Kemudi
Merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari dan memuat 8 (delapan) artikel dalam setiap terbitan. Jurnal ini memberikan ruang bagi para akademisi, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan bidang Politik dan Pemerintahan baik secara Nasional maupun Internasional, serta hasil penelitian dan kajian pada ruang lingkup; Politik, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan maritim, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kepemimpinan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Pesisir, Ekologi Pemerintahan, Otonomi daerah, Perkotaan dan Desa.
Articles
213 Documents
<![CDATA[Pemasaran Kebijakan Politik Luar Negeri Sebagai Diplomasi Presiden Jokowi Untuk Menarik Investor Asing di Indonesia ]]>
<![CDATA[Baidawi Ahmad]]>;
<![CDATA[Azarkasi Azarkasi]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.639 KB)
<![CDATA[This paper wants to explain about Foreign Policy Marketing as President Jokowi's diplomacy to attract foreign investors. As we know, the Indonesian state from a geographical aspect has a very large area consisting of hundreds or even thousands of islands and straits. But the extent of the Indonesian territory has not been balanced with economic development such as infrastructure in all regions of Indonesia. This study aims to analyze the policies of President Jokowi in inviting foreign investors to invest directly in Indonesia and see the effect of foreign direct investment on foreign direct investment (FDI) on economic growth in Indonesia. The method used in this research is Qualitative Descriptive. The results or findings of this study indicate that the Marketing of Foreign Political Policy conducted by President Jokowi to attract foreign investors in Indonesia is through the economic Diplomacy Way and providing legal certainty for Foreign Investors investing in Indonesia and Foreign Investment can improve Infrastructure in Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Azmi Azmi]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.465 KB)
<![CDATA[Proses pemberhentian kepala daerah berdsarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya Pemberhentikan kepala daerah dapat dilakukan dengan prasyaratan tententu sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan cacatan statistik penindakan KPK. Sepanjang Tahun 2014 sampai dengan 2019 terdapat 124 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Di tahun 2019 sendiri terdapat sejumlah yang terjerat kasus korupsi yang diberhentikan ketika masih aktif dalam masa jabatannya. Dapat di rangkum ada 10 (sepuluh) Kepala Daerah aktif yang tersandung kasus rasuah (korupsi), mereka terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Adapun tujuan dalam penelitian ini “untuk mengetahui dan Menganalisis Proses Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesiaâ€Â. Untuk menjawab penelitian tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian studi literatur melalui pendekatan peraturan Perundang-Undangan, konseptual dan Perbandingan, jenis dan sumber data yang digunakan yakni data Primer dan data Skunder dengan pengumpulan data yang di peroleh dari dokumentasi-dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian penulis menganalisis seluruh data yang terkumpul secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan ditemukan proses substansi Pemberhentian Kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemberhentian kepala daerah hanya dapat dilakukan jika kepala daerah terbukti melanggar aturan hukum. Meskipun demikan masih terdapat penafsiran yang bersifat multitafsir terutama aturan yang terkait berupa: tidak dapat melaksankan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, tidak lagi memenuhi syarat kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah, pengaturan mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 sudah cukup mencangkup substansi mengenai alasan pemeberhentian kepala daerah baik dari aspek politik maupun aspek yuridis sehingga masih perlu dipertahankan.]]>
<![CDATA[Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal ]]>
<![CDATA[Adelia Fitri]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (611.128 KB)
<![CDATA[This paper will explore the phenomenon of local politicians who perpetuate power through political dynasties at the local government level. This is important to discuss because Indonesia as a democratic country in an era of transparency and accountability needs visionary leaders who properly represent the people in accordance with their capacities and capabilities. The focus of this study examines the electoral system that occurs at the local level through politicians who build political dynasties in Riau Islands Province. Riau Islands Province was made a study area because there were still phenomena of families becoming politicians in the 2019 general election. To obtain comprehensive data, the authors used research data collection through library research. The results of the study found that political dynasties can occur due to several factors, among others, in the context of a plural or plural society such as Indonesia, individual political behavior will be strongly influenced by the production of social, economic, psychological, historical, political and cultural factors. Second, the absence of periodic restrictions makes candidates who have charismatic and popularity in the community continue to run themselves as a great opportunity for families to participate in electoral politics at the local level.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Publik: (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan) ]]>
