cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ryan Anggrai Pratama
Contact Email
kemudi@umrah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
kemudi@umrah.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Kemudi
Published by Universitas Maritim Raja Ali Haji
ISSN : 25285580     EISSN : 26229633     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari dan memuat 8 (delapan) artikel dalam setiap terbitan. Jurnal ini memberikan ruang bagi para akademisi, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan bidang Politik dan Pemerintahan baik secara Nasional maupun Internasional, serta hasil penelitian dan kajian pada ruang lingkup; Politik, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan maritim, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kepemimpinan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Pesisir, Ekologi Pemerintahan, Otonomi daerah, Perkotaan dan Desa.
Arjuna Subject : -
Articles 213 Documents
 7   8   9   10   11 
Peran Pemuda dalam Pengembangan Wisata di Desa Pongkar Kabupaten Karimun Dhani Akbar; Teguh Setiandika Igiasi
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.08 KB)

Abstract

Struktur masyarakat yang berada di Desa Pongkar Kabupaten Karimun terdiri dari beragam latar belakang kebudayaan meskipun masih didominasi oleh Melayu. Namun keberadaan komunitas suku laut yang merupakan bagian dari konsep Komunitas Adat Terpencil dalam Undang-undang, menjadikan wilayah Desa Pongkar menjadi lebih menarik dalam mengembangkan wisata berbasis kearifan lokal masyarakat setempat. Butuh adanya peleburan budaya dalam merencanakan pengembangan potensi ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Pongkar Kabupaten Karimun. Sehingga semua kebudayaan masyarakat di Desa Pongkar terakomodir dan tidak ada nilai-nilai masyarakatnya yang cukup beragam tersebut yang tercederai. Metode yang dipakai untuk mendapat data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif maka ada komponen-komponen metode kualitatif yang harus diperhatikan oleh peneliti. Partisipasi pemuda dalam program sadar wisata seharusnya memang digalakkan sebagai sebuah pembelajaran bagi para pemuda bahwa mereka juga punya peran dan tanggung jawab dalam memajukan desanya. Hal ini juga yang sedang dilaksanakan oleh desa Pongkar, yang berada di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Partisipasi para pemuda di desa Pongkar bisa dikatakan cukup baik, namun alangkah baiknya tidak saja berperan dalam partisipasi tapi juga ikut ambil bagian dalam pengembangan desa tersebut karena bisa saja timbul banyak pemikiran-pemikiran yang lebih segar.
Dinamika Sosial Masyarakat Multikultural Dalam Penyatuan Nagari Ridwan Ridwan; Zumri Munajab
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.101 KB)

Abstract

Nagari is a customary law community unit that lives within the Minangkabau community unit area which has clear natural boundaries, under the leadership of the chief, has its own rules and carries out arrangements based on consensus. In its development there is a lot of unification of several nagari into one nagari like in the Nagari Ranah Palabi. The reason for the union of the two Nagari into one Nagari was due to the impact of regional expansion which eventually directly changed the geographical pattern of the region. Considering the territory of the Palabi Territory whose territory is insufficient for criteria, it was finally put together with the village of Bukit Tujuh (sp8). From the merging or unification of the two villages between the villages of Ranah Palabi (SP 6) and the Village of Bukit Tujuh (SP 8), a new dynamic was created, both in terms of social, customs and customs. The occurrence of such assimilation certainly raises new social dynamics and is certainly different from the dynamics of the origin of each village so that it can foster customs, lifestyles and habits of the community itself. The formulation of the problem in this research is how is the social dynamics of the community as a result of the union of two villages? and what are the steps of the Nagari government in dealing with these social dynamics? The method in this study uses a qualitative descriptive method. Nagari Ranah Palabi is a nagari formed from the merger of two nagari, namely Nagari Ranah Palabi sp6 and Bukit Tujuh sp8. The research found that the unification gave rise to social dynamics of the community which disrupted the development and development of the country, especially towards the Nagari Ranah Palabi community. The social dynamics can be seen in all aspects such as the aspects of development, religion and youth. In the development aspect many developments are carried out based on a (primordial) kinship system where if there is a representative of their region who becomes a village apparatus or in the Nagari government, development must be carried out in their area as well as the struggle for the implementation of development by each of the respective regions. For this reason, it is necessary to have actions or efforts by the Nagari Ranah Palabi government to solve these problems so that the achievement of a unified, peaceful and equitable community. The role of the Nagari Government is very necessary in this matter because the Nagari government is the highest government institution in or in the Nagari.
Ekonomi Politik Neoliberalisme International Monetary Fund (IMF): Studi Kasus Indonesia 1997-1998 Yandi Hermawandi
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.956 KB)

Abstract

Krisis politik 1998 adalah puncak krisis Indonesia yang berisi tuntutan adanya reformasi di berbagai sektor, termasuk politik. Krisis politik ini sendiri telah mengakibatkan hilangnya legitimasi pemerintah Orde Baru sebagai pemegang mandat kekuasaan politik di Indonesia. Padahal faktanya sejak awal krisis terjadi, pada akhir Oktober 1997 hingga April 1998 pemerintah Indonesia mengundang IMF dengan melakukan beberapa kali nota kesepakatan (Letter of Intent) untuk penanganan krisis dan memperbaiki kondisi keuangan rupiah yang sakit parah. Penelitian ini fokus menganalisis ekonomi politik neoliberalisme International Monetary Fund (IMF) yang tertuang pada Letter of Intent dalam krisis politik Indonesia 1997-1998 tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Washington Consensus yang dikembangkan oleh John Williamson yang merupakan operasionalisasi dari gagasan ekonomi politik neoliberalisme. Hasil pembahasan menunjukan bahwa kebijakan-kebijakan IMF dalam penanganan krisis di Indonesia yang tertuang dalam Letter of Intent tersebut tidak terlepas dari agenda-agenda Washington Consensus yang berdasarkan pada konsep ekonomi politik neoliberalisme.
Determinants of Growth in Indonesia: A Sub-National Study Raymond Rayendra Elven
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.132 KB)

Abstract

Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, dilakukan analisis terhadap data panel dari 33 provinsi di Indonesia mulai tahun 2006 sampai 2015. Analisis empiris pada paper ini melibatkan dua metode estimasi: 1) Ordinary Least Squares (OLS) dengan Fixed Effects Model, dan 2) Generalized Method of Moments (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio investasi sebagai akumulasi persediaan physical capital, tingkat pendidikan sebagai akumulasi persediaan human capital, pertumbuhan penduduk, desentralisasi, dan perdagangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah dan proporsi penganut agama Islam memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Disisi lain, proporsi penganut agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan per kapita.This paper identifies the determinants of economic growth in Indonesia. To accomplish this, panel data for 33 provinces in Indonesia, for the years of 2006 through 2015, were analyzed. The empirical analysis involved two estimation methods: 1) Ordinary Least Squares (OLS) with a Fixed Effects Model, and 2) Generalized Method of Moments (GMM). The results reveal that investment ratio as the stock of physical capital, education level as the stock of human capital; population growth, decentralization, and trade across the provinces have a significant positive impact on the income per capita. Government expenditures and the proportion of adherents to the Islam religion have a significant negative influence on the income per capita. However, the proportion of adherents to the Protestant and the Catholic religions do not affect the income per capita.
Desentralisasi Pendidikan di Indonesia : Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan Fatkhuri Fatkhuri
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.704 KB)

Abstract

Sejak reformasi bergulir, isu Pendidikan menjadi perbincangan hampir di semua segmen masyarakat. Isu ini menempati urutan teratas, sejajar dengan isu kesejahteraan ekonomi dan kesehatan. Banyak kalangan menilai, pendidikan di negara Indonesia tertinggal. Kondisi inilah yang menuntut adanya dorongan kepada pemerintah agar lebih serius dalam memerhatikan perluasan akses dan peningkatan mutu di dunia Pendidikan. Studi ini menggali lebih dalam problem desentralisasi pendidikan di daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, pendidikan merupakan salah satu urusan yang wewenangnya dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hasil kajian ini menguraikan desentralisasi pendidikan belum memberikan dampak terhadap perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Fenomena ini terjadi karena dua alasan. Pertama, desentralisasi telah menjadi ruang bagi elit-elit di daerah untuk melakukan korupsi. Desentralisasi yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan pendidikan, telah dibelokan menjadi ajang mengeruk kekayaan melalui dana APBN yang diperuntukkan untuk daerah. Kedua, desentralisasi pendidikan belum menyentuh pada tataran substansi masalah untuk membangun pendidikan yang sesungguhnya karena kuatnya cengkeraman politik penguasa di tingkat lokal. Akibat cengkeraman politik elit, peran serta lembaga pendidikan baik Sekolah maupun lembaga penjaminan mutu pendidikan di daerah menjadi kurang efektif.
Kemitraan Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya) Gustian Riadi Saputra; Muchamad Zaenuri; Eko Priyo Purnomo; Helen Dian Fridayani
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.951 KB)

Abstract

Kemitraan merupakan terobosan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan PT.Perhutani. mengingat wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya adalah tujuan Pemerintah Kabupaten untuk menjadikan wisata dunia, terlebih Gunung Galungung mempunyai rata-rata jumlah pengunjung pertahun paling tinggi di antara obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemitraan Pengelolaan pariwisata dan Dampak dari Kemitraan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gunung Galungung antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya , PT.Perhutani dengan masyarakat. Berdasarkan jenis penelitianya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengelolaan pariwisata di Obyek Wisata Gunung Galunggung yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten, PT.Perhutani dengan Masyarakat yaitu dengan metode Kemitraan dimana kegiatan pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung yaitu adanya Surat perjanjian melalu M.O.U dan Kontrak Kerja dengan pihak Masyarakat. Kemitraan berjalan bedasarkan kontrak kerja yang sudah di sepakati yang di analisis melaui 3 prinsip yaitu (1) Prinsip Kesetaraan terlihat ketika masing-masing pihak sudah sejajar kedudukannya, sudah memiliki struktur organisasi terlihat ketika alur koordinasi yang sudah dibangun oleh masing-masing pihak (2) Prinsip Azas Manfaat Bersama (mutual benefit) prinsip ini terlihat dengan adanya penyerapan tenaga kerja, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di desa serta membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.Adapun pembagian hasil pengelolaan pihak Pemerintah Kabupaten dan PT.Perhutani memiliki kesepakatan bagi hasil yaitu 70% dan Mayarakat (Kompepar dan Koparga) sebesar 30% (3) Prinsip Keterbukaan (tranparansi) hal ini sudah dikatakan transparan dimana masing-masing pihak terbuka dalam pengelolaan pariwisata tetapi adanya keluhan dari Pihak Mitra(kompepar) terkait pengelolaan lahan parkir.
Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (Dak) Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Mendra Wijaya; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.377 KB)

Abstract

Kajian ini dipilih karena adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016. Pemangkasan DAK tersebut tentu saja berdampak pada implemntasi program pembangunan di daerah yang bersumber dari DAK terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah. Analisis data dalam laporan ini didasarkan pada data sekunder yang diambil dari statistik dan pelaporan DAK di 19 Provinsi, laporan kegiatan, dokumentasi program, dan semua bahan yang tersedia di perpustakaan dan juga di unit penyimpan arsip atau data. Hasil kajian menemukan bahwa kebijakan pemerintah dengan memotong/mamangkas anggaran DAK telah memberikan pengaruh dalam mengimplementasikan DAK di tingkat daerah terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, selain itu juga masih terdapat hambatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang disebabkan oleh sangat terbatasnya koordinasi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tegah di Kabupaten Blora Tahun 2018 Ghausthauf Anas Mahendra; Bambang Eka Cahya Widodo
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.797 KB)

Abstract

Community political participation in the election of governors and deputy governors is a form of democratic process in a democratic country. The election of the governor and deputy governor in Java was followed by two governor and deputy governor candidates. Candidates for number one are Ganjar Pranowo and Taj Yasin. Then for the second serial number candidates are Sudirman Said and Ida Fauziah. The researcher used qualitative research methods. Data sources presented as authors are primary data and secondary data. Primary data obtained from observations or interviews conducted by the author immediately jumped into the field. Then the following data is secondary data. Secondary data obtained by researchers from the documentation and voter data obtained from Blora Regency KPU and Central Java Provincial Election Commission office. In collecting data, the author uses interview and observation methods. Data analysis is done in several ways, namely by combining data, reducing data, and then drawing conclusions.The results of the study indicate that: the factors that influence participation are differences in the interests of candidates. Then the people did not really know the governor and deputy governor candidates. The next factor is that the social structure of the community at the village level also opposes people's interest in coming to the tps. Community work involving farmers and at the time of the election took place, in Blora district was harvesting so that farmers preferred to harvest their crops. Community political organizations strongly oppose political education because in political, social and other community organizations organizations are supporters of individual or group quality. Community members who are experienced in organization certainly have good political education.
Inovasi Percepatan Perizinan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Daerah Zanariah Zanariah
Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.121 KB)

