Garuda - Garba Rujukan Digital

The Validity of the Form of Agreement in Fulfilling Pharmaceutical Supplies in Government Hospitals Izzah Khalif Raihan Abidin; Selvia Ananda Tri Avista
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.14278

Penelitian hukum normatif ini mengkaji limitasi terhadap asas kebebasan berkontrak dalam pengadaan perbekalan farmasi untuk Rumah Sakit Pemerintah di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan khusus yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan statute approach dan conceptual approach untuk menunjukkan bahwa pengadaan perbekalan farmasi wajib dilaksanakan secara elektronik melalui sistem E-Purchasing dan katalog elektronik (E-Catalogue) pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik juncto Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku. Jenis kontrak yang digunakan adalah jual beli, yang harus memenuhi syarat sahnya kontrak Pasal 1320 KUHPer serta kewenangan pengadaan berada pada organ tertentu dalam struktur rumah sakit: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang mengambil keputusan pengeluaran anggaran dan menandatangani kontrak, serta Kelompok Kerja (Pokja) yang membantu PPK dalam proses pemilihan penyedia. Terdapat konsekuensi hukum terhadap kegiatan kontraktual dalam pemenuhan sediaan perbekalan farmasi di rumah sakit pemerintah sampai dengan pelaksanaan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika proses penyusunan kontrak sampai dengan pelaksanaan tidak sesuai dengan pengadaan barang/jasa maka dapat dibatalkan/batal demi hukum sebagaimana tidak terpenuhinya Syarat Sah Kontrak 1320 KUHPer serta berpotensi melanggar prinsip transparansi, ternyata konsep konsinyasi dalam perbekalan farmasi tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa.Abstract : This normative legal research examines the limitations of the principle of freedom of contract in the procurement of pharmaceutical supplies for Government Hospitals in Indonesia. The principle of freedom of contract, as regulated in Article 1338 of the Civil Code, is limited by specific statutory provisions governing the procurement of government goods/services. This research uses a statute approach and a conceptual approach to show that the procurement of pharmaceutical supplies must be carried out electronically through the E-Purchasing system and the government’s electronic catalog (E-Catalogue) as regulated in the Regulation of the Minister of Health concerning Drug Planning and Procurement based on the Electronic Catalogue in conjunction with the applicable Presidential Regulation concerning the Procurement of Government Goods/Services. The type of contract used is a sale and purchase, which must meet the requirements for a valid contract in Article 1320 of the Civil Code and the procurement authority rests with specific organs within the hospital structure: the Pejabat Pembuat Komitmen/Commitment Making Officer (PPK) who is authorized to make decisions on budget expenditures and sign contracts, and the Kelompok Kerja/Working Group (Pokja) who assists the PPK in the supplier selection process. There are legal consequences for contractual activities in fulfilling pharmaceutical supplies in government hospitals until the implementation must comply with applicable laws and regulations, if the process of drafting the contract until the implementation is not in accordance with the procurement of goods/services then it can be canceled/nulled by law as it does not fulfill the Valid Contract Requirements 1320 of the Civil Code and has the potential to violate the principle of transparency, it turns out that the concept of consignment in pharmaceutical supplies is not in accordance with the mechanism for procurement of goods/services.

Kesenjangan Norma dan Realitas: Implementasi UU TPKS dalam Layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual di Sumba Timur Rospita Adelina Siregar; Endang Wahyati Yustina; Endah Labaty Silapurna
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.15478

Penelitian ini berfokus pada integrasi kelembagaan, tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang mampu mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar korban kekerasan seksual sesuai amanat undang-undang. Sepanjang tahun 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 376.529 atau mengalami peningkatan 14,07%. Data ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, korbannya dari kelompok remaja. Permasalahan yang diteliti adalah mencari apa hambatan sistemik yang menghambat implementasi kebijakan tersebut, baik dari sisi keterbatasan infrastruktur kesehatan maupun kompleksitas UU No. 12 Tahun 2022 di Sumba Timur. Penelitian hukum di Sumba Timur menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) untuk melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat setempat. Memilih data primer melalui wawancara dan FGD, melibatkan tokoh organisasi perempuan, tokoh adat, tokoh agama, pemerintahan dan aparat hukum. Disimpulkan ada gap antara idealisme perlindungan hukum nasional dengan realitas kapasitas layanan kesehatan di daerah, sehingga perlu dirumuskan model sinergi yang lebih adaptif terhadap tantangan geografis dan sosiokultural di Sumba Timur. Abstract: This study focuses on the integration of institutions, medical personnel, and health care facilities capable of ensuring that the basic rights of victims of sexual violence are fulfilled in accordance with the law. Throughout 2025, 376,529 cases of violence against women were recorded, representing a 14.07% increase. This figure represents an increase from the previous year, with victims primarily from the adolescent demographic. The research aims to identify systemic barriers hindering the implementation of these policies, whether due to limitations in healthcare infrastructure or the complexity of Law No. 12 of 2022 in East Sumba. The legal research in East Sumba employs a sociological (empirical) legal research method to examine how the law functions within the local community. Primary data was collected through interviews and focus group discussions (FGDs), involving representatives from women’s organizations, traditional leaders, religious leaders, government officials, and law enforcement. A gap was identified between the ideal of national legal protection and the reality of healthcare service capacity in the region, necessitating the formulation of a more adaptive synergy model to address the geographical and sociocultural challenges in East Sumba

Malpraktik Medik Sebagai Kejahatan Profesi: Sebuah Tinjauan Tipologi Kejahatan dalam Persfektif Indonesia Lalu Guntur Payasan; Iqrak Sulhin; Lalu Panca Tresna
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.15063

Masuknya internet of medical things mempengaruhi konsep dasar layanan kedokteran yang kemudian juga berdampak pada siapa yang bertanggung jawab jika terjadi malpraktik medik. Masuknya unsur teknologi yang memiliki dominansi yang cenderung sama dengan posisi dokter dalam menentukan keberhasilan suatu tindakan kedokteran maka tentu usur teknologi menjadi penting untuk dibahas. Pada konteks inilah kemudian penulis melakukan konseptulisasi malpraktik medik era internet of medical things sebagai kejahatan profesi. Kejahatan profesi pada malpraktik medik era sebelum IoMT berfokus pada dokter. Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah pendekatan konseptual tipologi kejahatan dari Clinard Quinney. Dengan menggunakan tipologi kejahatan Clinard Quinney peneliti mengkongseptualisasikan bahwa malpraktik medik sebagai kejahatan profesi era ini dapat ditujukan kepada tenaga kesehatan lain yang secara langsung ikut bertanggung jawab terhadap praktik kedokteran atau penggunaan alat kedokteran yang digunakan. Misalnya pada konteks robotic surgery maka elektromedik ialah profesi kesehatan yang kemudian bertanggung jawab dalam menjamin kehandalan dari robot bedah sebelum digunakan oleh dokter dalam praktik kedokteran robotik. Namun berbeda jika pada kedokteran radioterapi. Pada kedokteran radioterapi maka selain dokter terdapat elektromedik dan fisikawan medik. Lebih jelasnya terdapat pada diskusi. Abstract: The advent of the Internet of Medical Things has influenced the foundational concepts of medical services, subsequently impacting the determination of liability in cases of medical malpractice. The integration of technological elements, whose role in determining the success of a medical procedure now tends to be as dominant as that of the physician, necessitates a discussion of this technological component. It is within this context that the author conceptualizes medical malpractice in the era of the Internet of Medical Things as a professional crime. In the pre-IoMT era, professional crime in medical malpractice was primarily focused on physicians. The method employed in this article is the conceptual typology of crime developed by Clinard Quinney. By utilizing Clinard and Quinney's typology of crime, the researcher conceptualizes that medical malpractice as a professional crime in this era can be attributed to other healthcare professionals who are directly and jointly responsible for medical practice, or to the medical devices used. For instance, in the context of robotic surgery, the medical engineering is the healthcare professional subsequently responsible for ensuring the reliability of the surgical robot before it is used by the physician in robotic medical practice. However, the scenario differs in radiation oncology. In radiation oncology, in addition to the physician, medical engineering professionals and medical physicists are involved. A more detailed discussion is provided in the subsequent analysis.

