cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ryan Anggrai Pratama
Contact Email
kemudi@umrah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
kemudi@umrah.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Kemudi
Published by Universitas Maritim Raja Ali Haji
ISSN : 25285580     EISSN : 26229633     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari dan memuat 8 (delapan) artikel dalam setiap terbitan. Jurnal ini memberikan ruang bagi para akademisi, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan bidang Politik dan Pemerintahan baik secara Nasional maupun Internasional, serta hasil penelitian dan kajian pada ruang lingkup; Politik, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan maritim, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kepemimpinan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Pesisir, Ekologi Pemerintahan, Otonomi daerah, Perkotaan dan Desa.
Arjuna Subject : -
Articles 213 Documents
 9   10   11   12   13 
Efektivitas Program Poros Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di BP3TKI Kabupaten Nunukan Bagi Calon TKI & TKW Pada Tahun 2018 Nico Abdi Priohutomo; Muhammad Eko Atmojo
Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.686 KB)

Abstract

Dalam melakukan kegiatan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidpuan manusia, karena pelayanan sangat dibutuhkan di berbagai aspek kehidupan, Pemerintah mempunyai peranan yang penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai dengan Undang-Undang. Munculnya program poros di BP3TKI ini bertujuan untuk memudahkan para calon TKI dalam mengurus dokumen sebelum keberangkatan sehingga ketika bekerja diluar negeri mereka tidak terkena masalah dokumen, karena selama ini masih banyak buruh migran yang illegal yang berangkat melalui Nunukan tanpa melengkapi dokumentasi seperti KTP, KK dan surat penting lainnya. Program poros yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini sudah berjalan dengan baik dan sudah dikatakan efektif meskipun mengalami kendala-kendala yang berasal dari jaringan dan pemadaman listrik. Keberhasilan program sudah terlaksana dengan baik sehingga para TKI terbantu dalam mengurus dokumen keberangkatan. Metode ini menggunakan kualitatif yang memiliki karekteristik alami sebagai sumber data yang langsung perwujudan dari sebuah gejala sosial yang berada di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa wawancara dan dokumentasi, yaitu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Kepala Balai BP3TKI, Kepala seksi Permasyarakatan dan Program dan Tenaga Kerja Indonesia yang mengurus program poros tersebut serta data melalui dokumen data melalui dokumen.
Karakter Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Rachmat Ramdani
Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.641 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter birokrasi pemerintahan dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Penulisan ini di latarbelakangi birokrasi pemerintahan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan perizinan mendirikan bangunan belum berjalan dengan baik. Pertanyaan yang akan dibahas bagaimana karakteristik birokrasi pemerintahan dalam pelayanan perizinan IMB di DPMTPSP Kabupaten Karawang. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi serta wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTPSP Kabupaten Karawang dilihat dari beberapa aspek. Pertama, keberadaan hirarkhi yang panjang dalam memberikan pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kabupaten Karawang terdapat makna yang sama seperti yang di kemukakan oleh Max Weber dalam type birokrasi idealnya. Kedua, formalisasi aturan dan prosedur dalam birokrasi pelayanan perizinan IMB do DPMPTSP Kabupaten Karawang sebagaimana mencerminkan birokrasi type ideal Weberian yang menyatakan bahwa formalisasi diperlukan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan seorang pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan yang diberikan dapat cepat dan adil. Ketiga, debirokratisasi memangkas struktur dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit untuk efisien dan efektivitas DPMPTSP Kabupaten Karawang melakukan debirokratisasi karena pelayanan perizinan sudah berlebihan dan melewati titik optimalisasi.
Pengaruh Kompetensi dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka Hattami Amar; Zakiyudin Fikri
Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.892 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari kompetensi terhadap kinerja Pemeriksa, Perilaku kerja terhadap kinerja Pemeriksa dan pengaruh antara kompetensi dan Perilaku kerja terhadap kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausaldengan menggunakan metode survey. Subyek dan lokasi penelitian adalah 20 orang pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk melihat valid atau tidaknya kuesioner penelitian. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas dan uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas. Metode analisis data adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan; terdapat pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka sebesar 65,2%, kompetensi merupakan gabungan dari faktor sikap, pengetahuan dan kemampuan. Sikap yang menjadi faktor dominan yang disebabkan pengalaman dan pendidikan juga oleh adanya kewenangan lembaga. Terdapat pengaruh variabel perilaku kerja terhadap kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka sebesar 64,4%, perilaku kerja mencakup keterlibatan kerja, semangat dan kegairahan kerja, daya inisiatif kerja, serta keterikatan terhadap organisasi. Keterlibatan kerja merupakan pendukung utama perilaku kerja yang disebabkan oleh masa kerja yang cukup lama dan pendidikan serta adanya perintah tugas yang terstruktur. Terdapat pengaruh variabel kompetensi dan Perilaku kerja secara bersama-sama terhadap kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka sebesar 68,2%, kompetensi merupakan faktor yang berpengaruh sangat dominan terhadap kinerja pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka.
REPRESENTASI POLITIK DALAM FENOMENA KONFLIK GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL Zulfa Harirah; La Ode Muhamad Muliawan; Mochammad Fatkhurrohman
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.214 KB)

