cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tukino
Contact Email
tukino@puterabatam.ac.id
Phone
+6282268577917
Journal Mail Official
andika@puterabatam.ac.id
Editorial Address
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Location
,
INDONESIA
Jurnal Cahaya Keadilan
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v11i01
Core Subject : Humanities,
Humanities
Scope We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 1   2   3   4   5 
STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Wulandari, Andi Sri Rezky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedurpengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata, sertamengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dan hak anak angkat dalampembagian harta waris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata. Dalammetode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka(Library Research) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untukmendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukumyang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan,karya tulis, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet ataumedia lain. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisissecara interpretatif baik secara dramatikal maupun secara analitik. Adapun lokasipenelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Uraian terhadap hasil penelitian yangakan peneliti paparkan adalah sebagai berikut: Pertama, adalah prosedurpengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalahdilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka.Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian hartapeninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalahanak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalahsama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi hartapeninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anaktidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-waliahdan waris-warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebuttetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsitidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.
STANDARISASI PELAYANAN KEDOKTERAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MALPRAKTEK KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM Setyawan, Alfis
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tidak cukup mengatur tentang standar pelayanan kedokteran. Standarisasi Pelayanan Kedokteran sebagai standar minimum yang berlaku secara nasional sangatlah diperlukan. Standarisasi Pelayanan Kedokteran harus berbentuk aturan hukum sehingganya mengikat dan memiliki daya paksa secara hukum, sekaligus akan dapat menjadi upaya preventif terjadinya malpraktek kedokteran, karena dokter mempunyai kewajiban hukum berpraktek berdasarkan standarisasi pelayanan kedokteran. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan, dimana bahan-bahan yang digunakan akan didapatkan dari undang-undang, peraturan pemerintahan, literatur-literatur, putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan bahan penulisan, selain dari data yang diperoleh dari kepustakaan, akan turut disertakan data dari hasil penelitian di masyarakat yang dilakukan dalam bentuk wawancara, dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.
MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BATAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN keadilan, Jurnal cahaya; Qadri, Ul
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis manajemen pengelolaansampah yang meliputi Aspek teknis operasional dan non teknis di KotaBatam dan untuk mengetahui, menganalisis merekomendasikan manajemenpengelolaan sampah di Kota Batam yang berwawasan lingkungan. Penelitianini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengandata primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui metodeobservasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis yang digunakanmengggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi/menarikkesimpulan. Hasil penelitian manajemen pengelolaan sampah Kota Batamdilihat dari aspek teknis operasional yang masih menggunakan modelpengelolaan paradigma lama, harusnya model pengelolaan manajemenpengelolaan sampah harus sesuai dengan yang di amanatkan dalam UUNomor 18 tahun 2008. Sedangkan aspek non teknis manajamen pengelolaansampah masih belum optimal hal ini belum terlaksananya penerapanteknologi yang tepat guna peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampahmasih belum optimalnya keuntungan dalam pengelolaan sampah, optimalisasiTPA sampah yang merusak lingkungan baik air dan udara dan sistemkelembagaan pengelolaan sampah yang belum terintegrasi sehinggapengelolaan sampah di Kota Batam belum sepenuh berwawasan lingkungan.
PROSPEK KEHADIRAN PARTAI POLITIK LOKAL DI PROVINSI keadilan, Jurnal cahaya; Riyanda, Riko
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya pemikiran prospek kehadiran partai politik lokal di SumateraBarat, berawal dari sebuah kekecewaan masyarakat Sumatera Baratterhadap partai politik nasional. Mendasari dari sebuah kekecewaan padapartai politik nasional, maka partai politik lokal diasumsikan dapatmemberikan solusi dalam rangka penguatan politik lokal di daerah SumateraBarat, dan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat lokal yang lebih baik.Karena ditenggarai selama ini partai politik nasional yang sentralistikmengakibatkan kurang diberikannya ruang kepada masyarakat daerah untukdapat merasakan hadirnya partai di tingkat daerah. Tujuan penelitian : 1)Untuk mendeskripsikan kurang optimalnya fungsi partai politik di ProvinsiSumatera Barat 2) Untuk menganalisis prospek kehadiran partai politiklokal sebagai akibat kurang optimalnya fungsi partai politik nasional saatini. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini tinjauanpartai politik lokal dan tinjauan desentralisasi. Dalam penelitian ini, penulismenggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian eksploratifdeskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dandokumentasi, sementara teknik keabsahan data yang digunakan penelitimenggunakan triangulasi teknik dan trianggulasi sumber pengumpulan data.Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dansnowball sampling. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskanProspek kehadiran partai politik lokal di Sumatera Barat, seiring denganpermasalahan yang terjadi di dalam partai politik nasional. Jawaban darihasil penelitian adalah prospek kehadiran partai politik lokal di ProvinsiSumatera Barat, ada dua sisi pandangan yang berbeda. Di satu sisi partaipolitik lokal memberikan prospek yang positif terhadap penguatan politiklokal dan desentralisasi di daerah Sumatera Barat, namun di sisi lain partaipolitik lokal berpotensi menimbulkan implikasi negatif serta kendala-kendalayang mengakibatkan kehadirannya di Provinsi Sumatera Barat menjadi kiansulit untuk diwujudkan dalam waktu sekarang.
KEDAULATAN ASURANSI BAGI MASYARAKAT PESISIR KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA PERALIHAN RESIKO PERAHU BUATAN MASYARAKAT TANJUNGPINANG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGAN PERASURANSIAN Kurniawan, Wishnu
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki tipologi wilayah perairan dan daratan. Hampir 96%wilayahnya adalah perairan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayahpesisir. Mayoritas matapencaharian masyarakat pesisir adalah mengandalkan wilayah perairan. Salah satumatapencaharian tersebut adalah produksi kapal perahu (pompong) yang digunakan sebagai alat transportasidan sebagai alat untuk mencari ikan. Kapal Pompong merupakan kapal yang masih tradisional dalam bentukdan pembuatannya. Masyarakat produsen kapal tersebut dalam memproduksi perahu pompongmengandalkan kebiasaan dan ilmu pembuatan secara turun temurun. Hal ini membuat perahu pompong perludilindungi dengan asuransi sebagai pengalihan resiko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanpendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder khususnyasumber hukum primer melalui ketentuan peraturan perundangan, sumber hukum sekunder dalam bentukpendapat para ahli dan tinjauan lapangan guna menganalisa data empiris dari masyarakat terkait.Permohonan asuransi pada dasarnya membutuhkan kelengkapan dokumen sebagai kepastian legalitas dankepastian itikad baik dalam perjanjian dibidang asuransi. Kelengkapan dokumen tersebut merupakan syaratutama dalam memenuhi perjanjian dalam bidang asuransi. Kapal pompong buatan masyarakat pesisir diKepulauan Riau sejatinya dapat melakukan perjanjian terkait hal tersebut di atas, namun perlu mememnuhikelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta pemerintah dalam memberikankemudahan bagi pengurusan ijin atas perahu pompong milik masyarakat Kepulauan Riau, agar kearifan lokalyang dimiliki masyarakat dapat terjaga dan masyarakat pemilik memiliki kepastian perlindungan sertakepastian hukum kepemilikan Kapal Pompong
KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PENGARUH HAM SIPIL DAN POLITIK MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI -, rabu
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memahami politik hukum suatu perundang-undangan merupakan hal yang penting, mengingat pembuatan hukum atau perundang-undangan tidak terlepas dari system politik yang ada pada waktu itu. Hukum merupakan produk politik, dimana hokum dipandang sebagai kristalisasi dari proses interaksi atau pergulatan dari kehendak-kehendak kekuatan politik yang ada. Pengaturan tata pemerintahan daerah di Indonesia, ada seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Bahkan jika ditarik ke belakang, sejak pemerintahan Hindia Belandapun sudah ada. Dalam rentang waktu demikian, telah terjadi beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan UUD dan/atau perubahan sistem politik. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional, Materi penting yang lain dalam perubahan UUD 1945 adalah bahwa Presiden R.I. dipilih langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi untuk dua kali lima tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DARI PRAKTEK DUMPING AKIBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the role of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in providing protection for industry in Indonesia from dumping practices due to international trade. Speaking of dumping, it means talking about the practice of selling products in export destination countries at prices below the normal price that have the aim of controlling foreign markets. The consequences of Indonesias participation in international trade organizations will certainly indirectly have the potential to experience impacts on dumping, this is due to the powerlessness of refusing exports from fellow member countries.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) (ANALISIS PUTUSAN PN NO 21/PDT.G/2011/PN.AB) husna, lenny
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berangkat dari konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara yang di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian di tuangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), maka atas tanah negara dapat dilakukan permohonan hak atas tanah baik oleh personal maupun kolektif dan badan-badan hukum, yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Hukum Milik Negara (BUMN) termasuk salah satu subjek hukum yang dapat mengajukan perolehan hak atas tanah, pelaksanaan peralihan hak atas tanah tersebut tentu dilakukan melalui prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku dan atas perolehan hak tersebut wajib dilakukan pendaftaran tanah agar memiliki kekuatan hukum secara autentik, pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah apabila timbul sengketa dikemudian hari. Seperti halnya dalam penelitian penulis dengan judul Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Oleh PT Pertamina (Persero) (Analisis Putusan PN No. 21/Pdt.G/2011/PN.AB. Metode yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1) Putusan Hakim pada sengketa kepemilikan atas tanah dalam Perkara No.21/PDT.G/2011/PN.AB, apabila ditinjau dari aspek Hukum Tanah Nasional telah sesuai UU Pokok Agraria, tanah sengketa tidak lagi berstatus hak milik adat, tapi sudah dikonversi menjadi tanah negara, dan PT.Pertamina (Persero), telah melakukan permohonan perolehan hak atas tanah tersebut serta pendaftaran tanah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai tanda bukti hak atas tanah, 2) Kekuatan pembuktian melalui bukti hak atas tanah berupa sertipikat, merupakan salah satu alat bukti sah secara hukum 3) Berlakunya Pasal 32 PP No 24 Tahun 1997 sebagai kepastian hukum kepemilikan atas tanah, Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikat baik menguasai sebidang tanah dan didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sertipikat adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sah, untuk itu terhadap tanah yang dimiliki hendaknya dilakukan pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET SECARA NON LITIGASI (STUDI DI PT. BPR HASA MITRA) -, HIKMAH
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet dan mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Hasa Mitra secara non litigasi. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukan penelitian normatif empiris dengan meneliti data primer dan data skunder, sehingga metode ini mencoba memperhatikan, mengkaji dan mengetahui pemberlakuan atau penerapan hukum dalam praktek di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari Bank maupun dari Nasabah. Faktor dari perbankan meliputi kelemahan dalam analisis kredit, bank terlalu yakin dengan kemauan dan kemampuan nasabah, tidak memiliki informasi yang memadai khususnya karakter nasabah, dan kebijakan pimpinan. Faktor dari nasabah meliputi kelemahan karakter nasabah, kemampuan nasabah, persaingan usaha, usaha menurun atau bangkrut, nasabah memiliki hutang disana-sini. Penyelesaian Kredit bermasalah pada PT. BPR Hasa Mitra lebih ditekankan pada jalur non litigasi yaitu dengan upaya negosiasi yang dilakukan dengan cara Reschduling, Restrukturing dan Reconditioning.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SUBROGASI DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BATAM Riyanto, Agus
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi danpenunjang sistem pembayaran. Untuk menjamin pinjaman ataupembiayaan yang diberikan bank kepada debitur atau nasabah, makabank akan membebankan agunan kepada nasabah. Dalam praktek,kredit yang sudah dijamin dengan agunan seringkali dilakukan takeover. Take over dipilih masyarakat karena dengan berbagai alasan,misalnya prosedur kredit yang sederhana dan waktu yang dibutuhkanjuga relatif cepat. Penelitian ini mencoba menganalisispertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan perjanjian take overkhususnya jika pinjaman/kredit dijamin dengan hak atas tanah. Metodeyang digunakan dalam penelitian adalah normatif, dimana penelitimemperoleh data dari studi pustaka yang kemudian akan diuji denganasas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalampembuatan akta perjanjian take over, pada hakekatnya Notarismemiliki tanggung jawab baik secara moral maupun hukum.

Page 2 of 17 | Total Record : 161

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022 Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 Vol 4 No 1 (2016): april 2016 Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan More Issue