cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 156 Documents
 4   5   6   7   8 
ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Yolita Elgeriza Agustin
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.771 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pola kemitraan kerja sama pemberian bantuan pinjaman, serta untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan bagi perusahaan modal ventura dalam pola kemitraan kerjasama pemberian bantuan pinjaman. Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal studi kepustakaan yangterdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang menitikberatkan pada penerapan Asas Keseimbangan dalam pola kemitraan kerjasama antara PMV dengan UMKM. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah perundangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dibahas.
WEWENANG BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI KOTA PALANGKA RAYA Endrawati Endrawati
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.14 KB)

Abstract

Elections are a means of popular sovereignty to elect DPR members, DPD members, the President and vice-president, and to elect DPRD members which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the State Constitution Republic of Indonesia in 1945. Based on Law No. 7 of 2017, the first time the General Election was held simultaneously included the election of members of the DPR, DPD members, president and vice president, and to elect DPRD members this had an impact on the complexity of holding it. Elections are carried out through several stages and each stage determines whether or not an Election participant passes to proceed to the next stage. The breakout is determined by the organizer of the election in this case the General Election Commission (KPU) through a decision letter or Minutes. As an election supervisory body, Bawaslu has the authority to settle disputes that arise as a result of KPU Decisions or Minutes. Dispute Resolution is carried out through mediation and adjudication within a maximum of 12 working days from the diregister Dispute Request.
GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Dekie GG Kasenda
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.617 KB)

Abstract

Paradigma ganti rugi cenderung bermakna bahwa pemegang hak atas tanah itu sudah mengalami kerugian sebelum pelepasan tanahnya untuk kepentingan umum. Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mengandung banyak kelemahan dan bersifat represif yang merugikan pemilik hak atas tanah. Beberapa kasus pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menunjukkan bahwa telah timbul berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Mengingat kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan terdahulu yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pemerintah mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk kepentingan umum sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh pemerintah dilakukan bidang per bidang tanah meliputi Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil Penilai, menjadi dasar musyawarah penetap kerugian. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, Tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham; atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Sebagai pertimbangan dalam memutus putusan atas besaran ganti kerugian, pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian ganti kerugian.
WUJUD KEADILAN DALAM MASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Ana Suheri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.739 KB)

Abstract

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya
Kajian Regulatory Impact Analysis (RIA) Pengaturan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas dari Sudut Pandang Pelaku IKM dan Pakar Kwarnanto Rohmawan P
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.288 KB) | DOI: 10.52947/morality.v7i1.191

Abstract

Analisa Dampak Regulasi atau Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah proses analisis sistematis terhadap dampak kebijakan. Biasanya pendekatan RIA diimplementasikan dalam proses perumusan suatu kebijakan baru atau kebijakan yang sedang berlaku sehingga bisa bermanfaat bagi proses-proses revisi atau penyempurnaan kebijakan tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.16/M-DAG/PER/3/2017 dan Peraturan dan Tata Tertib Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi yang telah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan yang diterbitkan oleh PT Pasar Komoditas Jakarta (PT PKJ) serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Koordinator Perekonomian dan Kementrian Perdagangan. Pengolahan data dilakukan menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan sources data wawancara, diskusi, studi lapangan, dan juga desk-study. Metode kuantitatif dilakukan dengan menghitung prosentase pendapat responden terhadap pertanyaan-pertanyaan. Sementara metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi deskriptif melalui wawancara dan atau diskusi. Tempat penelitian meliputi 6 Propinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta, dilakukan pada awal Oktober sampai dengan awal Desember 2017. Sampel dari penelitian ini adalah para industri kecil dan menengah sebanyak 21 responden. Sedangkan responden ahli (pakar) terdiri dari pakar ekonomi, pakar hukum, dan pakar kebijakan publik berjumlah 6 orang.
Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan I Nyoman Prabu Buana Rumiartha
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.867 KB) | DOI: 10.52947/morality.v7i1.189

Abstract

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan otomatis membawa perubahan yang fundamental atas pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan di negara Indonesia. Salah satunya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait Penyusunan Peraturan Zonasi. Makna pada frasa “penyusunan peraturan zonasi’’ tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya pada BAB Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan Evi Evi Evi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.6 KB) | DOI: 10.52947/morality.v7i1.192

