Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Articles
156 Documents
<![CDATA[INTELEKTUAL DAN PERANANNYA DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rosmawiah Rosmawiah]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.578 KB)
<![CDATA[Indonesia is a country rich in natural resources. The superiority of this natural wealth should be able to bring Indonesia into a developed country. However, in reality there are still many distorted phenomena that are obstacles to the progress of the nation, one of which is corruption. There are still many cases of corruption that occur to this day resulting in the depletion of Indonesia's natural resources without creating prosperity in subsequent generations. Corruption that is increasingly out of control shows that Indonesia's financial accountability has not been implemented well. The question then is, why are there still many unethical phenomena that occur in the prophetic realm? Does intellectual have an important role in preventing and eradicating corruption cases that often occur in Indonesia?]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERUSAHAAN PEGADAIAN ]]>
<![CDATA[Ana Suheri]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.484 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v6i2.173
<![CDATA[Di dalam melaksanakan suatu perjanjian gadai perlu diketahui pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjajian tersebut seperti pihak pertama (perusahaan umum pegadaian) dan pihak kedua (nasabah atau perseorangan) yang mana Pihak Pertama atau perusahaan umum pegadaian adalah pihak pemberi gadai atau pemberi pinjaman terhadap nasabah yang menggadaikan kepadanya sedangkan Pihak Kedua atau nasabah adalah pihak yang memiliki utang atau angsuran gadai terhadap pihak pertama atau perusahaan umum pegadaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum antara kedua belah pihak dalam Perusahaan UmumPegadaian, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Perusahaan Umum Pegadaian apabila barang jaminan rusak/hilang. Penelitian ini mengetahui bahwa perusahaan pegadaian memberikan pergantian kerugian sebesar 125% dari nilai taksiran barang jaminan yang mengalami kerusakan/hilang yang disebabkan bukan karena Force Majeure (keadaan memaksa) dan membuat asuransi atas atas barang jaminan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum bagi nasabah Perusahaan Umum Pegadaian]]>
<![CDATA[HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN ]]>
<![CDATA[Darwis L. Rampay]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.311 KB)
<![CDATA[Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.Anak yang lahir dari perkawinan campuran diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Apabila pihak suami WNI, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu UU Perkawinan. Apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan, maka terhadap harta benda dalam perkawinan campuran ini tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Masalah warisan dalam perkawinan campuran belum ada pengaturan tersendiri di Indonesia, sehingga tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi) ]]>
<![CDATA[Maharidawan Putra]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.701 KB)
<![CDATA[Perubahan Sosial dewasa ini disebabkan karena adanya perkembangan kemajuan teknologi yang mengarah kepada kehidupan modern. Karena Modernisasi ini sudah merambah ke masyarakat tradisional di pedesaan akibat kemajuan teknologi tersebut. Jadi modernisasi saat ini sudah tidak lagi menjadi monopoli masyarakat perkotaan. Modernisasi, menunjukkan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi.Tujuan dengan adanya tulisan ini untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial terjadi dan sejauh mana hukum mampu mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan modernisasi tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Putri Fransiska Purnama Pratiwi]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.43 KB)
<![CDATA[Sanksi pidana yang dapat diterapkan pada “pelakor” saat ini, sebelum RKUHP diterapkan merujuk pada ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 Huruf a KUHP yaitu diancam pidana penjara paling lama (9) sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami/istri dan atau pun perempuan/laki yang menjadi selingkuhannya tersebut. Maka pasangan yang sah dari dari suami/istri yang melakukan zina tersebut dapat membuat pengaduan dan dapat melaporkan perbuatan “pelakor” tersebut ke kepolisian dengan menyertakan dua alat bukti maupun saksi atas terjadinya perzinahan tersebut. Dapat pula jika ia sendiri yang melihat ataupun menyaksikan secara langsung perzinahan tersebut. Tulisan ini diperoleh secara normatif berdasarkan pengamatan kasus-kasus yang telah ada.]]>
<![CDATA[Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh ]]>
<![CDATA[Rayno Dwi Adityo]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.072 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v6i2.172
<![CDATA[Perempuan kerap kali tidak memiliki opsi dalam memilih calon suaminya, sehingga berujung pada perkawinan paksa, ini merupakan bagian dari sebuah fenomena sosial yang sering terjadi, umumnya wanita menjadi pihak yang dirugikan. Peristiwa semacam ini kerap terjadi di lingkungan terdekat, kemudian seakan menjelma menjadi tradisi. Tujuan penelitian secara khusus memberikan gambaran komprehensif bagaimana wanita memiliki hak untuk memilih calon suaminya tanpa paksaan. Metodologi penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya pertama, adalah baik hukum positif dan fikih memberikan ruang untuk wanita dalam memilih pasangan hidup terlepas dari paksaan pihak manapun. Kedua, terjadinya peristiwa kawin paksa dalam kacamata ilmu sosial sangat erat dengan faktor budaya, pendidikan dan pemahaman agama yang sempit. Kesimpulannya kawin paksa tidak sejalan dengan hukum positif dan begitu pula dalam fiqh.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perkawinan Antara Pria dan Wanita yang Tidak Memenuhi Ketentual Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (809.001 KB)
<![CDATA[Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam mencapai tujuan tersebut, keabsahan sebuah perkawinan sangatlah penting khususnya dalam hal batas umur perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam hal pembatasan usia perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Kata Kunci: Keabsahan, Batas Umur Perkawinan, Perkawinan.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[endra wati]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.48 KB)
<![CDATA[Abstract : Corruption is one of white collar crime or white collar crime where corruption case is done by state apparatus whether civil servant or state official indicates that not only poverty is the cause of the crime, but the prosperity factor because of corruption concerning moral aspect, rotten nature and circumstances, positions in government agencies or apparatuses, abuse of power in office. The problems that occur are what are the factors causing the criminal act of corruption of abuse of authority in the office and how the effort to overcome the corruption crime of abuse of authority in government office in Palangkaraya. The problem approach used to answer the above problems is the juridical normative and juridical empirical approach. Based on the results of research and discussion, factors causing criminal corruption abuse of authority in government office consists of two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors (derived from within the human), namely the personality factor (greedy nature) while the external factors of opportunity factors, economic factors (consumptive lifestyle), religious factors and occupational factors. Efforts to tackle criminal acts of corruption in office abuse are preventive measures by increasing supervision of state apparatus. Efforts to overcome by way of giving criminal sanction according to Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. Keywords : Corruption, government position]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.388 KB)
<![CDATA[Pemerintah daerah sebagai bentuk otonomi daerah di Negara Indonesia merupakan bentuk sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memajukan nilai serta kemampuan mandiri di daerah. Dalam peningkatan kualitas serta kapasitas daerah, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai bentuk demokrasi dalam hal peran serta dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk menelaah bagaimana peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pembentuan peraturan daerah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemerintah daerah dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang telah diamanatkan oleh undang-undang dalam hal peningkatan kualitas pemerintah daerah dalam menuju pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan merupakan bentuk perwujudan sistem demokrasi di pemerintah daerah]]>
<![CDATA[KEBERADAAN TANAH ADAT DAN TANAH NEGARA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Maharidawan Putra]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.027 KB)
<![CDATA[Hukum pertanahan di Indonesia terkesan masih dualisme. Membingungkan dua belah pihak, baik pemerintah maupun rakyat. Untuk menjamin kepastian hukum, dianjurkan orang memiliki sertifikat atas tanah, ada bukti tertulis. Masalahnya banyak pemilik tanah di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang silam tidak memiliki sertifikat mengenai penguasaan hak atas tanah itu. Khususnya para petani dan masyarakat tradisional. Perlu pengkajian lebih jauh dalam rangka perkembangan hukum pertanahan kedepan mengantisipasi kenyataan di masyarakat tentang bagaimana penguasaan tanah baik kepemilikan atas dasar hukum adat dan hukum positif dari Negara.]]>
