Halu Oleo Law Review
Halu Oleo Law Review (HOLREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Halu Oleo University twice a year in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. HOLREV is available in print and online version.
The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal law; Private law, including business law, economic law, Islamic law, inheritor law, agrarian law, and custom law; Constitutional law; Administrative and government law, including maritime law, mining law, and environmental law.
Articles
98 Documents
<![CDATA[Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa ]]>
<![CDATA[Syahbudin, Syahbudin]]>;
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Syukur, La Ode]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 2, No 2 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.849 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v2i2.4512
<![CDATA[Sumberdaya aparatur desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan dan penatalaksanaan pemerintahan desa. Sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan desa merupakan aspek fundamental khususnya berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan peraturan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multitafsir dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada diatasnya.Desa sebagai daerah otonom yang secara mandiri membentuk peraturannya sendiri guna penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian hendaknya dalam perumusan peraturan desa harus sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Sasaran yang ingin dicapai diantaranya untuk memberikan pemecahan masalah (problem solving) secara ilmiah terhadap masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam menyusun peraturan desa. Hal ini bertujuan agar penyusunan peraturan desa sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sekaligus sebagai aspek kebijakan (policy) yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten. Aspek ini merupakan suatu rekomendasi ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian normatif sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pedoman penyusunan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Pedoman ini dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi seluruh aparatur desa di Kabupaten.]]>
<![CDATA[Good Governance: Importance in Practice, Theories and Definitions ]]>
<![CDATA[Addink, G. H.]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1203.844 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2347
<![CDATA[This work addresses at exploring appropriate method in applying the principle of good governance; importance in practice, theories and definitions. This effort is importance to understand in more detail the three dimensions of good governance. The relationship between good governance and national prosperity is not always clear and opinions vary across countries. But it is seen that good governance is important for the economic and social development of countries and promotion of good governance also creates more open and democratic societies. For that reason, this work offers the three dimensions of good governance: the rule of law, the democracy, and the institutional dimension. The solution of this method would precisely construct a holistic and integrated strategy in managing and optimizing collective strategic resources.This work addresses at exploring appropriate method in applying the principle of good governance; importance in practice, theories and definitions. This effort is importance to understand in more detail the three dimensions of good governance. The relationship between good governance and national prosperity is not always clear and opinions vary across countries. But it is seen that good governance is important for the economic and social development of countries and promotion of good governance also creates more open and democratic societies. For that reason, this work offers the three dimensions of good governance: the rule of law, the democracy, and the institutional dimension. The solution of this method would precisely construct a holistic and integrated strategy in managing and optimizing collective strategic resources.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Wati, Emy Rosna]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (875.86 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2352
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena “gunung esâ€. Dalam kenyataannya korban yang selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib. Dengan alasan bahwa mereka beranggapan membuka aib keluarga dan cenderung takut untuk melaporkan karena dihalang-halangi bahkan diintimidasi oleh pelaku. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan undang-undang tersebut di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode yuridis sosiologis (socio legal research) ditunjang dengan data primer berupa dokumen dan wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga dilingkungan Kabupaten Sidoarjo yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang hendak dicapai adalah menemukan fakta sejauh mana korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terlindungi hak-haknya sebagaimana tercantum dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kabupaten Sidoarjo.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 2 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (760.672 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i2.3641
<![CDATA[Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri. Selanjutnya dalam perkembangan ilmu hukum acara pidana, penyidikan ternyata dapat menelusuri tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi yang sedang disidik tersebut. Dengan demikian, penggabungan perkara pada tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan yang dimulai dengan penyidikan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi yang secara yuridis normatif merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membawa konsekuensi penggabungan perkara pada tahap penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yang berupa tindak pidana korupsi dengan tetap berpegang pada prinsip concursus.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Paten Bagi Pengrajin Khas ]]>
