Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Articles
156 Documents
<![CDATA[SEKRETARIAT DPRD PEREKAT HUBUNGAN KERJA KEPALA DAERAH DAN DPRD DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[Maharidiawan Putra]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.044 KB)
<![CDATA[Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan, bahwa Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD, meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Melihat peran strategis perangkat daerah Sekretariat DPRD tersebut, sebagai pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga Legislatif di satu sisi. Dan di sisi lain sebagai unsur Eksekutif, karena bagian dari perangkat daerah yang kedudukannya berada di bawah Kepala Daerah, maka hal ini menjadi menarik dikaji, untuk lebih mengetahui sejauh mana peran Sekretariat Daerah mampu menjadi perekat hubungan kerja antara kedua institusi Kepala Daerah dengan DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah.]]>
<![CDATA[Progesifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Karlinae D. Bangas]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.351 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v6i2.176
<![CDATA[Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Mahkamah Konstitusi antara lain memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk didalamnya adalah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hasil adalah perselisihan terkait dengan hasil penghitungan suara pasca/setelah pemilihan. Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh ada pihak yang diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelengaraan Pemilu termasuk Pemilukada, yang harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelesaian sengketa PHPUKada yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan suatu solusi yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan hasil pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, mengingat persoalan sengketa PHPU merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD NKRI Pasal 24 C serta pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah metode penelitan yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam perspektif hukum progresif. Progresifnya tindakan Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai sebuah terobosan baru yang sangat positif dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia untuk menangkis anggapan yang selama ini bahwa hakim hanyalah dianggap sebagai corong undang-undang.]]>
<![CDATA[Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Yandi Ugang]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5407.595 KB)
<![CDATA[Abstrak : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penelitian dilaksanakan di Kotawaringin Barat dielaborasi berdasarkan metode penelitian normatif. Permasalahannya adalah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan implikasi yuridis pelaksanaan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari elaborasi yang dilakukan ternyata bahwa berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi, tidak disebutkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pemenang dalam sengketa / perselisihan Pemilukada, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan memutus sengketa / perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Kepala Daerah.]]>
<![CDATA[PENGUASAAN TANAH PERTANIAN MELAMPAUI HAK MILIK YANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN DI DESA LUNUK RAMBA KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NO. 56 (PRP) TAHUN 1960 ]]>
<![CDATA[Alfrid Sentosa]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (613.387 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan sehingga pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan dimungkinkan terjadi. (2) untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan kerana adanya penguasaan tanah melalui hak milik yang melampaui batas maksimum penguasaan. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis yaitu dengan pendekatan dengan mempelajari suatu aturan hukum sebagai kaidah-kaidah dan keberadaan pemberlakuannya terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini response 20 orang yang mana teknik pengambilan data mengunakan quisinoner dan wawancara. Hasil dari penelitian Desa Lunuk Ramba tidak pernah terjadi kepemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum penguasaan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN ]]>
<![CDATA[Nauli Marsusila Lubis]]>;
<![CDATA[Ridwan Arifin]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.186 KB)
<![CDATA[The witness became an important element in the trial, especially in matters of criminal law. As the main evidence, of course a witness has a very large contribution in efforts to uphold law and justice. In resolving a criminal case, the position of the witness is an important matter in proving a criminal case. The Criminal Justice System clearly regulates how the witness should provide information about his testimony in the trial. The rights and obligations of witnesses are also regulated, including rights and witness protection. However, it cannot be denied that the information provided by witnesses is not necessarily the truth. Some of them, gave testimony by adding elements of lies or even conveying false statements. Ironically, the testimony or statement submitted was an oath statement, which meant the witness dared to lie even though he had taken an oath. False information under oath is a statement that is partially or completely incorrect, so that in the implementation of article 242 of the Criminal Code (KUHP), punishment is arranged for the person so that the offender who has deliberately provided the false information, can be sentenced. This paper analyzes how the criminal liability of witnesses gave false information in the trial.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN DINI KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rico Septian Noor]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.433 KB)
<![CDATA[Pendidikan Karakter merupakan hal yang sangat penting terutama dalam membentuk kepribadian seseorang dari lahir sampai dengan dewasa kelak. Pendidikan Karakter anti korupsi salah satu upaya yang semestinya dilakukan di Negara Indonesia bahkan sejak dini karena upaya pemberantasan korupsi yang sangat masif sekalipun tidak akan cukup apabila tidak ditunjang dengan berbagai pencegahan yang efektif. Tulisan ini mencoba menganalisa terkait dengan berbagai pola dan konsep pembelajaran terutama di Negara yang sudah maju serta mencoba mengadaptasi konsep yang sama dalam sistem Pendidikan Di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual sehingga didapat kesimpulan bahwa sampai sekarang fokus pendidikan karakter di Indonesia tidak dimulai sejak dini serta tidak menyentuh langsung ke pendidikan karakter anti korupsi.]]>
<![CDATA[TINGKAT KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Eny Susilowati]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (589.758 KB)
<![CDATA[Abstract : Community participation in a process of formulating laws, local regulations and other legislation has an important meaning for the birth of a quality legal product. It can be observed in the Law arising from non-participatory processes, at least 4 (four) categories of Laws arising from non-participatory processes: 1) Such laws or regulations are ineffective, in the sense that they can not achieve the objectives expected, 2) The law or regulation is not implementation, in the sense that it can not be executed since it is enacted or fails early; 3) Unresponsive laws or regulations, which have since been drafted to the point of getting strong rejection from the public; and 4) Laws or regulations that instead of solving social problems cause new difficulties in society, they are ineffective, in the sense of not being able to achieve the intended objectives. Keywords : Community participation, process, Undang-undang]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ]]>
<![CDATA[Rudyanti Dorotea Tobing]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (966.932 KB)
<![CDATA[Elections are an important instrument in every democratic country that adopts a system of representation. Elections are conceptually a means of implementing people's sovereignty. The 2019 elections were held based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Basically, the Election Law accommodates the interests of all parties in resolving disputes in the electoral process. In the Election Law the duties and functions of Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency / City Bawaslu are strengthened and clarified. One of them is given the duties and authority related to the election process dispute resolution. Article 466 of the Election Law states that: Election Process Disputes include disputes between Election Contestants and Election Contest participants and Election Organizers as a result of the issuance of KPU Decisions, Provincial KPU Decisions and Regency / City KPU Decisions. During the 2019 elections from the first to the last stage, Bawaslu has received 10 (ten) Requests for Election Process Dispute Resolution, which are spread in several districts in Central Kalimantan Province. Central Kalimantan Bawaslu and Regency / City Bawaslu have exercised their authority to prevent election process disputes and resolve election process disputes by being fair and in accordance with laws and regulations. So that justice in the administration of elections can be felt both by Election Contestants and Election Organizers in Central Kalimantan Province.]]>
<![CDATA[KELUMPUHAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Eny Susilowati]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.784 KB)
<![CDATA[Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam proses legislasi karena Dewan Perwakilan Daerah hanya diberi wewenang untuk dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Akan tetapi pada wilayah pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Daerah tidak dilibatkan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PALANGKA RAYA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR MEDIASI (STUDI KASUS DIAN PURNAMAWATI MELAWAN PT. SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG PALANGKA RAYA) ]]>
<![CDATA[Vicka Prama Wulandari]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (720.202 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak jika ada salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaiaan sengketa konsumen di BPSK kota Palangka Raya melalui jalur mediasi dalam hal eksekusi yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance terhadap barang jaminan fidusia atas perjanjian antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus ( case approach ) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.]]>