Dilema Etik Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Batuyang Lombok Timur: Pendekatan Hukum Empiris Fathul Azmi; Dhandi Hidayatullah; Riasari Mardani
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.15216

Penelitian ini mengkaji fenomena dilema etik yang dihadapi tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Batuyang, Lombok Timur, dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketegangan antara tuntutan profesionalisme medis, kewajiban hukum, serta realitas sosial-budaya yang memengaruhi proses pengambilan keputusan klinis. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dilema etik yang muncul, menganalisis faktor penyebabnya, serta mengevaluasi implikasinya dalam perspektif hukum kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema etik yang dominan meliputi konflik antara prinsip otonomi pasien dan kewajiban beneficence tenaga kesehatan, keterbatasan pelaksanaan informed consent terutama dalam kondisi darurat, tekanan sosial-budaya dalam pengambilan keputusan medis, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi tenaga kesehatan apabila tidak dikelola secara tepat. Berbeda dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya mengkaji dilema etik secara normatif atau dalam konteks pelayanan spesialistik, penelitian ini mengisi kesenjangan literasi dengan menghadirkan analisis berbasis data empiris lapangan dari fasilitas kesehatan primer di wilayah berkembang. Novelty penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif socio-legal dengan realitas kontekstual puskesmas, sehingga menghasilkan temuan yang tidak sekadar bersifat deskriptif-normatif melainkan juga analitis-reflektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip etika medis dan kepatuhan hukum melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan, penyusunan pedoman operasional yang kontekstual, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Dengan demikian, upaya penyelesaian dilema etik tidak hanya bergantung pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan intervensi sistemik dalam kebijakan pelayanan kesehatan dasar.Abstract: This study examines the ethical dilemmas faced by healthcare workers in providing primary health services at Batuyang Community Health Center, East Lombok, using an empirical legal approach. The background of this study is based on the tension between demands for medical professionalism, legal obligations, and socio-cultural realities that influence clinical decision-making processes. The objectives of this study are to identify the forms of ethical dilemmas that arise, analyze their underlying causes, and evaluate their implications from the perspective of health law. The method used is qualitative research with a socio-legal approach, employing in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that the dominant ethical dilemmas include conflicts between patient autonomy and the healthcare workers’ obligation of beneficence, limitations in the implementation of informed consent, especially in emergency situations, socio-cultural pressures in medical decision-making, and limited facilities and infrastructure. From a legal perspective, these conditions reflect a gap between applicable legal norms and practices in the field, which potentially expose healthcare workers to legal risks if not managed appropriately. Unlike previous studies that generally examine ethical dilemmas normatively or in the context of specialist care, this research fills a literature gap by presenting an analysis based on empirical field data from primary health care facilities in developing areas. The novelty of this study lies in integrating a socio-legal perspective with the contextual realities of community health centers, thus producing findings that are not merely descriptive-normative but also analytical-reflective. This study emphasizes the importance of integrating medical ethical principles with legal compliance through strengthening healthcare workers’ capacity, developing contextual operational guidelines, and ensuring adequate institutional support. Accordingly, resolving ethical dilemmas does not solely depend on individual healthcare workers, but also requires systemic intervention in primary health care policies.

Tanggungjawab Hukum Praktik Mandiri Bidan dalam Pertolongan Persalinan Sebagai Upaya Penurunan AKI dan AKB di Wilayah Kabupaten Blora Jawa Tengah, Indonesia Ika Herwati; Fitriani Nur Damayanti; Ignatius Hartyo Purwanto
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.13168

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi meskipun berbagai program kesehatan telah diterapkan, termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran bidan dalam menurunkan AKI dan AKB melalui praktik mandiri yang aman dan berkualitas. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum praktik mandiri bidan dalam pertolongan persalinan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kuesioner kepada 12 bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bidan memahami pentingnya pelatihan dan regulasi hukum, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti pengawasan yang kurang memadai, ketidaksesuaian regulasi dengan implementasi, serta keterbatasan fasilitas. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan ibu dan bayi juga menjadi kendala.Abstract: The Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in Indonesia are still high even though various health programs have been implemented, including in Blora Regency, Central Java. This study is motivated by the importance of the role of midwives in reducing MMR and IMR through safe and quality independent practices. The formulation of the problems raised in this study include: how to regulate the legal responsibility of midwives' independent practices in assisting with childbirth, how to implement them, and what obstacles are faced in their implementation.The study used a sociological legal approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews and questionnaires to 12 independent midwives in Blora Regency. The results showed that most midwives understood the importance of training and legal regulations, but their implementation faced challenges such as inadequate supervision, inconsistency of regulations with implementation, and limited facilities. Low public awareness of the importance of maternal and infant health services is also an obstacle.

Legal Gaps in the Supervision and Practice of Traditional and Non-Medical Alternative Medicine Ronny Sutanto; Hilda Muliana; Sabda Wahab
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.14128

Traditional medicine and non-medical alternatives remain a significant healthcare choice for the Indonesian public despite continuous advancements in modern medical technology. Data from the 2018 Basic Health Research (Riskesdas) indicates that 31.4% of the population still utilizes these services, reflecting enduring trust in local wisdom-based healing practices. However, this high public demand is not matched by an adequate legal and supervisory framework. Many traditional practitioners operate without official licenses, ethical standards, or state oversight. This study aims to (1) analyze positive legal arrangements governing the supervision of traditional and non-medical alternative practices, (2) identify regulatory gaps between legal norms and empirical practices, and (3) formulate an integrated legal protection framework for patients. Employing a normative juridical approach with statutory and conceptual lenses, legal materials were analyzed through a three-stage qualitative process: inventory and classification of regulations, interpretive legal reasoning, and constructive synthesis to develop a patient protection model. Findings reveal that although Law No. 17 of 2023 legally recognizes traditional health services, implementation remains weak due to limited socialization, fragmented supervision, and the absence of specific legal accountability mechanisms. Patient protection is currently partial and non-integrated. The study recommends regulatory harmonization, establishment of a specialized supervisory institution, mandatory practitioner certification, digital promotion oversight, and a pluralistic legal approach that accommodates local wisdom while ensuring patient safety..Abstrak: Pengobatan tradisional dan alternatif non-medis masih menjadi pilihan signifikan masyarakat Indonesia meskipun kemajuan teknologi medis terus berkembang. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 31,4% masyarakat masih memanfaatkan layanan ini, mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap metode penyembuhan berbasis kearifan lokal. Namun, tingginya permintaan masyarakat tidak diimbangi oleh kerangka hukum dan pengawasan yang memadai. Banyak pelaku pengobatan tradisional beroperasi tanpa izin resmi, standar etika, maupun pengawasan negara. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaturan hukum positif terkait pengawasan praktik pengobatan tradisional dan non-medis, (2) mengidentifikasi kesenjangan regulasi antara norma hukum dan praktik empiris, serta (3) merumuskan kerangka perlindungan hukum terintegrasi bagi pasien. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan perspektif peraturan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum dianalisis melalui proses kualitatif tiga tahap: inventarisasi dan klasifikasi regulasi, penalaran hukum interpretatif, dan sintesis konstruktif untuk membangun model perlindungan pasien. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU No. 17 Tahun 2023 secara hukum mengakui layanan kesehatan tradisional, implementasinya masih lemah akibat sosialisasi terbatas, pengawasan terfragmentasi, dan belum adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum spesifik. Perlindungan pasien saat ini bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi, pembentukan lembaga pengawas khusus, sertifikasi wajib bagi praktisi, pengawasan promosi digital, serta pendekatan pluralisme hukum yang mengakomodasi kearifan lokal sembari menjamin keselamatan pasien

Tinjauan Yuridis Implementasi Aspek Keamanan dan Perlindungan Data pada Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Berdasarkan PMK Nomor 24 Tahun 2022 Destri Maya Rani; Antonius Artanto Endro; Eddy Heri Purnomo
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.13767

Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan kewajiban hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab rumah sakit dalam menjamin keamanan dan perlindungan data pasien berdasarkan prinsip confidentiality, integrity, dan availability. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis implementasi aspek keamanan dan perlindungan data RME di RS Sumber Waras Cirebon berdasarkan ketentuan PMK Nomor 24 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam dengan petugas rekam medis, petugas teknologi informasi, dan penanggung jawab sistem RME, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS Sumber Waras Cirebon telah menerapkan sebagian besar ketentuan keamanan RME, meliputi autentikasi pengguna, kontrol akses berbasis peran, pencatatan audit trail, mekanisme pengaduan, serta sistem pencadangan dan pemulihan data. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan pada penerapan autentikasi ganda, enkripsi menyeluruh, dan stabilitas sistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi RME di RS Sumber Waras Cirebon telah memenuhi kewajiban hukum minimum, tetapi masih memerlukan penguatan aspek teknis dan kebijakan internal guna menjamin perlindungan data pasien secara optimal dan berkelanjutan. Abstract: The implementation of Electronic Medical Records (EMR) is a legal obligation for healthcare facilities as stipulated in Minister of Health Regulation Number 24 of 2022. This regulation emphasizes the responsibility of hospitals in ensuring the security and protection of patient data based on the principles of confidentiality, integrity, and availability. This study aims to examine the legal implementation of EMR security and data protection aspects at Sumber Waras Hospital in Cirebon based on the provisions of PMK Number 24 of 2022. The research method used is qualitative with a sociological legal approach through in-depth interviews with medical record officers, information technology officers, and EMR system administrators, as well as document studies. The results show that Sumber Waras Hospital in Cirebon has implemented most of the EMR security provisions, including user authentication, role-based access control, audit trail logging, complaint mechanisms, and data backup and recovery systems. However, weaknesses were still found in the implementation of double authentication, comprehensive encryption, and system stability. This study concludes that the implementation of RME at Sumber Waras Hospital in Cirebon has met the minimum legal requirements, but still needs to be strengthened in terms of technical aspects and internal policies in order to ensure optimal and sustainable protection of patient data.

Perlindungan Hukum bagi Pasien terhadap Hak Akses Rekam Medis Elektronik di Rumah sakit Paska PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik Magdalena Magdalena; Y. Budi Sarwo; Daniel Budi Wibowo
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.13422

Terbitnya PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, menimbulkan kewajiban bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan RME. Pelaksanaan ini mengubah tatanan penyelenggaraan rekam medis secara menyeluruh. Hal ini juga berdampak pada pemberian hak akses pasien akan data medisnya, sehingga ada gap antara hak pasien secara hukum dengan penerapannya. Perlindungan hukum bagi pasien akan hak akses Rekam Medis Elektroniknya perlu dipastikan diterima oleh pasien.Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian dilakukan pengamatan secara langsung (realitas sosial) dengan wawancara pada pasien, karyawan dan dokter akan implementasi perlindungan hak akses akan data rekam medisnya dengan peraturan PERMENKES Nomor 24 tahun 2022 (selanjutnya disebut PERMENKES RME), Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 dan peraturan lain yang berlaku dengan RME. Selanjutnya melakukan analisa terhadap masalah dan rekomendasi penyelesaiannya.Hasil penelitian perlindungan hak akses pasien akan rekam medisnya paska PERMENKES RME di RS X, ditemukan pemberian hak akses pasien terhadap Rekam Medis Elektronik belum sepenuhnya dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pemberian hak akses informasi tersebut tidak sama antara unit di RS X, demikian pila di Rumah sakit lain, dikarenakan belum ada ketetapan teknis atau prosedur baku.Kesimpulan penelitian: perlindungan hukum bagi pasien akan hak akses rekam medisnya belum seragam penerapannya, karena teknis pengaturannya diserahkan pada kebijakan internal masing-masing fasilitas kesehatan yang menjalankannya. Pemerintah perlu menerbitkan aturan teknis dan aturan turunan yang jelas dalam penyelenggaraan RME. Pemerintah juga perlu melakukan monitoring-evaluasi penyelenggaraan RME serta memastikan integrasi data kesehatan National ”Satu Sehat” tidak melanggar hukum dan hak asasi pasien. Abstract: The enactment of Ministry of Health Regulation (PERMENKES) No. 24/2022 mandates the implementation of Electronic Medical Records (EMR) across Indonesian healthcare facilities, reshaping the governance of medical documentation and redefining patient access rights. This regulatory shift has created a gap between the legal entitlement of patients to access their medical data and the practical mechanisms available to fulfill these rights. Ensuring effective legal protection for patients in exercising EMR access is therefore critical.Using a socio legal research design, this study examines real-world practices through interviews with patients, healthcare staff, and physicians to assess the implementation of patient access rights under PERMENKES No. 24/2022, the 2023 Health Law, and related regulations. The analysis identifies systemic barriers and formulates recommendations for regulatory and operational improvement.Findings from Hospital X indicate that patient access to EMR is inconsistently implemented and not fully aligned with statutory requirements. Variations occur both across units within the hospital and among other healthcare institutions, largely due to the absence of standardized technical guidelines or mandatory operational procedures.The study concludes that legal protection for patient access rights remains fragmented, as technical implementation is delegated to internal policies of individual healthcare facilities. Clear technical regulations, derivative policies, and structured monitoring–evaluation mechanisms are urgently needed. The government must also ensure that national health data integration under the “Satu Sehat” platform complies with legal standards and safeguards patient rights.

Peran Komite Etik Penelitian Kesehatan RS dalam Perlindungan Subjek Penelitian Klinik: Perspektif Hak Asasi Manusia Susy Ariyanie Yusuf; Y. Trihoni Nalesti Dewi; Edward Kurnia Limijadi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.15155

Penelitian klinik merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki potensi risiko terhadap subjek manusia sehingga memerlukan mekanisme perlindungan yang kuat berbasis etika dan hukum. Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Rumah Sakit berperan sebagai lembaga independen yang menilai, mengawasi, dan menjamin bahwa penelitian klinik berjalan sesuai prinsip bioetika dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai regulasi telah mengatur peran Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) dalam melindungi subjek penelitian. Namun, penelitian terdahulu masih didominasi kajian normatif dan kepatuhan prosedural, sementara analisis mengenai implementasi peran KEPK Rumah Sakit dalam perlindungan subjek penelitian klinik dari perspektif HAM serta kesenjangan antara norma dan praktik masih terbatas.Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan peran KEPK Rumah Sakit dalam perlindungan subjek penelitian klinik dalam perspektif HAM, implementasi perlindungan subjek penelitian klinik oleh KEPK di RS ST. Elisabeth Semarang, dan kesesuaian implementasi dengan ketentuan normatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek hukum kesehatan, bioetika, dan HAM melalui pendekatan perbandingan antara das Sollen dan das Sein dalam pelaksanaan fungsi KEPK di lingkungan rumah sakit.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta kajian dokumen hukum dan administrasi KEPK. Analisis dilakukan menggunakan interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, dan teleologis) untuk menilai kesenjangan antara das Sollen dan das Sein.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia meliputi UUD 1945, UU Kesehatan, UU HAM, serta Permenkes terkait KEPK telah mengatur secara jelas kewajiban perlindungan subjek penelitian. KEPK RS ST. Elisabeth Semarang telah menjalankan fungsi telaah etik, validasi informed consent, dan pemantauan penelitian sesuai standar. Namun, ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pelatihan etik anggota, serta belum tertanamnya budaya etik penelitian. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas etik anggota KEPK, serta transparansi dalam proses telaah, pemantauan dan pelaporan penelitian. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran strategis KEPK dalam menjamin bahwa penelitian klinik tidak hanya sah secara ilmiah, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia. Penguatan implementasi regulasi dan tata kelola KEPK diperlukan agar perlindungan HAM terhadap subjek penelitian klinik dapat terwujud secara optimal.Abstract: Clinical research is a scientific activity that carries potential risks for human subjects, thereby requiring strong ethical and legal protection mechanisms. The Health Research Ethics Committee (HREC) of a hospital serves as an independent body responsible for reviewing, overseeing, and ensuring that clinical research is conducted in accordance with the principles of bioethics and human rights. Various regulations have established the role of Health Research Ethics Committees (HRECs) in protecting research participants. However, previous studies have primarily focused on normative and procedural aspects, while limited attention has been given to the implementation of hospital-based HRECs from a human rights perspective and the gap between normative provisions and actual practice.This study aims to analyse the regulatory framework governing the role of hospital HRECs in protecting clinical research subjects from a human rights perspective, to examine the implementation of such protections by the HREC at ST. Elisabeth Hospital Semarang, and to assess the alignment of its practices with normative standards. This study offers a novel contribution by integrating health law, bioethics, and human rights perspectives to examine the discrepancy between normative standards (das Sollen) and actual practices (das Sein) in the implementation of the functions of Health Research Ethics Committees (HRECs) in hospitals.This research employs a qualitative method with a socio legal approach. Data were collected through interviews, observations, and reviews of legal documents and HREC administrative records. The analysis was carried out using legal interpretation methods (grammatical, systematic, historical, sociological, and teleological) to identify gaps between das Sollen and das Sein.The results indicate that Indonesia’s legal framework including the 1945 Constitution, the Health Law, the Human Rights Law, and Ministry of Health regulations governing HRECs provides clear guidelines on the obligation to protect research subjects. The HREC of ST. Elisabeth Hospital Semarang has performed ethical review, validated informed consent, and monitored ongoing research in accordance with established standards. However, several challenges remain, including limited human resources, infrastructure constraints, insufficient ethics training for committee members, and the lack of a strong research ethics culture. The gap between normative provisions and actual practice highlights the need for institutional strengthening, capacity building for HREC members, and improved transparency in review, monitoring, and reporting processes.This study underscores the strategic role of HRECs in ensuring that clinical research is not only scientifically sound but also upholds human dignity. Strengthening regulatory implementation and HREC governance is essential to achieving optimal human rights protection for clinical research subjects

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat yang Tidak Bersertifikasi Halal Hilda Muliana; Sabda Wahab; Ronny Sutanto
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.13719

Kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar perlindungan atas hak umat Islam untuk mengonsumsi produk halal, termasuk obat-obatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur kewajiban sertifikasi halal, implementasinya pada sektor farmasi masih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam konteks peredaran produk obat yang tidak bersertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan label halal pada produk obat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi konsumen Muslim, serta menciptakan ketimpangan kompetisi di antara pelaku usaha. UU JPH, UU Perlindungan Konsumen dan Pepres 3/2023 telah memberikan dasar hukum preventif dan represif melalui sanksi administratif, pidana, serta hak untuk mengajukan gugatan perdata. Namun demikian, pengawasan yang lemah, ketidakharmonisan regulasi, dan beban administratif menjadi hambatan signifikan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha belum optimal. Diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur sertifikasi, dan penguatan pengawasan terpadu untuk menjamin hak konsumen sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan berintegritas di sektor farmasi.Abstract: The state's obligation to guarantee freedom of religion as stipulated in Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution is the basis for protecting the right of Muslims to consume halal products, including medicines. Although Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance has established the obligation to obtain halal certification, its implementation in the pharmaceutical sector remains weak. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers and business actors in the context of the circulation of medicinal products that are not halal-certified. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the absence of halal labels on drug products causes both material and immaterial losses for Muslim consumers, as well as creating inequality of competition among business actors. The JPH Law, the Consumer Protection Law, and Presidential Decree 3/2023 have provided a legal basis for preventive and repressive measures through administrative and criminal sanctions, as well as the right to file civil lawsuits. However, weak supervision, regulatory disharmony, and administrative burdens are significant obstacles. In conclusion, legal protection for consumers and business actors has not been optimal. It is necessary to harmonize regulations, simplify certification procedures, and strengthen integrated supervision to ensure consumer rights while creating a fair, integrity-driven business climate in the pharmaceutical sector.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Endang Wahyati

Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id

Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Endang Wahyati

Contact Email endang_wahyati@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official soepra@unika.ac.id

Editorial Address Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Endang Wahyati

Contact Email
endang_wahyati@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
soepra@unika.ac.id

Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, 50234

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA