cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tukino
Contact Email
tukino@puterabatam.ac.id
Phone
+6282268577917
Journal Mail Official
andika@puterabatam.ac.id
Editorial Address
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Location
,
INDONESIA
Jurnal Cahaya Keadilan
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v11i01
Core Subject : Humanities,
Humanities
Scope We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PERSEROAN KOMANDITER UNTUK KEWAJIBANNYA MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN -, Serli Diovani Teza irene svinarky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu badan usaha yang tergolong taat pajak yaitu perusahaan yang terdaftar dan membayar pajak tepat waktu. Pendaftaran badan usaha baik itu berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum wajib membayar pajak. Pajak yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu pajak perusahaan berupa Perseroan Komanditer (CV). Tujuan masalah dari tulisan ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan komanditer didaftarkan untuk kewajibannya membayar pajak perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang memfokuskan untuk menelaah penerapan-penerapan atau kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah untuk pajak Perseroan Komanditer (CV) harus terpisah dengan pajak PPh. Pembayarannya harus disesuaikan dengan aturan yang ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Dimiliki oleh Peredaran Bruto Tertentu.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KUASA JUAL TERHADAP PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Setyawan, Alfis
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan surat kuasa jual yang diberikan dari debitur kepada kreditur untuk penjualan objek hipotek , hal ini tidak sesuai dengan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hipotek. Apabila penulis merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 15 ayat (1) berbunyi: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan; b. tidak memuat kuasa substitusi; c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utangdan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan. Pemberi kredit dan beban hipotik objek pembeli tidak memperoleh perlindungan sah, persetujuan membeli tidak menjumpai kebutuhan dari kebutuhan kebenaran kesepakatan seperti ditetapkan di Artikel 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seharusnya dalam praktek pengikatan kredit oleh bank dengan nasabah debitur, bank tidak lagi mempersiapkan surat kuasa jual, karena telah ada lembaga Hak Tanggungan, akan tetapi surat kuasa jual tetap ada disetiap pengikatan kredit, dengan alasan bank sangat membutuhkan surat kuasa jual tersebut.
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL: IMPLEMENTASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Bangun, Dwi Resti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan HAM tidak menjadi selesai karena kesemua instrumen normatif tersebut justru membuat tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan politik hukum nasional yang pro terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM dan memastikan terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam mengimplementasikan HAM.
PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KOTA BATAM Bhakti, Rizki TriAnugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Membahas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariahdi Kota Batam dilatarbelakangi kemampuan usaha mikro, kecil danmenengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar.Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tersebut dalamkenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya adalah permasalahanmodal. Disinilah lembaga keuangan syariah dengan pembiayaan berprinsipbagi hasil diharapkan menjadi solusi yang ideal, hal ini dikarenakan padapembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil (profit sharing). Fenomenayang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal, pertama bagaimanaUMKM Kota Batam mampu memanfaatkan keberadaan lembaga keuangansyariah. Kedua adalah berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambatpemberdayaan UMKM oleh lembaga keuangan syariah di Kota batam.
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SEBAGAI DAYA PEMBEDA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Desmayanti, Rakhmita
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki kemampuan untuk menarik para pemilik usahauntuk memperdagangkan barang dan jasa milik pelaku usaha asing yang ada di Indonesia.Agar barang dan jasa terlindungi para pelaku usaha akan melakukan upaya perlindunganyang maksimal. Salah satu usaha perlindungan yang dilakukan adalah denganmendaftarkan nama produk barang dan jasa, yang kita kenal dengan istilah merek, kekantor merek yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan IntelektualKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada proses pendaftaran merek inilah seringkali ditemukan kendala. Untuk mendaftarkan merek sesuai dengan UU Merek si pemohonharus memenuhi persyaratan pendaftarannya. Salah satu syarat sebuah merek dapat didaftarkan adalah merek yang akan didaftarkan tidak boleh ada persamaan bunyi,persamaan huruf, dan lainnya dengan merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan dikantor Merek dan hal ini dikenal dengan istilah daya pembeda. Merek yang akandidaftarkan memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Tujuanpenelitian adalah untuk menjelaskan istilah merek terkenal dan untuk menjelaskan sejauhmana penerapan kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada Undang-Undang Merekterlaksana. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif, dengan tipe normatif.Data yang dipergunakan bersumber pada bahan hukum primer yaitu Undang-undangNomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan MenteriKehakiman Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Merek juga bahan hukumsekunder berupa buku-buku dan tulisan ilmiah para pakar hukum di bidang hukum HKIdan bahan hukum tertier dengan menggunakan kamus.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT ADANYA KLAUSULA BAKU DI LINGKUNGAN PERBANKAN -, Rizki Tri Anugrah Bhakti Indrasanta
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi pada sebuah negara mutlak diperlukan. Dengan berbagai resikoyang ditanggungnya, bank selalu mengutamakan adanya perjanjian antara dirinya dengan nasabah, danseringkali isi dari perjanjian tersebut memuat klausula baku. Hal tersebut tentu menguntungkan bagi bank,sebaliknya posisi nasabah menjadi lemah, karena dihadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau menolakperjanjian dengan klausula baku tersebut (take it or leave it). Inilah yang kemudian sering merugikannasabah. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebenarnya telahmemberi pengaturan mengenai pencantuman klausula baku, namun kenyataan dilapangan menunjukkan haltersebut masih tetap digunakan oleh perbankan di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untukmendeskripsikan dan menganalisis (1)klausula baku dalam perjanjian perbankan jika dikaitkan denganUUPK, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan karena adanya klausula baku. Terdapatbeberapa permasalahan terkait adanya klausula baku pada perjanjian perbankan antara lain keberadaanklausula baku dalam perjanjian perbankan jika dikaitkan dengan Undang-Undang perlindungan Konsumenserta bentuk perlindungan hukumnya. Sumber utama penelitian ini adalah data yang sudah tersedia dalambentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis, yang kemudian akan dikaji menurutketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitudilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkutasas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen danperjanjian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisisditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifatumum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG BERLARUT-LARUT AKIBAT ENUTUPAN PERUSAHAAN (LOCK OUT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI BATAM Pranoto, Suryo Budi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan, yaitu: untuk mengetahui hak-hak normatif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan yang berlarut-larut akibat penutupan perusahaan (lock-out). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum berdasarkan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh akibat penyelesaian perselisihan yang berlarut-larut harus tetap diberikan khususnya perlindungan yang berkenaan dengan aspek ekonomi, seperti: upah akibat timbulnya perselisihan hubungan industrial yang mengakibatkan penutupan perusahaan (Lock Out). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan sesuai dengan kehendak para pihak baik melalui jalur Pengadilan (Litigasi) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Ad Hoc, dan Di Luar Pengadilan (Non Litigasi), seperti Bipartite/Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN INDOMIE (MI INSTANT) PRODUSEN INDONESIA -, Hielvita Ludya Irene Svinarky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen menjadi hal penting bagi pengguna produk maupun jasa. Produsen sebagai penghasil produk maupun layanan jasa berkompetisi dan menghadirkan berbagai macam kebutuhan konsumen untuk memuaskan para konsumennya. Para produsen menciptakan produk untuk dapat dijual kepada masyarakat sebagai alat pemuas kebutuhan. Indomie adalah merek dagang produk Mie Instan asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., menjadi merek nomor satu sekaligus pemimpin pasar mie instan. Banyak orang mengkonsumsi mi instan dengan alasan praktis dan kecepatan pelayanan. Pemasaran Indomie tersebar keberbagai wilayah nusantara termasuk keluar negeri seperti Singapur, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Amerika. Konsumen sebagai pengguna produk sudah selayaknya membutuhkan sisi keamanan dalam mengkonsumsi produk-produk. Untuk produk-produk konsumsi misalnya dimana konsumen membutuhkan suatu bentuk perlindungan secara hukum melalui undang-undang perlindungan konsumen. Ketentuan undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya perlu diketahui oleh konsumen namun juga para produsen sebagai penghasil produk maupun jasa. Produsen dalam memasarkan setiap barang dan atau jasa perlu memperhatikan hak-hak konsumen dalam rangka untuk melakukan aktivitas bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Undang-undang perlindungan konsumen adalah bentuk peraturan pemerintah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Indomie (mie instan) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk”. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). Bagaimana ketentuan pengaturan produk pangan untuk bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan dan aturan standarisasi yang diberlakukan di Indonesia (dalam hal ini kasus yang diangkat untuk Produk brand Indomie yakni mie instant oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ) dalam kaitannya memberikan perlindungan kepada konsumen ? dan (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi suatu produk konsumsi terhadap konsumen untuk bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan dan pemberlakuan aturan standarisasi di Indonesia?Penelitian ini adalah penelitian bisnis dan hukum dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis yang dihubungkan dengan sisi hukum, dan juga terkait penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dari reponden dan nara sumber. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan metode berpikir induktif untuk membangun kesimpulan dari bahan tertentu untuk memecahkan kasus umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., sebagai produsen produk makanan Indomie (mie instan) telah mengimplemetasikan bentuk tanggung jawab bisnis mereka kemasyarakat (konsumen) juga pemerintah dengan menghasilkan dan menawarkan produk mereka kepada konsumen dalam hal ini masih mengikuti dan melaksanakan peraturan pemerintah terkait masalah undang-undang perlindungan konsumen untuk produk makanan yang dihasilkannya.