<![CDATA[Reza Mochammad]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.443 KB)
<![CDATA[This paper is directed to explore an innovation in public services in the health and emergency sector, namely the Public Safety Center (PSC) 119 Bantul Regency. This study uses a qualitative-descriptive approach. This PSC 119 service is an integration between the Central Government through the National Command Center 119 located at the Ministry of Health with the Regional Government through the Public Safety Center (PSC) in each District /City. Innovation in this service is due to its uniqueness with a ball pick-up system and free of charge. This PSC service is quite good quality. PSC has the advantage of providing health services and emergencies, namely the ease of accessing this service, simply by calling 119 toll-free or local telephone number (0274) 2811119. Then the medical team immediately goes to the location, plus, with a service system that is standby 7 days 24 hours, so that this service can be accessed whenever the caller or victim is from within the administrative area of ​​Bantul. Tulisan ini diarahkan untuk mengeksplorasi suatu inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan dan kegawatdaruratan yaitu layanan Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Layanan PSC ini merupakan integrasi antara Pemerintah Pusat melalui Pusat Komando Nasional 119 yang berlokasi di Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Daerah melalui Public Safety Center (PSC) yang ada di tiap Kabupaten/Kota. Inovasi dalam layanan ini adalah karena keunikannya dengan sistem jemput bola dan tanpa dipungut biaya. Layanan PSC ini berkualitas cukup baik. PSC memiliki kelebihan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan yaitu kemudahan dalam mengakses layanan ini, hanya dengan menelepon ke nomor 119 bebas pulsa atau nomor telepon lokal (0274) 2811119. Kemudian tim medis langsung segera menuju lokasi, plus, dengan sistem pelayanan yang siaga 7 hari 24 jam, sehingga layanan ini bisa diakses kapanpun asal penelepon ataupun korban berada di dalam wilayah administratif Bantul.]]>
<![CDATA[Problematika Kelembagaan Partai Politik : Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi ]]>
<![CDATA[Novi Winarti]]>;
<![CDATA[Nazaki Nazaki]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.944 KB)
<![CDATA[Political parties have functions representation, conversion and aggregation, integration, persuasion, repression, recruitment and selection of leaders, considerations and formulation of policies and control of the government. However, after the reform which was marked by the opening of the widest possible tap of democracy, it did not make all the functions of the political party work. Even today, the number of public dissatisfaction with the performance of political parties is still very high. So the thing that is interesting is why political parties in the reformation period experienced a crisis of representation functions. This study was conducted using qualitative desktiptif analysis methods through literature review. The study found that the crisis of representation functions experienced by political parties during the reform period was caused by the weakness of the political party institutions themselves, including the systemic aspects which caused weak formal representation, low values ​​/ ideology of political parties which caused weak symbolic representation and low authority what political parties have in making decisions leads to low political party substantive representation.]]>
<![CDATA[Pengembangan Kapasitas Bank Sampah untuk Mereduksi Sampah di Kota Tanjungpinang ]]>
<![CDATA[Mawarni Hani]]>;
<![CDATA[Dian Prima Safitri]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.274 KB)
<![CDATA[Tingginya tingkat perkembangan penduduk dan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin banyaknya sampah yang dihasilkan yang bersumber dari sumber timbulan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan melakukan upaya untuk menekan volume sampah dengan adanya pengembangan kapasitas bank sampah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang. Informan penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, dan pengurus bank sampah. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) belum adanya sistem rekrutmen pegawai yang tepat didalam pengembangan sumber daya manusia. 2) dimensi penguatan organisasi, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pegadaian, sebagai inovasi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung. 3) dimensi reformasi kelembagaan melalui Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus mencapai target 100% sampah yang terkelola ditahun 2025 diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang sudah optimal, meskipun belum berjalan begitu sempurna. Saran peneliti yaitu pemerintah diharapkan mendorong berdirinya bank sampah disetiap kelurahan dan kecamatan sehingga sampah di Kota Tanjung pinang bisa direduksi.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Persandian Dalam Menjaga Informasi Rahasia Negara Pada Pemerintah Kabupaten Bungo ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Mulia Jaya]]>;
<![CDATA[Rusdi Rusdi]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (698.351 KB)
<![CDATA[Encoding is one of the mandatory matters that is not related to basic services. To elaborate regional authority related to coding matters, mapping of coding affairs is carried out in the context of structuring the Provincial / Regency / City Regional Institutional Apparatus in the Field of Encoding according to the direction of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. With the enactment of Law Number 23 Year 2014 in the Jambi Provincial Government, especially in the Bungo District, realizing harmonization of policies between the center and the regions that synergize with each other and will achieve the goals of Regional Autonomy in the welfare of people's lives. In the Bungo Regency in the coding activity supported by 17 sub-districts within the Regency area, the implementation was not yet optimal. This research uses qualitative research methods, qualitative research has a flexible nature. This research found that the implementation of the duties and functions of the Bungo Regency coding team in maintaining confidential government information in the context of efforts to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) had not gone well. This is evidenced by the lack of awareness and responsibility of the coding team on the duties and functions of the coding field. Obstacles or obstacles facedby the coding team in carrying out their functions in safeguarding confidential government information in an effort to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, including lack of awareness and full support from superiors or officials authorized to carry out coding functions and functions, there is no means from the government in the implementation of duties and functions in the coding field.]]>
<![CDATA[Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2017 ]]>
<![CDATA[Donie Tuah Fitriano Putra]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.614 KB)
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga 2017. Pemerintah sebagai aktor utama governance menjadi insititusi yang harus lebih responsif, memunculkan kebijakan yang adaptif sebagai solusi. Kapabilitas pemerintah menjadi ukuran keberhasilan kinerja perekonomian dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas pemerintah dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012-2017. Kapabilitas pemerintah dianalisis dan dideskripsikan menggunakan enam indikator dalam teori Dynamic Governance, yakni: (1) Thinking ahead; (2) Thinking again; (3) Thinking across; (4) Able people; (5) Agile Process; (6) Culture. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mencerminkan kapabilitas dynamic governance. Di mana empat dari enam indikator belum terwujud pada penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan adapatif yang dihasilkan dalam implementasinya tidak konsisten dilakukan, bahkan ada yang tidak berjalan yang akhirnya tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.]]>
<![CDATA[An Analysis Of The Potency And Opportunities For The Youth Participation In The Development Of Wiyono Village District Pesawaran Lampung ]]>
<![CDATA[Juni Bayu Saputra]]>;
<![CDATA[Banon Eko Susetyo]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.073 KB)
<![CDATA[This research is an exploratory study that wants to study the role of youth in village development in Wiyono Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. The research is based on the background of the fact that Wiyono Village is a City Village that has many facilities with relatively advanced population, but is still a developing village, not a fast developing village. This is interesting to study to find out what causes it. The research population was all village youths with 32 people drawn from eight hamlets in Wiyono Village. The study was conducted with an exploratory approach using qualitative descriptive methods. The results showed that the potential of Wiyono Village youth was in the high category with a score of 4, while the level of youth participation in village development was in a moderate position with a score of 3. The main cause of the lack of optimal youth participation was the lack of communication between the village government and the youth.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Era Revolusi Industri 4.0 ]]>
<![CDATA[Agus Hendrayady]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.588 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang cepat banyak menyebabkan gangguan, dimana gangguan ini tidak hanya muncul pada sektor swasta atau sektor private saja, tetapi juga telah merambah sampai kepada sektor pemerintah. Dengan demikian banyak hal yang harus dilakukan guna mengantisipasi perkembangan teknologi yang telah memasuki alaf baru yaitu alaf Revolusi Industri 4.0. Tahun 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah meluncurkan road map “Making Indonesia 4.0â€Â. Road Map ini merupakan strategi nasional Indonesia dalam rangka menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Dengan adanya Road Map ini secara tidak langsung membuat seluruh daerah-daerah di Indonesia harus mempersiapkan dirinya untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbaik di era serba digital ini, demikian pula halnya dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu wilayah perbatasan terutama dengan Singapura dan Malaysia tentunya akan merasakan betul Revolusi Industri 4.0 ini sehingga harus memberikan pelayanan publik yang maksimal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meluncurkan produk-produk inovatif dalam memberikan pelayanan publik. Tulisan ini akan menjelaskan tentang produk-produk inovasi pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0.]]>
