Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM" : 15 Documents clear

MEMBANGUN MODEL IDEAL PENGAWASAN NOTARIS Yulies Tiena Masriani Haryati Siti Mariyam
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Profession of notary is concerned with technical issues to implement their legal profession proportionally. The notary often fails to competently perform his or her duties as known “malpractice”. Of course, this threatens professional dignity and infringes code of ethic and law. Therefore, the supervision of notary should administer and control the standard operating procedure stipulated in Act of Notary in order to protect the dignity of profession. This article gives a concept to build the supervision effectively in a good system as evaluation to serve the society as good as possible by the notaryProfesi notaris secara langsung terkait dengan isu-isu teknik untuk mengimplementasikan profesi hukumnya secara proporsional. Notaris sering gagal untuk melaksanakan tugasnya dikenal sebagai “malpraktik”. Tentunya, hal ini mengancam kehormatan profesi dan melanggar Kode Etik dan Hukum. Oleh sebab itu, pengawasan notaris seharusnya mengatur dan mengontrol standarisasi prosedur pelaksanaan ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris untuk melindungi kehormatan profesi. Tulisan ini memberikan suatu konsep untuk membangun pengawasan secara efektif dalam suatu sistem yang baik sebagai evaluasi untuk melayani masyarakat oleh notaris sebaik mungkin

IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Shinta Agustina
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to assess and analyze the application of the principle of lex specialis the derogat legi generali in the Criminal Justice System related to the stages in the criminal justice process, and the form of the indictment in applying the principle of lex specialis the derogat legi generali. The method used is empirical juridical with descriptive analytical. The result shows that this principle is applied in criminal cases that violating the general and special criminal provisions in the Penal Code, the general criminal provisions in the Penal Code and special criminal provisions outside the Penal Code, as well as criminal cases that violating two special criminal acts outside the Penal Code. Regarding the fase of criminal procedure in handling the case under this principle, it is implemented in the adjudication process, using the subsidiarity or cumulative model of chargingPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam Sistem Peradilan Pidana terkait dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, dan bentuk surat dakwaan dalam menerapkan asas lex xpecialis derogat legi generali tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asas lex specialis derogat legi generali diterapkan dalam perkara pidana yang mempertemukan ketentuan pidana umum dan khusus dalam KUHP, ketentuan pidana umum dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus di luar KUHP, serta perkara pidana yang mempertemukan dua atau lebih ketentuan pidana khusus di luar KUHP. Berkenaan dengan tahapan dalam sistem peradilan pidana, asas ini diterapkan dalam tahap adjudication, yang mengharuskan surat dakwaan dibuat dalam model subsidiaritas atau kumulatif

SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK UNTUK KEMAKMURAN Aktris Nuryanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia as a mega biodiversity country is very attractive for bioprospectors. The complementarity between SDG and PT-SDG in the SDG preservation considered those must be managed by the same institutions that their function as development resource could be fullest utilized. And look at the complexity of managing the SDG and PT-SDG it is recommended that National Competent Authority agencies is to be set up under the president or vice president responsibilityIndonesia adalah mega biodiversity country yang sangat menarik bagi para bioprospektor. Saling kelindan SDG dan PT-SDG dalam pelestarian SDG menyebabkan SDG dan PT-SDG harus dikelola oleh lembaga yang sama agar fungsinya sebagai sumber daya pembangunan dapat didayagunakan secara maksimal. Dan melihat pada kompleksitas pengelolaan SDG dan PT-SDG maka disarankan agar lembaga National Competent Authority yang akan dibentuk itu berada dalam tanggungjawab presiden/wakil presiden

PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA TERHADAP PLURALISME AGAMA Marsudi Utoyo
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

For Indonesia plurality is a fact. To set the required plurality of pluralism. Because, no doubt, contain the seeds of discord plurality, this required tolerance, openness, and equality. Pluralism allows for harmony in society, pluralism encourages freedom, including freedom of religion, and is a pillar of democracy. There is no true democracy without pluralism. Pluralism here means the protection of the state against the rights of its citizens to embrace the religion according to what he believes. Religious pluralism means building tolerance, we must recognizes that any religion with adherents of each have the same rights. So that must be built is feeling and mutual respect between religious communitiesBagi bangsa Indonesia pluralitas itu merupakan kenyataan. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan, inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, dan merupakan pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Pluralisme di sini berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warganegaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Pluralisme agama berarti membangun toleransi, kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama. Maka yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG Rian Van Frits Kapitan
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Existence of Supreme Court ruling that punishes dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of law no 29 of 2004 on medical practices that had previously been cancelled by the Constitutional Court it self has proved that the Supreme Court has ruled constitutional the constitutional court's decision. This paper attempts to justify that by reason of any Constitutional Court still has binding force for the Supreme Court. It is based on four perspectives namely: 1. Historical perspective 2. Perspective protected object 3. Perspective functional 4. And normative perspectivAdanya putusan Mahkamah Agung yang menghukum dr. Bambang Suprapto, Sp.M.Surg mengunakan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya telah membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah mengesampingkan putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini mencoba untuk menjustifikasi bahwa dengan alasan apapun putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan atas empat perspektif, yaitu : 1.perspektif historis, 2.perspektif objek yang dilindungi, 3.perspektif fungsional, dan 4.perspektif normatif

SISTEM PARLEMEN BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA Widayati Widayati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to assess and analyze the parliamentary system based on the Constitution ever prevail in Indonesia. The method used in this research is normative juridical with secondary data, which was analyzed by the method of normative, then presented descriptively. Based on the research that the Parliament in a modern democratic system is representative of the people who are generally in charge of making laws and oversees governance, and other functions that vary in each country. Parliamentary system which is applied differently from country to country. Typically, a country shaped unitary parliamentary system is unicameral, and the state in the form of a federal parliamentary system is bicameral. Parliamentary system implemented in Indonesia is changing with the constitution and form the country of Indonesia has changedPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem parlemen berdasarkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder, yang dianalisis dengan metode normatif, kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Sistem parlemen yang diterapkan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Biasanya, negara yang berbentuk kesatuan sistem parlemennya adalah unikameral, dan negara yang berbentuk federal sistem parlemennya adalah bikameral. Sistem parlemen yang diterapkan di Indonesia berubah seiring dengan perubahan konstitusi dan bentuk negara Indonesia yang berubah

EKSISTENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINGKAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA Darminto Hartono
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to ﬁnd the institutional existence and ownership structure of credit rating agencies of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Institutional and Ownership Structure of Credit Rating Agencies MSMEs in Indonesia is conducted through the ministry of cooperatives and SMEs, the ministry of communications and information, the tourism ministry, agency securities in Indonesia, Bank Indonesia, the national banking associations, and ministries of state-owned enterprises (SOEs). Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the economy in Indonesia. MSMEs have a proportion of 99.99% of the total businesses in Indonesia or as many as 59.313 million of MSMEs units also prove to have contrubuted for 19.86% of the total Gross Domestic Product of Indonesia

DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS SEBAGAI PERSOALAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Hesti Armiwulan
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Republic of Indonesia already had commitment to respect and uphold human rights that stipulated in The Constitution of Republic of Indonesia 1945. One of the constitutional rights is everyone have the rights to free from discrimination. The issue of potential racial discriminationoccurred in Indonesia, considered the amount of population in Indonesia is too many, a lot of different ethnic, racial and ethnic groups (multi-ethnic) and educational level is still relatively low as well as a lot of them are poor persons . The effort to eliminate racial discrimination is law protection and law enforcement as well as increasing awareness to respect human dignity.

DAMPAK POLITIK HUKUM PERTANAHAN YANG BELUM BERPERSPEKTIF HAM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT Candra Perbawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Legal politic national land affairs law in exixtence already have HAM perspective, but in implementation wasn't have HAM perspective yet, which encourage the writer to revealed both background and reconstructed property right of tradition law society land. Why property right law politic concerning tradition law society land of Mesuji wasn't have HAM perspective yet, whether legal politic of property right concerning land which wasn't based on HAM perpective concerning property right protection on Mesuji tradition law society land, was two problematic within this article. This research was aimed to found argumentation of how property right of tradition society land which wasn't based on HAM perspective yet, revealed social reality related to the effect presence related to legal politic of land property right that wasn't have HAM perspective yet. Research result was expected could give contribution concerning protection understanding of property right on tradition law society land that have HAM perspectivePolitik hukum pertanahan nasional dalam eksistensinya sudah berperspektif HAM, namun dalam implementasinya belum berperspektif HAM, sehingga masyarakat hukum adat (Mesuji) terabaikan.Mengapa politik hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat Mesuji belum berperspektif HAM, apakah dampak politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM terhadap perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum adat Mesuji, adalah dua problematik dalam penulisan artikel ini. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan argumentasi mengapa hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat belum berperspektif HAM, mengungkap realitas sosial terkait dengan dampak yang timbul berkaitan dengan politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum adat yang berperspektif HAM

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Aju Putrijanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek sengketa. Penambahan kewenangan PTUN dan perluasan obyek sengketa harus diikuti dengan sinkronisasi perundangan di bidang peradilanAdministrative Court has an authority to examine, decide and settle the dispute in administrative field and the object is administrative decree. Act No. 30 Year 2014 of Governance Administration gives more authority and widen the object. This should followed with synchronized the law in Administrative Court

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA