cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Islam Darul Ulum
ISSN : 25804561     EISSN : 2580457X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
MIMBAR YUSTITIA publishes research on various topics, national laws and international law, including analysis on policies, verdict, and human rights issues. The journal has published some of the most popular and popular articles in this field. This is an invaluable resource for academics and also interested in current analysis of current legal issues. The journal is published by Faculty of Law Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 154 Documents
 4   5   6   7   8 
Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan Faishal Taufiqurrahman
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.2913

Abstract

Dalam membuat suatu peraturan, khususnya peraturan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seringkali terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan wewenang jabatan yang melekat kepadanya. Padahal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya terdapat perbedaan, baik itu dari segi fungsi maupun peruntukannya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur, misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain: 1) Apakah perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? 2) Asas dan norma hukum apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan? Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, perbedaan antara peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah jika dilihat pada materi muatannya, maka pada peraturan perundang-undangan materi muatannya itu bersifat mendasar dimana ditujukan untuk warga masyarakat, pada peraturan kebijakan itu materi muatannya lebih ditujukan kepada suatu organ pemerintahan lain yang berada dibawahnya ataupun berada pada tingkatan yang sama, sedangkan materi muatan pada keputusan itu biasanya bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum). Kedua, asas dan norma hukum administrasi negara yang dapat digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan Kebijakan, dan keputusan adalah; 1) asas negara hukum dan demokrasi, 2) asas kedaulatan dan kekuasaan atau kewenangan publik, 3) asas opportunitas, 4) asas het vermoeden van rechtmatigheid atau asas pre sumtio justae causae, 5) asas perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan tata usaha negara, 6) asas jabatan, 7) asas netralitas dalam pembuatan keputusan, 8) asas larangan menyalahgunakan kewenangan.
AUTENTIKASI AKTA PPAT YANG PENGESAHAN AKTANYA TIDAK SESUAI PADA SAAT PENANDATANGANAN PARA PIHAK DIHADAPAN PPAT Yulia Syanu Citra Pertiwi
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PPAT ialah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dibidang pertanahan yaitu terkait dengan hak atas tanah dan bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dinormakan dalam PP No. 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Bentuk serta tata cara proses pembuatan Akta PPAT diatur dalam PERKABAN No. 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji mengenai autentikasi akta PPAT yang pengesahan aktanya tidak sesuai pada saat penandatanganan para pihak dihadapan PPAT. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu akta PPAT yang pengesahan aktanya tidak sesuai pada saat penandatanganan para pihak dihadapan PPAT, terdapat sebuah penyimpangan terhadap prosedur pembuatan akta. Adanya penyimpangan terhadap proses pembuatan akta, berpengaruh pada nilai otentisitas akta tersebut dan berakibat hukum pada sifat kekuatan pembuktian akta tersebut.
TANGGUNG GUGAT PT MAYBANK INDONESIA TERHADAP KERUGIAN NASABAH DALAM PENGGUNAAN JASA PENYIMPANAN DANA Amelia Niken Pratiwi
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i2.3067

Abstract

Winda Lunardi seorang atlet e-Sport dan ibunya yang bernama Floleta Lizzy memiliki masalah kehilangan saldo tabungan sebesar Rp 20.000.000.000 (20 Miliar) yang dimana sudah tercatatkan dalam dua rekening tabungan di PT Maybank Indonesia, rekening berisi Rp 15.000.000.000 (15 Miliar) milik Winda dan rekening berisi Rp 5.000.000.000 (5 Miliar) milik ibunya yang bernama Floleta Lizzy dan kedua rekeningnya habis dan tersisa tinggal Rp 600.000 di rekening Winda dan Rp 17.000.000 di rekening ibunya. Winda diduga mendapatkan rekening koran palsu dan kepala Maybank cabang Cipulir menawarkan iming-iming dengan sejumlah laba lewat skema tabungan berjangka 10 persen untuk membuka rekening berjangka serta Kepala Maybank telah memakai data-data Winda untuk menyalahgunakan uang dari rekening tersebut. Uang yang didapatkan oleh kepala cabang Maybank Cipulir dari Winda digunakan untuk diputar kembali guna menginvestasikan kegiatannya.Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengkaji bentuk tanggung gugat PT Maybank Indonesia terhadap kerugian nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana. Tipe peneletian yang digunakan Penulis adalah Yuridis Normative. Kemudian metode yang digunakan adalah metode pendekatan deduksi. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pihak Maybank wajib bertanggung gugat dengan memberikan ganti rugi kepada pihak Winda selaku nasabah yang dirugikan atas perbuatan salah satu pegawai bank Maybank.
Implementasi Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta bagus anwar hidayatulloh
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Specifically regulate the poor are expected to provide comprehensive arrangements in an effort to improve the welfare of the poor in a more planned, directed and sustainable manner. However, in the implementation of this law, to this day it has not been able to solve poverty cases completely and evenly. Previously, the legal basis for efforts to improve the welfare of the poor was still partial and spread across various provisions of laws and regulations. Then the government enacted Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. With the existence of a law that specifically regulates the poor, it is expected to provide comprehensive regulations in an effort to improve the welfare of the poor in a more planned, directed and sustainable manner, especially in the city of Yogyakarta in the form of a Regional Regulation. This research aims to determine the juridical implementation of Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Yogyakarta. The type of research used in this research is normative juridical research so that the approach is more towards the approach of regional regulations and other regulations made by the Yogyakarta City Government. The results of this study indicate that when viewed from the characteristics of the problem, the Yogyakarta City Government in implementing Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin materially has implemented the mandate of the Law. However, the researcher found that there were formal defects in the application of the laws and regulations, namely that the Yogyakarta City Government had not implemented Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin the Management of the Poor as a legal basis for implementation. However, materially, the Yogyakarta City Government has implemented related policies regarding the handling of the poor in Yogyakarta City. Keywords : The Poor, Regulation, Yogyakarta.
PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA Muhammad Arif Fahmi; M. Afif Hasbullah; Ahmad Munir
MIMBAR YUSTITIA Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i1.2625

Abstract

The revolution from industry 4.0 has created a new finding in the financial sector, namely digital finance. The unclear legal rules governing business competition in the digital financial services industry can lead to cartel actions in conducting business competition. The method used in writing this article is normative legal research on the phenomenon of the development of the digital financial era in Indonesia. This study aims to analyze the legal regulation of business competition for digital financial services and fair business competition in the digital financial services industry. The regulation of digital financial services in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the Application of Financial Technology, and is also regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 13 /POJK.02/2018 regarding digital financial innovation, it also includes consumer protection for digital financial service users. However, to guarantee legal certainty for the community or consumers, it must be regulated in the form of a law.
PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN Siti Afiyah; Rusydi Rusydi; Rizky Dwi Chorniawan
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is based on the government's steps in the midst of the current COVID-19 pandemic and with the simultaneous 2020 Regional Head Elections being held initially on 23 September 2020 and postponed to December 2020. The Simultaneous Regional Head Election is a Regional head elections are carried out directly by people who meet the requirements, which are carried out simultaneously in regions in Indonesia. The 2020 simultaneous elections is the fourth batch of simultaneous elections conducted for regional heads as a result of the December 2015 election. There are 270 regions that carry out Simultaneous Pilkada 2020, the details are 9 provinces, 224 regencies, and 37 cities.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL KABUPATEN INDRAMAYU Edi Wahjuni; Nuzulia Kumala Sari; Reston Sipta Sihite
MIMBAR YUSTITIA Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i1.3167

