cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tukino
Contact Email
tukino@puterabatam.ac.id
Phone
+6282268577917
Journal Mail Official
andika@puterabatam.ac.id
Editorial Address
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Location
,
INDONESIA
Jurnal Cahaya Keadilan
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v11i01
Core Subject : Humanities,
Humanities
Scope We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG RECHTVINDING (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA Martam, Nurmin K.
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadapkepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Dalam kehidupanbermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupanmasyarakat yang harmonis dan teratur. Untuk mendapatka kepastian hukum,Di Pengadilan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat. Hal inilah menjadi dasar bahwa merupakan sesuatu yang tidakdapat dihindarkan bahwa proses rechtsvinding harus tetap dilakukan olehhakim dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan secara jelas dantegas dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitudengan menggunakan teori-teori serta pendapat para sarjana denganmelakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukumpositif Indonesia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakindinamis, maka hal itu menuntut adanya sebuah perkembangan hukum yangdinamis pula. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata itu sendiri yangsifatnya dinamis dan tidak statis. Tugas penting dari hakim ialahmenyesuaikan undang-undang dengan kejadian-kejadian konkrit dalammasyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat ditetapkan hakim secaratepat menurut kata-kata undang-undang itu atau undang-undang tersebuttidak jelas, maka hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut, sehinggahakim dapat membuat suatu keputusan hukum yang sungguh-sungguh adilsesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan hukum, yaitu tercapainyakepastian hukum, kemanfaatan dan penemuan hukum di penelitianberikutnya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN AGAMA YANG MENGGUNAKAN SARANA INTERNET Sekedang, Effendi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 156 dan Pasal 156a telah mengatur mengenai masalah penghinaan agama, namun pengaturan KUHP ini tidak dapat diterapkan apabila pelaku penghinaan agama tersebut menggunakan media internet dalam melakukan aksinya. Penghinaan agama dengan menggunakan sarana internet telah diatur pada Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut undang-undang tersebut pelaku penghina agama dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (2). Pada putusan perkara pidana nomor: 45/PID.B/2012/PN. MR kenyataannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 156a huruf a dan huruf b KUHP serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal ini tentunya akan mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam mejatuhkan Putusan yang salah terhadap terdakwa. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tunggal dengan memilih Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan lebih cermat memahami tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
ANALISA YURIDIS DAMPAK LAYANAN PEMERINTAHAN TERHADAP KONSISTENSI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGGA 2. Hartanto, 3. Sucipta, 1.Wishnu, 2.Broto, 3. Pery 2. Widya, 3 . Rehendra
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi Daerah di Indonesia lahir sejak Orde Baru telah mencurah dan memanggil untuk adanya perubahan aturan. Didasari semangat dengan otonomi regional itu berada di dalam diamanatkan di Konstitusi Indonesia. Pemerintah regional mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengembangkan potensial dari masing-masing daerah – untuk menjangkau Golongan masyarakat yang ada di Indonesia yang berada dimasing-masing daerah. Otonomi daerah sebagai perwujudan semangat dari komunitas yang mempunyai upaya memakmurkan dan tidak dirusakkan oleh satu kemerosotan pada taraf dari penyajian yang menjadi daya tarik dari masyarakat oleh administrasi regional. Kabupaten Lingga adalah suatu format dari upaya pembangunan dan peningkat kesejahteraan dari komunitas lokal melalui “ pemekaran ”. Kabupaten Lingga pada awalnya merupakan satu area kediaman Pulau Riau, yang dimata hukum mendirikan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penetapan dari Kabupaten Lingga di Pulau Propinsi Riau. Formasi dari area merupakan aparatur pada pertolongan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan itu diharapkan agar mampu memberikan bantuan administrasi oleh tempat tinggal yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dari pemerintah dan area pembangunan regional. Berlandaskan fakta di atas, berfungsi untuk mengidentifikasi konsistensi dari Pemerintah daerah untuk menerapkan pemerintah peraturan oleh pemda yang mana menghubungkan dengan taraf dari jabatan dalam pemerintahan oleh pemda. Di dalam penelitian digunakan metode Yuridis Empiris/Sosiologis, sehingga dibutuhkan pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder untuk menunjang mendapatkan data penelitian.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN OLEH BANK SYARIAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS keadilan, Jurnal cahaya; Riyanto, Agus
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis akad pembiayaan yangdapat digunakan bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepadaPerseroan Terbatas dan menganalisis tanggung jawab pemegang saham,direksi dan dewan komisaris Perseroan Terbatas ketika menerimapembiayaan dari bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,pertama, PT BMI Tbk Cabang Batam dimungkinkan memberikan fasilitaspembiayaan kepada suatu Perseroan Terbatas dengan jenis akad yangdisesuaikan dengan tujuan atau penggunaan pembiayaan tersebut(murabahah, ijarah, qord, mudharabah dan musyarakah). Kedua, sebagaibadan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kedudukan sebagai subyekhukum yang mandiri. Kedudukan pendiri atau organ Perseroan Terbatasterlepas sama sekali dari tanggung jawab yang timbul dalam hal PerseroanTerbatas memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank syariah dan kepadamereka tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap PerseroanTerbatas yang dianggap merugikan pihak ketiga atau melawan hukum.Direksi atau Dewan Komisaris akan bertanggung jawab sampai harta pribadiketika mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yaitu berbuat di luarwewenangnya atau melakukan penyalahgunaan atas wewenangnyasebagaimana diatur dalam undang-undang, anggaran dasar PerseroanTerbatas.
