Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Articles
167 Documents
<![CDATA[Food Estate dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah ]]>
<![CDATA[Ariani Yestati]]>;
<![CDATA[Rico Septian Noor]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (527.107 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v7i1.190
<![CDATA[Food Estate sejatinya merupakan program mulia yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia terutama di tengah wabah pandemi covid 19 yang tak kunjung mereda serta berbagai warning termasuk dari FAO sebagai salah satu badan PBB di bidang pangan yang memproyeksi di masa depan jika wabah covid 19 tak mereda maka potensi krisis pangan akan terjadi. Di Kalimantan Tengah Food Estate dilaksanakan mulai Tahun 2020 di dua Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep perlindungan terhadap hak masyarakat dalam pelaksanaan program Food Estate. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan cara mempelajari suatu fenomena hukum dalam hal ini konsep Food Estate dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak-hak masyarakat yang dijamin oleh Konstitusi dalam program Food Estate di Kalimantan Tengah.]]>
<![CDATA[Status Hukum Alih Fungsi Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Menjadi Wilayah Pertambangan ]]>
<![CDATA[Albert Albert]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.522 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v7i2.233
<![CDATA[Penelitian ini adalah tentang status lahan hak guna usaha untuk perkebunan yang beralih fungsi menjadi wilayah pertambangan. Metode penelitiannya adalah metode penelitian normatif, dengan elaborasi permasalahan tentang status hukum terhadap lahan HGU untuk perkebunan sawit dan karet yang beralih fungsi menjadi wilayah pertambangan. Dari penelitian tersebut, menunjukkan bahwa ternyata telah terjadi pengaplingan-pengaplingan wilayah tanah Indonesia dengan kuasa pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan telah terjadi dimana-mana, penerbitan Kuasa-kuasa penambangan tanpa memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sektor-sektor lain sehingga menyebabkan disikronisasi kebijakan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Pemegang kuasa pertambangan telah memberikan iuran kepada negara atas kesempatan menambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembayaran semacam iuran lain kepada Negara, karena pemakaian tanah permukaan bumi tetap diadakan, karena sifatnya berlainan dari iuran dalam bidang pertambangan.Tetapi kepada yang bersangkutan dapat diberikan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan. Di dalam dalam usaha perolehan hak atas tanah untuk kepentingan umum pemegang hak atas tanah akan dihantui suatu perasaan bahwa nantinya apabila tidak tercapai kesepakatan hak atas tanahnya akan dicabut. Sedangkan dalam perolehan hak tanah selain kepentingan umum, pemegang hak atas tanah tidak ada rasa ketakutan bahwa hak atas tanahnya akan dicabut.]]>
<![CDATA[Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan Di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya ]]>
<![CDATA[Kaswadi Kaswadi]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.321 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v7i2.210
<![CDATA[Perkembangan hukum kewarisan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup penting bagi kedudukan ahli waris anak perempuan di dalam menerima harta warisan. Telah terjadi pembaharuan hukum dalam yurisprudensi dimana anak perempuan dapat menghijab (penghalang) bagi ahli waris lainnya seperti saudara pewaris dalam menerima warisan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris dengan fokus analisis adalah putusan Nomor: 296/Pdt.G/2020/ PA.GM sebagai data primer dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Penggalian dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan serta implikasi putusan terhadap perkembangan kewarisan anak perempuan di Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata Hakim Pengadilan Agama Lombok Barat dalam putusan perkara tersebut mengikuti pembaharuan hukum sebagaimana yurisprudensi (Putusaan MA. RI, No. 86 K/AG/1994), yaitu tidak memberikan bagian waris kepada saudara pewaris (paman/bibi) karena terhijab oleh keberadaan ahli waris anak perempuan. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah rasa keadilan dan yurisprudensi. Putusan tersebut memiliki implikasi sosial dan hukum terhadap perkembangan kewarisan anak perempuan di Kabupaten Lombok Barat.]]>
<![CDATA[Dampak Kebijakan MBKM Pada Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta ]]>
<![CDATA[Yuherman Yuherman]]>;
<![CDATA[Wahyu Nugroho]]>;
<![CDATA[Dessy Sunarsi]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.759 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v7i2.235
<![CDATA[Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan berdampak pada Fakultas Hukum Usahid Jakarta, khususnya bagi dosen dan tenaga kependidikan, beserta kesiapan dan fasilitas pelaksanaan program MBKM pada Fakultas Hukum Usahid. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pelaksanaan kebijakan MBKM dalam pengelolaan SDM pada Fakultas Hukum Usahid? dan kedua, untuk memperkuat adanya fasilitas pendukung pelaksanaan MBKM pada Fakultas Hukum Usahid? Dalam penelitian ini, digunakan dua metode, yakni pertama, penelitian kepustakaan; dan kedua, penelitian lapangan, yakni metode dengan melakukan survei kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Usahid melalui sosialisasi dan FGD terkait kebijakan MBKM pada tingkat Fakultas Hukum Usahid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Fakultas Hukum Usahid telah mempersiapkan terkait pelaksanaan kebijakan MBKM dengan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi. Peluang tersebut berkaitan erat dengan kesiapan SDM, baik dosen Fakultas Hukum Usahid yang memiliki latar belakang sebagai praktisi maupun tenaga kependidikan sebagai supporting administration system; kedua, Fakultas Hukum Usahid telah mempersiapkan berbagai fasilitas guna mempersiapkan mahasiswa dalam menetapkan pilihan program MBKM pada Fakultas Hukum.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) ]]>
<![CDATA[Annisa Rahmadiana]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.547 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v7i2.212
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan peradilan pidana islam di Indonesia khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Negara Republik Arab Mesir. Antara Mesir dengan Indonesia memiliki acuan yang sama dalam pelaksanaan syariat islam dalam peradilannya yakni mengacu pada Al Quran dan Hadits. Mahkamah Syar’iyah Aceh memiliki kedudukan sebagai bagian dari lembaga peradilan khusus di bawah naungan peradilan umum dan peradilan agama sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Sedangkan Mahkamah di Mesir memiliki cakupan yang lebih luas dengan fungsi dan wewenang masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan artikel ini adalah studi komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan yang melekat pada Indonesia dan Mesir dalam hal pelaksanaan syariat islam yang diteliti melalui bahan bacaan antara lain berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber lain yang terkait. Kata Kunci : Mahkamah, Peradilan, Hukum Islam, Aceh, Mesir.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maria Ibella Vianka]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.386 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v7i2.221
<![CDATA[Indonesia is the second largest contributor to plastic waste after China. It was found, as much as 187.2 tons of garbage pooled in Indonesian seas. Plastic waste in the oceans threatens marine biota ecosystems and human life. Prediction that in the coming year, more human food sources will be contributed from the sea. This problem needs to be the main point of the state in terms of preventing environmental damage. The State of Indonesia has regulated the oldest environment in the PPLH Law. In preventing these problems, it is necessary to carry out surveillance efforts by law enforcement officers in the community. However, supervision efforts in the field as a preventive measure are not carried out optimally, the sanctions applied are not firm, making the community and business actors not heed the legal rules that have been made. Enforcement of environmental law is carried out with three legal instruments, namely administrative sanctions, civil matters and criminal matters. Reflecting on developed countries, such as the neighboring country of Singapore, Indonesia should apply the rule of law strictly, considering that efforts to protect the environment are fundamental to making the country in it a comfortable place. In protecting the environment of the State of Indonesia, the government should act decisively in enforcing the law and implementing new legal rules, namely in the form of fines that can be applied to the community and should be the main priority of the state to keep the country free from plastic waste in the oceans.]]>
<![CDATA[Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 ]]>
<![CDATA[Mohammad Fandrian Hadistianto]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.559 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v7i2.214
<![CDATA[Pada tanggal 19 September 2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 37/PUU-IX/2011 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Namun dalam hal implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 mempunyai problematika, khususnya dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada bagian Perdata Khusus halaman 4 huruf f. Penelitian yang Penulis coba lakukan merupakan penelitian hukum (legal research). Dalam memutus ketentuan mengenai upah proses haruslah didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUU-IX/2011 yaitu haruslah dimaknai sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[Keterkaitan Arah Kebijakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan Manajemen dan Kebijakan Lingkungan Sektor Militer ]]>
<![CDATA[Endro Tri Susdarwono]]>;
<![CDATA[Eko Susdarwanto]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (978.52 KB)
|
DOI: 10.52947/morality.v7i2.216
<![CDATA[The practice of the Job Creation Law related to the environment affects the management of the military environment in the form of preparing and structuring the country's territory as a defense field and preparing regional logistics. This study aims to examine the relationship between the direction of development after the Cipta Kerja Law with environmental management and policies in the environmental sector. In this research, the approach used is a combination of qualitative and quantitative. The qualitative approach method used is juridical normative analytical legal substance, while the quantitative approach uses hypothesis testing on signs in order to analyze the impact arising from the occurrence of a thing. The conclusion from this research is that the Job Creation Law in its implementation has the potential to weaken instruments related to environmental management and policy in the military sector, namely environmental protection, community rights and also has the potential to have a negative impact on environmental quality. This is also reinforced by the results of hypothesis testing on signs that there is a change in building a standard environmental management response that must be used for all components, civil or military.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online di Masa Covid-19 ]]>
<![CDATA[Yusuf Randi]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52947/morality.v8i1.223
<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi dalam praktik tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, melainkan juga dampak negatif. Luasnya dampak negatif itu, tampak dari meningkatnya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen melalui penjualan produk kesehatan palsu di masa pandemi Covid-19. Sehingga, konsumen dalam transaksi online berada dalam posisi tawar yang lemah. Artikel ini bermaksud untuk mengetahui dan menguraikan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi secara online, serta bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap perbuatannya tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online adalah hal yang penting, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian pula, pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi pelaku usaha atas perbuatannya yang merugikan konsumen.]]>
<![CDATA[Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca BeAspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjarlakunya UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Andi Setiawan]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52947/morality.v8i1.254
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudahan-kemudahan apa pada aspek perizinan usaha mikro khususnya bidang warung makan sebagai legalitas usaha saat berlakunya dan sebelum berlakunya UU Cipta kerja. Penelitian ini menggunakan metode library research. Teknik Analisa data menggunakan pengolahan dan penafsiran data. Banyak pemilik warung malas mengurus perizinan dengan berbagai alasan. Pendidikan yang rendah, kekhawatiran pembebanan pajak, pengetahuan pelaku usaha yang terbatas terkait manfaat atau peruntukan izin usaha dan kesibukan mereka sehari-hari menyebabkan ketidaktahuan mereka terhadap perubahan regulasi yang terjadi. Pandemi Covid 19 memukul usaha mereka.Terobosan dilakukan untuk mengangkat derajat usaha mikro menuju UMKM yang lebih tinggi. Perizinan usaha mikro jenis warung makan turut mengalami perubahan terkait berlakunya UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Pemilik UMKM wajib memiliki NIB yang berdasarkan tingkat resiko usaha. Kemudahan prosedur, kecepatan mendapatkan NIB secara elektronik, NIB sabagai persyaratan dalam Sertifikat Halal, perlindungan dan pendampingan hukum, pemberian kredit, pelatihan keuangan dan kemudahan lainnya yang disediakan. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada peraturan sebelumnya.]]>
