Articles
161 Documents
<![CDATA[ ESISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI KOTA GORONTALO ]]>
<![CDATA[Nur, Rafika]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal22 UUD 1945 bahwa Negara wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalampenyelenggaraan perlindungan anak, memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali,atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasipenyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23), dan menjamin anak untuk mempergunakanhaknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak(Pasal 24). Metode penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah:Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatanperundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual. Banyaknya lembagayang dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungn terhadap anakberhadapan dengan hukum masih belum efektif dikarenakan oleh anggaran yang tidakmemadai sehingga keberadaan lembaga yang dibentuk Negara semakin tidak punya fungsiyang jelas.]]>
<![CDATA[ KEABSAHAN KONTRAK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Jayuska, Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. E-commerce sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan e-commerce antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam e-commerce (online-contract/econtract), pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa dan dokumen elektronik yang karakteristiknya berebeda dengan dokumen konvensional. Di samping itu, transaksi e-commerce sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi e-commerce para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik dan bukti suratnya menggunakan media elektronik (paperless). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian memberi kesimpulan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila menggunakan system elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang tercantum didalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. KUH Perdata mutatis mutandis dapat diterapkan juga terhadap kontrak elektronik dalam e-commerce]]>
<![CDATA[ ANALISIS YURIDIS DAMPAK TERJADINYA PASAR OLIGOPOLI BAGI PERSAINGAN USAHA MAUPUN KONSUMEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bhakti, Rizki Tri Anugrah]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keinginan produsen untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya menyebabkan potensi terjadinya pasar oligopoli sangatlah besar.Secara kasat mata, keberadaan pasar ini memang tidak dapat dilihat oleh konsumen.Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa produsen yang masih beroperasi.Namun kondisi ini dapat dirasakan oleh masyarakat bilamana masyarakat dapat jeli melihat bahwa harga suatu barang bukan lagi terpengaruh oleh tinggi rendahnya permintaan, kualitas maupun kuantitas barang yang beredar. Yang berarti bahwa harga bukan lagi ditentukan oleh pasar, melainkan telah ditentukan oleh produsen sendiri melalui serangkaian upaya, baik berupa penurunan harga barang akibat produsen lain juga melakukan hal yang sama, kesepakatan membatasi jumlah produksi, sampai dengan adanya kartel. Hal inilah yang menimbulkan potensi persaingan usaha sangatlah besar, yang pada akhirnya konsumenlah yang akan dirugikan.]]>
<![CDATA[ PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[keadilan, Jurnal cahaya]]>;
<![CDATA[Oktari, Erliza]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisisprogram PATEN dalam Perspektif Governance di Kecamatan Batu Ampardilihat dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakanpenelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan data primer dansekunder, teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara,serta dokumentasi. Analisis yang digunakan mengggunakan teknik reduksidata, penyajian data dan verifikasi/menarik kesimpulan. Hasil dari penelitianini bahwa melihat dari prinsip pelayanan publik yang baik demi mewujudkangood governance yakni transparansi dan akuntabilitas, program PATEN diKecamatan Batu Ampar telah memiliki kedua prinsip ini. Dari segi legalitasyakni Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2013 tentang PelimpahanSebagian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camattelah banyak pasal yang mengatur mengenai transparansi dan akuntabilitas.Pada tataran prakteknya juga Kecamatan Batu Ampar dengan programPATEN-nya telah menerapkan kedua prinsip ini walau program ini baruberjalan dalam hitungan bulan.]]>
<![CDATA[ ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU DALAM KEHIDUPAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[-, ukas]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian baku adalah suatu perjanjian (kontrak) yang mengikuti perkembangan ekonomi dan sosialpada umumnya, perjanjian standar pada umumnya dipakai dalam perusahaan tertentu, baik untukkepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan individu dalam memenuhi kebuuhannya. Isiperjanjian baku menjadi standar yang dibuat dalam bentuk format baku. Ditelaah secara yuridisperjanjian baku (kontrak) sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang, perjanjian standarsesuai dengan kebutuhan dan para pihak dapat menerimanya, kegiatan seperti mempunyai kekuatanmengikat berdasarkan kebiasaan. Perjanjian standar adalah perjanjian yang ditulis, isinya sudahditentukan sebelumnya oleh pihak yang pada umumnya memiliki posisi yang lebih dominan, danperjanjian baku dalam perkembangan global mengikuti perkembangan perdagangan dan atau transaksibisnis, baik di negeri maupun luar negeri, jika perjanjian standar itu telah ditanda tangani para pihakmaka menjadilah undang-undang untuk para pihak. Tujuan Masalah adalah Pertama, untuk mengetahuibentuk dan keabsahan suatu perjanjian baku (standard contract) dalam lapangan hukum keperdataan;Kedua, untuk mengetahui kekuatan mengikat suatu perjanjian baku (standard contract). Metodependekatan yang digunakan adalah hukum normatif. Teknik pengumpulan datanya library researchyang merupakan metode utama.]]>
<![CDATA[ MENGINTEGRASIKAN NILAI MORAL DALAM PROSES LEGISLASI YANG DEMOKRATIS ]]>
<![CDATA[bangun, Dwi resti]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum menetapkan kode moral yang lazim atau dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial manusia atau suatu moralitas hukum yang spesifik. Hukum juga merupakan keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas/keadilan sosial, terhadap mana individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi pemerintah harus senantiasa mengorientasikan tingkah lakunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana jenis penelitian yang digunakannya adalah normatif.]]>
<![CDATA[ PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PRODUSEN DENGAN KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[-, ukas]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Proses dan atau penyelesaian antara konsumen dengan produsen sebagai pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Batam adalah ketika para pihak yang bersengketa sudah ada perjanjian/kesepakatan sebelumnya maka BPSK tetap menghormati perjanjian para pihak sebagai dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan Majelis, dan untuk Proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Batam Batam. Penyelesaian sengketa yang terbaik sesungguhnya adalah penyelesaian oleh para pihak (konsumen sebagai pemakai akhir suatu produk dengan produsen sebagai pelaku usaha), sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian melalui musyawarah mufakat oleh para pihak seperti tersebut di atas tanpa campur tangan oleh pihak mana pun.]]>
<![CDATA[ ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA TERHADAP PEMANFAATAN PERAIRAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Jamba, 1. Ukas 2.Padrisan]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Secara umum pengesahan Unclos 1982 membawa konsekuensi Negara untuk menata, memperbaiki untuklebih baikdan bermanfaat utamanya penempatan wilayah perairan/laut secara umum wilayah PerbatasanNegara Indonesia khususnya wilayah perairan/laut perbatasan Negara di wilayah Kepulauan Riau.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada antara lain ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor4/Prp/1960 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Serta Undang-UndangNomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Perairan di perbatasan wilayah perairan perbatasan Negara. Lautadalah wilayah yang lebih luas dibanding wilayah daratan, hanya saja kadang menjadi kekhawatirantersendiri bagi suatu Negara, apalagi dengan arus globalisasi yang intinya bangsa akan mencaripengembangan teknologi dan pemanfaatan wilayah tanpa menyadari yurisdiksionalnya seperti yangditentukan dalam pengesahan United Nations Convention of the law of sea dan peraturan wilayahbersangkutan/kedaulatan negara.Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempuyai dampakpenting dan memiliki peranan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pertahanankesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat di dalam maupun diluar wilayah yang memiliki keterkaitan yangkuat dengan kegiatan-kegiatan diwilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkungan nasional maupuninternasional yang pastinya mempunyai dampak positif dan negatif, dampak terhadap fungsi pertahanankeamanan nasional. Setiap wilayah perbatasan Negara Indonesia memiliki karakteristik dan ciri hasmasyarakat masing-masing dipengaruhi kultur budaya, etnis, kearifan local dan potensi alam yang adadikawasan tersebut. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, namun keadaan laut dan Negarakita sangat kurang terjaga, sehingga banyak ancaman sengketa mengenai batas wilayah perairan lautIndonesia dengan Negara-negara tetangga.]]>
<![CDATA[ KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI TERHADAP KEBIJAKAN PERDA 19/2003 TENTANG IMB ( IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ) ]]>
<![CDATA[Riyanda, Riko]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan yang diberikan aparatur Dinas Tata Kota Bukittinggi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis pendekatan secara deskriptif. Metode pengumpulan datanya digunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui metode obervasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi/menarik kessimpulan. Hasil penelitiannya adalah bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh apartur dinas tata kota Bukittinggi udah mencakup pelayanan prima dan pelayanan sepenuh hati, hanya saja masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelayanan misalnya dalam kurangnya sosialisasi Perda 19/2003 tentang IMB. Namun kelemahan tersebut tidak dapat dijadikan masalah krusial bagi warga Bukittinggi untuk mengurus IMB. Sebab, faktor yang menjadi kendala justru pada keengganan atau kemalasan masyarakat dalam mengurus IMB. Jadi kualitas pelayanan aparatur Dinas Tata Kota Bukittinggi sudah baik namun sayangnya masih ada sebahagain kecil masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).]]>
<![CDATA[ PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP PENGGUNAAN KARTU PURNA JUAL ]]>
<![CDATA[-, 1. Putri Sarina Ukas]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manusia sebagai zoon politicon hubungan satu sama lainnya merupakan halyang penting untuk memenuhi keperluan, kebutuhannya masing-masingterutama di bidang pemakai alat teknologi termasuk cara dan pemanfaatanmedium tersebut. Di dalam Perlindungan Konsumen hak untuk mendapatkaninformasi dan penggunaan teknologi merupakan kewajiban para pelakuusaha. Untuk memenuhinya. Hal tersebut terlkait juga Pasal 5 KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindusterian danPerdagangan (ESDM) merupakan suatu instansi pemerintah yang diberikewenangan untuk mengawasi dan memberi pelatihan bagi pelaku usaha(produsen) agar hak-hak konsumen sebagai pemakai produk mendapatkepastian dan imformasi dan atau pelayanan serta pertanggung jawabansecara mutlak seperti yang diatur dalam UUPK. Dalam penelitian iniperumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan UUPK terkaitpenggunaan kartu purna jual dan hambatann serta solusiinya dalampelaksanaan UUPK tersebut kaitannya dengan Kepmen Perindusterian danPerdagangann ttg petunjuk penggunaan kartu jaminan gransi. Penelitian inimenggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis dengandata langsung dari masyarakat disamping bahan pustaka, alat pengumpulandata pengamatan, interview dan pendekatan analisisi yang bersifat kualitatif.Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan UUPK dan KepmenNo. 547 sudah berjalan, namun belum terlaksanan secara maksimal,sedangkan hambatan dan segi pengawasan yang perlu ditingkatkan.]]>