<![CDATA[Jabalnur, Jabalnur]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 2 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (730.021 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i2.3646
<![CDATA[Paten bisa dilihat di dalam Undang-Undang, lebih tepatnya Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Undang- Undang telah menyebutkan bahwa pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Seorang inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Syarat mendapatkan hak paten ada tiga yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang kedua, penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Suatu penemuan teknologi, secanggih apa pun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam skala industri (karena harganya sangat mahal /tidak ekonomis), maka tidak berhak atas paten. Yang ketiga, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non obvious). Jadi bila sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat dipatenkan.]]>
<![CDATA[Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan ]]>
<![CDATA[Ismono, Joko]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 2, No 1 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.95 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v2i1.4195
<![CDATA[Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis konsep hubungan kerja dalam perspektif HAM, ekonomi, dan pembangunan. Para pihak dalam hubungan industrial yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda. Timbulnya perselisihan hubungan industrial pada dasarnya disebabkan karena para pihak yang bersengketa melihat suatu permasalahan hanya dari sudut pandangnya sendiri. Pemahaman yang utuh tentang hubungan kerja menjadi dasar dari suatu penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang komprehensif.]]>
<![CDATA[Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi ]]>
<![CDATA[Bunga, Marten]]>;
<![CDATA[Aswari, Aan]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 2, No 2 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.328 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v2i2.4318
<![CDATA[This paper aims to analyze the management of village funds from corruption. The problem focuses on how the concept of saving village funds from corruption? This research is in the form of normative legal research with approach of legal norm and legal principles. The result of the research shows that the concept of fund grant from villages from corruption bundles, namely, First, MoU with community with the aim of committing to build village together with village fund monitoring team; Second, establishing an independent team of supervisors to oversee the running of village fund management processes; third, ready to be sworn the village apparatus in the oath by using the scriptures of each religion; four strict sanctions with a view to providing perpetrators of village funds.]]>
<![CDATA[Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Sinapoy, Muh. Sabaruddin]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 2, No 2 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.436 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v2i2.4513
<![CDATA[Hutan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan atau disebut sebagai kawasan hutan. Berdasarkan unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, kemudian untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Terkait dengan keberadaan masyarakat adat suku Moronene yang mendiami sebagian wilayah TN.RAW telah diakui dan dipertahankan keberadaannya secara turun—temurun sebelum wilayah hutannya menjadi Taman Nasional. Eksistensi keberadaan masyarakat suku Moronene tersebut dalam mengeksploitasi kekayaan alam hutan TN.RAW hanyalah untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara pengetahuan kearifan lokalnya yang didapatkan dari para â€leluhurnya“.]]>
<![CDATA[Redesain Model Kameralisme Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Jamal, Adnan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (752.059 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2348
<![CDATA[Konstitusi sebagai norma dasar dan hukum tertinggi suatu negara merupakan refleksi kehendak rakyat secara keseluruhan. Ide perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks redesain model kameralisme harus menjadi suatu gagasan yang hanya bertujuan untuk penguatan institusi demokrasi di samping hak konstitusional warga Negara sebagai bagian penyempurnaan konstitusi. Paradigma dominasi dan subordinasi pada usulan dan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi salah satu tolok ukur apakah perubahan konstitusi sebagai norma dasar hanya menjadi area transaksi politik elit atau benar-benar untuk tujuan penyempurnaan konstitusi.]]>
<![CDATA[Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak ]]>
<![CDATA[Zamroni, Mohammad]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (811.492 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2353
<![CDATA[Penyelesaian sengketa kontrak merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau perbedaan kepentingan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak. Dengan diakhirinya suatu konflik, maka para pihak dapat kembali melanjutkan hubungan kontraktual, atau kembali kepada keadaan seperti sebelum mengadakan hubungan kontraktual. Namun demikian para pihak sering kali tidak mampu menemukan solusi bersama atas konflik yang terjadi, sehingga penyelesaiannya kemudian diserahkan kepada hakim. Masalahnya, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda telah menegaskan bahwa pihak-pihak di luar kontrak tidak dapat mencampuri apa yang telah disepakati para pihak. Sehingga adanya intervensi terhadap kontrak dianggap mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak. Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum, serta melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak didasarkan pada tujuan hukum kontrak, yaitu untuk mengayomi pihak-pihak yang bersengketa, dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak secara adil, dan memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang disengketakan.]]>