Abstract

Business actors at the Bungkul gas station 34.45232 located on Jalan Soekarno Hatta, Bojong Sari Village, Indramayu Regency, West Java have been proven to have committed fraud in filling fuel oil at the gas station which was found by the Directorate General of Consumer Protection and Orderly Commerce. permissible error limit. Business actors in this case cause harm to consumers, consumer rights and protection issues. The use of measuring instrument technology in the business world is needed in the hope of satisfying consumers but in reality it causes many problems. There is an additional tool at the fuel measuring pump in the form of an electronic circuit to commit fraud. This practice results in harm to people who are not aware that they have been cheated while refueling. Various modes are carried out by the SPBU officers, one of which is by manipulating the measuring instrument at the gas station so that it seems as if the fuel that is served by the consumer is in accordance with the price paid. Business actors violate consumer rights, especially the right to obtain measurements, measurements, scales, comfort and safety in using goods and/or services. Then the method used is the statutory approach, the conceptual approach. The results of this study indicate that the Bungkul gas station must be responsible for providing compensation or compensation in the form of a refund of the amount that has been harmed. Keywords: Business actors, Consumers; Loss.
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERHENTIAN NOTARIS AKIBAT DINYATAKAN PAILIT Amira Inaz Clarissa Pambudi; Fanny Tanuwijaya; Fendi Setyawan
MIMBAR YUSTITIA Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i1.3187

Abstract

Notaries basically work to get fair and proper compensation and treatment in an employment relationship, so a notary should be able to re-apply as a notary after completing the bankruptcy process. Because the notary who has been declared bankrupt and has been dismissed by the minister has paid compensation to the creditor, so that the creditor has received his rights. The UUJN provides provisions if a notary who has been declared bankrupt will be dishonorably dismissed from his position as regulated in Article 12 letter a of the UUJN. The type of research used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach as well as a historical approach. The regulation of the bankruptcy notary in Article 9 and Article 12 of UUJN is vague, ambiguous and inconsistent. A Notary as a General Officer is given the authority to make an authentic deed. Future arrangements regarding the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process, that there needs to be complete and specific regulations, because there is a void in norms regarding the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process.
PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGENAAN DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA Bayu Apriliyantomo
MIMBAR YUSTITIA Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Traffic violations on the highway by motorists lead to accidents. The majority of traffic violations are in the form of violations of traffic signs, such as prohibitions on stopping and parking in certain places, violating traffic lights such as breaking through red lights, and others. Inspections of motorized vehicles on the road by police officers or police operations are in fact law enforcement officers who provide more criminal sanctions in the form of fines than imprisonment (imprisonment) for motorists who violate traffic regulations. The research method used is a normative legal research method through a statute approach and a conceptual approach to the decision to impose fines in road traffic violations according to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In deciding the case of traffic violations, the Judge in considering his decision is faced with two choices to decide the case, namely whether to decide to impose a maximum imprisonment of 2 (two) months or decide to impose a fine. In practice, judges choose a second alternative decision, which is to impose fines on violators. The legal basis and considerations are Article 7 paragraph (2) of the Regulation of the Supreme Court (PERMA) Number 12 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Traffic Violation Cases.
DISPENSASI UMUR PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN M. Syaifur Rohman; Sholihan Sholihan; Muwahid Muwahid
MIMBAR YUSTITIA Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage dispensation is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. with considerations and reasons for not meeting the requirements for the age of marriage as determined by the applicable laws and regulations. This study aims to fulfill the general provisions regarding marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and want to know how the implementation of the provision of marriage dispensation based on the provisions of Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. From the main results of the research, it can be concluded that Law Number 16 of 2019 concerning Marriage adheres to the principle that a prospective husband and wife must have enough body and soul so that there is a regulation on the marriage age limit for men or women who must be 19 years old. The granting of a marriage dispensation for a prospective husband or wife who has not reached the age limit for marriage can be submitted by the parents (guardians) of the prospective husband or wife to the Religious Court in the applicant's jurisdiction. The dispensation application can be granted by the judge if there is a reason that the relationship between the prospective husband and the prospective wife does not deviate from the religious norms they adhere to.

Page 6 of 16 | Total Record : 154

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): December 2024 Vol 8 No 1 (2024): June 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020 Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 More Issue