Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

25 26 27 28 29

KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI IGA Gangga Santi Dewi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract New land domination in the province of Bali need a guarantee of legal certainty. Where as on the other hand the existence of land in Indonesia is pluralistic. For the people in Bali can be a conflict dan social problem if it not handled in a wise and prudent to consider the principle of legal certainty and fairness. Key words: Conflict, Legal Status, Aanslibbing. Abstrak Tanah di Provinsi Bali membutuhkan perlindungan hukum yang jelas dan kuat, khususnya bagi Tanah Timbul yang selalu menimbulkan konflik kepentingan bagi masyarakat Bali. Provinsi Bali yang merupakan obyek pariwisata nasional dan internasional dimana banyak membutuhkan lahan untuk investasi. Salah satu obyek lahan yang selama ini menimbulkan konflik di Bali adalah mengenai pengaturan hukum mengenai Tanah Timbul. Kata kunci: Konflik, Status Hukum, Tanah Timbul.

PRINSIP KEHATI-HATIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGURUSAN PERALIHAN TANAH “LETTER C” Hendry Dwicahyo Wanda
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penulisan jurnal ini membahas mengenai salah satu permasalahan tentang Prinsip Kehati-Hatiaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”. Permasalahan yang muncul adalah Prinsip Kehatian-hatian PPAT hanya dijelaskan dalam Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 bahwa Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Sementara dalam pengurusan peralihan tanah Letter C seharus-nya seorang PPAT tidak hanya memastikan bahwa para pihak menghadap dengan PPAT sebagai Pejabat yang membacakan dan menjelaskan akta akan tetapi sesuai prinsip kehati-hatian PPAT dapat menghindari dan mencegah terjadinya kesalahan yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam pengurusan peralihan Letter C. karena dalam praktek pengurusan Letter C, PPAT tidak membacakan dan menjelaskan isi akta yang mana para pihak tidak hadir di hadapan PPAT. Sehingga PPAT tidak hati-hati dalam menjalankan jabatannya. Selain itu dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian yakni “PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.” Sementara dalam praktiknya PPAT dalam pengurusan Letter C menjadi pihak dengan membuat kuasa pengurusan Letter C. Tujuan penelitian ini untuk Mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah dan Mengkaji dan Menganalisis bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatiaan PPAT dalam pengurusan peralihan tanah Letter C. dengan menggunakan metode penelitian pada jenis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada analisa dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini adalah Prinsip Kehati-Hatiaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”.

REKONSTUKSI PERAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA SECARA KONSTITUSIONAL Lukman Hakim
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Actually in the system of state structure, there are some theoretical thoughs concerning with the need for a country to play a role as the regulator for the citizens' protection. There is a thought starting from the historical course of a country to become a social system that should protect its citizens and give an assurance for its prosperity. When the existence of a country is from an interactional process producing a commitment to build an order and peace, therefore there is an idea to create an organisation that may accommodate all intentions and interests of the citizens. Kata kunci: Peran Negara, Fungsi Negara, Lembaga Negara.

URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK Delfina Gusman
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Academic Manuscript of Law has important value in forming of good law and regulation, so that its existence has to be considered to be requirement. The making of Academic Manuscript of Law begins with research so that the resulting rules can be accepted by communities. Strengthening the position of academic manuscript of law is necessary to emphasize in the revisions Law on establishment of legislation.

PERADILAN REINTEGRATIF SEBAGAI MODEL ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS RINGAN DI INDONESIA S. Sahabuddin
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Law enforcement venial cases in Indonesia, has caused many problems and criticism, because the system is more concerned with the fulfillment of the administration of justice through the strictly procedure than provide substantive justice. Therefore, it is important to be raised a new model of justice outside the system as an alternative which is believed able to resolve the issue in a balanced way, and also to restore the relationship between the parties involved. Keywords: law enforcement, venial cases, restoration Abstrak Penegakan hukum terhadap kasus ringan di Indonesia, telah menimbulkan banyak masalah dan kritikan, karena sistem ini lebih mementingkan pemenuhan administrasi peradilan melalui prosedur ketat daripada memberikan keadilan substansial. Oleh sebab itu, penting untuk dimunculkan suatu model peradilan baru yang berada di luar sistem tersebut sebagai alternatif yang diyakini mampu menyelesaikan masalah secara seimbang, dan sekaligus dapat memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat. Kata kunci: penegakan hukum, kasus ringan, pemulihan

MODEL TRANSFORMASI FIQH JINÂYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQÛBAH TERHADAP MATERI KUHP Junaidi Abdillah; Suryani Suryani
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Transformasi ﬁqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional (c.q. KUHP) hingga saat ini masihmemantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal. Padahal secara yuridis formal eksistensi hukum Islam diakui menjadi sub sistem hukum nasional. Namun realitas transformasi ini yang seiring dengan pembaruan KUHP masih berjalan di tempat. Paper ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi ﬁqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional. Kedua untuk mengetahui paradigma transformasi serta model integrasi pidana Islam kaitannya dengan pembaruan hukum nasional pidana di Indonesia.Pendekatan yang dipakai adalah yuridis-ﬁlosoﬁs dengan metode studi dokumentasi kritis. Paper ini menghasilkan simpulan bahwa eksistensi hukum pidana Islam mempunyai urgensi untuk diakomodir ke dalam hukum pidana nasional berdasarkan argumentasi argumentasi ﬁlosoﬁs. Kedua, paradigma positivisasi ﬁqh jinayah menggunakan harus memakai paradigma kritis. Serta, model integrasi maqashidy istishlahy merupakan model paling ideal untuk menyatukan ﬁqh jinayah dengan hukum pidana nasional.

ANALISIS ASAS KEADILAN PADA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM Islamiyati Islamiyati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Al-Qur’an surah An-Nisa’ sentence 11 dan KHI of section 176 explaining that shares of between men and woman is two comparing one. Inheritance Law of principled Islam form proportional justice, and conception distributive justice its meaning a justice passing to each and everyone based by for its service or its rights.But in certain case, portion of division of heritage cannot that way, so long as there is certain reason is which might of according to Islam law, referred as by this of sulh ( settlement by agreement applying).Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11 dan KHI pasal 176 menjelaskan bahwa bagian warisan antara lakilaki dan perempuan adalah dua berbanding satu.Hukum kewarisan Islam berprinsip keadilan berimbang, dan berkonsep keadilan distributif (justice distributife) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas hak dan kewajibannya. Namun dalam kasus tertentu,porsi pembagian warisan bisa tidak demikian, asalkan ada alasan tertentu yang diperbolehkan menuruthukum Islam, inilah yang disebut sulh (penerapan jalan damai).

ASPEK DEMOKRASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL Rodiyah Rodiyah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The state must be built from two concepts that is law and democracy. Paradigm shift in constitutional law in the amendment to the 1945 democratic consequences formation process of legislation, including regulation. This means that its formation must meet the normative dimension of democracy and sociological material. Normative dimension Stufenbautheory analyzed in accordance with Law No.10 of 2004, Law No.23 of 2004 and Permendagri No. 16 of 2006. Material dimension of democracy sociological perspective can be analyzed with the legal workings Chambliss, Seidman, Selznick and responsive Nonet-Habermas's Communication Theory of Justice. Establishment of Legislation in the form of regulation is formed by using analysis Talcot Parsons on cybernetic patterns of socio-cultural sub-systems in the aspect of democracy.Keywords : Law democracy, sociological material, responsive

KEDUDUKAN HUKUM CYBER CRIME DALAM PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER Maskun Maskun; Alma Manuputty; S.M. Noor; Juajir Sumardi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Cybercrime is anewrange ofinternational law, particularlyinternationalcriminallaw. The existence ofcybercrimeis now afactthatshouldbe taken seriouslybythe international community.lmmediateresponseformto do is to regulate the cybercrime internationallybecausethe fact shows that no one convention has foundcybercrime internationally. The existed Convention of CyberC'iime enacts only regionally like European Convention of Cyber Crimeand locally (like in Indonesia), the Law number 11/2008 concerning Information and Electronic Transaction.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Budi Ispriyarso
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Regarding the position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia there is fundamental difference between Law No. 14 of 2012 and other legislation (Law on Judicial Power, Law on State Administrative Court and Law on State Administrative Court). Under Law No. 14 of 2012, it implies that status of the Tax Court beyond the four court as stipulated in the Law on Justice Power. While the statutory, the law on judicial Power, the law of the State Administrative Court and the Law on General Provisions and Tax Procedures, the position of the Tax Court as a Special Court in the State Administrative Court. Juridical controversy will certainly be legal uncertainty about the position of the Tax Court. This will be examined in this paper

Page 27 of 75 | Total Record : 747

25 26 27 28 29

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA