Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Articles
156 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MELALUI PROSES PERADILAN ]]>
<![CDATA[Ana Suheri]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.694 KB)
<![CDATA[Customary rights in the colonial era were often ignored. Due to the mention of customary rights in the Basic Agrarian Law, which essentially also means recognition of those rights, basically the customary rights will be considered as long as the rights are in fact still in the legal community concerned. For example, in granting a right to land (for example, the right to use a business), the indigenous peoples concerned will be heard beforehand and will be given directions that they have the right to receive as the customary rights holders.]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak ]]>
<![CDATA[Puput Ratnasari]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.27 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v6i2.178
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kota Palangka Raya memiliki keseriusan dalam pengembangan menuju Kota Layak Anak dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak. Beberapa pelaksanaan yang telah dilakukan antara lain optimalisasi pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara gratis, pembuatan Taman Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA, Pengumpulan Baseline Data, Penentuan Indikator KLA, Identifiasi kegiatan dan permasalahan anak melalui SOPD , Lembaga dan Organisasi terkait, penyusunan Program Kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA, pelaksanaan program Kota Layak Anak, monitoring, evaluasi dan Pelaporan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA MENEKAN TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALANGKA RAYA ]]>
<![CDATA[Endrawati endrawati]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.228 KB)
<![CDATA[Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas belum berbanding lurus dengan tingkat penurunan kasus pelanggaran lalu lintas. Sanksi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas belum menimbulkan efek jera sepenuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Palangka Raya ada 5 (lima) faktor yaitu faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana terutama anggaran untuk melakukan razia, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor tersebut faktor penegak hukumnya sendiri (kepolisian) merupakan titik sentralnya.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TERHADAP PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG BURUNG WALET DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[Eny Susilowati]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.224 KB)
<![CDATA[Maraknya Pembangunan gedung sarang walet untuk budidaya sarang burung walet di kota Palangkaya berdampak positif bagi keberlangsungan hidup burung walet dan jika terdapat pengaturan yang jelas, pajak sarang burung walet menjadi sumber pendapatan menjanjikan bagi daerah. Bangunan gedung sarang walet tidak boleh dibangun didaerah permukiman karena limbah kotoran burung walet dapat mencemari sumber air dan mengotori permukiman masyarakat. Fakta dilapangan bahwa gedung sarang walet banyak dijumpai dikawasan permukiman. Gedung sarang burung walet akan berjalan optimal jika dibangun sesuai dengan lokasi pembagian zonasi kawasan peruntukan peternakan. Faktor penghambat pengaturan pembangunan gedung sarang walet didaerah permukiman di kota Palangkaraya adalah pemilik gedung sarang walet tidak berdomisili di Kota Palangkaraya, sosialisasi peraturan daerah oleh pemerintah daerah belum maksimal, dan kurang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REMISI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Novita Novita]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.907 KB)
<![CDATA[Salah satu wujud pembinaan dalam system pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-undang. Pada prinsipnya remisi adalah sarana hokum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Terkait dengan pelaksanaan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi ada semangat yang tersirat dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu memberatkan hukuman bagi terpidana khusus, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat dianggap mengambil peran fungsi yudikatif karena menambah hukuman bagi terpidana khusus, hal ini melanggar asas persamaan hak. Pelaksanaan pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa factor yang menjadi penghambat, antara lain adalah factor yuridis, factor kelembagaan dan sumber daya manusia, factor sarana dan prasarana.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Rizky Yudha Bramantyo]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.665 KB)
<![CDATA[Penelitian ini hadir dari rasa penasaran peneliti atas tindak pidana korupsi yang begitu menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia hingga saat ini. Apakah benar korupsi baru terjadi dewasa ini saja, dari penggalan waktu yang mana perilaku korup sebenarnya mulai muncul. Naskah ini ditules dengan pendekatan normatif historik disajikan dalam bentuk naratif deskriptif sehingga diharapkan dapat membentuk kesatuan tata bahasa yang utuh dalam menyampaikan gagasan baru yang ditemukan. Makna filosofis dari korupsi adalah memperkaya diri sendiri sehingga hukuman yang menurut kajian ilmu filsafat paling sesuai untuk tindakan korupsi adalah dimiskinkan. Hal ini dirasa akan memberikan efek jera karena perilaku korup menunjukkan sisi kerakusan manusia terhadap harta benda atau kekayaan.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Satriya Nugraha]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.986 KB)
<![CDATA[Abstract : Research on the supervision of judicial power in Indonesian legal state, is based on the normative research method. The problem is about the external control of the legislative power over the judicial authorities in Indonesia. From this research, it has been found that within the perspective of the state law, Judicial Power or Judicial Power (Yudiciare) has authoritative powers in overseeing the implementation of the Act implemented by the Executive. General oversight both in the strict sense and loosely equally have internal controls on judicial performance and functionally oversees the Judiciary institutions. External Oversight of Judicial Power exercised by the executive is relatively small, precisely the performance of the judicial power of the past a lot of supervision in the form of interpretation and even changes to the legislation Legislative Product. This happens as an implementation of the theory of separation of power which is constitutionally regulated. Internal control within which there is an ethical dimension is the supervision of the freedom of Judicial Power based on moral rules (ethics) which must be ignored by the exercise of Judicial Power (Judge) in performing Judicial functions even though it is outside the Law but there is a connection with the normative and institutional external limits. Keywords : Community Monitoring, Judicial Commission, Court Performance.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju ]]>
<![CDATA[Citranu Citranu]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.959 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mengetahui tindak pidana Narkotika berdasarkan hukum pidana adat dayak Ngaju. Kajian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan pendekatan doktrinal, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari kajian ini adalah tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang bertentangan dengan prinsip Belom Bahadat, dan penyalahguna Narkotika wajib dilakukan rehabilitasi menurut hukum pidana adat dayak Ngaju, karena selaras dengan tujuan ritual adat dalam mengembalikan keadaan yang rusak menjadi baik seperti semula.]]>
<![CDATA[PERBUATAN EIGEN RIGHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Kiki Kristanto]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.111 KB)
<![CDATA[Main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku, bahkan hal tersebut menjadi preseden buruk bagi masyarakat lain. Akibatnya, perbuatan itu ditiru apabila masyarakat tersebut, menjumpai atau menemukan pelaku-pelaku kejahatan yang kebetulan sedang melaksanakan aksi kejahatan dilingkungan mereka. Atas kondisi demikian, peran dan fungsi dari kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi perbuatan yang mengarah pada main hakim sendiri. Berbagai upaya dapat dilakukan, baik melalui upaya perventif maupun represif. Secara preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi tentang kesadaran hukum, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan cara menindak para pelaku main hakim sendiri.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[Rico Septian Noor]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.436 KB)
<![CDATA[Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah tercantum dengan jelas di dalam Konstitusi di Indonesia pasca di amandemen, tepatnya ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Pasal ini memberikan posisi strategis terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di setiap wilayah Negara ini. Kehadiran masyarakat hukum adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Berdasarkan konstitusi tersebut maka setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan membuat regulasi dalam rangka melindungi keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayahnya tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Namun, pada tataran implementatif berbagai regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut, banyak persoalan, konflik antara masyarakat hukum adat dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun investor. Perlu upaya yang baik agar norma-norma yang dibentuk tidak hanya dijadikan sebagai simbol perlindungan terhadap masyarakat hukum adat semata namun hendaknya benar-benar dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat khususnya di Kalimantan Tengah.]]>