Abstract

Wisata Goa pindul menawarkan berbagai keindahan alam di sepanjang aliran sungai bawah tanah yang didalamnya terdapat stalaktit dan stalamit yang menjadi panorama menakjubkan bagi para pengunjungnya. Sering waktu, objek wisata Goa Pindul berubah menjadi kawasan wisata yang menjanjikan keuntungan. Namun, tidak semua pihak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendapatan, sehingga ketidakadilan dalam “bagi-bagi kue” ini lah yang menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan. Goa Pindul menyingkap banyak perdebatan terkait siapa pihak yang paling berhak mengelola dan mengapa berhak mengelola. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui teori representasi dari Hannah Pitkins, tulisan ini akan mengkaji mengenai pemetaan representasi politik berdasarkan 4 hal yaitu identifikasi agen, konstituen, kepentingan yang diwakili dan juga responsivitas. Hasilnya diperoleh bahwa fenomena yang terjadi di Goa Pindul yaitu keterlibatan Atik Damayanti justru memperlihatkan hal yang berbeda dari konsep yang ditawarkan oleh Hannah Pitkin. Agen tidak selamanya ditentukan atau ditujukan untuk membela kepentingan konstituen tetapi tindakan agen justru ditentukan atau ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan elit itu sendiri dan keluarganya.
Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam Alfiandri Alfiandri; Mahadiansar Mahadiansar
Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.278 KB)

Abstract

Munculnya perubahan organisasi serta pengalihan wewenang mengakibatkan dampak buruk terhadap Free Trade Zone di Kota Batam yang menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusaha (BP) Batam serta melemahnya perekonomian global yang berdampak ke daerah salah satunya di Kota Batam. Iiklim investasi di Kota Batam dimulai dari pelayanan pengurusan dengan FTZ menjadi terhambat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan status dari FTZ ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang dipimpin oleh Wallikota Batam. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat dampak perubahan perencanaan perubahan organisasi FTZ ke KEK. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber-sumber pustaka seperti e-book, Journal, Website, Laporan Organisasi dan dokumen lainnya baik cetak maupun online yang relevan dengan teknik analisis data (content analysis). Hasil menunjukkan bahwasanya perubahan FTZ menjadi KEK tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan investasi baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri yang menanamkan modalnya ke Kota Batam. Peneliti juga menemukan KEK memiliki banyak kelemahan berbeda dengan FTZ yang selama ini bagi pengusaha daerah Kota Batam lebih merasa diuntungkan dari pada KEK. Diharapkan pemerintah Kota Batam mengambil langkah yang strategis yaitu melakukan kolaborasi antara pengusaha daerah dan pemerintah pusat dalam mengembangkan KEK yang akan berdampak kepada perekonomian Kota Batam.
ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016-2018 Riezky Padillah Safitri; Ane Permatasari
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.622 KB)

Abstract

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan daerah pemekaran dari segi percepatan pelayanan, pengelolaan potensi daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan demokrasi, keamanan/ ketertiban, Hubungan pemerintah pusat dan daeran, dan IPM.Penelitian ini menggunakan metode deskripsif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Unit analisis data pemerintah Kab Bulungan dan Masyarakat Kab Bulungan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini Pemekaran Provinsi (Kalimantan Timur) menjadi Provinsi (Kalimantan Utara) membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa hasil nilai Indeks setelah pemekaran sebesar 4,04 dan dapat dikategorikan Baik kerena Intervalnya diantara (3,7-4,5).Hasil yang Baik ini juga tidak terlepas dari upaya serius yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Upaya yang telah di lakukan pemerintah juga membawa hasil yang positif dengan meningkatnya IPM Kabupaten Bulungan di setiap tahun nya. IPM Kab Bulungan tahun 2018 telah meningkat sebesar 71,23 dibandingkan dengan tahun 2017 70,74 dengan laju pertumbuhan IPM sebesar 0,7 persen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini Pemekaran Provinsi (Kalimantan Timur) menjadi Provinsi (Kalimantan Utara) membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa hasil nilai Indeks setelah pemekaran sebesar 4,04 dan dapat dikategorikan Baik kerena Intervalnya diantara (3,7-4,5).Hasil yang Baik ini juga tidak terlepas dari upaya serius yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Upaya yang telah di lakukan pemerintah juga membawa hasil yang positif dengan meningkatnya IPM Kabupaten Bulungan di setiap tahun nya. IPM Kab Bulungan tahun 2018 telah meningkat sebesar 71,23 dibandingkan dengan tahun 2017 70,74 dengan laju pertumbuhan IPM sebesar 0,7 persen. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah, Kesejahteraan Hidup, IPM.
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGENDALIAN TEMBAKAU Mike Dewanti; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.049 KB)

Abstract

Industri tembakau memang mampu memberikan dampak ekonomi yang baik berupa pendapatan negara dari cukai yang tinggi. Namun, disisi lain industry tembakau yang terus melesat mampu mempengaruhi meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap tembakau maupun produk turunannya seperti rokok. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya guna mengendalikan konsumsi tembakau. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana upaya yang dilakukan pemrintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengendalian tembakau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisa deskriptif. Peneliti menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang dimaksudkan untuk menjelaskan data dari satu variabel yang diteliti. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengendalian tembakau meliputi penerapan kawasan tanpa rokok, penyediaan tempat khusus merokok, pengendalian iklam, promosi dan sponsor dari produk tembakau, dan mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pengendalian tembakau.
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Agung Kurniawan; Suswanta Suswanta
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.546 KB)

Abstract

Kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah formasi jabatan dengan jumlah personil yang ada. Manajemen terhadap struktur organisasi dan sumber daya manusia perlu untuk dilakukan agar administrasi pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Sumber Daya Manusia merupakan unsur penting di dalam organisasi pemerintahan sehingga harus dipastikan bahwa telah dilakukan proses pengelolaan SDM secara tepat sehingga akan meningkatkan kinerja secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan manajemen sumberdaya manusia khususnya dalam hal penataan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu pelaksanaan kebijakan moratorium ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah berusaha untuk melakukan manajemen sumber daya ASN melalui proses pengembangan database kepegawaian, penataan dan redistribusi pegawai, penyusunan standar kompetensi dan pengembangan diklat berbasis kompetensi. Upaya tersebut memberikan hasil yang cukup baik yang dilihat dari capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
THE COMMUNITY PARTICIPATION DALAM MENJAGA KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU Rahyunir Rauf; Zainal Zainal; Data Wardana; Sri Maulidiah
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.612 KB)

Abstract

Secara empiris kita dapat amati begitu banyaknya persoalan kehutanan yang terjadi di Provinsi Riau mulai dari kebakaran hutan, illegal loging serta mengganti fungsi hutan itu sendiri ke dunia bisnis sehingga hutan hanya ditumbuhi pohon akasia dan sawit. Persepsi publik di Indonesia menganggap bahwa Provinsi Riau merupakan Provinsi yang kaya raya akan tetapi tidak demikian faktanya ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat Riau yang hidup dengan kondisi miskin. Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam tentang community participation dalam menjaga kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif serta pengumpulan data dilakukan dengan kajian literature review dari jurnal-jurnal yang sudah publish. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan konsesi maupun di sekitaran kawasan perusahaan sawit yang begitu banyak di Provinsi Riau. Kemudian baik langsung ataupun tidak langsung dunia usaha dan pemerintah merupakan aktor yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan yang ada di Provinsi Riau. Peneiltian ini disimpulkan bahwa community participation yang ada di Provinsi Riau tidak bisa terlalu banyak berkontribusi dalam menjaga kawasan hutan secara komprehensif karena semua kewenangan bidang kehutanan berada di Pemerintah Pusat. Saran ini yaitu pemerintah harus lebih serius dan fokus dalam menjaga kawasan hutan dari pengrusakan yang terjadi di Provinsi Riau dan jangan bernegosiasi dengan swasta.
IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNANCE MELALUI APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KABUPATEN KARAWANG Praditha Yaniarti Eka Pratiwi; Mayasari Mayasari; Kariena Febriantin
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.561 KB)

Abstract

Langkah pemerintah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik atau Good Governance yaitu dengan menerapkan sistem Electronic Governance. Electronic Governance ialah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Selain itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki perkembangan yang cukup luas, berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak dapat dipisahkan, serta banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam praktik pemerintahan. Bentuk wujud dari Electronic Governance yang dibuat oleh pemerintah adalah sebuah aplikasi bernama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang digunakan sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Karawang dalam menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan penerapan Electronic Governance di Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif, selanjutnya kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh lembaga/instansi di Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan sistem Electronic Governance.

Page 11 of 22 | Total Record : 213

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan More Issue