cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Halu Oleo Law Review
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : 25481762     EISSN : 25481754     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Halu Oleo Law Review (HOLREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Halu Oleo University twice a year in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. HOLREV is available in print and online version. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal law; Private law, including business law, economic law, Islamic law, inheritor law, agrarian law, and custom law; Constitutional law; Administrative and government law, including maritime law, mining law, and environmental law.
Arjuna Subject : -
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
Legal Protection for Indonesian Family-Owned Company Minority Shareholders: Comparative Study with Germany and Australia Gautama, Abhiyoga Dirdanaraputra; Dewi, Yetty Komalasari
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.24290

Abstract

This paper examines the legal protections provided for Minority Shareholders in Family–Owned Company in Indonesia, Germany and Australia. It further examines whether the Company Law has provided a sufficient legal protection for Minority Shareholders in Indonesia Family – Owned Company after comparing with the equivalent regulation in Germany and Australia. Based on the juridical- normative research which uses statutory and comparative approach, it resulted that there are similarities and differences of Minority Shareholders protection provided by each country, in which the different protections are: (i) Rights on Equal Treatment; (ii) Rights to Appoint and Revoke Management; (iii) Restraint on Contravention; dan (iv) Rights to Information. This paper concludes that Indonesia has not provide a sufficient legal protection for Minority Shareholders compared to Germany and Australia due to the protections which have not yet been regulated under the Company Law while the protections will help provide a more certainty in protecting Minority Shareholders to obtain its rights in Family-Owned Company. Thus, this paper recommends that the unregulated protections shall be added to Company Law to ensure the rights of Minority Shareholders and to reduce oppressive act by Majority Shareholders in Family-Owned Company.
Pengaruh Metode Economic Analysis of Law dalam Perkembangan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Faisal, Fitriah; Faisal, Amir; Widyastuti, Endah
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.19941

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode economic analysis of law terhadap perkembangan kebijakan untuk pencegahan kejahatan khususnya tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa economic analysis of law memberi pengaruh pada perubahan paradigma dalam pembuatan kebijakan utamanya dalam kebijakan hukum pidana. Di mana pada awalnya pemikiran dalam pembuatan kebijakan pencegahan kejahatan difokuskan kepada penghukuman terhadap pelaku, kemudian economic analysis of law mengubah paradigma tersebut menjadi tidak lagi semata-mata memikirkan bahwa suatu tindak pidana hanya melibatkan terdakwa dan negara yang diwakili oleh penegak hukum tetapi juga melibatkan masyarakat, sehingga dalam proses pembuatan kebijakan, kepentingan masyarakat juga diperhitungkan. Kemudian Peran dari metode economic analysis of law dalam perkembangan pembuatan kebijakan terhadap pencegahan kejahatan adalah sebagai alat untuk mengukur apakah kebijakan itu bermanfaat kepada masyarakat luas dan dapatkah tujuan utama dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat tercapai, yaitu social welfare maximization. Dalam pembuatan kebijakan pencegahan dan penegakan kejahatan tindak pidana pencucian uang, metode economic analysis of law ini sendiri juga mempunyai peran dan pengaruh lain, yaitu sebagai solusi alternatif dari pendekatan hukum normatif yang semata-mata bertujuan untuk menghukum di mana terkadang hal ini tidak menimbulkan efek jera.
Case Settlement Model in Kubu Rokan Hilir District Dasrol, Dasrol; HZ, Evi Deliana
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.20822

Abstract

Kubu Regency is one of the areas in Riau Province that still applies the settlement of legal cases using customary law, which involves the role of Ninik Mamak and traditional leaders, especially as mediators. This study aimed to know the position of Ninik Mamak and conventional leaders in every sub-district or village in Kubu District, Rokan Hilir Regency. Problem-solving involves local indigenous community leaders. The results of this study are expected to provide a solution for law enforcement officers in overcoming the many cases that cannot be resolved by the judiciary and the problem of overcapacity of correctional institutions throughout Indonesia.
Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Rivaldi, Rikman; Aspan, Zulkifli; Librayanto, Romi
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.24294

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik Independensi KPK setelah Perubahan Undang-undang KPK. UU KPK perjalanannya mengalami perubahan secara substansi peraturannya Perubahan tersebut dinilai mengancam independensi KPK Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pasca putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 mengembalikan Independensi Fungsional KPK, Membatalkan kewenangan Ijin Dewas, Dewas KPK bukan bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki fungsi penegakan hukum (Pro Justitia).(2) Independensi administratif pemberhentian pegawai KPK, Mahkamah berpandangan alih status pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Padahal alih status pegawai KPK menjadi ASN akibat dari perubahan UU KPK mestinya alih status ditunaikan dahulu sebagai ketentuan perubahan UU KPK dan semangat Putusan MK terdahulu.
Aktualisasi Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Perspektif Politik Hukum Pidana Matompo, Osgar S.; Purnawati, Andi; Muliadi, Muliadi
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.22613

Abstract

Penelitian ini mengkaji aktualisasi politik hukum pemberian grasi oleh Presiden, bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Ketentuan pemidanaan tanpa adanya pemberian sanksi, maka hukum pidana akan kehilangan fungsi dan makna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa negara mempunyai kewenangan menghukum, namun juga terdapat kewenangan menghapus atau membatalkan hukuman. pelaksanaan kewenangan pemberian grasi oleh presiden berkaitan dengan Politik hukum pidana, harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hukum pidana. Aturan tentang grasi harus dipandang sebagai salah satu bagian dari suatu. Reformasi hukum harus dirancang secara matang dengan memperhatikan aspek mendasar dari pembangunan hukum nasional yang berdasarkan prinsip-prinsip dan dasar negara.
Konsep Pemulihan Keadaan dalam Tindak Pidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice Fariadi, Tri Taruna; Harmiko, Toto; Arifin, Chairul; Hidayat, Herman
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.24558

Abstract

Penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan/atau non litigasi. Dalam kenyataannya, apabila terjadi suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (perkara pidana), model penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi. Dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep restorative justice. Konsep atau pendekatan restorative justice dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional sebagaimana disebutkan di atas. Penelitian bertujuan untuk membahas mengenai penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum. Hasil dari penelitian ini bahwasanya Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak sehingga apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep restorative justice maka peradilan yang ada di bawahnya pun akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep restorative justice. Dengan cara ini, diharapkan konsep restorative justice dapat diterapkan dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri.
Analisis Yuridis Penggeledahan Paksa Handphone oleh Tim Patroli Kepolisian Purwanto, Eko Joko; Chandra, Tofik Yanuar; Paparang, Santrawan T.
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.24293

Abstract

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Ketentuan hukum penggeledahan dalam hukum acara pidana terdapat pada Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan; Pasal 5 (1) huruf b pasal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal penggeledahan; Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan; Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan; dan Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah di luar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu. Begitu ketat dan kakunya aturan-aturan mengenai penggeledahan ini sehingga tim kepolisian tidak bisa sewenang-wenang dalam melakukan upaya penggeledahan paksa terhadap seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini yaitu penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan penggeledahan paksa handphone seseorang tidak bisa sewenang-wenang akan tetapi pelaksanaan penggeledahan tersebut harus didasari atau dilandasi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Rizky, Ali; Handrawan, Handrawan; Yusup, Ahmad; Yusuf, Haris
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.24589

Abstract

Korporasi merupakan subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka korporasi dapat dituntut di sidang pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan menggunakan analisis preskriptif. Korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana uang pengganti sebab secara formil, surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan, apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tindak pidana itu tidak didakwakan dalam surat dakwaan maka putusan harus berupa bebas (vrijspraak). Korporasi yang tidak didakwa, otomatis tidak memiliki surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan terdakwa tidak termuat di dalam surat dakwaan. Putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa, maka putusan tersebut batal demi hukum, karena dalam putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena tidak memenuhi syarat sahnya putusan, maka putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Page 10 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1 Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2 Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1 Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1 Vol 3, No 2 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 2 Vol 3, No 1 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 1 Vol 2, No 2 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 2 Vol 2, No 1 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 1 Vol 1, No 2 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 2 Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 More Issue