ANALISIS KINERJA KARYAWAN DARI DAMPAK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP KEPUASAN PERUSAHAAN DI PT OSI ELECTRONICS DI KOTA BATAM PERIODE TAHUN 2013 svinarky, irene
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya tenaga kerja di Indonesia juga merupakan salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan pembangunan Nasional. Sebuah perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari tingkat kualitas perusahaannya saja tetapi juga dilihat dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Menurut penulis masalah akan timbul apabila tenaga kerja lebih banyak dari pada lapangan kerja itu sendiri karena nantinya akan banyaknya pengangguran yang akan menimbulkan efek negatif sehingga memberatkan perekonomian Negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik menulis penelitian ini dengan judul: “Analisis Kinerja Karyawan Dari Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Kepuasan Perusahaan di PT Osi Electronics Di Kota Batam Periode Tahun 2013. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh kinerja karyawan dari dampak perjanjian kerja waktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan PT Osi Electronics Di Kota Batam Periode tahun 2013 terhadap hasil kerja karyawan. Penulis memakai jenis penelitian verifikatif dengan menggunakan jenis data data primer dan data sekunder. Penulis juga memfokuskan objek penelitiannya di PT. Osi Electronics di Kota Batam. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang Fasilitas PMA (Penanaman Modal Asing), berkedudukan di Kepulauan Riau Batam, beralamat di Kawasan Cammo Industrial Park Blok F no 2b, Batam. Di dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh kinerja karyawan dari dampak perjanjian kerja waktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan di PT.Osi Electronics.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP DAFTAR MEREK USAHA DAGANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Padrisan Jamba, Ukas Irene Svinarky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persainganusaha yang sehat. Merek sangat penting untuk membedakan suatu produkdari porduk yang sama lainnya. Agar ada kepastian hukum tentang merek,maka merek tersebut harus didaftarkan. Kota Batam sebagai pusat bisnis danindustri menghasilkan berbagai produk baik barang maupun jasa. Produkproduktersebut agar dikenal orang membutuhkan merek sebagai pembedadari produk lain yang sejenis dan agar ada kepastian hukum dan kepastianhak harus didaftarakan. Penelitian ini untuk melihat Efektifitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam pendaftaran merekproduk bagi usaha kecil dan menengah. Adapun metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatanyuridis sosiologis, yaitu memanfaatkan teori yang ada dan mengkaitkandengan hasil penelitian di lapangan. Untuk analisa datanya Tim Penelitimenggunakan analisa data kualitatif. Menurut hasil penelitian dapat diketahuibahwa, masih kurangnya/kesadaran masyarakat memahami pentingpendaftaran merek, mereka tidak memahami manfaat pendaftaran merek.Masyarakat cenderung membuat usaha dengan tidak mendaftarkan merekusahanya, dengan alasan biaya yang sangat mahal padahal penjualan tidakseberapa dan banyak lagi alasan lainnya, sehingga aturan yang adapunkurang efektif di dalam prakteknya.

Page 3 of 17 | Total Record : 161

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022 Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 Vol 4 No 1 (2016): april 2016 Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan More Issue