Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

26 27 28 29 30

URGENSI KONTRAK KERJA YANG BERKEADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG Rizki Nur Annisa; Adi Sulistiyono; Emmy Latifah
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Rahasia dagang merupakan ‘jantungnya’ keberlangsungan sebuah bisnis. Oleh karena rahasia dagang mempunyai posisi yang sangat vital, pelaku usaha berusaha melakukan proteksi sangat ketat. Pelanggaran rahasia dagang di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh karyawan, dikarenakan lemahnya kesadaran karyawan untuk memenuhi kewajibannya dan akibat lemahnya perlindungan hukum. Dibutuhkan kontrak kerja yang mengikat Karyawan dan Pemilik Rahasia dagang untuk memberi batasan hak dan kewajiban serta sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum rahasia dagang. Untuk mencapai tujuan itu digunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji urgensi kontrak kerja yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrak kerja yang adil dapat menjadi alternatif upaya perlindungan hukum rahasia dagang; dikarenakan hak dan kewajiban karyawan yang diatur secara mutual menjadikan rahasia dagang dapat dilindungi secara optimal.

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DI JAWA TIMUR Abd. Shomad
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The purposes of this research are to find out knowledge and understanding of PLS-Principle and its application in the operating of Islamic Bank. The type of this research is legal research. By this research showed up that Jointventure Profit Sharing (Musyarakah) is Islamic Law and nationalbanking Law concept Musyarakah is form business arrangement in which a number of partner pool their financial resources to undertaken a commercial industrial enterprise and share in the resulting profits (or losses) corresponding to their share in the financial arrangement maybe applied eitherto the whole form on may have project specific orentation. By this research showed up that Musyarakah be applied in Islamic Banking by some modification to harmonized with the condition of modern banking. That application is not contradict with to principle of Islamic Law.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak dalam Iklan Rokok Bambang Eko Turisno
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract: Advertising cigarettes using psychological persuasion, share targeting teenagers and children, who played a role in the initiation of tobacco use, encouraging young people start smoking harms children and adolescents. In Indonesia, cigarette advertising is restricted with some requirements, but some do not meet the requirements. To reduce the rate of smoking among adolescents such as by restricting advertising, promotion, distribution and marketing of cigarettes to youth. Local regulations should prohibit the placement of any signs of cigarette advertising at a location shown publicly. U.S. Federal Trade Commission to set the overall direction of cigarette marketing, including advertising, continuous monitoring of cigarette advertising practices Key words : Cigarette, ads, children. Abstrak Iklan rokok menggunakan bujukan psikologis, menyasar pangsa remaja dan anak-anak, yang memainkan peran dalam permulaan penggunaan rokok, menyemangati anak muda memulai merokok yang merugikan anak-anak dan remaja. Di Indonesia iklan rokok dibatasi dengan beberapa persyaratan namun beberapa tidak memenuhi ketentuan. Untuk mengurangi tingkat merokok pada remaja diantaranya dengan membatasi iklan, promosi, distribusi dan pemasaran rokok bagi remaja. Peraturan daerah hendaknya melarang penempatan tanda apapun dari iklan rokok pada suatu lokasi yang tampak secara publik. Federal Trade Commission di AS mengatur keseluruhan arah pemasaran rokok, termasuk iklan, pemantauan terus menerus praktek iklan rokok Kata kunci: rokok, iklan, anak-anak

PENDEKATAN FILSAFAT ILMU DALAM UJI KONSTITUSIONALITAS TEMBAK MATI SEBAGAI EKSEKUSI PIDANA MATI (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NO. 21/PUU-VI/2008) Muhammad Kadafi
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan (rule) melainkan juga pada perilaku. Ilmu hukum yang mengisolasikan diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang. Jika di hubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 terkait uji konstitusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anastesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Tidak ketinggalan pula dari pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Dimana keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah.

PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI TIMOR LESTE Acacio Frenande Vassalo
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Disciplinary regulations of civil servants is made and the applicable rules in a government agency with the purpose of demanding and directing personnel member shall obey him. Labor discipline is important, because the discipline itself as an integral part of the rules that can create working conditions effectively and efficiently. The results showed that the majority of civil servants Distrito Manufahi disobedience againts Law No. 8 of 2004, the cause is political and familiarisme factor that greatly affects the majority of civil servants or civil servants in Distrito Manufahi

Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implemenasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana Shinta Agustina Iwan Kurniawan Nani Mulyati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Due to the complexity of regulations on criminal law, one single action could breach directly two or more criminal acts. In such cases, the principle of lex specialis derogat legi generali must be implemented, as stipulated in article 63 (2) of the Criminal Code. This principle required the two acts should regulate the same object or action, otherwise it could not be implemented although the offender seem has breached two acts arised from a single action. In this time being the implementation of this principle often rised an unsatisfaction due to its inconsistency that has rised disparity of sentencing. The different perception of the law enforcement officers on the meaning of particularly criminal law, the cases in which the principle should be implemented, and the model of charging that should be used, are several causes of the inconcistency implementation. Keywords: Lex Specialis Derogat Legi Generali, particular criminal law, and perception of law enforcement officer. Abstrak Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat seringkali melanggar beberapa ketentuan hukum pidana di luar KUHP (hukum pidana khusus) sekaligus. Penegakan hukum terhadap kasus demikian sering tidak memuaskan karena penerapan asas lex specialis derogat legi generali yang inkonsisten, sehingga terjadi disparitas pidana. Pemahaman aparat penegak hukum yang berbeda tentang apa yang dimaksud hukum pdiana khusus, tahapan penerapannya, dan bentuk surat dakwaan yang sesuai bagi penanganan perkara pidana yang demikian menjadi penyebab terjadinya inkonsistensi penegakan hukum tersebut. Kata Kunci: Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Hukum Pidana Khusus, dan persepsi penegak hukum.

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA Siti Khoiriah; Utia Meylina
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berrsadarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntanbilitas penyelenggaraan ataupun akuntanbilitas publik pemerintahan desa.

KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF Achmad Busro
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Freedom of contract is a principle that exists in the legal agreement, which gives freedom to the parties determine the content and the terms of the agreement with restrictions. The restrictions, which are not contrary to law, moral and public order. In this modern era, contracts tend to use a standard contract. Standard contract is a contract made by one party and another party only approve or not without any involvement in the making of the contract. Therefore, the principle of freedom of contract can not function properly in the implementation of standard contract. Given the aforementioned facts necessary to restore the principle of freedom of contract as appropriate for use by the public. One effort to overcome this is by using the principle of freedom of contract in the eyes of progressive law. View of progressive laws against the principle of freedom of contract has purpose to provide liberation and enlightenment in society. Progressive view of law is that law that frees where the scince of law has close relationship with the community. Is worth when it is said that the law is always tertanan in "peculia from of sociailife" and "socially specific". Kata kunci: Kebebasan Berkontrak, Hukum progresif

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA A.Reni Widyastuti
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

All kinds of violence, especially domestic violence, be human rights infringement and crime towards humanity dignity with discrimination form that must be wiped off. Domestic violence often accepted by woman as victim and at the time of same actually they have overrided rights and their autonomy is as individual by family wholeness and children future. So protection towards victim from violence in household be our responsibility with, as individual, society, law enforcer and government.

PRINSIP HAKIM AKTIF (DOMINI LITIS PRINCIPLE) DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Aju Putrijanti
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Dominis litis principle is one of the important principle in Administrative Court. Judge should be active during the process of the court, gives advise to Plaintiff to complete the claim, also guidance in the evidence process. Due to the development in society, this principle should be understood in a wider sense of substantive and proportional justice. To gives substantive and proportional justice, judge should consider ethic,moral, customs, and others outside law itself, and have to think progressive , in order to give a substantial justice. Refer to this principle, it is shown that there is an important relation between the domini litis principle, and a substantive proportional justice, as should be understood in a progressive way. Keywords :domini litis principle, administrative court. Abstrak Prinsip hakim aktif adalah salah satu prinsip penting dalam pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim secara aktif, menasehati Penggugat untuk melengkapi surat gugatan, serta dalam proses pembuktian. Dalam perkembangan di masyarakat, prinsip hakim aktif perlu untuk dipahami secara luas, untuk dapat memberi keadilan substansial proporsional. Hakim harus mempertimbangkan faktor moral, etika, kebiasaan dan faktor-faktor non hukum lainnya untuk mewujudkannya.Antara prinsip hakim aktif dan keadilan substansial proporsional ada keterkaitan yang penting, serta harus dipahami sebagai cara berpikir yang bersifat progresif. Kata kunci: prinsip hakim aktif, peradilan tata usaha negara.

Page 28 of 75 | Total Record : 747

26 27 28 29 30

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA