cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ryan Anggrai Pratama
Contact Email
kemudi@umrah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
kemudi@umrah.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Kemudi
Published by Universitas Maritim Raja Ali Haji
ISSN : 25285580     EISSN : 26229633     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari dan memuat 8 (delapan) artikel dalam setiap terbitan. Jurnal ini memberikan ruang bagi para akademisi, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan bidang Politik dan Pemerintahan baik secara Nasional maupun Internasional, serta hasil penelitian dan kajian pada ruang lingkup; Politik, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan maritim, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kepemimpinan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Pesisir, Ekologi Pemerintahan, Otonomi daerah, Perkotaan dan Desa.
Arjuna Subject : -
Articles 213 Documents
 1   2   3   4   5 
Partisipasi Politik Perempuan Dalam Menyukseskan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan safitri, rani; adhayanto, oksep
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.391 KB)

Abstract

Partisipasi diartikan sebagai mengambil peranan dalam dunia politik (Efriza, 2012). Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki dan jargon politik yang tidak memihak pada perempuan. Pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Hal ini juga berlaku bagi kaum perempuan yang tidak hanya bisa berpartisipasi sebagai pemilih, tapi juga dalam bentuk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014. Kelurahan Sungai Lekop adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap informan, observasi, dan studi pustaka terhadap data primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop adalah sebagai pemilih, tim sukses, saksi, mengikuti kegiatan sosialisasi caleg dan PPS, menjadi anggota PPDP dan anggota KPPS. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilu, manfaat adanya pemilu, kepercayaan terhadap sistem pemilu, kepercayaan terhadap caleg, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, pengaruh keluarga dan lingkungan dan pengalaman berorganisasi.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan (Studi Tentang Pemberian Izin Penimbunan Hutan Mangrove Di Kota Tanjungpinang) kurniati, eka; nazaki, nazaki
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.395 KB)

Abstract

Keberadaan hutan mangrove (bakau) di Tanjungpinang mulai terancam. Sedikit demi sedikit lahan mangrove mulai beralih fungsi. Padahal hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem, air, dan alam sekitarnya. Lemahnya pengawasan dari dinas Kehutanan telah menyebabkan banyak hutan mangrove yang beralih fungsi menjadi pengusaan kepemilikan dan juga dalam bentuk penguasaan lain. Tujuan Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan (Studi tentang pemberian izin penimbunan hutan mangrove di Kota Tanjungpinang), mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan (Studi tentang pemberian izin penimbunan hutan mangrove di Kota Tanjungpinang). Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penimbunan Lahan di Kota Tanjungpinang belum memperhatikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013. Hal yang paling mendasar adalah Belum adanya sosialisasi yang khusus dilakukan oleh BLH Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan khususnya bagi lahan-lahan yang ditumbuhi mangrove. Kemudian masih kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun pengusaha mengenai pentingnya mangrove bagi kehidupan.
Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017 akbar, dhani
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (928.068 KB)

Abstract

Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakankunci keberhasilan Pembangunan Desa.Namun pada saat sekarang ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sangatlah sulit, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya seorang Kepala Desa, karena sebagai pemimpin didalam masyarakat Desa, Kepala Desa hendaknya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Mempengaruhi masyarakat ini bisa dengan memberikan motivasi, sosialisasi dan pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruhterhadap partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Adapun hasil perhitungan untuk hipotesa tentang pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan angka kolerasi 0,499.Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah “Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun tingkat kolerasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan”.
Komparasi Asean Sme Policy Index Dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Riyadi, Sayed Fauzan; Pratama, Ryan Anggria
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.646 KB)

Abstract

This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industrian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.
Konfigurasi Aktor Dan Instisusi Politik Dalam Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 handoko, tito; muchtar, erman
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.159 KB)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah di samping merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara Negara, juga yang terpenting merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan periodik, baik perubahan sirkulasi elit, maupun arah dan pola kebijakan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Politik masih menjadi media yang paling dominan dalam Pilkada bahkan dalam kasus di Provinsi Riau belum ada satupun ruang politik dari jalur independen yang berhasil memenangkan kontestasi politik Pilkada di Riau. Dominannya partai politik itu menjadikan partai hegemoni dalam menetapkan kandidat termasuk Partai Amanat Nasional pada Pilkada Kota Pekanbaru 2017. Kajian ini secara spesifik melihat konfigurasi aktor dan peran institusi partai politik dalam penetapan bakal calon kepala daerah sebagai bagian dari mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara tersebut. Studi aktor dalam demokrasi lokal dan interaksi aktor dalam ranah politik menjadi konsep pokok yang dikedepankan dalam analisis kajian ini. Selanjutnya, kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada interpretasi terhadap fenomena yang dimaksud yaitu konfigurasi aktor dan peran institusi partai politik dalam penetapan bakal calon kepala daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konfigurasi aktor dalam penetapan calon Kepala Daerah dari PAN tergambar bahwa aktor daerah (lokal) tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena pada akhirnya penetapan calon menjadi domain DPP PAN. Asumsi ini diperkuat dengan diberikannya status kader kepada Irvan Herman yang jelas-jelas belum mengikuti kaderisasi (LKAD) pada Partai Amanat Nasional. Situasi kelembagaan yang timbul akibat penetapan calon Kepala Daerah oleh DPP PAN yakni lemahnya peran DPD atau struktur partai di tingkat lokal dalam mengawal Pasangan Calon yang ditetapkan oleh DPP. Hal itu semakin menguatkan terjadinya politik transaksional dalam penetapan calon kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional yang berdampak pada mundurnya demokratisasi di tubuh partai karena semua keputusan strategis partai ada di tangan DPP.
Redupnya Peran Politik Islam Di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi Oleh Presiden Soekarno) Bathoro, Alim
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.831 KB)

Abstract

In the relationship between Islam and the state it is necessary to clarify the political decision of the ruler over the political role of Islam. As the majority religion in Indonesia, it is only natural that Islam becomes part of the relations in the political decision of the ruler. Therefore, examining the relationship between Islam and the state has an important meaning, for this reason the research seeks to explain the common thread of the state and Islam, especially how the political bargaining of Muslims with the authorities. In the period of Guided Democracy, President Soekarno was a political ruler, along with other political forces such as the Indonesian Army and the PKI. For this reason, tracking President Soekarnos past role in Guided Democracy was a major study in order to reflect the current relationship between the ruler and Islam. This research will look at the role of President Soekarno towards Masyumi in the national political contestation during the Guided Democracy period. The existence of ideological linkages between President Soekarno and President Joko Widodo, makes this research interesting. Are there points of equality between the two as a study of political decision making by a ruler.
Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Kota Pekanbaru andri, alsar; harun, askarmin
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.282 KB)

Abstract

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau diberikan wewenang oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia untuk menjalankan fungsinya mensejahterakan anak-anak terlantar yang ada di Provinsi Riau, Kepulaun Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat pelaksanaan tiga fungsi yakni pelayanan remaja putus sekolah terlantar di dalam panti, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan, pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan serta monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan pelayanan yang belum terlaksana secara baik dari enam fungsi yang diemban.
Perkembangan Smart City Kota Tanjungpinang Darmawan, Eki
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.888 KB)

Abstract

Perlu adanya terobosan komprehensif dalam pengembangan konsep smart city. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan kepada masyarakat. Dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat, maka konsep dari kota cerdas akan benar-benar terwujud. Melalui kewenangan otonomi, daerah juga dituntut untuk mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik di wilayahnya. Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Pada Penelitian menggunakan metode kualitatif dan difokuskan pada perkembangan indicator smart city di Kota Tanjungpinang, dengan melihat aspek apa saja yang sudah dilakukan Pemko Tanjungpinang dalam mengembagkan Smart City.
Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang Sepriandi, Sigit
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.637 KB)

Abstract

Tingginya jumlah Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi dari Malaysia melalui Tanjungpinang, mengharuskan pemerintah daerah untuk memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah di debarkasi Tanjungpinang terhadap Pekerja Migran Bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Hasilnya menunjukkan bahwa ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Sosial dan BP3TKI Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah. Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang seperti, pemenuhan kebutuhan dasar mereka selama proses deportasi dan layanan di Rumah Penampungan Warga Negara Indonesia-Migra Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO), yang menggunakan praktek kerja sosial. Perlindungan tersebut sudah mencakup perlindungan dalam bentuk bantuan, pemulihan psikologis, perawatan kesehatan dan pemulangan ke daerah asal.
Kiprah Natsir dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia Arianto, Bismar
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.786 KB)

Abstract

Polemik tentang agama dan negara adalah sebuah sejarah panjang dalam perjalananan bangsa Indonesia terutama terjadi pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pergulatan yang panjang tersebut ada keterlibatan Natsir yang merupakan bagian dari golongan Islam dalam beberapa momen penting soal agama dan negara ini. Tulisan ini ingin membahas tentang dinamika perdebatan dan upaya dari golongan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dinamika perjuangan ini akan dibagi ke dalam tiga fase pembahasan. pertama perdebatan awal tahun kemerdekaan yaitu mulai dari tahun 1940-an, kedua, perdebatan di Konstituante dan ketiga perjuangan negara Islam pasca Natsir. Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan pertama, dinamika pergulatan ide dan gagasan tentang agama dan negara sudah berlangsung lama dalam sejarah kenegaraan Indonesia, mulai diera tahun 1930-an sampai dengan awal reformasi terus bergelora, hingga saat inipun masih berpotensi untuk tetap tumbuh, hal ini bisa dilihat dengan menguatkanya solidaritas kelompok Islam pasca pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2016. Kedua, dalam pergulatan tentang agama dan negara di Indonesia keterlibatan Natsir secara signifikan ada pada periode tahun 1940-an serta pada saat pembahasan dasar negara dalam sidang-sidang konstituante. Ketiga, gagasan atau pemikiran Natsir tentang negara Islam dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai ; Islam sebagai ideologi, gambaran negara Islam, negara sebagai alat dan bentuk negara Islam. Namun pandangan Natsir tentang negara Islam tidak terungkap secara komprehensif . Esensi utama yang dikemukan Natsir tentang negara Islam lebih bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist bisa diaktulalisasikan dalam kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan. Bagi Natsir persolaan mengurus negara bukan hanya permasalahan duniawi namun juga terkait dengan pertanggungjawaban manusia sebagai hamba Allah dimuka bumi.

Page 3 of 22 | Total Record : 213

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan More Issue