Abstract

Setiap sengketa keperdataan di pengadilan, tidak jarang ditemukan adanya surat pernyataan sepihak yang dibuat di atas materai, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian ataupun tuntutan hak seseorang, namun bagaimanakah kekuatan pembuktian surat tersebut sebagai alat bukti dalam persidangan keperdataan? Penulisan ini mencoba menguraikan kekuatan pembuktian surat yang dibuat di atas materai melalui metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji persoalan secara normatif dengan menggunakan pendekatan konsep. Surat pernyataan bermaterai merupakan akta di bawah tangan yang dibuat sebagai bukti dan diajukan dalam sengketa keperdataan di pengadilan. Surat tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna layaknya akta otentik apabila pihak dalam surat tersebut mengakui kebenaran surat tersebut. Kata Kunci: Pembuktian, Bermaterai, Sengketa Keperdataan
Problematika Prinsip Net Neutrality Berkenaan Layanan Jasa Netfix Pada Regulasi Nasional Indonesia Dolok Yosuadi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.926 KB) | DOI: 10.52947/morality.v7i1.185

Abstract

This study Examined the need for strict implementation of regulations, especially on Netflix's as Over The Top (OTT) service, as an Information Technology service run by telecommunication service actors with content in the form of data, information or multimedia that runs through the internet network, services delivered are through the network. , the operator's infrastructure, but without any cooperation with operators or the government in Indonesia. The presence of Netflix in Indonesia can be likened to a merchant who sells at home without asking the owner's permission, and that is an example of bussiness unethical action. Netflix does not respect the sovereignty of the state by not taking care of permits, and there is no protection for the user community. Regulations related to OTT services such as Netflix have not been explicitly regulated in the existing laws in Indonesia, only broadly regulated in regulations on Telecommunications. The research was conducted using a normative juridical methodology with a qualitative approach. The results showed that there was a legal vacuum in Indonesian regulations regarding Net Neutrality which caused problems with OTT services such as Netflix. The conclusion in this regard, the government should immediately issue regulations related to OTT services such as Netflix to ensure legal certainty and justice for parties in carrying out business, especially in the field of telecommunications, in accordance with Indonesia's commitments in the international world and Indonesian citizen’s right. Keywords: Net Neutrality, Netflix, Broadcasting, Regulation
Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement Faris Faza Ghaniyyu; Nurlina Husnita
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.059 KB) | DOI: 10.52947/morality.v7i1.196

Abstract

Meledaknya pertambahan jumlah kendaraan berbahan bakar minyak yang terjadi di Indonesia menyebabkan beberapa permasalahan seperti gas buangan yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar minyak mengakibatkan pemanasan global yang berdampak terhadap terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut bukan hanya berdampak negatif terhadap lingkungan hidup tetapi dapat mengancam kehidupan umat manusia seperti mencairnya es di kutub utara atau naiknya permukaan air laut yang menenggelamkan daerah yang berada di dataran rendah serta pertambahan suhu bumi yang terjadi setiap tahunnya. Perjanjian Paris 2015 merupakan salah satu perjanjian Internasional yang bertujuan dalam pengendalian perubahan iklim yang terjadi di dunia sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh negara dapat mempertimbangkan terhadap aspek perubahan iklim. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai Perjanjian Paris dalam mengendalikan perubahan iklim dengan cara membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif serta metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa dapat dilakukan upaya pembatasan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak di Indonesia dengan didasarkan kepada Perjanjian Paris sehingga perubahan iklim dapat dikendalikan serta alternatif yang dapat digunakan yaitu energi terbarukan.
Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman Restia Gustiana
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.968 KB) | DOI: 10.52947/morality.v7i1.188

Abstract

Penelitian ini membuktikan adanya pluralitas hukum dalam perkawinan adat di Minangkabau, meskipun masyarakat Minangkabau beragama Islam tetapi tidak menghalangi mereka untuk menggunakan hukum lain. Seperti perkawinan adat di Pariaman yaitu tradisi bajapuik. Praktik perkawinan bajapuik bertentangan dengan filosofi adat Minangkabau itu sendiri "Adat basandi shara ', shara' basandi kitabullah" (berdasarkan Adat / ditopang oleh Syari'at Islam bahwa syariat juga berdasarkan Al-Quran dan Hadits). Penelitian ini membantah teori yang dikenal Receptio in Complexu bahwa hukum mengikuti agama seseorang. Jika orang tersebut memeluk Islam maka hukum Islam yang berlaku untuknya. Kajian ini mendukung pernyataan Franz Benda-Beckmannn dan Keebet von Benda-Beckmannn yang menyatakan hukum Islam, Adat dan Negara di Minangkabau dalam posisi saling mendominasi. Mereka tidak dapat disatukan masing-masing dengan konstruksinya sendiri dan memiliki karakteristik yang berbeda. Sistem penelitian yang saya gunakan adalah sistem penelitian lapangan (Field Research) dan sistem studi pustaka (Library Research). Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum (etnografi budaya). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap adat dalam hukum perkawinan. Implikasi dan kontribusi penelitian ini sebagai bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut dalam kajian hukum keluarga Islam khususnya mengenai hukum adat perkawinan Indonesia. serta memberikan pandangan yang komprehensif tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat.

Page 6 of 16 | Total Record : 156

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2025): Morality: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue