Jurnal Ius Constituendum
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1 (2021): APRIL"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[POLITIK HUKUM JANGKA WAKTU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sumurung P Simaremare]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Edy Yunara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2915
<![CDATA[Adanya penelitian ini untuk menganalisa penetapan batas waktu penyelesaian perkara pembayaran utang yang berlatar belakang politik hukum. Sejak UUKPKPU diundangkan 16 tahun yang lalu, perkembangan UUKPKPU sangat rapuh, sehingga penelitian ini sangat diperlukan. Menghadapi tantangan perekonomian nasional saat ini, pelaku usaha dan pakar hukum mengkritisi UUKPKPU terlalu singkat. Selain itu, adanya periode ini masih membuka ruang bagi kreditor dan debitur untuk melakukan fraud. Berdasarkan studi hukum normatif, kesimpulan yang didapakan yaitu: 1) Secara hukum, ketentuan Indonesia yang ditangguhkan mengenai kewajiban pembayaran utang diawasi oleh UUKPKPU. Pada prinsipnya PKPU sendiri dianggap dapat meringankan keterlambatan pembayaran hutang debitur. Harapan debitur memperoleh penghasilan yang cukup untuk melunasi seluruh utangnya dalam waktu yang relatif singkat; 2) baik kreditur dan debitur dalam Kerangka PKPU Pemberian waktu yang sangat singkat untuk penyelesaian kesepakatan damai kedua belah pihak dapat menyebabkan kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan perdamaian yang kurang optimal.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PRAKTIK INSIDER TRADING TERHADAP INVESTOR DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Firman Habib Patrianto]]>;
<![CDATA[Darminto Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2467
<![CDATA[AbstrakTujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kelemahan apa yang ada dalam Undang-Undang Pasar Modal, sehingga pejabat berwenang dapat melakukan rekontruksi terhadap celah hukum tersebut. Pasar modal merupakan suatu sarana yang disediakan dalam rangka mencari sumber pembiayaan maupun sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, dalam pelaksanaannya ditemukan celah sehingga muncul kejahatan dalam kegiatan pasar modal atau yang disebut Insider Trading. kejahatan ini tentunya merugikan investor dalam ber investasi sehingga perlunya dilakukan perlindungan hukum. Rumusan masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu sejauhmana pengaturan tentang investor pada praktik insider trading dalam bidang pasar modal di Indonesia dan perlindungan investor dalam praktik insider trading dalam bidang pasar modal di Indonesia. Kajian pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan kepustakaan. Hasil kajian yang dilakuakn diantaranya peraturan yang melarangan Insider Trading terdapat celah hukum pada regulasi tersebut, dan Upaya perlindungan hukum terhadap investor ketika terjadi insider trading berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, perlindungan tersebut melalui sistem Auto rejection dan gugatan secara perdata.Kata kunci: Insider Trading, Investor, Pasar Modal,]]>
<![CDATA[DILEMATIKA KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yusuf Rachmat Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2306
<![CDATA[AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Berangkat dari permasalahan dalam tata kelola kebijakan pada sektor ketenagalistrikan yang dinilai banyak kalangan sarat akan benturan kepentingan serta berdampak terhadap pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan model penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan representatif dari negara dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan adanya dilematika hukum dalam tubuh PT. PLN (Persero) maka berimplikasi luas terhadap dilematika kebijakan ketenagalistrikan nasional. Akibatnya, keberjalanan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia cenderung lambat perkembangannya.Kata Kunci: Dilematika, Kebijakan, Ketenagalistrikan AbstractThe purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. Departing from the problems in the governance of policies in the electricity sector which are considered by many to be full of conflicts of interest and impact on services in the supply of electricity for the public interest. The purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. With a descriptive analytical research model and supported by a normative juridical approach. This study concluded that PT. PLN (Persero) is a representative of the state in conducting electricity supply business in Indonesia. With the legal dilemma in the body of PT. PLN (Persero) has broad implications for the national electricity policy dilemma. As a result, travel in the electricity sector in Indonesia tends to be slow in its development.Keywords: Dilemmatic, Policy, Electricity]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Rini Heryanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.3190
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan batas atas usia perkawinan untuk laki-laki (Pasal 7 ayat 1) dinilai sudah tidak sesuai lagi, dan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan anak, adanya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, terjadinya disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu menjadi 19 (sembilan belas ) tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat perlu untuk dikaji lebih mendalam, dalam hal ini mengenai implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini nampak adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan dibawah batas usia.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN MODEL BASIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL BAGI UMKM DALAM MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Elisabeth Liu]]>;
<![CDATA[Retno Mawarini Sukmariningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.3191
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19 di NTT, serta menganalisis kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat yang berdampak pada mata pencaharian, khususnya UMKM di NTT yang mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Dalam situasi ini, pemerintah dituntut cepat untuk membuat terobosan yang berkaitan dengan kebijakan terkait pengembangan UMKM. Model transaksi dan pola pikir pelaku UMKM yang masih tradisional membuat UMKM semakin sulit bertahan dalam pandemi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi digital harus dikembangkan agar UMKM dapat meningkatkan produktivitasnya. Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana membangun model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19? (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Untuk dapat memanfaatkan teknologi digital, akses internet dan literasi digital menjadi suatu keharusan. Kolaborasi antara individu, komunitas dan pemerintah diperlukan untuk memfasilitasi infrastruktur, akses internet dan pendampingan agar UMKM dapat memperluas pasarnya dengan pemasaran digital dan pembiayaan digital.]]>
<![CDATA[PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Ani Triwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2092
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c, merupakan kewenangan jaksa agung. Pengujian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar telah diputus Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016. Permasalahan difokuskan pada bagaimana pengenyampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan dan bagaimana pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan, memberikan pilihan pada jaksa penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut atau mengesampingkannya sehingga tidak dilakukan penuntutan. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berikut Penjelasannya hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, dapat dilakukan jaksa agung setelah kewajiban memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (perkara yang ditangani) dilaksanakan.]]>
<![CDATA[POTRET KEADILAN DALAM POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Anwar Tanjung]]>;
<![CDATA[Faizal Faizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2739
<![CDATA[Tujuan penelitan ini adalah melakukan kajian keadilan dalam praktek politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia. Urgensi penelitian ini lahir dari eksistensi sosiologis politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia. Politik dinasti tersebut di analisis berdasarkan putusan MKNo.33/PUU-XIII/2015. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bahwa politik dinasti sebagai realitas empiris dan yuridis merupakan konsekwensi negara hukumyang harus menciptakan keadilan. Realitas sebagai sesuatu yang bisa diterima sekaligus juga dapat dipersoalkan sehingga perlu ada sebuah resultante sebagai solusi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Hasil kajian ini menyimpulkan Pertama, politik dinasti sebagai realitas pemilihan kepala daerah bersifat konstitusional. Kedua, sebagai novelty, keadilan dalam sebuah realitas politik dinasti dilakukan dengan pengawasan bayang dengan prinsip e-information serta penegakan hukum melalui badan peradilan khusus pemilu.]]>
<![CDATA[INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Hadi Purnomo]]>;
<![CDATA[Andre Yosua]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.3176
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan tindak pidana hoaks dalam sistem hukum di Indonesia, dan bagaimana terjadinya inkonsistensi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hoaks di Indonesia. Akhir-akhir ini dunia media sosial terus dibanjiri kritikan terhadap pola penegakan hukum di era presiden Jokowi. Satu tahun pasca menjabat di periode kedua ini perjalanan penegakan hukum dipandang lamban, tebang pilih dan masih terus menuai polemik. Polemik yang menjadi penyebab adalah hukum dijalankan masih dengan cara-cara lama, tebang pilih terhadap pelaku tindak pidana dan penerapan pasal yang terkesan dipaksakan. Salah satu upaya penegakan hukum yang terus menuai kontra adalah penanganan tindak pidana hoaks yang masih tebang pilih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan hoaks dalam KUHP dan UU ITE jelas telah tercantum dan secara normatif hoaks tidak sama dengan kritikan. Kritik adalah bagian dari corak kehidupan demokrasi, mematikan demokrasi sama dengan menghilangkan kebiasan kritik. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hoaks adalah bahwa unsur politk yang menguasai sistem kenegaraan di Indonesia menyebabkan hukum tidak dapat berjalan secara normal. Unsur kepentingan dan lobi-lobi di elit politik menyebabkan asas legalitas yang didengung-dengunkan negara ini hanya sebuah kehidupan yang formalitas.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN SADAR HUKUM BERBANGSA DAN BERNEGARA DITINJAU DARI AJARAN AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH ]]>
<![CDATA[Muhammad Zainuddin]]>;
<![CDATA[Nurul Nisah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2146
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum dalam berbangsa dan bernegara ditinjau dari ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, akan tetapi masih banyak warga negara yang belum sadar akan hukum. Upaya internalisasi nilai hukum dalam diri masyarakat dapat ditanamkan melalui pendidian hukum dalam pendidikan kewarganegaraan, dalam perkembangannya ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah secara turun temurun menjadi landasan hukum dalam beribadah dan mengatur seluruh ruang lingkup kehidupan masyarakat muslim, bagi Nahdlatul Ulama’ Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dirumusan sebagai landasan bertindak karena berisikan ketuhanan, kebangsaa serta sikap adil sesama manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Ahlusunnah Wal Jama’ah menjadikan negara sebagai sarana atau wadah untuk menjamin, melayani, melindungi dan mengarahkan seluruh yang ada di dalamnya, baik warga negara, keutuhan wilayah, termasuk keseluruhan harta kekayaan yang terdapat dalam wilayah negara tersebut dan fungsi dari peningkatan kesadaran hukum adalah sebagai langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN EDUKASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN ]]>
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Maisara Sunge]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2485
<![CDATA[TTujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengkaji peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemberikan edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo serta faktor penghambat pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak makin hari makin meningkat, baik berupa kekerasan seksual, eksploitasi, perkosaan, penganiayaan, serta penelantaran. Ironisnya pelaku kekerasan itu memiliki hubungan dekat dengan anak, seperti teman, guru bahkan keluarga anak itu sendiri.. Hal itu tentu akan sangat menyakitkan dan menimbulkan trauma bagi anak, maka dari itu diperlukan upaya pemerintah khusunya P2TP2A Kabupaten Gorontalo sebagai unit pelayanan terpadu permberdayaan anak dan perempuan memeberikan pelayanan serta perlindungan terhadap mereka yang merupakan korban kekerasan.Metode penelitian adalah normative empiris,kemudian dianalisis secara deskripif kualitatif. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran P2TP2A di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan sesuai aturan yang ada yakni dalam hal pemberian perlindungan hukum, pelayanan, dan pendampingan serta menyediakan rumah singgah untuk anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo. Adapun faktor yang menghambat yakni faktor trauma dari anak, faktor lokasi korban yang sangat jauh, dan faktor lokasi korban yang sangat sulit dijangkau dengan kenderaan sehingga mengharuskan pendamping untuk bisa menembus lokasi dengan berjalan kaki sejumlah kilometer yang cukup panjang.]]>
