Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluasi Kualitas Visum et Repertum Perlukaan pada Korban Hidup di RSUD Waled, Cirebon (2021 – 2023) Pranoto, Ahmad Satrio Tsabut; Wibisono, Bambang; Rivani, Riza
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12531

Abstrak: Penulisan Visum Et Repertum harus memenuhi format-format yang sudah disesuaikan untuk menunjang kualitasnya di bidang hukum. Pasalnya, beberapa penelitian menyatakan bahwa kualitas VeR di rumah sakit tertentu belum memenuhi komponen yang harus tersedia di surat VeR. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk menilai dan menggambarkan kualitas VeR hidup perlukaan di RS Waled Kab. Cirebon dari kualitas perbagian VeR hingga kualitas keseluruhan untuk meningkatkan kualitas layanan di RS Waled.Metode : Penelitian ini menggunakan Deskriptif Observasional dan menggunakan data sekunder yaitu VeR perlukaan di RS Waled Kab. Cirebon Tahun 2021 – 2023. Penilaian kualitas VeR perlukaan menggunakan skoring dari Prof. Herkutanto.Hasil : Selama 2021 – 2023 didapatkan total 127 VeR. Kualitas perbagian didapatkan untuk bagian pembukaan sebesar 100%, bagian pendahuluan sebesar 100%, bagian pemberitaan sebesar 74%, bagian kesimpulan sebesar 33%, dan bagian penutup sebesar 100%. Secara keseluruhan didapatkan nilai sebesar 54.9% dengan kualitas sedang.Kesimpulan : Secara keseluruhan, VeR perlukaan di RS Waled Kab. Cirebon Tahun 2021 – 2023 mendapatkan kualitas sedang. tetapi hasil tersebut tidak menggambarkan kualitas layanan dan profesionalitas praktisi yang terlibat, tetapi memang ada perbedaan pandangan terhadap penyusunan VeR perlukaan.Abstract: The writing of Visum Et Repertum must adhere to standardized formats to ensure its quality in the legal field. Several studies have indicated that the quality of ver in certain hospitals does not meet the required components that should be included in the VeR document. This has drawn the attention of researchers to assess and describe the quality of VeR for injuries at Waled Hospital, Cirebon, from the quality among sections to overall quality to improve the quality of service at Waled Hospital.Methods : This study uses an Observasional with Descriptive Study and uses secondary data, that is VeR of injuries at Waled Hospital, Cirebon In 2021 – 2023. Assessment of the quality of VeR of the injuries using Prof. Herkutanto's Scoring. Results : During the 2021 – 2023, a total of 127 VeR. The quality of the sections was obtained for opening section at 100%, introduction section at 100%, news section at 74%, conclusion section at 33%, and closing section at 100%. Overall, the value obtained was 54.9% with medium quality. Conclusion : Overall, the VeR of injuries at Waled Hospital, Cirebon In 2021 – 2023 got medium quality. However, these results do not describe the quality of service and professionalism of the practitioners involved, but there are indeed different views regarding the preparation of a VeR for injuries.

Pandangan Agama Islam dan Hukum Kesehatan tentang Aborsi di Era Keterbukaan Informasi Kristina, Dina; Siregar, Rospita Adelina
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.13504

Abstrak: Aborsi merupakan isu yang kompleks karena melibatkan dimensi hukum, agama, dan medis, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pandangan agama Islam terhadap aborsi berdasarkan interpretasi sumber-sumber utama ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum kesehatan Indonesia meregulasi praktik aborsi melalui peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap aborsi memiliki spektrum interpretasi yang beragam, mulai dari pengharaman mutlak hingga pengecualian dalam kondisi tertentu seperti ancaman terhadap nyawa ibu. Di sisi lain, hukum kesehatan Indonesia memberikan batasan dan persyaratan ketat terkait praktik aborsi. Di era keterbukaan informasi, pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif agama dan hukum menjadi krusial untuk meningkatkan literasi masyarakat dan mencegah risiko aborsi tidak aman.Abstract: Abortion presents a complex challenge, intertwined with legal, religious, and medical considerations, particularly in Indonesia's diverse, Muslim-majority society. This study seeks to thoroughly examine the Islamic religious perspective on abortion, drawing from interpretations of its core tenets. Furthermore, the research investigates how Indonesian health law governs abortion through regulations like Government Regulation No. 28 of 2024 and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Our findings reveal that Islamic views on abortion range widely, from outright prohibition to allowing exceptions in dire circumstances, such as when the mother's life is at risk. Conversely, Indonesian health law outlines stringent restrictions and conditions for abortion procedures. In this age of open information, a holistic grasp of both religious and legal viewpoints is essential to boost public understanding and mitigate the dangers of unsafe abortions.

Implementasi Kebijakan Sistem Finger Print bagi Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara dalam Pemenuhan Hak Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat di Rumah Sakit Kertosono Satiyo, Satiyo; Dewi, Trihoni Nalesti; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11993

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pasien dalam keadaan gawat darurat oleh dokter spesialis berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Kertosono serta mengkaji implementasi sistem fingerprint sebagai kebijakan kedisiplinan ASN. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem fingerprint meningkatkan kedisiplinan dokter spesialis dalam jam kerja ASN, namun belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak pasien di luar jam kerja ASN, khususnya pada situasi gawat darurat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dokter spesialis karena RSUD Kertosono merupakan rumah sakit tipe C.Abstract: This study aims to analyze the fulfillment of patients’ rights in emergency situations by civil servant specialist doctors at Kertosono Regional Public Hospital (RSUD Kertosono) and to examine the implementation of the fingerprint system as a disciplinary policy for civil servants. The method used is a juridical-sociological approach, with data collection techniques including interviews and observation. The findings indicate that the fingerprint system improves the discipline of specialist doctors during official civil servant working hours. However, it has not yet fully ensured the fulfillment of patients’ rights outside those working hours, particularly in emergency situations. This shortcoming is due to the limited number of specialist doctors, as RSUD Kertosono is classified as a Type C hospital.

Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan Octaviani, Lissa Intan; Permana, Ouve Rahadiani; Wibisono, Bambang
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12553

Abstrak: Rahasia Kedokteran Rentan Menimbulkan Kerugian Yang Tidak Hanya Berpotensi Dilakukan oleh Pihak Tidak Berwenang Tetapi juga Oleh Pihak yang Berkewajiban. Sehingga Pengetahuan dan Sikap Tentang Rahasia Kedokteran Dinilai Penting Karena Dapat Menujang Kinerja Dokter, Dokter Gigi atau Mahasiswa Fakultas Kedokteran Tahap Profesi. Dalam Pembukaan Rahasia Kedokteran Cenderung Kurang Mendapatkan Perhatian, Sehingga Menimbulkan Terjadinya Sengketa Medis Antar Para Pihak Didalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.Penelitian Ini Bertujuan untuk Mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.Penelitian Ini Menggunakan Metode Cross Sectional Melalui Pendekatan Observasional Analitik. Subjek Yang Digunakan adalah Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Angkatan 2019. Teknik Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Ini Menggunakan Total Sampling Dengan Analisis Data Menggunakan Spearman Test. Instrumen Penelitian Yang Digunakan Adalah Kuesioner Yang Telah Dilakukan Uji Validitas Dan Reliabilitas.Responden Di Dalam Penelitian Ini Memiliki Tingkat Pengetahuan tentang Rahasia Kedokteran Sebanyak (53.8%) Dengan Kategori Cukup Dan Responden Yang Memiliki Sikap Tentang Rahasia Kedokteran Sebanyak (50.5%) Dengan Kategori Baik. Hasil Analisis Data Menunjukkan Adanya Hubungan Yang Signifikan Pada Variabel Pengetahuan Dan Sikap (Uji Spearman P-Value = 0.048, Koefisien Korelasi = 0.206).Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.Abstract : The Secrets of Medicine are Vulnerable to Causing Harm that Can Potentially Be Perpetrated Not Only by Unauthorized Parties but Also by Those Who are Obligated to Uphold Them. Thus, Knowledge And Attitude About the Secrets of Medicine are Considered Important as They Can Support the Performance of Doctors, Dentists, or Medical Students in Their Proffesional Phase. In the Opening of Medical Confidentiality, There Tends to be Less Attention, Thus Giving Rise to Medical Disputes Between Parties in the Provision of Health Services. This Study Aims to Determine Correlation of the Level Knowledge and Attitude of Students in the Doctor Professional Study Program Regarging the Secrets Of Medical Based on Health Law. This Study Uses a Cross-Sectional Method Through an Analytical Observational Approach. The Subjects Used are Students from the 2019 of the Medical Profession Study Program. The Sampling Technique in This Study uses Total Sampling, with Data Analysis Conducted Using the Spearmen Test. The Research Instrument used is a Questionnaire That has Undergone Validity and Reliability Testing. Respondents in This Study Have a Level of Knowledge about Medical Secrets Of (53.8%) Categorized as Sufficient, and Respondents with Attitude Towards Medical Secrets Amount To (50.5%) Categorized As Good. The Result of the Data Analysis Indicate a Significant Correlation of Knowledge and Attitude Variables (Spearman Test P-Value = 0.048, Correlation Coefficient = 0.206). There is a Significant Correlation of the Level Knowledge and Attitude of Students in the Doctor Professional Study Program Regarging the Secrets of Medical Based on Health Law.

Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri yang Menolak Tindakan pada Pasien yang Tidak Divaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon Tahir, Erni Susanti; Sumarwanto, Edi; Indrayati, Yovita
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.10698

Abstrak: Transmisi penularan Covid-19 sangat cepat dan membuat banyak tenaga medis meninggal termasuk dokter gigi sehingga banyak dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 serta menutup tempat praktik mandirinya sehingga hal ini justru menempatkan dokter gigi pada posisi sebagai pemikul berbagai kewajiban dengan sederet sanksinya jika dokter gigi tidak menjalankan pelayanan kesehatan dengan baik dan benar, dan hanya mementingkan diri sendiri.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, menjelaskan upaya organisasi profesi dan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 dan merumuskan konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejatinya dokter gigi yang menolak pemberian tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada upaya yang telah dilakukan oleh Organisasi Profesi dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, dan prinsipnya hanya menjalankan peraturan yang ada dari Pemerintah Pusat.Abstract: The transmission of Covid-19 occurs rapidly and has resulted in the death of many healthcare workers, including dentists. Consequently, many dentists have refused to treat patients who have not been vaccinated against Covid-19 and have even closed their private practices. This situation has placed dentists in a position where they bear numerous obligations along with corresponding sanctions should they fail to provide healthcare services properly and ethically, particularly if they are perceived as acting in self-interest.The objective of this research is to explain the legal regulations governing the protection of independent dental practitioners who refuse to provide treatment to unvaccinated Covid-19 patients; to examine the efforts of professional organizations and the Cirebon Regency Government in formulating regulations to protect such dentists; and to propose an ideal regulatory framework for protecting independent dental practitioners who refuse to treat unvaccinated Covid-19 patients.This study employs an empirical juridical approach, utilizing both secondary and primary data sources. The collected data is analyzed qualitatively. The research findings indicate that a dentist’s refusal to treat unvaccinated Covid-19 patients should be recognized as a legal right under the applicable laws and regulations. Furthermore, there have been no significant initiatives from professional organizations or local government to formulate specific regulations aimed at protecting independent dental practitioners in this context, as they merely adhere to existing regulations issued by the central government

Penyelesaian Kasus Kelalaian Medis yang Dilakukan Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) Atas Pelimpahan Kewenangan di Rumah Sakit (Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk) Yulihartono, Prima Heru; Simandjutak, Marcella Elwina; Asmara, Gregorius Yoga Panji
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11874

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus kelalaian medis pada pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk yang berupa mandat dari dokter spesialis ke dokter umum; mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban atas kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter dapat berupa pidana, perdata dan administrasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penyelesaian kasus kelalaian medis yang terjadi di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan keluarga Pasien dan dilaksanakan melalui negosiasi di luar pengadilan. Rumah Sakit Bhayangkara melakukan evaluasi dan audit medik, Dokter spesialis dinyatakan lalai karena tidak menanggapi pesan dokter jaga karena tertidur. 2) Bahwa pertanggungjawaban atas kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter penanggungjawab pelayanan atas pelimpahan kewenangan pelayanan di rumah sakit Bhayangkara Nganjuk hasil pemeriksaan dari Komite Etik Rumah Sakit adalah kepada Dokter diberikan sanksi berupa teguran tertulis sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan sehingga menyebabkan meninggalnya pasien. Namun demikian, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran prosedur dalam penanganan pasien tersebut oleh dokter jaga maupun perawat yang berjaga di IGD.Abstract: This research aims to determine and analyze the resolution of cases of medical negligence based on the delegation of authority carried out by the doctor in charge of services at Bhayangkara Nganjuk Hospital in the form of a mandate from a specialist doctor to a general practitioner; knowing and analyzing liability for medical negligence committed by doctors can be criminal, civil and administrative. This research was conducted using a sociological juridical approach. The research specifications are descriptive analysis and prescriptive analysis. The data used are primary data and secondary data collected through interviews and literature study. The analysis was carried out qualitatively. The results of this research are 1) The resolution of medical negligence cases that occurred at Bhayangkara Nganjuk Hospital was resolved in a friendly manner with the patient's family and carried out through negotiations outside of court. Bhayangkara Hospital carried out a medical evaluation and audit. The specialist doctor was declared negligent because he did not respond to the doctor on duty's message because he was asleep. 2) That the responsibility for medical negligence committed by the doctor responsible for the service upon the delegation of service authority at the Bhayangkara Nganjuk Hospital as a result of an examination by the Hospital Ethics Committee is that the doctor is given a sanction in the form of a written warning as a result of the negligence committed which caused the death of the patient. However, from the results of the examination, no procedural violations were found in the handling of the patient by the doctor on duty or the nurse on duty in the ER.

Pelaksanaan Asesmen Risiko, Identifikasi dan Pengelolaan Risiko Pasien Guna Menjamin Keselamatan Pasien dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No 11 Tahun 2017 (Studi di Rumah Sakit Islam Pati) Aji, Muhammad Irsyad Khresna; Simandjutak, Marcella Elwina; Wibowo, Daniel Budi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.10727

Abstrak: Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien menegaskan bahwa rumah sakit wajib menjamin keselamatan pasien melalui pelaksanaan sistem asesmen risiko, identifikasi risiko, dan pengelolaan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana realisasi implementasi regulasi tersebut di Rumah Sakit Islam (RSI) Pati, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSI Pati telah berupaya menerapkan sistem keselamatan pasien sesuai dengan alur dalam Permenkes No. 11 Tahun 2017. Asesmen risiko dan identifikasi risiko telah dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi melalui penyusunan risk register. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma regulatif dan pelaksanaan di lapangan, seperti rendahnya implementasi protokol identifikasi pasien, komunikasi efektif, dan pencegahan risiko jatuh. Hambatan utama berasal dari faktor internal seperti kurangnya proaktivitas tenaga medis dan belum optimalnya pelatihan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan sumber daya. Secara normatif, temuan ini menunjukkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban hukum rumah sakit dalam menjamin keselamatan pasien sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Untuk itu, diperlukan penguatan standar operasional prosedur, peningkatan pelatihan internal, serta penegakan disiplin terhadap tenaga medis sebagai bentuk akuntabilitas hukum rumah sakit. Kata Kunci: Keselamatan Pasien, Permenkes No. 11 Tahun 2017, Rumah Sakit, Asesmen Risiko, Analisis NormatifAbstract: Ministry of Health Regulation (Permenkes) No. 11 of 2017 on Patient Safety mandates that hospitals must ensure patient safety through the implementation of risk assessment, risk identification, and risk management systems. This study aims to examine the realization of this regulation at the Islamic Hospital (RSI) Pati and to identify the obstacles faced in its implementation. The research employed an empirical juridical method with a qualitative approach, utilizing data from observations, interviews, and documentation, analyzed normatively and descriptively. The findings indicate that RSI Pati has made efforts to implement patient safety systems in accordance with Permenkes No. 11 of 2017. Risk assessment and identification have been systematically documented through a risk register. However, discrepancies remain between regulatory norms and practical implementation, such as inadequate execution of patient identification protocols, effective communication, and fall risk prevention. The main obstacles include internal factors such as lack of proactive behavior among medical staff and insufficient training, as well as external factors such as resource limitations. Normatively, these findings reflect the hospital’s incomplete fulfillment of its legal obligation to ensure patient safety as mandated by existing regulations. Therefore, strengthening standard operating procedures, increasing internal training, and enforcing discipline among medical personnel are essential to enhance the hospital’s legal accountability

Comparative Analysis of E-Cigarette Regulation in Indonesia, Thailand, and Brunei Darussallam Fajri, M. Hisyam Nur; Madjid, Abdul; Istiqomah, Milda
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12685

Abstract : This study examines the increasing trend of e-cigarette use among students in Indonesia compared to Thailand and Brunei Darussalam. This study aims to analyse the advantages and disadvantages of e-cigarette regulation in Indonesia as a new form of addictive substance, and to compare it with regulatory frameworks in other countries in the region. Using normative juridical methods, this study explores laws and policies from Indonesia, Thailand, and Brunei Darussalam. Findings show that although Indonesia imposes relatively high excise taxes on e-cigarettes, its regulations are less comprehensive compared to other countries. Regulatory gaps in terms of advertising, age restrictions, and waste management of e-cigarettes are still evident. The journal suggests strengthening Indonesia's regulatory framework by adopting best practices from other Southeast Asian countries such as Thailand and Brunei Darussalam to ensure public health protection and environmental safety.Abstrak : Penelitian ini mengkaji tren peningkatan penggunaan rokok elektrik di kalangan pelajar di Indonesia dibandingkan dengan Thailand dan Brunei Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan regulasi rokok elektrik di Indonesia sebagai bentuk baru dari zat adiktif, dan untuk membandingkannya dengan kerangka regulasi di negara-negara lain di kawasan ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi undang-undang dan kebijakan dari Indonesia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memberlakukan cukai yang relatif tinggi terhadap rokok elektrik, namun peraturannya kurang komprehensif dibandingkan dengan negara lain. Kesenjangan regulasi dalam hal periklanan, pembatasan usia, dan pengelolaan limbah rokok elektrik masih terlihat jelas. Jurnal ini menyarankan untuk memperkuat kerangka regulasi Indonesia dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Brunei Darussalam untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan.

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap Terjadinya Risiko Tindakan pada Operasi Mayor Kebidanan Emergensi di RSIA Dian Pertiwi Massa, Jaya; Yustina, Endang Wahyati; Limijadi, Edward Kurnia Setiawan
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11100

Abstrak: RSIA Dian Pertiwi Karanganyar merupakan Rumah sakit khusus tipe C di Kabupaten Karanganyar, yang menangani pasien dengan kehamilan dan persalinan risiko tinggi, keadaan ini berakibat pada meningkatnya operasi mayor kebidanan emergensi dan meningkatkan komplikasi dari tindakan tersebut. Peningkatan komplikasi tindakan operasi mayor kebidanan emergensi berbanding lurus dengan peningkatan permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh tenaga kesehatan. Timbulnya permasalahan hukum akibat komplikasi tindakan operasi mayor kebidanan emergensi tersebut mengisyaratkan diperlukannya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang melakukan layanan operasi emergensi tersebut. Peraturan perundangan yang berlaku, perijinan Rumah Sakit, peraturan internal Rumah Sakit, persyaratan perijinan tenaga kesehatan merupakan piranti yang disediakan untuk melakukan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Penelitian dengan metode yuridis sosiologis, deskriptif analitis dan metode pengumpulan data dengan studi lapangan yaitu wawancara dan studi kepustakaan telah dilakukan di RSIA Dian Pertiwi terhadap tim operasi kebidanan tahun 2022 untuk mengetahui sejauh mana pelindungan hukum terhadap tim operasi tersebut telah dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan gambaran secara lengkap tentang pelaksanaan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan di RSIA Dian Pertiwi. Hasil penelitian bahwa pengaturan perlindungan hukum meliputi segi norma hukum dan bentuk atau tehnis pengaturan hukum bagi tenaga kesehatan telah terpenuhi dengan baik demikian juga pelaksanaan dari pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang meliputi pihak terkait, bentuk pelindungan hukum dan ruang lingkup pelaksanaan pelindungan hukum. Satu kasus fatal akibat atonia uteri yang terjadi paska operasi perlu dicermati Manajemen Rumah Sakit dan Tim Operasi, untuk mencegah kasus fatal terulang kembali.Abstract: RSIA Dian Pertiwi is a specially hospital in Karanganyar District , referral center a high risk for pregnancies and deliveries, including a many babies and childs who finding health problems likes infection, malnutrition and others. This condition actually increases an obstetrian emergency operation like cesarian section, automatically increase the complication about this and increase the legal health problem for health workers Arise legal problems consequence complication of obstetrician emergency operation, induce legal health problems for health workers who prepared patient for obstetrian emergency operation. Law regulations, internal hospital regulation, letter of license for health workers can proctect them too legal medical problems In 2022 our studies on yudiris sosiology method, spesification descriptive and analisis data with interview and literature studies aim to collecting data and put the desription perfectly about implementation legal protection for find out legal protection for health workers who done in mayor obstetrician operation room Result about this studies are regulation of legal protection including the norm of law and tehnic of law regulation about health workers against the risk of obstetrician emergency operations in RSIA Dian Pertiwi can be fulfilled, similar about implementation legal regulation including legal protection, scope of law regulation and the related institution are fulfilled too. There is one fatality case cause atonia uteri occur after this emergency operation, can finishing with discussion between hospital management and the pasien until achieved agreement. At least the fatality case make our operation tim and health workers introspection how this moment can occuring and make the changging too avoid the same insident.

Pelaksanaan Progam Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Rumah Sakit Yang Baik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Wijayanti, Emelia; Hayati, Resti Nur; Ta’adi, Ta’adi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12757

Abstrak: Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan PPRA sesuai dengan perintah Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, Pasal 885 ayat (4) PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Pasal 6 ayat (1) Permenkes No. 8 Tahun 2015. Tata laksana kegiatan PPRA diatur pada Pasal 9 Permenkes No. 8 Tahun 2015 dan PKPO 8 STARKES 2023. Fakta yang terjadi di RS X adalah tim PPRA sudah dibentuk namun tugas pokok dan fungsinya tidak dilaksanakan, sehingga risiko antimicrobial resistance masih sangat tinggi. Hal tersebut menjadi latar belakang bagi peneliti mengkaji tentang: pengaturan PPRA dalam rangka peningkatan pengelolaan rumah sakit yang baik, pelaksanaan PPRA di RS X dan faktor yang menjadi kendala pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer dan sekunder diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPRA di RS X hanya memiliki SK pembentukan tim PPRA sedangkan hospital bylaws tersedia namun tidak mengatur tentang kegiatan PPRA dan standar prosedur pelaksanaannya belum ada. Pelaksanaan PPRA di lingkungan rumah sakit hanya sebatas pembentukan tim saja sedangkan tugas-tugas pokok seperti surveilans, FORKKIT belum dilaksanakan sehingga tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik belum tercapai. Faktor yang menjadi kendala adalah faktor yuridis yaitu kebijakan internal rumah sakit (hospital by laws) belum mengatur mengenai PPRA, faktor teknis yaitu tidak memadahinya sarana dan prasarana kegiatan PPRA dan faktor sosial berupa kebiasaan pasien tidak menghabiskan antibiotik.Abstract: Hospitals as providers of health services must comply with the provisions of Article 141 paragraph (1) of the Health Law, namely that they must carry out rational use of medicines (including the use of antibiotics). The impact of antibiotic resistance is reduced effectiveness of therapy, increased morbidity and mortality and increased health costs. Hospitals must implement good hospital governance and good clinical governance in accordance with the orders of the Health Law, including in carrying out PPRA activities. This research uses a sociological juridical approach with analytical descriptive research specifications. This research uses primary and secondary data with data collection methods in the form of field studies and literature studies to obtain the necessary data. The data analysis method uses qualitative analysis methods. The research results show that there are a number of regulations that regulate PPRA as part of hospital governance, contained in Article 885 paragraph (4) PP No. 28 of 2024, the technical implementation is regulated in PKPO 8 STARKES 2023 and Minister of Health Regulation no. 8 of 2015. The implementation of PPRA at RS X has not fulfilled the principles of good hospital governance and good clinical management, because most of the main tasks of the PPRA team have not been implemented. Obstacles to the implementation of PPRA consist of the juridical factor that hospitals do not have internal policies that regulate the implementation of PPRA, technical factors in the form of inadequate facilities and infrastructure for PPRA activities and social factors in the form of patients' habit of not finishing antibiotics.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Endang Wahyati

Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id

Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Endang Wahyati

Contact Email endang_wahyati@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official soepra@unika.ac.id

Editorial Address Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Endang Wahyati

Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id

Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA