies in the field of fisheries. However, Indonesia still has a lot of work to be done to develop disciplines of fisheries subsidies within the framework of cooperation at the WTO and prevent the misuse of subsidies provided.
RESPONSIBILITY OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA FOR MINORITY BASED ON ICERD: UYGHUR CASE Gunawan, Yordan
Varia Justicia Vol 15 No 2 (2019): Vol 15 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.269 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v15i2.3116

Abstract

People?s Republic of China is allegedly committed racial discrimination toward Uyghurs for the last few years. Uyghurs is one of the minority ethnics who live in Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) China. The Chinese government builds re-education camp for Uyghurs and being detained even imprisoned without a proper legal procedure. The research aims to know the implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) and the Responsibility to Protect Perspective in Uyghurs case. The study employed normative legal research with Statute Approach and Case Approach. By using qualitative descriptive method, the study elaborated on how China upholds the minority rights through the implementation of ICERD, and how the international law perspective in the context of responsibility to protect Uyghur case is. The result shows that China has not been successfully implementing ICERD toward minority groups because in practice China does racial discrimination toward Uyghurs. Also, China fails to implement the first pillar of Responsibility to Protect (R2P), where China should protect its citizen from any kind of mass atrocity crimes.
CHILD PROTECTION POLICY FOR VICTIMS OF SEXUAL CRIMES Rahman, Nur; Sarip, Sarip
Varia Justicia Vol 16 No 1 (2020): Vol 16 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v16i1.3057

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi beritas media lokal Cirebon sejak bulan Mei 2016-2018 tidak lepas dari pembahasan dan data bahwa Cirebon masuk kategori darurat kekerasan anak. Kategori darurat dapat diketahui dari data peningkatakn kekerasan anak pada tahun 2016 tercatat 30 kasus, tahun 2017 tercatat 126 kasus, dan awal tahun 2018 bertambah menjadi 147 kasus. Bagaimana kebijakan ideal untuk mewujudkan perlindungan anak?  Langkah apakah yang harus dilakukan pemerintah daerah di Cirebon dalam menyikapi daerahnya yang masuk dalam darurat anak korban kejahatan seksual?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Di Cirebon sendiri kekerasan seksual sebagaimana diberitakan media masih tinggi dan memerlukan kebijakan dari pemerintah yang memihak anak-anak. Kebijakan-kebijakan pemerintah di Cirebon sangat membingungkan bagi masyarakat di Cirebon sendiri, terutama berkenaan dengan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana kabar akan prestasi Cirebon sebagai KLA, penghargaan tidak berbanding lurus. Selain kerja Pemerintah Daerah yang harus intens dalam perlindungan anak dari kekerasan juga harus adanya peran masyarakat dilapangan. Jangan sampai bunyi-bunyi hukum hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasan dan pencitraan belaka.

Page 11 of 17 | Total Record : 165

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 1 (2023): Vol 19 No.1 (2023) Vol 18 No 3 (2022): Vol 18 No 3 (2022) Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022) Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022) Vol 17 No 3 (2021): Vol 17 No 3 (2021) Vol 17 No 2 (2021): Vol 17 No 2 (2021) Vol 17 No 1 (2021): Vol 17 No 1 (2021) Vol 16 No 2 (2020): Vol 16 No 2 (2020) Vol 16 No 1 (2020): Vol 16 No 1 (2020) Vol 15 No 2 (2019): Vol 15 No 2 (2019) Vol 15 No 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019) Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018) Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015 Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015 Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014 Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014 More Issue