TINJAUAN TERHADAP SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Arman, Zuhdi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi didasarikomitmen untuk mempertegas sistem Presidensial. Sebaliknya, sistem multi partai yangdikombinasikan dengan sistem pemerintahan Presidensial saat ini mendorong partaiuntuk membentuk koalisi yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri.Praktik koalisi di Indonesia yang dibentuk sebelum pemilihan umum Presiden danWakil Presiden didominasi transaksi politik mengenai pembagian jabatan pemerintahantanpa disertai perumusan platform bersama. Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidakmenjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil dibadan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Oleh karena itu,penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan sistem multi partai dalam sistempemerintahan Presidensial di Indonesia pada era reformasi sekaligus merumuskanimplikasi terhadap hubungan eksekutif dan legislatif serta penerapan yang idealnya.Jenis penelitian ini dapat dapat di golongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif,karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Sumber data yangdigunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kajiankepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem multi partai dalamsistem pemerintahan Presidensial justru memperlemah sistem Presidensial danmemiliki implikasi terhadap relasi eksekutif dan legislatif. Tiga hal yang menjadiimplikasinya yaitu; Pertama, banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangandengan kebijakan pemerintah. Kedua, tidak adanya pengaturan koalisi tetap. Ketiga,lemahnya posisi Presiden. Idealnya penerapan sistem multi partai, agar terciptanyastabilitas sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, maka ada 3 (tiga) hal yangperlu dibenahi dalam sistem Presidensial kita, yaitu: Pertama, penyederhanaan partaipolitik, kedua, pengaturan koalisi tetap, dan ketiga, penguatan desain institusikepresidenan. Penulis menyarankan diperlukan adanya koalisi partai politik yangsifatnya permanen yang ditetapkan melalui aturan-aturan, undang-undang yang lebihjelas sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efisien dan diupayakanadanya penguatan institusi kepresidenan agar posisi Presiden tidak lemah terhadapParlemen, dengan cara pemisahan institusi kepresidenan dari Dewan PerwakilanRakyat (DPR) dan partai politik melalui aturan-aturan Undang-Undang yang jelas.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) Svinarky, Irene
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat diancam hukuman sesuai dengan pasal yang terdapat di dalam KUHP. Pengaturan pungli yang juga dapat dikenakan pasal korupsi ini barulah terlaksana dengan sehurusnya mengikuti aturan setelah dipublikasikannya masalah pungli pada tanggal 11oktober 2016 di televise, sebelumnya telah terlaksana juga tetapi kurang efektif. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar (pungli). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pembahasan bahwa tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknum yang melakukan pungutan liar sudah sangat baik, tetapi putusan terakhir dimana tergolong perbuatan apa yang oknum lakukan yang dapat menentukan perbuatan seperti kesalahan administrasi atau pungli dan bisa saja korupsi adalah putusan hakim di pengadilan
PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP KAPAL SEBAGAI JAMINAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Janah, Siti Nur
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kapal adalah angkutan utama untuk dunia bahari. Hal ini di maksud apapun jenis pekerjaan tambangnya baik di laut, perikanan, pariwisata maupun alat utama sistem dari pertahanan bahari dimana barang yang dijualnya yang sangat penting sehingga kapal digolongkan seperti bagian dari infrastruktur dari pembangunan nasional, industri perkapalan dan bahkan galangan kapal dipertimbangkan sesuatu pembangunan dengan kepentingan strategis untuk Indonesia. Tahapan yang telah dibawa dari status alur sah Indonesia, memberikan satu dorongan besar ke institusi bank untuk menyediakan pembiayaan ke perusahaan angkutan niaga domestik. Pada tiap-tiap langkah yang dimiliki Indonesia, salah satunya perusahaan angkutan niaga menyediakan sejumlah besar pinjaman dari institusi bank, perusahaan angkutan niaga perlu menyediakan jaminan kepada bank pada pinjaman telah diijinkan. Jaminan tetap yang telah diberikan ke bank oleh debitur biasanya pada bentuk dari objek dan punya nilai cukup ke penyelesaian pembayaran hutang dari debitur. Dalam hal ini pinjaman oleh perusahaan angkutan niaga, satu jaminan bank memberikan assetnya ke perusahaan angkutan niaga yaitu berupa "kapal". Jaminan kemudian adalah dikenal sebagai satu hipotek dan di Indonesia kapal masa menggadaikan terpakai seperti sejalan untuk pembayaran hutang hipotek dikenal sebagai kapal, kapal akan maka keluarkan satu bentuk baru dari kapal perbuatan menggadaikan grosse.
PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MENUJU STRONG BICAMERALISM Riyanto, Agus
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. DPD dilahirkankarena mempunyai gambaran kedepannya untuk checks and balances antar lembaga-lembaga negara. Hal inibertujuan agar lembaga-lembaga negara lebih efektif dibandingkan pada masa Orde Baru. Di Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat biasanya disingkat dengan (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah yang sering disingkat dengan (DPD) merupakan representasi rakyat Indonesia yang memiliki fungsi legislatif, anggarandan pengawasan, agar terwujudnya negara Indonesia yang demokratis dan sejahtera. Dalamimplementasinya, meskipun merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui Pemilu, namunfungsi dan kewenangan DPD masih lemah dari pada DPR (vide Pasal 22D UUD 1945). Realitaskonstitusional seperti ini memerlukan pemikiran lebih lanjut terkait bagaimana dua lembaga ini dapatberfungsi lebih ideal dan saling melengkapi.
ANALISIS PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM UU HAK CIPTA UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI INDONESIA jamba, padrisan
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmu penggetahun dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekali hasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hak cipta sebagai suatu bagian dalam bidang HKI juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini, dalam praktiknya harmonisasi hak cipta yang telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali telah merubahparadigma dan pola pikir dari masalah publik menjadi masalah perdata, dimana sebelum UU Nomor 28 Tahun 2014 diberlakukan hak cipta merupakan delik biasa, akan tetapi setelah terjadinya perubahan ditandai dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta merupakan delik aduan.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI IKLAN YANG MENYESATKAN keadilan, Jurnal cahaya; 1. Bhakti 2. Jamba, 1. Rizki 2. Padrisan 1. Tri Aanugrah
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Periklanan sebagai salah satu sarana pemasaran dan sarana peneranganmemegang peranan penting di dalam pembangunan. Agar produkyang ditawarkan oleh pelaku usaha memiliki nilai jual yang tinggiterkadang pelaku usaha menghalalkan segala cara. Salah satunya denganmelalui iklan yang memuat janji yang muluk-muluk mengenai kegunaan danmanfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perlunyaperaturan yang mengatur perlindungan konsumen karena lemahnya posisikonsumen dibandingkan posisi pelaku usaha, karena mengenai proses sampaihasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan campur tangankonsumen sedikitpun. Mengenai periklanan belum ada peraturan yangmengatur secara khusus, tetapi masalah iklan terdapat dalam beberapa pasaldi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Sumber utama penelitian ini adalah data yang sudah tersedia dalam bentukketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis, yang kemudianakan dikaji menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,sebagaimana pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitudilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yangbersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan normahukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perjanjian.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara dedukatif, yaitu caraberpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untukkemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

Page 4 of 17 | Total Record : 161

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022 Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 Vol 4 No 1 (2016): april 2016 Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan More Issue