Abstract

Part of the main matter of people's welfare is the fulfillment of housing needs Housing development is one of the important things in the regional development strategy, which involves broad aspects in the field of population, and is closely related to economic development and social life in the framework of strengthening national security. Considering the provision of housing is a basic right of the community, the government becomes the leader and prioritizes the priority of fulfilling its needs for the community, especially citizens with low income. The increase in house prices which is higher than the average inflation rate in Indonesia is one of the causes of the high housing backlog. This condition severely shock low income society or young families whose family economic growth was below the inflation rate. The Regional Government has a big role in the success of the policy, especially so that a million home national programs can reach the target by the end of the Medium-Term Development Plan 2019. The Economic Policy Package XIII (Paket Kebijakan Ekonomi XIII) that was issued by the Government some time ago regarding Housing for Low Income Society (MBR) is in line with the National Program for the Development of 1 (One) Million Houses. Through the Economic Policy Package, the government bring out a Government Regulation that simplified the number and timing of permits by removing or reducing various permits and recommendations for building MBR houses from as many as 33 permits and stages, to 11 permits and recommendations. With the reduction of the stages, the time for the construction of the MBR that has averaged 769-981 days can be accelerated to 44 days.
Membangun Wilayah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan) Agus Hendrayady
Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.862 KB)

Abstract

In the Riau Islands Province which is a problem in the border region, among others, is the very wide stretch of border areas, still lack of management of potential and natural resources both state and private, handling border areas that have not been maximized and are still partial or sectoral, education and welfare levels which is still low compared to people in neighboring countries such as Singapore and Malaysia, the lack of security and defense facilities and infrastructure which can lead to weak supervision of violations of state borders, and the lack of integration of programs and activities in border area development.The formulation of the problem in this study is: How are the efforts to Build a Border Area in the Riau Islands Province in order to find a solution to improve community welfare on the front islands. The aim of the study was to find out how the government's efforts in Building Border Areas in the Riau Islands Province in order to improve Community Welfare on the Leading Islands. This study uses library research methods, namely by using secondary data from sources that are used as objects of research, both books or literature, electronic media (internet sites), online media, which have to do with the problem of this research. Data collection in this study was conducted using library studies. The efforts made by the Riau Islands Provincial Government to find solutions to improve the welfare of the people on the leading islands are the Launching of the Integrated Border Area Movement Development Program (Gerbangdutas) in Natuna Regency, Accelerating rehabilitation of habitable homes, markets, schools, health centers, Village and Village Development Acceleration Program (P3DK), efforts to resolve national borders, and increase electrification, especially in small islands and remote areas through the construction of solar power plants, micro hydro power plants and power plant technology development Electric Power and construction of ports / piers in the border area. On the other hand, because of the strategic nature of the Riau Islands Province, it needs to be supported by good connectivity, especially sea connectivity. Therefore, a number of ports and ferry boats are built which are a priority so as to reduce intra-regional and inter-regional disparities. Batam as a city that also borders directly with neighboring Singapore is used as an industrial, tourism, shipping and service area. Another form carried out in the context of building border areas is by implementing the Sea Toll Program. It is expected that with the relationship between sea ports, there will be smooth delivery of goods to border areas. The Sea Toll Program is carried out, especially for the Riau Islands Province because the Riau Islands region has many seas. Whereas in the field of infrastructure, especially related to infrastructure, the Provincial Government of Riau Islands and PT. PLN in Riau Region and Riau Islands faces many obstacles, especially for border areas with many disruptions and constraints, especially because the condition of the Riau Islands is the sea, in addition to weather and climate factors which are often uncertain and the absence of port loading and unloading facilities.

Page 9 of 22 | Total Record : 213

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan More Issue